Pengadaan Jasa Konstruksi Fisik Pematangan Lahan, Pembangunan Rumah Negara Dan Pagar Pada Kppbc Tmp C Gorontalo Ta 2024

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                          

                           KPA : ADE ZIRWAN                             

               KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA                  
                  DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI                     
                KANTOR PENGAWASAN  DAN PELAYANAN BEA                    
               DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C GORONTALO                  

  SATUAN KERJA    :  KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE 
                     MADYA PABEAN C GORONTALO                           

  NAMA PPK        :  FADLY THAIB                                        
  NAMA PEKERJAAN  :  PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEKERJAAN PEMATANGAN     
                     LAHAN, PEMBANGUNAN RUMAH DINAS DAN PAGAR KANTOR    
                     PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA  
                     PABEAN C GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2024             

                        TAHUN ANGGARAN  2024                            
                               - 2 -                                    

                        URAIAN PEKERJAAN                                
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN, PEMBANGUNAN       
  RUMAH DINAS DAN PAGAR KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN         
      CUKAI TIPE MADYA PABEAN C GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2024           

 1. Uraian       Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-
   Pendahuluan   baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi 

                 bangunannya, andal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan
                 bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan
                 arsitektur di Indonesia.                               
                 Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan dan dirancang
                 dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi kriteria teknis
                 bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi
                 bagi bangunan gedung negara. Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi
                 dalam melaksanakan Pekerjaan Pematangan Lahan, Pembangunan

                 Rumah Negara, dan Pagar Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
                 dan Cukai Tipe Madya Pabean C Gorontalo Tahun Anggaran 2024
                 perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu
                 menghasilkan karya bangunan yang memadai dan layak diterima
                 menurut kaidah, norma serta tata laku profesional berpedoman pada
                 Rencana Anggaran Biaya (RAB), Detail Engineering Design (DED),
                 Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang telah ditetapkan dari hasil
                 konsultan perencana.                                   

                 Uraian Singkat Pekerjaan untuk pekerjaan Jasa Pelaksana Konstruksi
                 perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong 
                 terwujudnya bangunan gedung negara khususnya Pekerjaan 
                 Pematangan Lahan, Pembangunan Rumah Negara, dan Pagar Kantor
                 Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C
                 Gorontalo Tahun Anggaran 2024.                         
 2. Latar Belakang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
                 Pabean C Gorontalo saat ini mempunyai 5 unit rumah negara yang

                 berlokasi di Jalan Gelatik, Kel. Heledulaa Utara, Kota Tengah, Kota
                 Gorontalo. Sebanyak 5 unit rumah negara tersebut mengalami
                 kerusakan (rusak berat) menurut Analisa dari PUPR Provinsi
                 Gorontalo. Unit rumah negara tersebut merupakan bangunan yang
                 dibangun pada tahun 1982 dan masih aktif dihuni pegawai. Seluruh
                 Rumah dinas dengan kondisi Rusak Berat dihuni oleh pejabat/pegawai
                 karena kebutuhan rumah dinas yang terbatas dengan kondisi seadanya
                 sebagaimana foto terlampir. Dan terdapat rumah dinas yang tidak
                 dihuni tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan dikemudian

                 hari karena sangat rawan dimanfaatkan oleh pihak lain. 
                 Kota Gorontalo merupakan daerah di Provinsi Gorontalo dengan letak
                 geografis yang relatif berbukit. Selain itu, Transportasi pengangkutan
                 barang dari luar kota ke Kota Gorontalo hanya dapat menggunakan dua
                 moda transportasi yaitu darat dan udara selain itu frekuensi
                 penerbangan tidak terlalu sering. Biaya transportasi yang
                 menyebabkan biaya pengiriman barang ke Kota Gorontalo tergolong
                               - 3 -                                    

                 lebih mahal dari kota-kota lainnya di Pulau Sulawesi. Selain itu, kontur
                 tanah di Kota Gorontalo tergolong berbatu sehingga diperlukan
                 pengetahuan dan cara-cara khusus dalam penanganan konstruksi di
                 Kota Gorontalo.                                        
                 Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Kantor Pengawasan dan

