Rekonstruksi Rumah Negara Tipe C Pada Balai Laboratorium Bea Dan Cukai Kelas II Surabaya Ta 2024

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                           

   REKONSTRUKSI RUMAH NEGARA TIPE C PADA BALAI LABORATORIUM BEA        
                  DAN CUKAI KELAS II SURABAYA                          

   Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-
Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki
kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan

cukai secara sistematis, sinergis dan komprehensif. Kewenangan tersebut dilaksanakan
sesuai dengan fungsi pokok yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.                                                               
   Dalam menjalankan kegiatan pelayanan dan pengawasan di Bidang Kepabeanan dan
Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki Satuan Kerja yaitu BLBC Kelas II
Surabaya untuk menjalankan tugas sesuai dengan wilayah kerja yang tercantum dalam
Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.01/2018.                       
   Di dalam pelaksanaan tugas dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai

sehingga menunjang tugas dan fungsi sebagai pegawai Bea dan Cukai. Salah satunya
tersedianya rumah dinas maupun rumah jabatan bagi pejabat dan pegawai pada BLBC
Kelas II Surabaya.                                                     
   Dalam hal ini diperlukan rekonstruksi rumah dinas jabatan pada BLBC Kelas II
Surabaya berupa Rekonstruksi Rumah Negara Tipe C BLBC Kelas II Surabaya Tahun
Anggaran 2024 yang berjumlah 1 Unit Rumah Negara seluas 70 m2 yang berlokasi di Jl.
Gayung Kebonsari X No. 3 Surabaya, Jawa Timur.                         

   Biaya pekerjaan konstruksi tersebut dibebankan pada DIPA BLBC Kelas II Surabaya.
Dengan Pagu sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta) termasuk PPN
11% dan mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
8/PRT/M/2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Konstruksi Bidang
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.                                   
   Pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut juga harus sesuai dengan Detail
Engineering Design (DED), Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang telah ditetapkan dari
hasil konsultan perencana (termasuk spesifikasi teknis dan gambar).