Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Aula Lantai 2 Kppn Surakarta

SPESIFIKASI TEKNIS                            

                   PPK: HENDRAWAN KARMONOHARJO                         

              KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA                  
                DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN                     
     KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI        
                           JAWA TENGAH                                 
        KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN  NEGARA SURAKARTA              

 SATUAN KERJA    :  KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURAKARTA   

 NAMA PPK        :  HENDRAWAN KARMONOHARJO                             
 NAMA PEKERJAAN  :  PENGADAAN JASA KONSTRUKSI REHABILITASI AULA LANTAI 2
                    KPPN SURAKARTA (TENDER ULANG)                      

                       TAHUN ANGGARAN  2024                            
                              - 2 -                                    

                       SPESIFIKASI TEKNIS                              
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI REHABILITASI AULA LANTAI 2 KPPN SURAKARTA    
                        (TENDER ULANG)                                 

1. Uraian       Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-
  Pendahuluan   baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi 
                bangunannya, andal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan
                bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan

                arsitektur di Indonesia.                               
                Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan dan dirancang
                dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi kriteria teknis
                bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi
                bagi bangunan gedung negara. Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi
                dalam melaksanakan pembangunan gedung negara yaitu Rehabilitasi
                Aula Lantai 2 KPPN Surakarta perlu diarahkan secara baik dan
                menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya bangunan yang

                memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku
                profesional berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB), Detail
                Engineering Design (DED), Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang
                telah ditetapkan dari hasil konsultan perencana.       
                Spesifikasi Teknis untuk pekerjaan Jasa Pelaksana Konstruksi perlu
                disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong terwujudnya
                bangunan gedung negara khususnya Rehabilitasi Aula Lantai 2 KPPN
                Surakarta.                                             

2. Latar Belakang Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor       
                214/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
                Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Surakarta adalah instansi
                vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah yang
                bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi
                Jawa Tengah                                            

                Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, untuk mencapai kinerja
                yang lebih baik harus didukung dengan sarana dan prasarana yang
                memadai. Salah satunya adalah aspek kenyamanan serta kelayakan
                gedung kantor, dimana dalam hal ini akan dilaksanakan pekerjaan
                perbaikan sarana penunjang gedung yaitu Rehabilitasi Aula Lantai 2
                KPPN Surakarta.                                        

                Sehubungan dengan hal tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen Kantor
                Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta telah melaksanakan
                pekerjaan perencanaan dengan konsultan perencana PT Duta
                Bhuanajaya dan telah menghasilkan output berupa Rencana Anggaran
                Biaya (RAB), Detail Engineering Design, dan Rencana Kerja dan

                Syarat-syarat.                                         
                Dalam mendukung program tersebut, diperlukan pelaksanaan
                konstruksi fisik. Kegiatan konstruksi fisik tersebut akan dilaksanakan
                oleh kontraktor fisik, yang pengadaannya dilakukan melalui tender
                untuk Pengadaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Aula Lantai 2 KPPN

                Surakarta.                                             
                              - 3 -                                    

3. Maksud dan   Spesifikasi Teknisini merupakan petunjuk bagi Penyedia Pekerjaan
  Tujuan        Konstruksi Rehabilitasi Aula Lantai 2 KPPN Surakarta, yang berisi
                masukan, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan
                diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas mulai
                dari tahap pelaksanaan sampai dengan selesainya masa   
                pemeliharaan.                                          
                3.1. Maksud                                            
                   Maksud kegiatan adalah mendapatkan Penyedia Pekerjaan
                   Konstruksi melalui mekanisme tender Pengadaan Pekerjaan

                   Konstruksi Rehabilitasi Aula Lantai 2 KPPN Surakarta.
                3.2. Tujuan                                            
                   a. Sebagai acuan/pedoman bagi calon Penyedia Pekerjaan Jasa
                     Konstruksi dalam penyusunan penawaran pengadaan ini.
                   b. Sebagai petunjuk dan pedoman bagi Kontraktor yang
                     ditetapkan sebagai penyedia pekerjaan dalam melakukan
                     pelaksanaan konstruksi fisik terhadap proyek Rehabilitasi Aula
                     Lantai 2 KPPN Surakarta                           

                   c. Memilih Penyedia yang akan bekerja sesuai dengan jadwal
                     proyek yang direncanakan;                         
                   d. Mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang mampu dan
                     berkualitas dalam melaksanakan pekerjaan yang diuraikan
                     dalam ruang lingkup pekerjaan dan bekerja sesuai dengan
                     jadwal proyek yang telah direncanakan;            
                   e. Mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang dapat
                     bekerja secara profesional yang berpedoman pada Rencana

                     Anggaran Biaya (RAB), Detail Engineering Design (DED),
                     Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang telah ditetapkan dari
                     hasil konsultan perencana dengan baik;            
                   f. Dengan penugasan ini diharapkan Penyedia Pekerjaan
                     Konstruksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
                     dengan baik dan professional untuk menghasilkan keluaran
                     yang optimal sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan yang
                     berlaku memenuhi standar bangunan gedung negara yang
                     telah ditetapkan.                                 

