Pengadaan Jasa Konstruksi Renovasi Rumah Dinas Kppbc Tmp A Bogor Ta 2024

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                          

                          PPK : SURATNO                                

              KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA                  
                 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI                     
                  KANTOR WILAYAH DJBC JAWA BARAT                       

   SATUAN KERJA   : KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN            
                   CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BOGOR                     

   NAMA PPK       : SURATNO                                            

   NAMA           : PENGADAAN  JASA   PELAKSANA   KONSTRUKSI           
   PEKERJAAN       RENOVASI RUMAH DINAS KPPBC TMP A BOGOR              

                       TAHUN ANGGARAN 2024                             
                     URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                          

               PENGADAAN JASA PELAKSANA KONSTRUKSI                     
              RENOVASI RUMAH DINAS KPPBC TMP A BOGOR                   
                       TAHUN ANGGARAN 2024                             

1. Pendahuluan       Setiap bangunan gedung negara harus dipergunakan dan
                  dirawat dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara
                  optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan dan dapat
                  dijadikan teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi
                  perkembangan arsitektur di Indonesia.                

                    Untuk menjaga kualitas dan kondisi bangunan gedung negara
                 yaitu Rumah Negara, perlu adanya perbaikan atau rehabilitasi
                 sehingga tetap dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak
                 dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung
                 negara.                                               
                    Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi dalam melaksanakan
                 perawatan gedung negara dalam hal ini Rehabilitasi Rumah Negara
                 pada Kantor Pusat DJBC perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh,
                 sehingga mampu menghasilkan karya bangunan yang memadai dan
                 layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional
                 berpedoman pada Detail Engineering Design (DED), Rencana Kerja

                 dan Syarat (RKS) yang telah ditetapkan dari hasil konsultan perencana.
                    Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Jasa Pelaksana
                 Konstruksi perlu disiapkan secara matang sehingga mampu
                 mendorong terwujudnya bangunan gedung negara khususnya
                 Renovasi rumah dinas KPPBC TMP A Bogor sesuai dengan  
                 kepentingan kegiatan.                                 

2. Latar Belakang     Saat ini KPPBC TMP A Bogor memiliki 9 unit Rumah Negara
                 yang terdiri dari 4 Unit Rumah Dinas Golongan II Tipe D dan 5 Unit
                 Rumah Dinas Golongan II Tipe E yang sudah tidak layak huni akibat
                 rusak berat. Oleh karena itu, perlu dilakukan renovasi untuk
                 mengembalikan fungsi dari rumah negara tersebut.      

                      Sebagian besar pejabat dan pegawai yang bekerja pada
                 KPPBC TMP A Bogor bukan berasal dari Kota Bogor dan sekitarnya,
                 sehingga mereka memerlukan tempat tinggal yang layak agar dapat
                 melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Oleh karena itu penting
                 bagi mereka untuk dapat tinggal di rumah negara tersebut.

                      Untuk mendukung program dimaksud diperlukan penyedia jasa
                 konsultansi perencana yang pengadaannya dilakukan melalui proses
                 seleksi jasa konsultansi badan usaha untuk Renovasi Rumah Dinas
                 KPPBC TMP A Bogor Tahun Anggaran 2024.                

                    Pekerjaan jasa konsultansi perencana ini bertujuan agar renovasi
                 rumah negara bisa berjalan secara optimal dan mampu   
                 mengembalikan fungsi rumah negara seperti semula. Konsultansi
                 perencanaan juga perlu dilaksanakan agar rumah negara yang
                 direnovasi memenuhi kriteria teknis rumah negara yang layak dari segi
                 kualitas dan biaya. Konsultansi perencanaan ini juga sebagai pedoman
                 penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan tugasnya. 