                 Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Gorontalo telah
                 melaksanakan pekerjaan perencanaan dengan konsultan perencana
                 dan telah menghasilkan output berupa Rencana Anggaran Biaya
                 (RAB), Detail Engineering Design, dan Rencana Kerja dan Syarat-
                 syarat.                                                

                 Dalam mendukung program tersebut, diperlukan pelaksanaan
                 konstruksi fisik. Kegiatan konstruksi fisik tersebut akan dilaksanakan
                 oleh kontraktor fisik, yang pengadaannya dilakukan melalui seleksi
                 umum jasa kontraktor untuk Pengadaan Jasa Konstruksi Fisik
                 Pekerjaan Pematangan Lahan, Pembangunan Rumah Negara, dan
                 Pagar Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
                 Pabean C Gorontalo Tahun Anggaran 2024.                

 3. Maksud dan   Uraian Singkat Pekerjaanini merupakan petunjuk bagi Penyedia Jasa
   Tujuan        Konstruksi Fisik Pekerjaan Pematangan Lahan, Pembangunan Rumah
                 Negara, dan Pagar Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
                 Tipe Madya Pabean C Gorontalo Tahun Anggaran 2024, yang berisi
                 masukan, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan

                 diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas mulai
                 dari tahap pelaksanaan sampai dengan selesainya masa   
                 pemeliharaan.                                          
                 3.1. Maksud                                            
                    Maksud kegiatan adalah melaksanakan Pengadaan Pekerjaan
                    Pematangan Lahan, Pembangunan Rumah Negara, dan Pagar
                    Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
                    Pabean C Gorontalo Tahun Anggaran 2024.             

                 3.2. Tujuan                                            
                    a. Memilih Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang mampu 
                      melaksanakan Pengadaan Pekerjaan Pematangan Lahan,
                      Pembangunan Rumah Negara, dan Pagar Kantor Pengawasan
                      dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Gorontalo
                      Tahun Anggaran 2024;                              
                    b. Mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang mampu dan
                      berkualitas dalam melaksanakan pekerjaan yang diuraikan

                      dalam ruang lingkup pekerjaan dan bekerja sesuai dengan
                      jadwal proyek yang telah direncanakan;            
                    c. Mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang dapat
                      bekerja secara profesional yang berpedoman pada Rencana
                      Anggaran Biaya (RAB), Detail Engineering Design (DED),
                      Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang telah ditetapkan dari
                      hasil konsultan perencana dengan baik;            
                    d. Dengan penugasan ini diharapkan Penyedia Pekerjaan
                      Konstruksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

                      dengan baik dan professional untuk menghasilkan keluaran
                               - 4 -                                    

                      yang optimal sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan yang
                      berlaku memenuhi standar bangunan gedung negara yang
                      telah ditetapkan.                                 
 4. Sasaran      4.1. Mendapatkan kontraktor terbaik yang dapat melaksanakan
                     pekerjaan konstruksi fisik Pekerjaan Pematangan Lahan,
                     Pembangunan Rumah Negara, dan Pagar Kantor Pengawasan
                     dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Gorontalo
                     Tahun Anggaran 2024 dengan baik berdasarkan aspek biaya,

                     mutu, waktu yang telah ditetapkan.                 
                 4.2. Tercapainya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pekerjaan
                     Konstruksi Pematangan Lahan, Pembangunan Rumah Negara,
                     dan Pagar Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
                     Tipe Madya Pabean C Gorontalo Tahun Anggaran 2024. 
                 4.3. Penyelesaian pekerjaan Pematangan Lahan, Pembangunan
                     Rumah Negara, dan Pagar Kantor Pengawasan dan Pelayanan
                     Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C GORONTALO Tahun  
                     Anggaran 2024.                                     

                 4.4. Biaya pekerjaan konstruksi sesuai dengan anggaran kegiatan;
                 4.5. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan Rencana
                     Anggaran Biaya (RAB), Detail Engineering Design (DED),
                     Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang telah ditetapkan dari hasil
                     konsultan perencana (termasuk spesifikasi teknis dan gambar).
 5. Lokasi       Komplek Perumahan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
    Kegiatan     Cukai Tipe Madya Pabean C Gorontalo                    
                 Jl. Gelatik, Kel. Heledulaa Utara, Kota Tengah, Kota Gorontalo.

