Revitalisasi Penataan Komplek Runeg Golongan II Tipe E

URAIAN     SINGKAT     PEKERJAAN                             

                       REVITALISASI  PENATAAN                                

                      KOMPLEK   RUMAH   NEGARA                               
                  GOLONGAN    II TIPE E KPPN JEMBER                          

                       TAHUN   ANGGARAN    2024                              

1. MAKSUD DAN    : Maksud dan tujuan dari Spesifikasi Teknis ini adalah :    
                   a. Sebagai salah satu acuan/pedoman bagi calon penyedia jasa
   TUJUAN                                                                    
                      Pelaksana Jasa Konstruksi (Kontraktor) dalam penyusunan
                      penawaran di pengadaan ini;                            
                   b. Sebagai petunjuk dan pedoman bagi Kontraktor yang ditetapkan
                      sebagai penyedia jasa dalam melakukan pelaksanaan Pekerjaan
                      Konstruksi Revitalisasi Penataan Komplek Rumah Negara  
                      Golongan II Tipe E KPPN Jember;                        
                   c. Dengan tujuan mewujudkan apa yang telah direncanakan dari sisi
                      kualitas, volume, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan
                      pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir rumah negara dan
                      lingkungan komplek rumah negara KPPN Jember yang sesuai
                      dengan perencanaan;                                    
                   d. Dengan penugasan ini diharapkan Kontraktor dapat       
                      melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan
                      profesional untuk menghasilkan output yang optimal sesuai
                      Spesifikasi Teknis dan ketentuan yang berlaku.         
2. SASARAN       : Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini yaitu mendapatkan
                   penyedia jasa yang dapat melaksanakan Pekerjaan Konstruksi
                   Revitalisasi Penataan Komplek Rumah Negara Golongan II Tipe E
                   KPPN Jember berdasarkan aspek biaya, mutu, dan waktu yang telah
                   ditetapkan sehingga diperoleh hasil pekerjaan yang sesuai dengan
                   perencanaan                                               
3. LOKASI        : Komplek Rumah Dinas KPPN Jember, Jalan KH. Achmad Dahlan  
   KEGIATAN        XII/140 dan XII/142 Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten
                   Jember                                                    
4. DATA DASAR    :  a. Sebagai bahan masukan bagi penyedia jasa konstruksi untuk
                     melakukan pekerjaan fisik, dapat disampaikan beberapa informasi
                     sebagai berikut :                                       
                     1) Kondisi rumah negara dan lingkungan komplek Rumah Negara
                       KPPN Jember yang berlokasi Jalan Jalan KH. Achmad Dahlan
                       XII/140 dan XII/142 Kepatihan, Kecamatan Kaliwates,   
                       Kabupaten Jember;                                     
                     2) Pekerjaan dilaksanakan pada Rumah Negara dan Lingkungan
                       Komplek Rumah Negara KPPN  Jember yang secara         
                       keseluruhan memiliki 5 unit rumah, lingkungan (halaman), dan
                       pagar;                                                
                     3) Seluruh pekerja yang terlibat, baik pelaksana, perencana,
                       maupun pengawas dapat bekerja secara penuh baik di hari
                       kerja maupun di hari libur dengan jam kerja sesuai persetujuan
                       pengguna jasa dengan mempertimbangkan polusi yang     
                       ditimbulkan baik suara, debu, ataupun gangguan lainnya
                    b. Dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik, penyedia jasa
                     mengacu pada hasil perencanaan yang telah ditetapkan Konsultan
                     Perencana dan PPK;                                      
                    c. Untuk data/informasi lainya, Penyedia Jasa harus secara aktif
                     berkoordinasi dengan PPK;                               
                    d. Penyedia jasa harus memeriksa validitas/kebenaran informasi
                     yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, kesalahan/   
                     kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan informasi
                     menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyedia jasa;   
                    e. Untuk hal-hal tersebut di atas dan hal lainnya yang terkait,
                     penyedia jasa dianggap sudah mengetahui dan menghitung  
                     pekerjaan serta segala resiko di dalam penawarannya.    
5. RUANG LINGKUP : Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi
                   adalah sebagai berikut :                                  
   KEGIATAN                                                                  
                   a. Pekerjaan Persiapan;                                   
                   b. Pekerjaan Struktur;                                    
                   c. Pekerjaan Arsitektur;                                  
                   d. Pekerjaan Elektrikal dan Plumbing;                     
                   e. Pekerjaan Pagar dan Halaman Komplek.                   
6. KELUARAN      : Keluaran pekerjaan yang harus dicapai oleh penyedia jasa adalah
                   mewujudkan dokumen perancangan yang telah ditetapkan menjadi
                   wujud fisik bangunan gedung yang siap dimanfaatkan dan memenuhi
                   ketentuan yang berlaku.                                   
7. PERALATAN     : Peralatan utama dalam pelaksanaan pekerjaan ini, yaitu :  
                    a. Mobil Pick-Up sebanyak 2 (dua) unit;                  
   UTAMA                                                                     
                    b. Alat Potong Keramik sebanyak 2 (dua) unit;            
                    c. Tangki air sebanyak satu unit;                        
                    d. Molen/Pengaduk semen cor sebanyak 2 (dua) unit;       
