Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Interior Direktorat Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pada Gedung Prijadi Praptosuhardjo Iiia Lantai 2 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Spesifikasi                                                            
                   Renovasi  Interior Direktorat Akuntansi dan          
                   Pelaporan  Keuangan   Pada  Gedung   Prijadi         
 Teknis                                                                 
                   Praptosuhardjo  IIIA Lantai 2 Kantor Pusat           
                   Direktorat Jenderal Perbendaharaan                   

    Direktorat Jenderal Perbendaharaan                                  

                                                       Disiapkan oleh   
                                  Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

                                                       Disetujui oleh   
                               PPK Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
                       RENOVASI INTERIOR RUANG KERJA DIREKTORAT APK LANTAI 2
                         KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

                     SPESIFIKASI  TEKNIS                                
                       JASA KONSTRUKSI                                  

                          PEKERJAAN:                                    
                      Paket Pekerjaan Konstruksi                        

  Renovasi Interior Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pada Gedung Prijadi
     Praptosuhardjo IIIA Lantai 2 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan RI                    

Unit Eselon I/II         : Direktorat Jenderal Perbendaharaan/          
                          Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Program                  : Operasionalisasi Kantor                      
Rincian Output           : Penambah Nilai Gedung dan Bangunan           

Volume Keluaran          : 1 (satu) Paket                               
Satuan Ukur Keluaran     : Harga Satuan                                 

I.  PENDAHULUAN                                                         

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan merupakan bagian dari Kantor Pusat

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang beralamat dan menempati Gedung Prijadi
Praptosuhardjo III.A yang belum menerapkan Activity Based Working (ABW) dimana dalam

bekerja yang mengatur penataan ruang kerja untuk menunjang berbagai aktivitas dalam
menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Konsep ini menekankan pada fleksibilitas dan

mobilitas kerja, sehingga pegawai dapat memilih ruang kerja yang sesuai dengan jenis tugas
yang sedang mereka kerjakan.                                            

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berlokasi di Gedung Prijadi
Praptosuhardjo III.A Lantai 2 saat ini memiliki ruang kerja pegawai yang tidak lagi relevan
dengan konsep Activity Based Working (ABW) Kementerian Keuangan, serta memiliki

beberapa kondisi yang perlu dibenahi, yaitu:                            

1. Ketidakrelevanan dengan Konsep ABW Kemenkeu                          

  Ruang kerja pegawai Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan saat ini belum
  dirancang sesuai dengan konsep ABW Kemenkeu yang menekankan pada fleksibilitas dan

  kolaborasi. Tata letak ruang kerja yang kaku dan penggunaan sekat permanen membatasi
  pergerakan dan interaksi antar pegawai, sehingga menghambat kolaborasi dan dinamika

  kerja.                                                                

                                           SPESIFIKASI TEKNIS 1         
                       RENOVASI INTERIOR RUANG KERJA DIREKTORAT APK LANTAI 2
                         KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

2. Kepadatan Ruang Kerja Pegawai                                        

  Ruang kerja pegawai Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan saat ini terasa penuh
  sesak karena jumlah pegawai yang menempati ruangan tersebut melebihi kapasitas ideal.

  Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan dan mengurangi produktivitas pegawai, serta
  berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan kerja.       

3. Ketidakrapian dan Ketidakaturan Ruang Kerja Pegawai                  

  Tata letak ruang kerja yang tidak tertata rapi dan teratur membuat ruang kerja terlihat
  kumuh dan tidak kondusif untuk bekerja. Penyimpanan dokumen dan barang-barang

  pribadi yang tidak terorganisir juga dapat menghambat proses kerja dan pencarian
  informasi.                                                            

4. Penggunaan Ruang Kerja untuk Penyimpanan Dokumen                     

  Pegawai Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan masih banyak menggunakan
  ruang kerja untuk menyimpan dokumen pekerjaan, baik dokumen fisik maupun digital. Hal

  ini menyebabkan ruang kerja menjadi semakin sesak dan tidak tertata rapi, serta
  berpotensi menimbulkan risiko kerusakan atau kehilangan dokumen.      