4. Sasaran      4.1. Mendapatkan kontraktor terbaik yang dapat melaksanakan
                    pekerjaan konstruksi fisik Rehabilitasi Aula Lantai 2 KPPN
                    Surakarta dengan baik berdasarkan aspek biaya, mutu, waktu
                    yang telah ditetapkan.                             
                4.2. Tercapainya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pekerjaan
                    Konstruksi Rehabilitasi Aula Lantai 2 KPPN Surakarta.
                4.3. Penyelesaian pekerjaan Rehabilitasi Aula Lantai 2 KPPN
                    Surakarta.                                         

                4.4. Biaya pekerjaan konstruksi sesuai dengan anggaran kegiatan;
                4.5. Terarahnya pelaksanaan Rehabilitasi Aula Lantai 2 KPPN
                    Surakarta;                                         
                4.6. Terkendalinya proses pelaksanaan Konstruksi Rehabilitasi Aula
                    Lantai 2 KPPN Surakarta                            
                4.7. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan Rencana
                    Anggaran Biaya (RAB), Detail Engineering Design (DED),
                              - 4 -                                    

                    Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang telah ditetapkan dari hasil
                    konsultan perencana (termasuk spesifikasi teknis dan gambar).
5. Lokasi       Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta       
   Kegiatan     Jl. Slamet Riyadi No. 467, Pajang, Laweyan, Surakarta  
6. Sumber       6.1. Sumber dana                                       
   Pendanaan        Sumber dana  dari keseluruhan pekerjaan konstruksi 
                    pembangunan gedung dibebankan pada DIPA Kantor     
                    Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta Tahun Anggaran

                    2024.                                              
                6.2. Biaya Pembangunan Konstruksi                      
                    Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp2.850.000.000,00 (Dua
                    Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) termasuk PPN
                    11% dan mengikuti pedoman dalam:                   
                    - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018
                      tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;      
                    - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                      Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman
                      Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;         
                6.3. Biaya pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Aula Lantai 2 KPPN
                    Surakarta dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual
                    setelah melalui tahapan proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
                    sesuai peraturan yang berlaku.                     
                6.4. Pembayaran biaya pekerjaan konstruksi didasarkan pada
                    prestasi atau kemajuan pekerjaan fisik di lapangan dengan cara
                    angsuran/bertahap/termin.                          
                6.5. Pembayaran sebagaimana dimaksud diatas dilakukan sebagai

                    berikut :                                          
                    i. Pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama
                      atau (Provisional Hand Over) pekerjaan konstruksi dibayarkan
                      paling banyak 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari nilai
                      kontrak; dan                                     
                    ii. Masa pemeliharaan konstruksi sampai dengan serah terima
                      akhir atau (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi dibayarkan
                      5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.        
                6.6. Tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian

                    yang dibuat antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia
                    Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Aula Lantai 2 KPPN Surakarta.
7. Pejabat      7.1. Satker : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta
  Pembuat       7.2. PPK  : Hendrawan Karmonoharjo                     
  Komitmen (PPK) 7.3. Untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, KPA/PPK sebagai
                    penanggungjawab akan membentuk Tim  Teknis/Tim     
                    Pendukung/Tim Pengelola Kegiatan Proyek.           

8. Data Dasar   8.1. Sebagai bahan masukan bagi Penyedia Jasa Pekerjaan
                   Konstruksi dalam melakukan pekerjaan konstruksi fisik, dapat
                   disampaikan data dasar sebagai berikut :            
                   a. Pembangunan akan dilakukan Lantai 2 Gedung KPPN  
                     Surakarta;                                        
                   b. Gedung Bangunan yang direhabilitasi seluas 856 m2;
                   c. Untuk data/informasi lainnya, penyedia jasa secara aktif
                     berkoordinasi dengan PPK;                         
                              - 5 -                                    

                   d. Dalam melakukan pekerjaan konstruksi fisik, penyedia
                     pekerjaan konstruksi mengacu pada hasil perencanaan;
                   e. Untuk melaksanakan tugasnya, penyedia jasa pelaksana
                     konstruksi harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari
                     informasi yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
                     termasuk melalui Spesifikasi Teknisini;           
                   f. Penyedia konstruksi harus memeriksa kebenaran informasi
                     yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang
                     berasal dari Pejabat Pembuat Komitmen, maupun yang dicari

                     sendiri. Kesalahan/kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari
                     kesalahan informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari
                     penyedia pekerjaan konstruksi;                    
                   g. Penyedia konstruksi dalam melaksanakan tugasnya  
                     mempertimbangkan masukan/saran dari tenaga pengelola
                     teknis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan
                     Umum dan Perumahan Rakyat.                        
                   h. KPA/PPK akan mengangkat tenaga ahli konstruksi untuk

                     mendampingi PPK dalam pelaksanaan pekerjaan ini.  

                Untuk melengkapi SPESIFIKASI TEKNIS ini data terlampir adalah
                sebagai berikut:                                       
                1. Rencana Anggaran Biaya (RAB);                       
                2. Detail Engineering Desain (DED);                    
                3. Rencana Kerja dan Syarat;                           
                4. Bill of Quantity.                                   