 6. Sumber       6.1. Sumber dana                                       
    Pendanaan        Sumber dana  dari keseluruhan pekerjaan konstruksi 
                     pembangunan gedung dibebankan pada DIPA Kantor     
                     Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean
                     C Gorontalo Tahun 2024.                            
                 6.2. Biaya Pembangunan Konstruksi                      
                     Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp1.332.626.100(Satu Milyar
                     Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam
                     Ribu Seratus Rupiah) termasuk PPN 11% dan mengikuti
                     pedoman dalam:                                     
                     - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018
                       tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;      
                     - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                       Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman
                       Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;         
                 6.3. Biaya pekerjaan konstruksi Pengadaan Pekerjaan Pematangan
                     Lahan, Pembangunan Rumah Negara, dan Pagar KPPBC TMP
                     C Gorontalo Tahun Anggaran 2024 dan tata cara pembayaran
                     diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses

                     Pengadaan Pekerjaan Konstruksi sesuai peraturan yang berlaku.
                 6.4. Pembayaran biaya pekerjaan konstruksi didasarkan pada
                     prestasi atau kemajuan pekerjaan fisik dilapangan dengan cara
                     angsuran /bertahap/termin.                         
                 6.5. Pembayaran sebagaimana dimaksud diatas dilakukan sebagai
                     berikut :                                          
                               - 5 -                                    

                     a. Pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama
                       atau (Provisional Hand Over) pekerjaan konstruksi dibayarkan
                       paling banyak 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari nilai
                       kontrak; dan                                     
                     b. Masa pemeliharaan konstruksi sampai dengan serah terima
                       akhir atau (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi dibayarkan
                       5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.        
                 6.6. Tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian
                     yang dibuat antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia

                     Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Pekerjaan Pematangan Lahan,
                     Pembangunan Rumah Negara, dan Pagar KPPBC TMP C    
                     Gorontalo Tahun Anggaran 2024.                     
 7. Pejabat      7.1. Satker : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
   Pembuat                  Tipe Madya Pabean C Gorontalo               
   Komitmen (PPK) 7.2. PPK : Fadly Thaib                                
                 7.3. Untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, KPA/PPK sebagai
                     penanggungjawab akan membentuk Tim  Teknis/Tim     

                     Pendukung/Tim Pengelola Kegiatan Proyek.           
 8. Data Dasar   8.1. Sebagai bahan masukan bagi Penyedia Jasa Pekerjaan
                    Konstruksi dalam melakukan pekerjaan konstruksi fisik, dapat
                    disampaikan data dasar sebagai berikut:             
                    a. Luasan tanah penimbunan yang akan dilakukan pekerjaan
                      adalah 952 m2;                                    
                    b. Pembangunan akan dilakukan di area Komplek Perumahan
                      Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

                      Pabean C Gorontalo;                               
                    c. Rumah Negara yang akan direkonstruksi adalah sejumlah 5
                      (lima) unit dengan total luas bangunan 180 m2;    
                    d. Luasan pagar yang akan dilakukan pembangunan adalah 135,8
                      m2;                                               
                    e. Untuk data/informasi lainnya, penyedia jasa secara aktif
                      berkoordinasi dengan PPK;                         
                    f. Dalam melakukan pekerjaan konstruksi fisik, penyedia

                      pekerjaan konstruksi mengacu pada hasil perencanaan;
                    g. Untuk melaksanakan tugasnya, penyedia jasa pelaksana
                      konstruksi harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari
                      informasi yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
                      termasuk melalui Uraian Singkat Pekerjaanini;     
                    h. Penyedia konstruksi harus memeriksa kebenaran informasi
                      yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang
                      berasal dari Pejabat Pembuat Komitmen, maupun yang dicari

                      sendiri. Kesalahan / kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari
                      kesalahan informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari
                      penyedia pekerjaan konstruksi;                    
                    i. Penyedia konstruksi dalam melaksanakan tugasnya  
                      mempertimbangkan masukan/saran dari tenaga pengelola
                      teknis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan
                      Umum dan Perumahan Rakyat.                        
                               - 6 -                                    

 9. Standar Teknis 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
   dan Referensi    Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
   Hukum            Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
                    Nomor 4247) beserta perubahannya;                   
                 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
                    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11,
                    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)
                    beserta perubahannya ;                              
                 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan  