Dampak Negatif dari Kondisi Ruang Kerja Saat Ini                        

Kondisi ruang kerja Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tidak ideal seperti
yang dijelaskan di atas dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, antara lain:

  - Penurunan produktivitas dan efisiensi kerja;                        

  - Terhambatnya kolaborasi dan komunikasi antar pegawai;               
  - Meningkatnya stres dan kelelahan pegawai;                           
  - Munculnya masalah kesehatan dan keselamatan kerja;                  

  - Menurunnya citra dan profesionalisme Direktorat.                    

Bagian Umum Sekretariat Ditjen Perbendaharaan mempunyai salah satu tugas pokok dan
fungsi yakni urusan perlengkapan. Bagian Umum sebagai supporting agent yang berperan

menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Ditjen Perbendaharaan dalam penyediaan
kebutuhan sarana dan prasarana kerja salah satunya gedung kantor yang layak sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan.                                             

                                           SPESIFIKASI TEKNIS 2         
                       RENOVASI INTERIOR RUANG KERJA DIREKTORAT APK LANTAI 2
                         KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Salah

satu sarana dan prasarana yang memadai adalah penyediaan fasilitas ruang kerja yang baik
dan fungsional untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan. Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diperlukan
upaya untuk meningkatkan wujud ruang kerja pegawai melalui kegiatan renovasi.

Dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

terdapat alokasi dana untuk melaksanakan renovasi interior Direktorat Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pada Gedung Prijadi Praptosuhardjo IIIA Lantai 2 Kantor Pusat

Direktorat Jenderal Perbendaharaan.                                     

II. MAKSUD DAN TUJUAN                                                   

Renovasi interior ruang kerja adalah proses perubahan atau pembaruan pada bagian dalam
suatu gedung atau ruangan. Pada ruang kerja pegawai Direktorat Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan, renovasi interior memiliki maksud dan tujuan tertentu. Beberapa maksud dan

tujuan renovasi interior ruang kerja pegawai Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan:

Maksud Renovasi Interior Ruang Kerja                                    

Implementasi Activity Based Workplace (ABW), Renovasi bertujuan untuk   
mengimplementasikan konsep Activity Based Workplace (ABW). ABW adalah pendekatan

yang memungkinkan pegawai bekerja di berbagai area sesuai dengan tugas dan kegiatan
yang sedang mereka lakukan. Ini memungkinkan fleksibilitas dan efisiensi dalam penggunaan
ruang kerja.                                                            

Peningkatan Kualitas Lingkungan Kerja, Renovasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan
kerja yang lebih baik, nyaman, dan produktif bagi pegawai. Ini melibatkan perubahan desain,

peningkatan fasilitas, dan penyesuaian dengan standar ergonomi.         

Tujuan Renovasi Interior Ruang Kerja                                    

Optimalisasi Fungsi Ruangan, Renovasi bertujuan untuk memaksimalkan fungsi ruangan agar
sesuai dengan kebutuhan pegawai. Ini melibatkan penataan ruang, pemisahan area kerja,
dan penambahan fasilitas yang mendukung pekerjaan.                      

Peningkatan Kesejahteraan Pegawai, Ruang kerja yang nyaman dan fungsional dapat
meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pegawai. Tujuan ini mencakup peningkatan

pencahayaan, ventilasi, dan akustik.                                    

                                           SPESIFIKASI TEKNIS 3         
                       RENOVASI INTERIOR RUANG KERJA DIREKTORAT APK LANTAI 2
                         KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Penerapan Standar Keselamatan dan Kesehatan, Renovasi bertujuan untuk memastikan
ruang kerja memenuhi standar keselamatan dan kesehatan. Ini melibatkan perubahan desain

untuk mengurangi risiko kecelakaan dan memastikan kenyamanan kerja.     