9. Standar Teknis 9.1. Penyedia Jasa dalam pekerjaan konstruksi fisik harus mengacu
                  dan menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait
                  dengan Bangunan Gedung, diantaranya :                
                  a. SNI 1726 2019 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa
                     Untuk Struktur Bangunan Gedung & Non Gedung       
                  b. SNI 1727 2020 Beban desain minimum dan kriteria terkait
                     untuk bangunan gedung dan struktur lain           
                  c. SNI 1729 2020 Spesifikasi Untuk Bangunan Gedung Baja
                     Struktural                                        
                  d. SNI 2847 2019 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan
                     Gedung                                            
                  e. SNI 8460 2017 Persyaratan Perancangan Geoteknik   
                  f. SNI lainya yang terkait dengan standar pekerjaan  

                     pembangunan bangunan lainya seperti pekerjaan arsitektur,
                     mekanikal, elektrikal, plumbing, sanitasi dsb.    
                  g. Standar lain yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang
                     relevan dengan pekerjaan pembangunan bangunan terkait
                     (AICS/ANSI, ACI, ASTM dsb)                        

                  Selain standar diatas, dalam pekerjaan konstruksi fisik penyedia
                  juga agar mengikuti ketentuan :                      
                  a. Ketentuan spesifikasi komponen bangunan gedung negara
                     sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Permen PUPR no.

                     22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung 
                     Negara dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
                              - 6 -                                    

                     29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan         
                     Teknis Bangunan Gedung                            
                   b. Peraturan Menteri PUPR no. 28 Tahun 2016 tentang Pedoman
                     Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
                     sebagai pedoman penyusunan AHSP dan RAB           
                   c. Peraturan Menteri PUPR no. 10 Tahun 2021 Tentang 
                     Pedoman  Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi  
                     sebagai pedoman Perancangan SMKK                  
                   d. Peraturan Menteri Keuangan no. 172 Tahun 2020 Tentang

                     Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara
                   e. Peraturan Menteri PUPR no. 14 Tahun 2017 tentang 
                     Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung             
                   f. Peraturan Menteri PUPR No. 11 Tahun 2014 tentang 
                     Pengelolaan Air Hujan Bangunan Gedung             

                9.2. Kriteria Umum                                     
                     Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia Jasa seperti
                     yang dimaksud pada Spesifikasi Teknis harus memperhatikan

                     kriteria umum bangunan disesuaikan berdasarkan fungsi dan
                     kompleksitas bangunan, yaitu:                     
                     a. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas :        
                        i. Menjamin bangunan Gedung Negara yang direhabilitasi
                          berdasarkan ketentuan tata ruang dan tata bangunan
                          yang ditetapkan di daerah yang bersangkutan; 
                        ii. Menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan
                          fungsinya;                                   
                        iii. Menjamin keselamatan pengguna, masyarakat, dan

                          lingkungan.                                  
                     b. Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan          
                        i. Menjamin terwujudnya bangunan Gedung Negara 
                          yang didirikan berdasarkan karakteristik lingkungan,
                          ketentuan wujud bangunan dan budaya daerah,  
                          sehingga seimbang, serasi dan selaras dengan 
                          lingkungannya (fisik, sosial dan budaya);    
                        ii. Menjamin terwujudnya tata ruang hijau yang dapat
                          memberikan keseimbangan dan keserasian bangunan
                          terhadap lingkungannya;                      
                        iii. Menjamin hasil rehabilitasi bangunan Gedung Negara
                          dimanfaatkan dengan tidak menimbulkan dampak 

                          negative terhadap lingkungan;                
                     c. Persyaratan Struktur Bangunan                  
                        i. Menjamin terwujudnya bangunan Gedung Negara 
                          yang dapat mendukung beban yang timbul akibat
                          perilaku alam dan manusia (gempa dll);       
                        ii. Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan
                          kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan
                          struktur bangunan;                           
                        iii. Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau
                          kerusakan benda yang disebabkan oleh kegagalan

                          struktur;                                    
                              - 7 -                                    

                        iv. Menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan
                          fisik yang disebabkan oleh kegagalan stuktur.
                     d. Persyaratan Ketahanan terhadap Kebakaran       
                        i. Menjamin terwujudnya bangunan Gedung Negara 
                          yang dibangun sedemikian rupa sehingga mampu 
                          secara struktural stabil selama kebakaran, sehingga:
                          -  Cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi
                             secara aman;                              
                          -  Cukup waktu dan mudah bagi pasukan pemadam
                             kebakaran memasuki lokasi untuk memadamkan

                             api;                                      
                          -  Dapat menghindari kerusakan pada properti 
                             lainnya.                                  
                     e. Persyaratan Ketahanan terhadap Hama Rayap      
                        i. Menjamin terwujudnya bangunan Gedung Negara 
                          yang mempunyai spesifikasi yang tahan terhadap
                          hama rayap.                                  
                     f. Persyaratan Pencahayaan                        
                        i. Menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang
                          cukup, baik alami maupun buatan dalam menunjang

                          terselenggaranya kegiatan satuan kerja di dalam
                          bangunan Gedung Negara sesuai dengan fungsinya;
                        ii. Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan 
                          perlengkapan pencahayaan secara baik.        
10. Studi-Studi Pekerjaan Rehabilitasi Aula Lantai 2 KPPN Surakarta ini merupakan
  Terdahulu     perbaikan unit dari pembangunan sebelumnya. Peserta pengadaan
                wajib mencari data-data pendukung sendiri untuk kelengkapan teknis
                proposal yang akan diajukan.                           
11. Referensi   1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan  

  Hukum            Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
                   Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
                   Nomor 4247) beserta perubahannya;                   
                2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
                   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11,
                   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)
                   beserta perubahannya ;                              
                3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan  