3. Maksud dan    Kerangka Acuan Kerja ini merupakan petunjuk bagi Penyedia Jasa

  Tujuan         Konstruksi Renovasi Rumah Dinas KPPBC TMP A Bogor, yang berisi
                 masukan, kriteria, keluaran, dan proses yang harus dipenuhi dan
                 diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas mulai
                 dari tahap pelaksanaan sampai dengan selesainya masa  
                 pemeliharaan.                                         
                 3.1 Maksud                                            
                     Maksud kegiatan adalah melaksanakan Renovasi Rumah Dinas
                     KPPBC TMP A Bogor.                                
                 3.2 Tujuan                                            
                      1. Memilih penyedia jasa pelaksana konstruksi yang mampu
                        melaksanakan Renovasi Rumah Dinas KPPBC TMP A  
                        Bogor;                                         

                      2. Memilih penyedia jasa pelaksana konstruksi yang akan
                        bekerja sesuai dengan jadwal proyek yang telah 
                        direncanakan;                                  
                      3. Mendapatkan penyedia jasa pelaksana konstruksi yang
                        mampu dan berkualitas dalam melaksanakan pekerjaan
                        yang diuraikan dalam ruang lingkup pekerjaan;  
                      4. Mendapatkan penyedia jasa pelaksana konstruksi yang
                        dapat bekerja secara profesional yang berpedoman pada
                        Detail Engineering Design (DED), Rencana Kerja dan Syarat
                        (RKS) yang telah ditetapkan dari hasil konsultan perencana
                        dengan baik;                                   

                      5. Dengan penugasan ini diharapkan penyedia jasa pelaksana
                        konstruksi dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan
                        baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi standar
                        bangunan gedung negara yang telah ditetapkan.  

4. Sasaran       4.1 Tercapainya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Jasa Pelaksana
                     Konstruksi Renovasi Rumah Dinas KPPBC TMP A Bogor;
                 4.2 Penyelesaian pekerjaan Jasa Pelaksana Konstruksi Renovasi
                     Rumah Dinas KPPBC TMP A Bogor;                    
                 4.3 Biaya pekerjaan pelaksana konstruksi sesuai dengan anggaran
                     kegiatan;                                         

                 4.4 Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan
                     spesifikasi teknis dan gambar.                    
5. Lokasi Pekerjaan Gang Kantor Pos, Jalan Raya Semplak No. 5 RT 003/001 Semplak,
                 Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat.                  

6. Lingkup Kegiatan 6.1 Kegiatan Renovasi Rumah Dinas KPPBC TMP A Bogor, meliputi
                     Rumah Dinas Golongan II Tipe D sebanyak 4 Unit dan Rumah
                     Dinas Golongan II Tipe E sebanyak 5 Unit dengan rincian
                     sebagai berikut:                                  
                  No                Lokasi               Luas (m2)     
                  1.  Rumah Dinas Nomor 03                  58         
                  2.  Rumah Dinas Nomor 04 & 05           128,40       
                  3.  Rumah Dinas Nomor 06                  69         

                  4.  Rumah Dinas Nomor 07                 84,40       
                  5.  Rumah Dinas Nomor 08                 75,10       
                  6.  Rumah Dinas Nomor 09 & 10           103,30       
                  7.  Rumah Dinas Nomor 11                131,65       
                  8.  Pos Jaga                             15,66       

                  9.  Fasum                               139,37       

                  6.2 Ruang Lingkup kegiatan pekerjaan konstruksi, termasuk dan
                     berlaku untuk pekerjaan :                         
                     a. Pekerjaan K3 Konstruksi                        
                     b. Pekerjaan Sipil, meliputi :                    
                        1) Pekerjaan Persiapan                         
                        2) Pekerjaan Tanah                             
                        3) Pekerjaan Pondasi dan Beton                 
                        4) Pekerjaan Rangka Atap dan Penutup Atap      
                     c. Pekerjaan Arsitektur                           
                        1) Pekerjaan Pasangan dan Plesteran            

                        2) Pekerjaan Lantai                            
                        3) Pekerjaan Plafond                           
                        4) Pekerjaan Pintu dan Jendela                 
                        5) Pekerjaan Pengecatan                        
                        6) Pekerjaan Peralatan Sanitair                
                     d. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal dan Sanitasi    
                        1) Pekerjaan Lighting dan Stop Kontak          
                        2) Pekerjaan Instalasi Plumbing Air Bersih     
                        3) Pekerjaan Instalasi Plumbing Ar Bekas dan Kotor
                        sesuai dokumen pelaksanaan.                    
                  6.3 Tugas dan tanggung jawab Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi

                     Renovasi Rumah Dinas KPPBC TMP A Bogor tidak terbatas
                     pada kegiatan-kegiatan berikut:                   
                      a. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk
                        pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan
                        maupun segi kebenarannya.                      
                      b. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu
                        pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan
                        tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat.
                      c. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan
                        pedoman pelaksanaan.                           
                      d. Menghadirkan Personel Manajerial dan Tenaga Teknis
                        dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (PCM)

                        dan telah menyusun dan mempresentasikan dokumen
                        Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan   
                        Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada saat PCM.
                      e. Melaksanakan penjaminan dan pengendalian mutu secara
                        keseluruhan terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan
                        berdasarkan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK).
                      f. Dalam pelaksanaan setiap tahapan pekerjaan konstruksi
                        Penyedia Jasa harus menerapkan SMKK sebagaimana
                        ketentuan dan membentuk Unit Keselamatan Konstruksi
                        (UKK) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
                        SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi.               

                      g. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk
                        pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.        
                      h. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan dalam
                        kontrak.                                       
                      i. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai
                        dengan dokumen pelaksanaan.                    

                      j. Mengendalikan kesesuaian kualitas proses dan hasil

                        pekerjaan.                                     
                      k. Menjaga ketepatan perhitungan jumlah atau volume.
                      l. Menjaga ketepatan waktu penyerahan pekerjaan. 
                      m. Menjaga ketepatan tempat penyerahan.          
                      n. Berkoordinasi dengan penanggung jawab kegiatan terhadap
                        perubahan hasil perancangan (jika ada).        
                      o. Membuat rangkuman aktifitas pelaksanaan SMKK sebagai
                        bagian dari Dokumen Serah Terima Kegiatan pada akhir
                        kegiatan.                                      
                      p. Bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan konstruksi,
                        kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja apabila tidak
                        menerapkan SMKK sesuai dengan RKK.             

                      q. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik,
                        melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan
                        mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan,
                        laporan persoalan yang timbul/dihadapi dan surat-menyurat.
                      r. Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan
                        di lapangan (as built drawing) yang selesai sebelum Tanggal
                        Penyerahan Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over
                        (PHO), setelah disetujui oleh Konsultan Pengawas dan
                        diketahui oleh Konsultan Perencana Konstruksi; 
                      s. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi
                        di masa pemeliharaan konstruksi pelaksanaan pekerjaan ini.

                      t. Membuat surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari
                        Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Penyedia Jasa
                        Pengawasan Teknis                              
                      u. Melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning
                        test).                                         
                      v. Memastikan penggunaan bahan material dan peralatan
                        dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor dan wajib
                        memprioritaskan penggunaan tingkat komponen dalam
                        negeri dilengkapi dengan sertifikat TKDN atau surat
                        pernyataan TKDN.                               
                  6.4 Pelaksanaan pada tahap masa pemeliharaan         
                     a. Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi merupakan
                        kegiatan menjaga keandalan konstruksi bangunan gedung

                        melalui pemeriksaan hasil pelaksanaan konstruksi fisik
                        setelah serah terima pertama (Provisional Hand Over).
                     b. Dalam pemeliharaan pekerjaan konstruksi tersebut,
                        Penyedia Pekerjaan Konstruksi berkewajiban memperbaiki
                        segala cacat atau kerusakan yang terjadi selama masa
                        konstruksi.                                    
                     c. Masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi diakhiri dengan
                        serah terima akhis (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi
                        yang dilampiri dengan berita acara pelaksanaan 
                        pemeliharaan pekerjaan konstruksi.             

                                    Bogor,          2024               
                                    Pejabat Pembuat Komitmen           
                                    KPPBC TMP A Bogor                  

                                    Ttd.                               

                                    Suratno