Dengan renovasi interior ruang kerja yang baik, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas, kesejahteraan, dan
keselamatan pegawai.                                                    

III. TARGET/SASARAN                                                     

Target/Sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan renovasi interior ruang kerja pegawai
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah tersedianya ruang kerja pegawai yang

representatif sebagai penunjang operasional sehari-hari tugas pokok dan fungsi Direktorat
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Target Pekerjaan Renovasi Interior                                      

Target dari pekerjaan renovasi interior ruang kerja pegawai Direktorat Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan adalah melakukan renovasi ruang kerja pegawai yang ada, dan juga

dilakukan penambahan fasilitas pendukung yang diperlukan.               

Sasaran Pekerjaan Renovasi Interior                                     

Sasaran dari pekerjaan renovasi interior ruang kerja pegawai Direktorat Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan adalah adalah :                                      

 - Fungsi Ruang Kerja yang Ditingkatkan, sasaran utama adalah meningkatkan fungsi

   ruang kerja agar lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan pegawai.  
 - Kenyamanan dan Produktivitas Pegawai, ruang kerja yang direnovasi harus menciptakan

   lingkungan yang nyaman dan mendukung produktivitas pegawai.          
 - Penerapan Konsep Activity Based Workplace (ABW), ruang kerja harus mengikuti konsep

   ABW, yang memungkinkan fleksibilitas dan efisiensi dalam penggunaan ruang.

IV. PENERIMA MANFAAT                                                    

  1. Stakeholder Kementerian Keuangan RI;                               

  2. Stakeholder Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;       
  3. Para Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV pada Kantor Pusat Direktorat

     Jenderal Perbendaharaan;                                           
  4. Para pegawai Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.          

                                           SPESIFIKASI TEKNIS 4         
                       RENOVASI INTERIOR RUANG KERJA DIREKTORAT APK LANTAI 2
                         KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

V. NAMA ORGANISASI PENGADAAN JASA PEMELIHARAAN                          

  Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan:         

  ●  K/L/D/I   : Kementerian Keuangan Republik Indonesia                
  ●  Satker    : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan        
  ●  PPK       : Adi Nugroho                                            

VI. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA                                     

  a. Sumber Dana : DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

                    Nomor          : SP DIPA-015.08.1.527010/2024       
                    Tanggal        : 23 November 2023                   
                    Tahun Anggaran : 2024                               

                    Pagu Anggaran  : Rp 1.600.000.000,-                 
  b. Total Rincian Anggaran Biaya (RAB) : Rp 1.592.620.580,-            

     (Satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus
     delapan puluh rupiah)                                              

  c. Metode Pengadaan : Tender                                          

VII. RUANG LINGKUP PEKERJAAN                                            

   Ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan penyedia barang/jasa dalam rangka
   melaksanakan pekerjaan adalah :                                      

   Lingkup Kegiatan:                                                    

   Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Interior Direktorat Akuntansi dan Pelaporan
   Keuangan Pada Gedung Prijadi Praptosuhardjo IIIA Lantai 2 Kantor Pusat Direktorat
   Jenderal Perbendaharaan, sesuai hasil output perencana yang akan dilaksanakan yaitu:

   penggantian pipa air bersih dan air kotor, yang terdiri dari:        
   a. Pekerjaan persiapan                                               

   b. Pekerjaan SMKK                                                    
   c. Pekerjaan Arsitektur                                              

   d. Pekerjaan Elektrikal                                              

   Program Kerja                                                        

   a. Penyedia Jasa Konstruksi Fisik harus segera menyusun program kerja minimal
      meliputi:                                                         

      - Jadwal kegiatan secara detail;                                  

                                           SPESIFIKASI TEKNIS 5         
                       RENOVASI INTERIOR RUANG KERJA DIREKTORAT APK LANTAI 2
                         KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

      - Personil tenaga kerja lengkap;                                  
      - Peralatan dan Perlengkapan yang digunakan;                      