                   Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
                   2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;     
                4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan
                   Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
                   Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
                   Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
                   Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan
                   Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
                   Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

                   Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
                   Nomor 6626);                                        
                5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
                   Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
                              - 8 -                                    

                   Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                   2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
                6. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan
                   Bangunan Gedung Negara;                             
                7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
                   Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
                   Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
                   Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
                   Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;                   

                8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                   Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan
                   Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan
                   Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
                   Nomor 683);                                         
                9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                   Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung
                   Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

                   1433);                                              
                10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                   Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
                   Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018
                   tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;     
                11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                   Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan  
                   Konstruksi Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

                   2021 Nomor 306);                                    
                12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                   Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen
                   Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
                   2021 Nomor 286);                                    
                13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
                   Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi
                   Pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi (Berita Negara Republik
                   Indonesia Tahun 2014 Nomor 1732);                   

                14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
                   Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
                   Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita
                   Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);    
                15. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                   Nomor 18/SE/M/2020 tentang Pelaksanaan Tatanan dan Adaptasi
                   Kebiasaan Baru (New Normal) Dalam Penyelenggaraan Jasa
                   Konstruksi;                                         

                16. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
                   Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang
                   Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada
                   Tender Barang/Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi;
                17. Peraturan dan standar teknis harus mengacu dan menggunakan
                   Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait dengan Bangunan
                   Gedung, diantaranya :                               
                              - 9 -                                    

                   a. SNI 1726 2019 Tata cara perencanaan ketahanan gempa
                      untuk struktur bangunan Gedung dan non Gedung;   
                   b. SNI 1727 2020 Beban desain minimum dan kriteria terkait
                      untuk bangunan Gedung dan struktur lain;         
                   c. SNI 2847 2019 Persyaratan Beton Struktural untuk bangunan
                      Gedung;                                          
                   d. SNI 8460 2017 Persyaratan Perancangan Geoteknik; 
                   e. SNI lainnya yang terkait dengan standar pekerjaan
                      pembangunan bangunan lainnya seperti pekerjaan arsitektur,

                      mekanikal, elektrikal, plumbing, sanitasi dsb.   
                18. Selain standar diatas, dalam pekerjaan konstruksi fisik penyedia
                   juga agar mengikuti ketentuan:                      
                Peraturan Menteri PUPR no.10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem
                Manajemen Keselamatan Konstruksi (Pelaksanaan RKK).    
12. Lingkup     Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa
   Kegiatan dan pelaksanaan konstruksi adalah sebagai berikut:         
   Pekerjaan    12.1. Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Aula Lantai 2 KPPN

                     Surakarta yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Pekerjaan
                     Konstruksi meliputi:                              
                     a. Pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima
                        pertama atau (Provisional Hand Over) pekerjaan; dan
                     b. Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai
                        dengan serah terima akhir atau (Final Hand Over)
                        pekerjaan.                                     
                12.2. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik sesuai dengan

                     spesifikasi teknis hasil perancangan (RAB, DED, RKS dan
                     dokumen lainnya) sebagaimana dalam kontrak, untuk 
                     pekerjaan:                                        
                     a. Pekerjaan persiapan                            
                     b. Pekerjaan lantai                               
                     c. Pekerjaan plafon                               
                     d. Pekerjaan toilet                               
                     e. Pekerjaan backdrop                             

                     f. Pekerjaan partisi                              
                     g. Pekerjaan pintu dan jendela                    
                     h. Pekerjaan ornamen                              
                     i. Pekerjaan MEP                                  
                     j. Pekerjaan lainnya                              
                12.3. Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya
                     harus mematuhi segala peraturan terkait konstruksi yang
                     berlaku dalam wilayah Republik Indonesia, baik yang
                     dikeluarkan oleh Kementerian Teknis terkait mapun peraturan,

                     keputusan dan/atau rekomendasi dari Pemerintah Daerah
                     setempat.                                         
                12.4. Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya
                     bertanggung jawab secara kontraktual kepada Pejabat
                     pembuat Komitmen.                                 
                             - 10 -                                    

                12.5. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk
                     pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan
                     maupun segi kebenarannya.                         
                12.6. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu
                     pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan
                     tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat.
                12.7. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman
                     pelaksanaan.                                      
                12.8. Menghadirkan Personel Manajerial dan Tenaga Teknis

                     dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (PCM) dan
                     telah Menyusun dan mempresentasikan dokumen Rencana
                     Mutu  Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Rencana     
                     Keselamatan Konstruksi (RKK) pada saat PCM.       
                12.9. Melaksanakan penjaminan dan pengendalian mutu secara
                     keseluruhan terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan
                     berdasarkan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK).
                12.10. Dalam pelaksanaan setiap tahapan pekerjaan konstruksi

                     Penyedia Jasa harus menerapkan SMKK sebagaimana   
                     ketentuan dan membentuk Unit Keselamatan Konstruksi (UKK)
                     yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMKK dalam
                     Pekerjaan Konstruksi.                             
                12.11. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai
                     dengan pedoman pelaksanaan.                       
                12.12. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk
                     pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.           

                12.13. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui
                     rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan,
                     laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan
                     persoalan yang timbul/dihadapi, dan surat-menyurat.
                12.14. Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di
                     lapangan (as built drawings) yang selesai sebelum serah terima
                     pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen
                     konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan
                     diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi.