                    e. Genset sebanyak 1 (satu) unit.                        
                    Semua peralatan harus dibuktikan dengan Bukti Kepemilikan atau
                    Surat Perjanjian Sewa minimal selama jangka waktu pelaksanaan
                    kerja.                                                   
8. PERSONEL      :  a. Pelaksanan Lapangan sebanyak satu orang;              
                    b. Petugas Keselamatan Kerja sebanyak satu orang.        
   MANAJERIAL                                                                
9. JANGKA WAKTU  : Jangka waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi fisik ini adalah sejak
                   tanggal mulai kerja yang ditetapkan dalam SPMK sampai dengan
   PELAKSANAAN                                                               
                   tanggal serah terima kedua pekerjaan/final hand over (FHO) atau
   PEKERJAAN                                                                 
                   selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, dengan masa
                   pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.   
10. SPESIFIKASI  : Ketentuan teknis untuk pekerjaan konstruksi ini meliputi :
                    1. Dokumen gambar atau Detailed Engineering Design (DED);
   TEKNIS                                                                    
                    2. Rencana Kerja dan Syarat (RKS);                       
   KONSTRUKSI                                                                
                    3. Dokumen lainnya hasil perancangan konstruksi.         
                    sesuai dokumen kontrak yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh
                    penyedia jasa pelaksana konstruksi.                      
11. LAPORAN      : Laporan yang dihasilkan oleh penyedia jasa harus telah    
                   mengakomodasi semua keluaran dan ruang lingkup pekerjaan  
                   berdasarkan kontrak dan penyedia jasa bertanggung jawab   
                   sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang 
                   disampaikan. Isi laporan menyangkut tentang kemajuan pekerjaan
                   yang telah dilaksanakan, penggunaan bahan/material serta peralatan
                   yang digunakan, kendala serta pemecahan masalah yang dilakukan,
                   dan dokumentasi berupa foto/video pelaksanaan pekerjaan.  
12. PENERAPAN    : Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini penyedia harus     
                   berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi   
   SMKK                                                                      
                   terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh
                   pelaksanaan konstruksi :                                  
                   a. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;             
                   b. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;       
                   c. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;  
                   d. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;       
                   e. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;  
                   f. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);       
                   g. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.   
                   Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi juga wajib menyusun rencana
                   pengelolaan lingkungan dalam dokumen Rencana Kerja Pengelolaan
                   dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL) (Untuk Pekerjaan  
                   Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang dan besar
                   sesuai pasal 18 PM PUPR 10/21).                           
13. PRODUKSI     : Peserta berkewajiban menyampaikan penawaran yang          
                   mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga
   DALAM NEGERI                                                              
                   kerja Indonesia untuk Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di
                   Indonesia.                                                
14. KONTINGENSI  : Tender Pekerjaan Konsruksi ini dilakukan dalam kondisi keuangan
                   negara yang sedang dalam proses penghematan. Jika dikemudian
                   hari terdapat kebijakan terkait dengan pemotongan anggaran,
                   sehingga tidak terdapat anggaran yang tersedia, dan berdampak
                   paket harus dibatalkan, maka Penyedia tidak menuntut ganti rugi atau
                   melakukan tindakan hukum apapun atas hal tersebut         
15. PROGRAM ANTI : Kementerian Keuangan menjadi tolok ukur lembaga birokrasi yang
                   berkomitmen mengembangkan program Reformasi Birokrasi dan 
   KOLUSI,                                                                   
                   Transformasi Kelembagaan untuk menjadi yang terdepan dalam
   KORUPSI, DAN                                                              
                   perbaikan lingkungan birokrasi di Indonesia. Atas dasar itu penyedia
   NEPOTISME                                                                 
                   baik dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa maupun dalam
   (KKN)                                                                     
                   melaksanakan setiap lingkup kerjanya berkomitmen untuk bebas dari
                   KKN serta menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas dan profesionalisme
                   dan turut serta mendukung dalam rangka mewujudkan pengadaan
                   barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan semakin    
                   berkualitas, akuntabel, dan transparan.                   
                   Kementerian Keuangan tidak memberikan toleransi sedikitpun
                   terhadap setiap praktik kongkalikong, negosiasi negatif, cincay,
                   ataupun praktik praktik sebagaimana disebutkan diatas sertasiap
                   memberlakukan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap
                   penyedia yang melanggar ketentuan berlaku dalam proses PBJ di
                   Kementerian Keuangan.