                    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
                    2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;     
                 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan
                    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
                    Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
                    Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
                    Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan
                    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

                    Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
                    Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
                    Nomor 6626);                                        
                 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
                    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
                    Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                    2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
                 6. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan

                    Bangunan Gedung Negara;                             
                 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
                    Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
                    Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
                    Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
                    Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;                   
                 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                    Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan
                    Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan

                    Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
                    Nomor 683);                                         
                 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                    Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung
                    Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
                    1433);                                              
                 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                    Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

                    Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018
                    tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;     
                 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                    Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen
                    Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
                    2021 Nomor 286);                                    
                               - 7 -                                    

                 12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
                    Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi
                    Pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi (Berita Negara Republik
                    Indonesia Tahun 2014 Nomor 1732);                   
                 13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
                    Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
                    Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita
                    Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);    
                 14. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

                    Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang
                    Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada
                    Tender Barang/Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi;
                 15. Peraturan dan standar teknis harus mengacu dan menggunakan
                    Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait dengan Bangunan
                    Gedung, diantaranya :                               
                    a. SNI 1726 2019 Tata cara perencanaan ketahanan gempa
                       untuk struktur bangunan Gedung dan non Gedung;   

                    b. SNI 1727 2020 Beban desain minimum dan kriteria terkait
                       untuk bangunan Gedung dan struktur lain;         
                    c. SNI 2847 2019 Persyaratan Beton Struktural untuk bangunan
                       Gedung;                                          
                    d. SNI 8460 2017 Persyaratan Perancangan Geoteknik; 
                    e. SNI lainnya yang terkait dengan standar pekerjaan
                       pembangunan bangunan lainnya seperti pekerjaan arsitektur,
                       mekanikal, elektrikal, plumbing, sanitasi dsb.   

                 16. Selain standar diatas, dalam pekerjaan konstruksi fisik penyedia
                    juga agar mengikuti ketentuan:                      
                    a. Peraturan Menteri PUPR no.10 Tahun 2021 Tentang  
                       Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi  
                       (Pelaksanaan RKK).                               
 10. Studi-Studi Belum ada                                              
   Terdahulu                                                            
 11. Lingkup     Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa

    Kegiatan dan pelaksanaan konstruksi adalah sebagai berikut:         
    Pekerjaan    11.1. Pekerjaan Konstruksi Pematangan Lahan, Pembangunan
                      Rumah Negara, dan Pagar KPPBC TMP C Gorontalo Tahun
                      Anggaran 2024 yang harus dilaksanakan oleh Penyedia
                      Pekerjaan Konstruksi meliputi:                    
                      a. Pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima
                         pertama atau (Provisional Hand Over) pekerjaan; dan
                      b. Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai

                         dengan serah terima akhir atau (Final Hand Over)
                         pekerjaan.                                     
                 11.2. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik sesuai dengan
                      spesifikasi teknis hasil perancangan (RAB, DED, RKS dan
                      dokumen lainnya) sebagaimana dalam kontrak, untuk 
                      pekerjaan:                                        
                      a. Pekerjaan Pendahuluan                          
                               - 8 -                                    

                      b. Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan   
                         Konstruksi                                     
                      c. Pekerjaan Pematangan Lahan                     
                      d. Pekerjaan Pembangunan Rumah Negara             
                          i. Pekerjaan Tanah dan Urugan;                
                          ii. Pekerjaan Struktur Beton;                 
                         iii. Pekerjaan Arsitektur;                     
                         iv. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal;            
                          v. Pekerjaan Pasangan dan Plasteran;          

                         vi. Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding;      
                         vii. Pekerjaan Pasangan Pintu dan Jendela;     
                         viii. Pekerjaan Sanitasi dan Pipa;             
                         ix. Pekerjaan Atap dan Plafond;                
                      e. Pekerjaan Pengecatan                           
                      f. Pekerjaan Pembangunan Pagar                    
                      g. Pekerjaan Lain-Lain                            
                 11.3. Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya

                      harus mematuhi segala peraturan terkait konstruksi yang
                      berlaku dalam wilayah Republik Indonesia, baik yang
                      dikeluarkan oleh Kementerian Teknis terkait mapun peraturan,
                      keputusan dan/atau rekomendasi dari Pemerintah Daerah
                      setempat.                                         
                 11.4. Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya
                      bertanggung jawab secara kontraktual kepada Pejabat
                      pembuat Komitmen.                                 