                12.15. Memberikan manual operasi dan pemeliharaan bangunan
                     gedung, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan serta
                     garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan
                     mekanikal, elektrikal, dan sistem pemipaan (plumbing) kepada
                     pengguna jasa.                                    
                12.16. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi
                     dimasa pemeliharaan konstruksi.                   
                12.17. Mengurus perizinan yang diperlukan pada saat    

                     pelaksanaan konstruksi fisik, termasuk Izin Mendirikan
                     Bangunan (IMB)/Surat Persetujuan Bangunan Gedung  
                     (PBG).                                            
                12.18. Membuat surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari
                     Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan penyedia jasa pengawasan
                     teknis.                                           
                12.19. Melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test).
                             - 11 -                                    

                12.20. Memastikan penggunaan bahan material dan peralatan dalam
                     pelaksanaan Rehabilitasi Aula Lantai 2 KPPN Surakarta wajib
                     memprioritaskan penggunaan tingkat komponen dalam negeri
                     dilengkapi dengan sertifikat TKDN atau surat pernyataan
                     TKDN.                                             
                12.21. Pelaksanaan pada tahap masa pemeliharaan        
                     a. Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi  
                        merupakan kegiatan menjaga keandalan konstruksi
                        bangunan gedung melalui pemeriksaan hasil pelaksanaan

                        konstruksi fisik setelah serah terima pertama (Provisional
                        Hand Over).                                    
                     b. Dalam pemeliharaan pekerjaan konstruksi tersebut,
                        Penyedia Pekerjaan Konstruksi berkewajiban memperbaiki
                        segala cacat atau kerusakan yang terjadi selama masa
                        konstruksi.                                    
                     c. Masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi diakhiri dengan
                        serah terima akhir (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi

                        yang dilampiri dengan berita acara pelaksanaan 
                        pemeliharaan pekerjaan konstruksi.             
13. Keluaran    Output/keluaran pekerjaan yang harus dicapai oleh penyedia jasa
                adalah mewujudkan dokumen perancangan yang telah ditetapkan
                menjadi wujud fisik bangunan gedung yang siap dimanfaatkan dan
                memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.             
14. Pekerjaan   Berikut adalah daftar pekerjaan utama dalam pekerjaan konstruksi ini:
    Utama        No. Pekerjaan Utama                                   

                  1  Pekerjaan persiapan                               
                  2  Pekerjaan lantai                                  
                  3  Pekerjaan plafon                                  
                  4  Pekerjaan toilet                                  
                  5  Pekerjaan backdrop                                
                  6  Pekerjaan partisi                                 

                  7  Pekerjaan pintu dan jendela                       
                  8  Pekerjaan ornamen                                 
                  9  Pekerjaan MEP                                     
                 10  Pekerjaan lainnya                                 
15. Persyaratan Berikut adalah kualifikasi penyedia yang dapat berpartisipasi dalam
    Kualifikasi pekerjaan ini:                                         

    Penyedia      15.1. Memiliki Nomor lnduk Berusaha (NlB) dan Sertifikat
                       Standar terverifikasi dengan kode KBLI 41012    
                       (Konstruksi Gedung Perkantoran);                
                  15.2. Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud
                       pada angka angka 1 huruf a belum terverifikasi, peserta
                       menyampaikan NlB,  Sertifikat Standar belum     
                       terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang
                       mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang    
                       menunggu verifikasi                             
                  15.3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan   
                       Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang
                       klasifikasi/layanan Konstruksi Bangunan Gedung  
                       Perkantoran (BG002) berdasarkan Peraturan Menteri
                       PUPR nomor 6 Tahun 2021 (KBLI 2020)             
                             - 12 -                                    

                  15.4. Memiliki NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak
                       berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
                       berstatus Valid.                                
                  15.5. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan
                       Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik
                       di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman
                       subkontrak dengan melampirkan:                  
                     a. Kontrak;                                       
                     b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;           

                     c. Untuk pengalaman di swasta, melampirkan kontrak yang
                        dibuktikan faktur pajak.                       
                  15.6. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3
                       (tiga) tahun:                                   
                     a. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman,  
                        dikecualikan dari ketentuan 15.5. untuk pengadaan dengan
                        nilai paket sampai  dengan paling banyak       
                        Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

                     b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang
                        sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan
                        paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima
                        ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 
                        Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) 
                  15.7. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan
                       ketentuan: SKP = KP – P, dimana KP adalah nilai 
                       Kemampuan Paket, dengan ketentuan:              

                     a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan
                        sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan         
                     b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP)
                        ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N
                    P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.
                    N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani
                    pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun
                    terakhir.                                          
                  15.8. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan

                       perusahaan (apabila ada perubahan).             
                  15.9. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak
                       menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait,
                       tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan
                       usahanya tidak sedang dihentikan, yang bertindak untuk dan
                       atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani
                       sanksi pidana; dan/atau pengurus/pegawainya tidak
                       berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, kecuali yang

                       bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
                  15.10. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang
                       dikerjakan.                                     
16. Personel    16.1. Personel Manajerial                              
    Manajerial       Peyedia pekerjaan konstruksi akan membentuk suatu 
                     organisasi kerja sesuai dengan personel yang disyaratkan di
                             - 13 -                                    

                     dalam SPESIFIKASI TEKNIS ini, dengan kualifikasi keahlian
                     yang dipersyaratkan sebagai berikut :             
                     No.   Jabatan Dalam Sertifikat Pengalaman         
                           Pekerjaan   Kompetensi    Kerja             
                                       Kerja       Profesional         
                                                    Minimal            
                                                   (tahun)             