      - Konsep penanganan pekerjaan.                                    
   b. Program kerja secara keseluruhan harus diketahui oleh Konsultan Pengawas, serta

      disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;                          

   Referensi Hukum                                                      

   Dasar hukum yang tidak terkait langsung dengan proyek yang akan dilaksanakan namun
   dibutuhkan sebagai petunjuk dalam melaksanakan kegiatan misalnya Peraturan

   berkaitan dengan jasa konstruksi, pembangunan gedung negara, pengadaaan barang
   dan jasa, dan hal lain yang berkaitan, diantarannya:                 
   a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung beserta 

      perubahannya;                                                     
   b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta  

      perubahannya;                                                     
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan

      Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;        
   d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan

      Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi beserta  
      perubahannya;                                                     

   e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan
      Gedung Negara ;                                                   

   f. Peraturan Pemerintah RI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27
      Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;                               

   g. Peraturan Pemerintah RI nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
      Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;        

   h. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa
      Pemerintah beserta perubahannya dan peraturan turunannya;         

   i. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik
      Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

      Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;                          
   j. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan
      Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan

      Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasi onal Bangga Buatan
      Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;      

   k. Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan
      Gedung Negara;                                                    

                                           SPESIFIKASI TEKNIS 6         
                       RENOVASI INTERIOR RUANG KERJA DIREKTORAT APK LANTAI 2
                         KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

   l. Peraturan Menteri PUPR nomor 8 Tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan

      pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi dalam rangka mendukung kemudahan
      perizinan berusaha bagi pelaku usaha jasa konstruksi;             

   m. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
      Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan

      Rakyat;                                                           
   n. Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem 

      Manajemen Keselamatan Konstruksi;                                 
   o. Peraturan terkait lainnya tentang pembangunan Bangunan Gedung Negara.

VIII. KELUARAN                                                          

Output/keluaran pekerjaan yang harus dicapai oleh penyedia jasa adalah mewujudkan
dokumen perancangan yang telah ditetapkan menjadi wujud fisik bangunan gedung yang siap
dimanfaatkan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.             

IX. PERALATAN UTAMA                                                     

Berikut adalah daftar jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan kerja utama
(dilampirkan dengan bukti kepemilikan/sewa):                            

                           Jumlah Unit                                  
  No      Jenis Peralatan                  Kapasitas (Minimal)          
                            (Minimal)                                   
   1   Scaffolding/Steger Set 3 set   Sesuai spesifikasi SNI, Minimal 1,7
                                      meter per set                     

   2   Mesin Bor Listrik     3 unit   Variable Speed, Reversible,       
                                      Kecepatan tanpa beban minimal     
                                      2.000 RPM                         
   3   Leveling laser        3 unit   Akurasi horizontal vertical ≤ 0,5 mm

                                      per 1 m                           
   4   Gerinda Potong        3 unit   Kecepatan tanpa beban minimal     
                                      11.000 RPM                        

   5   Mesin Gergaji (Circular 3 unit Kecepatan tanpa beban minimal     
       Saw)                           5.000 RPM                         

                                           SPESIFIKASI TEKNIS 7         
                       RENOVASI INTERIOR RUANG KERJA DIREKTORAT APK LANTAI 2
                         KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

X. PERSONIL MANAJERIAL                                                  

Penyedia menyampaikan daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman
kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa dengan ketentuan sebagai berikut:

       Jabatan Dalam                                                    
                                                       Jumlah           
  No   Pekerjaan Yang         Kualifikasi Personel                      
                                                       Personel         
      Akan Dilaksanakan                                                 
                     Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja / Sertifikat  
                     Keterampilan sebagai berikut:                      
                      a. Memiliki SKT Pelaksana Bangunan                
                        Gedung /Pekerjaan Gedung kode TA.022;           
                        atau                                            
                      b. SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan               
                        Gedung Muda (SKKNI 193-2021) Jenjang            
                        4 kode SIP.01.001.4 atau pada jenjang           
                        yang lebih tinggi; atau                         
      Pelaksana                                                         
  1   Bangunan Gedung c. SKK Pelaksana Pekerjaan Interior (SKKNI 1 Orang
      (Project Manager) 308-2013) Jenjang 4 kode AID.03.003.4           
                        atau pada jenjang yang lebih tinggi; atau       
                      d. Memiliki SKK Manajer Pelaksana                 
                        Pekerjaan Bangunan Gedung.                      
                     Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaa          
                     konstruksi renovasi atau pembangunan gedung        
                     selama 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan        
                     melampirkan Daftar Riwayat Pengalaman Kerja        
                     dan Referensi Kerja.                               

                     Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja bidang        
      Petugas                                                           
                     Jasa Konstruksi dengan Kompetensi Petugas          
  2   Keselamatan K3                                   1 Orang          
                     Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)               
      Konstruksi                                                        
                     Konstruksi Minimal Jenjang 3 (Tiga)                
XI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN                                  
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan untuk Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Interior
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pada Gedung Prijadi Praptosuhardjo IIIA
Lantai 2 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sejak ditandatangani

kontrak perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dengan pihak penyedia layanan pemeliharaan yang dinyatakan lulus proses

tender, telah diterbitkan SPPBJ dan menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan dimaksud
sampai dengan 100 (seratus) hari kalender.                              

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 100 (seratus) hari kalender sejak
tanggal mulai kerja pada SPMK.                                          

                                           SPESIFIKASI TEKNIS 8         
                       RENOVASI INTERIOR RUANG KERJA DIREKTORAT APK LANTAI 2
                         KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi fisik ini adalah sejak tanggal mulai kerja
yang ditetapkan dalam SPMK sampai dengan tanggal serah terima kedua pekerjaan/final

hand over (FHO) dengan Rincian sebagai berikut:                         
1. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Fisik                       

   Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai rancangan selama 100 (seratus) hari
   kalender sejak tanggal mulai kerja pada SPMK. Jika melebihi jangka waktu tersebut

   maka penyedia dianggap terlambat dan dikenakan denda keterlambatan. Hal denda
   keterlambatan diatur dalam kontrak.                                  

2. Tahapan Masa Pemeliharaan                                            
   Jangka waktu pemeliharaan selama 180 hari kalender sejak serah terima pertama.

   Penyedia wajib melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa
   pemeliharaan konstruksi                                              

XII. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA                                   
Kualifikasi penyedia untuk Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Interior Direktorat Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Pada Gedung Prijadi Praptosuhardjo IIIA Lantai 2 Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Merupakan penyedia berbadan usaha yang memiliki Nomor lnduk Berusaha (NlB) dan
   Sertifikat Standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020)

   dengan KBLI 43302 (Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon) atau
   KBLI 43304 (Dekorasi Interior);                                      

2. Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada angka 1) belum terverifikasi,

   peserta menyampaikan NlB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar
   laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi;

3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil yang masih

   berlaku, serta disyaratkan subbidang klasifikasi/layanan PB003 (Pengerjaan Lantai,
   Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon) atau PB004 (Dekorasi Interior) berdasarkan
   Peraturan Menteri PUPR 6 Tahun 2021;                                 

4. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4

   (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk
   pengalaman subkontrak;                                               

5. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: SKP = KP – P,

   dimana KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan nilai Kemampuan Paket
   (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan sedangkan P a d a l a h P a k et p ekerjaa n

                                           SPESIFIKASI TEKNIS 9         
                       RENOVASI INTERIOR RUANG KERJA DIREKTORAT APK LANTAI 2
                         KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

   konstruksi yang sedang dikerjakan.                                   