                 11.5. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk
                      pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan
                      maupun segi kebenarannya.                         
                 11.6. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu
                      pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan
                      tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat.
                 11.7. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman
                      pelaksanaan.                                      
                 11.8. Menghadirkan Personel Manajerial dan Tenaga Teknis

                      dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (PCM) dan
                      telah Menyusun dan mempresentasikan dokumen Rencana
                      Mutu  Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Rencana     
                      Keselamatan Konstruksi (RKK) pada saat PCM.       
                 11.9. Melaksanakan penjaminan dan pengendalian mutu secara
                      keseluruhan terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan
                      berdasarkan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK).
                 11.10. Dalam pelaksanaan setiap tahapan pekerjaan konstruksi

                      Penyedia Jasa harus menerapkan SMKK sebagaimana   
                      ketentuan dan membentuk Unit Keselamatan Konstruksi (UKK)
                      yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMKK dalam
                      Pekerjaan Konstruksi.                             
                 11.11. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai
                      dengan pedoman pelaksanaan.                       
                               - 9 -                                    

                 11.12. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk
                      pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.           
                 11.13. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui
                      rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan,
                      laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan
                      persoalan yang timbul/dihadapi, dan surat-menyurat.
                 11.14. Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di
                      lapangan (as built drawings) yang selesai sebelum serah terima
                      pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen

                      konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan
                      diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi.
                 11.15. Memberikan manual operasi dan pemeliharaan bangunan
                      gedung, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan serta
                      garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan
                      mekanikal, elektrikal, dan sistem pemipaan (plumbing) kepada
                      pengguna jasa.                                    
                 11.16. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi

                      dimasa pemeliharaan konstruksi.                   
                 11.17. Mengurus perizinan yang diperlukan pada saat    
                      pelaksanaan konstruksi fisik, termasuk Izin Mendirikan
                      Bangunan (IMB)/Surat Persetujuan Bangunan Gedung  
                      (PBG).                                            
                 11.18. Membuat surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari
                      Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan penyedia jasa pengawasan
                      teknis.                                           

                 11.19. Melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test).
                 11.20. Memastikan penggunaan bahan material dan peralatan dalam
                      pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Pematangan Lahan, 
                      Pembangunan Rumah   Negara, dan Pagar  wajib      
                      memprioritaskan penggunaan tingkat komponen dalam negeri
                      dilengkapi dengan sertifikat TKDN atau surat pernyataan
                      TKDN.                                             
                 11.21. Pelaksanaan pada tahap masa pemeliharaan        
                      a. Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi  

                         merupakan kegiatan menjaga keandalan konstruksi
                         bangunan gedung melalui pemeriksaan hasil pelaksanaan
                         konstruksi fisik setelah serah terima pertama (Provisional
                         Hand Over).                                    
                      b. Dalam pemeliharaan pekerjaan konstruksi tersebut,
                         Penyedia Pekerjaan Konstruksi berkewajiban memperbaiki
                         segala cacat atau kerusakan yang terjadi selama masa
                         konstruksi.                                    

                      c. Masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi diakhiri dengan
                         serah terima akhir (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi
                         yang dilampiri dengan berita acara pelaksanaan 
                         pemeliharaan pekerjaan konstruksi.             
 12. Keluaran    Output/keluaran pekerjaan yang harus dicapai oleh penyedia jasa
                 adalah mewujudkan dokumen perancangan yang telah ditetapkan
                              - 10 -                                    

                 menjadi wujud fisik bangunan gedung yang siap dimanfaatkan dan
                 memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.             
 13. Pekerjaan   Berikut adalah daftar pekerjaan utama dalam pekerjaan konstruksi ini:
     Utama        No. Pekerjaan Utama                                   
                   1  Pekerjaan Persiapan                               
                   2  Pekerjaan Pematangan Lahan                        
                   3  Pekerjaan   Pembangunan                           

                      Rumah Negara                                      
                   4  Pekerjaan Pembangunan Pagar