                       1   Pelaksana   SKT Pelaksana 1 Tahun           
                                       Bangunan                        
                           Konstruksi                                  
                                       Gedung   /                      
                                       Pekerjaan                       
                                       Gedung (TS 051)                 
                                       atau Pelaksana                  
                                       Lapangan                        
                                       Pekerjaan                       
                                       Gedung (TS 052)                 
                                       atau Pelaksana                  
                                       Bangunan                        
                                       Gedung/Pekerjaa                 
                                       n Gedung (TA                    
                                       022).                           
                                       atau    SKK                     
                                       Pelaksana                       
                                       Lapangan                        
                                       Pekerjaan Gedung                
                                       Jenjang 4 atau                  
                                       SKK Pelaksana                   
                                       Lapangan                        
                                       Pekerjaan Gedung                
                                       Jenjang 5 atau                  
                                       SKK   Manajer                   
                                       Lapangan                        
                                       Pelaksanaan                     
                                       Pekerjaan                       
                       2   Petugas K3  Sertifikat K3 0 Tahun           
                                       Konstruksi atau                 
                                       Petugas                         
                                       Keselamatan                     
                                       Konstruksi                      
                16.2. Sesuai dengan ketentuan, personel manajerial/tenaga ahli
                     harus memiliki sertifikat tenaga ahli dari Lembaga Sertifikasi
                     Profesi atau instansi yang berwenang yang masih berlaku,
                     dilengkapi dengan curriculum vitae atau referensi/surat
                     keterangan pengalaman dari pemberi pekerjaan.     
                16.3. Memiliki KTP dan NPWP.                           
                16.4. Personil tenaga tetap perusahaan melampirkan bukti potong
                     pajak tahun terbaru Formulir 1721-A1/A2.          
                16.5. Pelaksana Proyek, Ahli K3 Konstruksi adalah Tenaga Ahli yang
                     dapat diklarifikasi/dicek pada database LPJK atau aplikasi untuk
                     memastikan keabsahan sertifikat atau metode klarifikasi lainnya.
                16.6. Apabila diperlukan seluruh personel manajerial yang ditawarkan
                     dapat dihadirkan pada saat klarifikasi.           
                             - 14 -                                    

17. Peralatan   Berikut adalah rincian komposisi, jenis dan kapasitas peralatan utama
    Utama       dalam pekerjaan ini:                                   
                        Jenis    Jumlah  Kapasitas                     
                  No.                                                  
                       Peralatan (minimal) (minimal)                   
                  1. Pick up / truck 1 Unit 1 ton                      
                  2. Scafolding   3 set     -                          
                  3. Molen       1 unit    320 L                       
                    Catatan :                                          
                     a. Peserta tender mengisi daftar peralatan utama yang akan
                        digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan dan      
                        spesifikasinya meliputi jenis peralatan, kapasitas dan

                        jumlahnya.                                     
                     b. Daftar peralatan utama bukan sebagai pembatasan
                        kebutuhan riil peralatan di lapangan.          
                     c. Penyedia jasa harus memahami dan menyediakan   
                        kebutuhan peralatan lainnya yang dibutuhkan agar
                        pelaksanaan pekerjaan di lapangan berjalan lancar, meski
                        hal ini bukan sebagai unsur yang dinilai dalam evaluasi
                        teknis.                                        

18. Bagian      Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : Tidak ada      
    Pekerjaan                                                          
    disubkontrak                                                       
    kan                                                                
19. Jangka Waktu 19.1. Jangka waktu pelaksanaan konstruksi Rehabilitasi Aula Lantai 2

    Pelaksanaan     KPPN Surakarta diperkirakan selama 90 (sembilan puluh) hari
    Pekerjaan       kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sebagaimana
                    tercantum dalam SPMK;                              
                19.2. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi fisik ini adalah
                    sejak tanggal mulai kerja yang ditetapkan dalam SPMK sampai
                    dengan tanggal serah terima kedua pekerjaan / Final Hand Over
                    (FHO) dengan rincian sebagai berikut :             
                    a. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Fisik    

                       Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai rancangan
                       selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal
                       Mulai Kerja sebagaimana tercantum dalam SPMK. Jika
                       melebihi jangka waktu tersebut maka Penyedia dianggap
                       terlambat dan dikenakan denda keterlambatan. Hal denda
                       keterlambatan diatur dalam kontrak.             
                    b. Tahap Masa Pemeliharaan                         
                       Jangka waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan
                       puluh) hari kalender sejak serah terima pertama (Provisional

                       Hand Over / PHO). Penyedia wajib melaksanakan perbaikan
                       kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan
                       konstruksi.                                     
20. Rencana      Calon penyedia menyampaikan rencana keselamatan kerja 
    Keselamatan  konstruksi berupa elemen SMKK, pakta komitmen keselamatan
    Konstruksi   konstruksi dan pemenuhan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
    (RKK)        Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem
                             - 15 -                                    

                 Manajemen Keselamatan Konstruksi. Dalam Penyelenggaraan Jasa
                 Konstruksi, dan penjelasan manajemen risiko serta penjelasan
                 rencana Tindakan dalam tabel identifikasi bahaya, penilaian risiko,
                 pengendalian dan peluang dan tabel rencana Tindakan (sasaran
                 program).                                             