6. Memiliki NPWP dengan status hasil konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Valid.

7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada
   perubahan).                                                          

8. Merupakan penyedia yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

9. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan
   kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan

   usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan
   Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak

   berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar
   tanggungan Negara                                                    

XIII. SPESIFIKASI TEKNIS                                                

Spesifikasi teknis menyeluruh untuk pekerjaan konstruksi ini meliputi:  

 -  Dokumen gambar atau Detailed Engineering Design (DED)               
 -  Rencana Kerja dan Syarat (RKS)                                      

 -  Dokumen lainnya hasil perancangan konstruksi                        
Sesuai dokumen kontrak, yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penyedia jasa

pelaksanaan konstruksi.                                                 

XIV. KETENTUAN JAMINAN PELAKSANAAN                                      

Selain ketentuan teknis dan spesifikasi teknis konstruksi yang telah disebutkan di atas,

penyedia harus memenuhi ketentuan mengenai penerbitan jaminan pelaksanaan sebagai
berikut:                                                                

 1. Untuk nilai penawaran terkoreksi dengan nilai antara 80% (delapan puluh persen)
    sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, maka jaminan pelaksanaan

    ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak;             
 2. Untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS,

    maka jaminan pelaksanaan ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS;
 3. Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum

    penandatanganan kontrak.                                            
Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatang an Kontrak sebelum
penandatanganan kontrak                                                 

                                           SPESIFIKASI TEKNIS 10        
                       RENOVASI INTERIOR RUANG KERJA DIREKTORAT APK LANTAI 2
                         KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

XV. LAPORAN PEKERJAAN                                                   

Laporan yang dihasilkan oleh penyedia harus telah mengakomodir semua keluaran dan ruang
lingkup pekerjaan berdasarkan kontrak dan Penyedia jasa bertanggung jawab sepenuhnya

atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan.             

XVI. URAIAN PEKERJAAN DAN IDENTIFIKASI BAHAYA                           
Berdasarkan analisis risiko pada paket pekerjaan konstruksi ini, maka risiko tertinggi yang

mungkin terjadi adalah pada pekerjaan elektrikal berupa luka akibat tersengat aliran listrik
pada instalasi panel listrik, kabel daya, penerangan dan stop kontak yang apabila terjadi maka
bersifat berbahaya rendah sehingga tidak sampai membahayakan keselamatan umum dan

harta benda serta terganggunya kegiatan konstruksi.                     
Level risiko atas paket pekerjaan konstruksi ini ditetapkan sebagai berikut:

 1. Tingkat kekerapan (probability) dengan indeks 1-5 ditetapkan pada level 2 yaitu kejadian
    yang mungkin terjadi pada beberapa kondisi tertentu, namun kecil kemungkinan terjadi

    (unlikely).                                                         

 2. Tingkat keparahan (severity) dengan indeks 1-5 ditetapkan pada level 2 yaitu minor,
    dimana akibat yang ditimbulkan dari insiden memerlukan perawatan P3K dan/atau
    kerugian materi sedang.                                             

Berdasarkan penetapan level risiko tersebut di atas, maka tingkat risiko keselamatan
konstruksi pada paket pekerjaan ini ditetapkan pada level 4 (indeks 1-25) atau kategori risiko

kecil.                                                                  

 No         Pekerjaan           Identifikasi Bahaya Tingkat Risiko      
 1   Instalasi panel listrik, kabel daya, Luka akibat tersengat aliran Kecil
                             Listrik                                    
     penerangan dan stop kontak                                         

XVII. PENERAPAN SMKK                                                    

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini penyedia harus berkomitmen melaksanakan
konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa

seluruh pelaksanaan konstruksi:                                         
1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;                           

2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;                     
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;                
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;                     

5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;                

                                           SPESIFIKASI TEKNIS 11        
                       RENOVASI INTERIOR RUANG KERJA DIREKTORAT APK LANTAI 2
                         KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);                     
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK yang memuat paling sedikit:

   a. Penyiapan RKK;                                                    
   b. Sosialisasi, promosi, dan pelatihan;                              

   c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;                     
   d. Asuransi dan perizinan;                                           

   e. Personel Keselamatan Konstruksi;                                  
   f. Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;                  

   g. Rambu-rambu yang diperlukan;                                      
   h. Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi.

