Pengadaan Konstruksi Fisik Pembangunan Rumah Negara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang Tahun Anggaran 2024

URAIAN SIANGKAT PEKERJAAN                              

    PENGADAAN  JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN   RUMAH NEGARA  DAN             
                   PAGAR KPP PRATAMA  KETAPANG                             

                       TAHUN ANGGARAN   2024                               

    PA/KPA : KEPALA KANTOR PELAYANAN  PAJAK PRATAMA  KETAPANG              

                      KEMENTERIAN  KEUANGAN                                

  SATKER/SKPD        : KANTOR     PELAYANAN    PAJAK    PRATAMA            

                       KETAPANG                                            

  PPK                : KEPALA   SEKSI   PENGAWASAN    III SELAKU           

                       PEJABAT  PEMBUAT   KOMITMEN  PADA  SATUAN           
                       KERJA  KANTOR  PELAYANAN   PAJAK PRATAMA            

                       KETAPANG                                            

  PEKERJAAN          : PENGADAAN   JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN             

                       RUMAH   NEGARA  DAN  PAGAR   KPP PRATAMA            

                       KETAPANG  TAHUN ANGGARAN  2024                      
      PENGADAAN  JASA KONSTRUKSI  PEMBANGUNAN  RUMAH  NEGARA  DAN          
         PAGAR KPP PRATAMA  KETAPANG  TAHUN ANGGARAN  2024                 

 Lingkup Kegiatan, Kriteria, Program Kerja dan Tanggung Jawab Penyedia     

A. Lingkup Kegiatan                                                        
   Lingkup kegiatan yang harus dikerjakan oleh Penyedia Pengadaan Jasa Konstruksi
   Pembangunan Rumah Negara dan Pagar KPP Pratama Ketapang Tahun Anggaran  
   2024 adalah berpedoman kepada ketentuan yang berlaku, khususnya sebagaimana
   diatur di dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan

   Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan
   Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018
   tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara terdiri dari:                
   1. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi

      fisik, baik dari segi kelengkapan maupun kebenaranya.                
   2. Menyusun progam kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal 
      pengadaan bahan, jadwal pengunaan tenaga kerja, dan jadwal pengunaan 
      peralatan berat.                                                     
   3. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.

   4. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang
      memerlukanya.                                                        
   5. penyedia jasa pelaksanaan konstruksi melaksanakan pekerjaan konstruksi
      sampai dengan serah terima pertama (Provisional Hand Over/PHO) dan   

      melaksanakan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima
      akhir (Final Hand Over/FHO) berdasarkan kontrak pekerjaan konstruksi, lampiran
      dan perubahannya, serta Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMKK).   
   6. Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi berkewajiban untuk membuat dokumen
      pelaksanaan konstruksi antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:

      a) Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi
         fisik, termasuk PBG;                                              
      b) Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as-built drawings); 
      c) Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik beserta segala perubahan atau

         addendumnya;                                                      
      d) Laporan pelaksanaan konstruksi fisik termasuk laporan uji mutu.   
      e) Berita acara pelaksananaan konstruksi yang terdiri atas perubahan pekerjaan,
         pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (provisional hand over),
         dan serah terima akhir (final hand over) dilampiri dengan berita acara

         pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi fisik, pemeriksaan  
         pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan
         konstruksi fisik;                                                 
      f) Pengetesan dan pengujian (testing and commissioning);             
      g) Foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan
         konstruksi fisik;                                                 
      h) Dokumen SMKK;                                                     

      i) Manual operasi dan Pemeliharaan Bangunan Gedung,  termasuk        
         pengoperasian dan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan mekanikal,
         elektrikal, dan perpipaan (plumbing);                             
      j) Garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal
         dan perpipaan (plumbing);                                         

      k) Sertifikat BGH, dalam hal ditetapkan sebagai BGH;                 
      l) Surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari penyedia jasa pelaksanaan
         konstruksi;                                                       
      m) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung (apabila diperlukan),

         dan;                                                              
      n) Dokumen lainnya yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan     
         pekerjaan pembangunan Rumah Negara dan Pagar KPP Pratama Ketapang 
         Tahun Anggaran 2024.                                              

B. Kriteria                                                                
   Kriteria yang dimaksud pada penugasan ini adalah penyedia pekerjaan konstruksi
   harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:            
   1. Persyaratan Umum Pekerjaan                                           

      Setiap bagian dari pekerjaan fisik konstruksi harus dilaksanakan secara benar dan
      tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan
      baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen;                                  
   2. Persyaratan Obyektif                                                 
      Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk  

      kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas
      dari setiap bagian pekerjaan;                                        
   3. Persyaratan Fungsional                                               
      Pekerjaan fisik konstruksi, baik yang menyangkut waktu, mutu dan biaya

      pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi sebagai
      penyedia pekerjaan konstruksi;                                       
   4. Persyaratan Prosedural                                               
      Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di lapangan   
      dilaksanakan dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.             

C. Program Kerja                                                           
   Penyedia pekerjaan konstruksi harus segera menyusun program kerja yang meliputi:
   1. Program kerja berupa jadwal kegiatan secara terperinci;              
   2. Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan jumlahnya), tenaga yang diusulkan
      penyedia pekerjaan konstruksi harus mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas;
   3. Uraian konsepsi penyedia pekerjaan konstruksi atas pengawasan proyek tersebut;
   4. Setelah ketiga hal tersebut diatas mendapat persetujuan/kesepakatan dari Pejabat

      Pernbuat Komitmen, maka akan menjadi pedoman penugasan dalam         
      pelaksanaan tugas bagi penyedia pekerjaan konstruksi dalam melaksanakan
      tugasnya.                                                            

 D. Tanggung Jawab                                                         

   1. Penyedia pekerjaan konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas
      konstruksi fisik yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2

      Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan tentang kode etik dan tata laku
      profesi yang berlaku;                                                
   2. Secara urnum tanggung jawab penyedia pekerjaan konstruksi adalah menjaga
      agar proyek memiliki kinerja sebagai berikut:                        

      a) Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai batas waktu berlakunya
         anggaran/waktu yang telah ditetapkan;                             
      b) Ketepatan biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai batasan anggaran yang
         tersedia atau yang telah ditetapkan;                              
      c) Ketepatan kualitas dan kuantitas sesuai standar dan peraturan yang berlaku;

      d) Ketertiban administrasi kontrak dan pelaksanaan pekerjaan fisik;  
      e) Penanggung jawab profesional adalah tidak hanya sebagai suatu perusahaan,
         tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional yang terlibat.      

                               Ketapang,  April 2024                       
                               Kepala Seksi Pengawasan III selaku Pejabat  
                               Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Kantor   

                               Pelayanan Pajak Pratama Ketapang,           

                               Ditandatangani secara elektronik            
                               Cahyanto Nugroho                            
                                             LAMPIRAN SPESIFIKASI TEKNIS:  

                                             Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan
                                             Rumah Negara dan Pagar KPP Pratama
                                             Ketapang Tahun Anggaran 2024  

     KONDISI LOKASI PEMBANGUNAN  RUMAH  NEGARA DAN PAGAR  KPP              

              PRATAMA  KETAPANG TAHUN  ANGGARAN  2024                      

 Link Lokasi pada Google Maps: https://maps.app.goo.gl/rbvES7RPNCHxDTxW8