                 Adapun satu pekerjaan yang memiliki bahaya terbesar dengan
                 potensi membawa kerugian harta dan jiwa adalah :      

                  No   Uraian Pekerjaan    Identifikasi Bahaya         
                   1  Pekerjaan plafon tersengat listrik               
                 Kategori Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi: KECIL 

                 Rencana Keselamatan Kerja (RKK) harus disampaikan pada saat
                 pengajuan penawaran dan harus melengkapi RKK sesuai dengan
                 lampiran pada SSKK draft kontrak.                     
21. Spesifikasi Spesifikasi teknis menyeluruh untuk pekerjaan konstruksi ini meliputi :

    Teknis      1. Dokumen gambar atau detailed engineering design (DED);
    Konstruksi  2. Rencana Kerja dan Syarat (RKS);                     
                3. Dokumen lainnya hasil perancangan konstruksi.       
                Sesuai dokumen kontrak, yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh
                penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.                  
22. Laporan     Laporan yang dihasilkan oleh penyedia harus telah mengakomodir
                semua keluaran dan ruang lingkup pekerjaan berdasarkan kontrak dan
                penyedia jasa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data

                dan informasi laporan yang disampaikan.                
23. Penerapan   Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini Penyedia Pekerjaan
    SMKK        Konstruksi harus berkomitmen melaksanakan konstruksi   
                berkeselamatan demi terciptanya zero accident, dengan memastikan
                bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi :                 
                1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;          
                2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;    
                3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;

                4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;    
                5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
                6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);    
                7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK yang
                  memuat paling sedikit :                              
                  a. Penyiapan RKK                                     
                  b. Sosialisasi, promosi, dan pelatihan               
                  c. Alat pelindung kerja dan alat pelindung diri      

                  d. Asuransi dan perizinan                            
                  e. Personel keselamatan konstruksi                   
                  f. Fasilitas sarana, prasarana dan alat Kesehatan    
                  g. Rambu-rambu yang diperlukan                       
                  h. Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko
                     keselamatan konstruksi.                           

                Sebagai bagian dalam penerapan SMKK dilapangan, Penyedia
                Pekerjaan Konstruksi wajib :                           
                             - 16 -                                    

                1. Menyusun RKK pelaksanaan (lengkap) pekerjaan konstruksi dan
                  mempresentasikannya saat rapat PCM.                  
                2. Mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten karena RKK
                  menjadi bagian dari Dokumen Kontrak. Sebagai salah satu wujud
                  pertanggungjawaban dan dokumentasi atas pelaksanaan  
                  penerapan SMKK kontraktor harus membuat Laporan Pelaksanaan
                  RKK yang memuat hasil kinerja SMKK.                  
                3. Penyedia Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun RMPK   
                4. Penyedia Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana

                  pengelolaan lingkungan dalam dokumen Rencana Kerja   
                  Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL). 
                5. Penyedia Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana
                  manajemen lalu lintas dalam dokumen Rencana Manajemen Lalu
                  Lintas Pekerjaan (RMLLP).                            
24. Laporan     24.1. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
    Harian          pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lapangan
                    dicatat di dalam Buku Harian Lapangan (BHL) sebagai laporan

                    harian pekerjaan berupa rencana dan realisasi pekerjaan harian.
                    Buku Harian Lapangan (BHL) berisi:                 
                     a. Kuantitas dan macam bahan yang berada di lapangan;
                     b. Penempatan tenaga kerja untuk tiap dan macam tugasnya;
                     c. Jumlah, jenis, dan kondisi peralatan;          
                     d. Kuantitas dan kualitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan;
                     e. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam
                        lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;

                     f. Perintah/petunjuk yang penting dari Kepala Satuan Kerja,
                        Kontraktor Pelaksana, dan Konsultan Supervisi; 
                     g. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
                24.2. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya pada 1 (satu)
                    hari kalender berikutnya, sebanyak 3 (tiga) laporan dan soft copy.
25. Laporan     25.1. Laporan mingguan dibuat setiap minggu yang terdiri dari
    Mingguan        rangkuman laporan harian dan berisi hal kemajuan fisik
                    pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang

                    perlu dilaporkan.                                  
                25.2. Laporan dibuat sebanyak 3 (tiga) buku laporan dan soft copy
                    dalam media penyimpanan elektronik. Laporan harus diserahkan
                    selambat-lambatnya pada saat pelaksanaan rapat rutin
                    mingguan.                                          
26. Laporan     26.1. Laporan bulanan dibuat setiap bulan yang terdiri dari rangkuman
    Bulanan         laporan mingguan dan berisi hal kemajuan fisik pekerjaan dalam
                    periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu dilaporkan.