Sebagai bagian dalam penerapan SMKK di lapangan, penyedia wajib :       

1. Menyusun RKK pelaksanaan (lengkap) Pekerjaan konstruksi dan mepresentasikannya
   saat rapat PCM;                                                      
2. Mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten karena RKK menjadi bagian dari
   Dokumen Kontrak. Sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban dan dokumentasi atas
   pelaksanaan penerapan SMKK kontraktor harus membuat Laporan pelaksanaan RKK
   yang memuat hasil kinerja SMKK;                                      
3. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana pengelolaan lingkungan
   dalam dokumen Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

   (RKPPL);                                                             
4. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana manajemen lalu lintas
   dalam dokumen Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP);       

XVIII. PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI                                   

Seluruh kegiatan pekerjaan konstruksi yang diatur dalam KAK ini wajib menggunakan produk

dalam negeri. Penyedia berkewajiban menyampaikan penawaran yang mengutamakan
material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk Pekerjaan

Konstruksi ini. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud
dilakukan atas penawaran produk dalam yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri

(TKDN) paling sedikit 25% apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai
TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh

persen).                                                                
Selain ketentuan diatas, Penyedia juga berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang
memenuhi target penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), yang terdiri dari PDN TKDN

maupun PDN Non TKDN, sebesar paling sedikit 85% dari total penawaran. PDN TKDN
adalah produk yang sudah tersertifikasi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

sehingga memiliki nilai TKDN dan masuk dalam Daftar Inventarisasi PDN, sementara PDN
Non-TKDN adalah produk dalam negeri yang belum tersertifikasi oleh Kementerian

                                           SPESIFIKASI TEKNIS 12        
                       RENOVASI INTERIOR RUANG KERJA DIREKTORAT APK LANTAI 2
                         KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Perindustrian Republik Indonesia. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mengacu pada
daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri, memenuhi Standar Nasional

Indonesia (SNI), produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri,
dan produk ramah lingkungan hidup.                                      

XIX. PROGRAM ANTI KOLUSI, KORUPSI, DAN NEPOTISME (KKN)                  

Kementerian Keuangan menjadi tolok ukur lembaga birokrasi yang berkomitmen
mengembangkan program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan untuk

menjadi yang terdepan dalam perbaikan lingkungan birokrasi di Indonesia.
Atas dasar itu penyedia baik dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa maupun dalam
melaksanakan setiap lingkup kerjanya berkomitmen untuk bebas dari KKN serta menjunjung

tinggi nilai-nilai Integritas dan Profesionalisme dan turut serta mendukung dalam rangka
mewujudkan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan semakin

berkualitas, akuntabel dan transparan dengan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyampaian dokumen atau keterangan palsu/tidak benar ;              
2. Persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur penawaran;         

3. Meminjam nama perusahaan lain (pinjam bendera);                      
4. Menyampaikan penawaran harga yang tidak wajar dengan mengorbankan volume dan

   kualitas;                                                            
5. Praktik jual paket pekerjaan dan praktik persaingan usaha tidak sehat;
6. Korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dengan anggota UKPBJ/Satker;     

7. Pengunduran diri dengan alasan yang tidak dapat diterima UKPBJ;      
8. Tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kontrak;

Kementerian Keuangan tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap setiap praktik

kongkalikong, negosiasi negatif, cincay, ataupun praktik-praktik sebagaimana disebutkan
diatas serta siap memberlakukan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap penyedia

yang melanggar ketentuan berlaku dalam proses PBJ di Kementerian Keuangan

                                    Jakarta, 22 Juli 2024               
                                    Pejabat Pembuat Komitmen,           

                                    Ditandatangani secara elektronik    
                                    Adi Nugroho                         

                                           SPESIFIKASI TEKNIS 13