                26.2. Laporan dibuat sebanyak 3 (tiga) buku laporan dan soft copy
                    dalam media penyimpanan elektronik. Laporan harus diserahkan
                    selambat-lambatnya 1 (satu) minggu pada bulan berikutnya.
27. Persyaratan 27.1. Penyedia menghadirkan personel manajerial dan tenaga teknis
    Sebelum         sebagaimana dipersyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan
    SPPBJ           konstruksi;                                        
                             - 17 -                                    

                27.2. Penyedia wajib menyerahkan kelengkapan dokumen (tersebut
                    diatas) yang diminta oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada saat
                    rapat persiapan SPPBJ;                             
                27.3. Dalam hal Penyedia tidak mampu melengkapi dokumen
                    sebagaimana tercantum dalam poin 26.1 dalam batas waktu
                    tertentu, maka penyedia dianggap mengundurkan diri.
28. Kerahasiaan 28.1. Seluruh data dan soft copy file pekerjaan (Microsoft Word,
    Data            Microsoft Exel dan lain-lain) yang digunakan untuk evaluasi dan

                    analisa selama pekerjaan ini wajib disampaikan kepada Pejabat
                    Pembuat Komitmen.                                  
                28.2. Data yang diperoleh Penyedia dari Pejabat Pembuat komitmen
                    bersifat rahasia, dan merupakan milik Pejabat Pembuat
                    Komitmen dan sifat rahasia tersebut tetap melekat meskipun
                    perjanjian/pekerjaan ini telah berakhir.           
                28.3. Kebocoran atas rahasia tersebut oleh Penyedia akan dianggap
                    sebagai pelanggaran yang dapat dituntut oleh Pejabat Pembuat
                    komitmen.                                          

29. Produksi    29.1. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia Pekerjaan
    Dalam Negeri    Konstruksi berkewajiban mengutamakan material/ bahan
                    produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk
                    pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang
                    disampaikan pada saat penawaran.                   
                29.2. Penyedia Pekerjaan Konstruksi memastikan penggunaan bahan
                    material dan peralatan dalam pelaksanaan rekonstruksi dan
                    renovasi wajib memprioritaskan penggunaan tingkat komponen

                    dalam negeri dilengkapi dengan sertifikat TKDN atau surat
                    pernyataan TKDN.                                   
                29.3. Paket pekerjaan ini dengan TKDN minimal sebesar 78%
                    (Tujuh Puluh Delapan Per Seratus)                  
30. Kontingensi Penyedia jasa konstruksi harus mampu mempertimbangkan kondisi di
                lokasi pembangunan berupa kelangkaan air, bahan material, dan
                kondisi geografis.                                     
31. Program Anti Kementerian Keuangan menjadi tolak ukur lembaga birokrasi yang

    Kolusi,     berkomitmen mengembangkan program Reformasi Birokrasi dan
    Korupsi, dan Transformasi Kelembagaan untuk menjadi yang terdepan alam
    Nepotisme   perbaikan lingkungan birokrasi di Indonesia.           
    (KKN)                                                              
                Atas dasar itu Penyedia baik dalam proses pemilihan penyedia
                barang/jasa maupun dalam melaksanakan setiap lingkup kerjanya
                berkomitmen untuk bebas dari KKN serta menjunjung tinggi nilai-nilai
                integritas dan profesionalisme dan turut serta mendukung dalam
                rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa di lingkungan  
                Kementerian Keuangan semakin berkualitas, akuntabel dan transparan
                dengan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut :       
                1. Penyampaian dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk
                  memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;

                2. Persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga
                  penawaran;                                           
                3. Meminjam nama perusahaan lain untuk ikut tender PBJ;
                             - 18 -                                    

                4. Mengirimkan penawaran yang tidak wajar dengan mengorbankan
                  volume dan kualitas;                                 
                5. Praktik jual paket pekerjaan dan praktik persaingan usaha tidak
                  sehat;                                               
                6. Korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dengan anggota UKPBJ/Satker;
                7. Pengunduran diri dengan alasan yang tidak dapat diterima UKPBJ;
                8. Tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan
                  dalam Kontrak.                                       

                Kementerian Keuangan tidak memberikan toleransi sedikitpun
                terhadap setiap praktik kongkalikong, negosiasi negatif, cincay,
                ataupun praktik praktik sebagaimana disebutkan diatas serta siap
                memberlakukan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap
                penyedia yang melanggar ketentuan berlaku dalam proses PBJ di

                Kementerian Keuangan.                                  
32. Ketentuan Lain- 32.1. Spesifikasi Teknisini dibuat sebagai pedoman dan bahan
   lain             tanggapan bagi calon Penyedia untuk melaksanakan penawaran
                    biaya/nilai pekerjaan kepada pemberi tugas dan sekaligus
                    sebagai pedoman untuk tugas nantinya apabila ditetapkan
                    sebagai Penyedia untuk Kegiatan Pengadaan Jasa Konstruksi
                    Rehabilitasi Aula Lantai 2 KPPN Surakarta Tahun Anggaran
                    2024.                                              

                32.2. Penyusunan harga perkiraan sendiri atau HPS sudah
                    mempertimbangkan :                                 
                    - Pengurusan perijinan pada saat pelaksanaan konstruksi fisik,
                      termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Surat Persetujuan
                      Bangunan Gedung (PBG) dan perizinan untuk lingkup
                      pekerjaan yang membutuhkan perizinan dari instansi terkait.
                    - Pengujian-pengujian yang dibutuhkan selama pelaksanaan
                      konstruksi.                                      

                                      Surakarta, 10 Juni 2024          
                                      Pejabat Pembuat Komitmen         
                                      Kantor Pelayanan Perbendaharaan  
                                      Negara Surakarta                 

                                       ditandatangani secara elektronik
                                       Hendrawan Karmonoharjo