Pengadaan Jasa Konstruksi Fisik Renovasi Rumah Dinas

- 2 -                                    

                       SPESIFIKASI TEKNIS                              

         PENGADAAN JASA KONSTRUKSI RENOVASI RUMAH DINAS                
  KANTOR WILAYAH DJBC KHUSUS KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2024        

                        Uraian Pendahuluan                             

   Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga
mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan dan dapat
sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur

di Indonesia.                                                          
   Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-
baiknya sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya
dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara. Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi
dalam melaksanakan pembangunan gedung negara yaitu Renovasi Rumah Dinas perlu
diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya bangunan yang
memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional berpedoman
pada Detail Engineering Design (DED), Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang telah

ditetapkan dari hasil konsultan perencana.                             
   Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Jasa Pelaksana Konstruksi perlu disiapkan
secara matang sehingga memang mampu mendorong terwujudnya bangunan gedung negara
khususnya Renovasi Rumah Dinas sesuai dengan kepentingan kegiatan.     

1.  Latar Belakang    Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang
                   selanjutnya disebut Kantor Wilayah merupakan Instansi Vertikal
                   yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

                   Direktur Jenderal Bea dan Cukai.                    
                      Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,
                   bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas
                   di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerja Kantor
                   Wilayah yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-
                   undangan.                                           
                      Tahun 2024 Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau
                   mendapatkan anggaran belanja modal untuk konstruksi fisik
                   renovasi rumah dinas. Saat ini Rumah Dinas pada Kantor Wilayah

                   DJBC Khusus Kepulauan Riau memiliki kondisi fisik dengan
                   kerusakan dan permasalahan yang relative sama.      

2.  Maksud dan    2.1. Maksud                                          
    Tujuan             Maksud kegiatan adalah melaksanakan Renovasi Rumah
                       Dinas pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau
                       Tahun Anggaran 2024.                            
                  2.2. Tujuan                                          

                       a. Memilih penyedia jasa pelaksana konstruksi yang
                          mampu melaksanakan Renovasi Rumah Dinas pada 
                          Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;   
                       b. Memilih penyedia jasa pelaksana konstruksi yang akan
                          bekerja sesuai dengan jadwal proyek yang telah
                          direncanakan;                                
                              - 3 -                                    

                       c. Mendapatkan penyedia jasa pelaksana konstruksi yang
                          mampu  dan berkualitas dalam melaksanakan    
                          pekerjaan yang diuraikan dalam ruang lingkup 
                          pekerjaan;                                   
                       d. Mendapatkan penyedia jasa pelaksana konstruksi yang
                          dapat bekerja secara profesional yang berpedoman
                          pada Detail Engineering Design (DED), Rencana Kerja
                          dan Syarat (RKS) yang telah ditetapkan dari hasil
                          konsultan perencana dengan baik;             

                       e. Dengan penugasan ini diharapkan penyedia jasa
                          pelaksana konstruksi dapat melaksanakan tanggung
                          jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran
                          yang memenuhi standar bangunan gedung negara 
                          yang telah ditetapkan.                       
3.  Sasaran       3.1. Tercapainya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Jasa 
                       Pelaksana Konstruksi Renovasi Rumah Dinas pada Kantor
                       Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau Tahun Anggaran

                       2024.                                           
                  3.2. Penyelesaian pekerjaan Renovasi Rumah Dinas pada
                       Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau Tahun 
                       Anggaran 2024, luas total ±350m2 di Kantor Wilayah DJBC
                       Khusus Kepulauan Riau. Pembangunan yang dilaksanakan
                       pada tahun 2024 antara lain:                    
                       a. Pembangunan Rumah Dinas Blok 58 & 59;        
                       b. Pembangunan Rumah Dinas Blok 60 & 61;        

                       c. Pembangunan Rumah Dinas Blok 62 & 63;        
                       d. Pembangunan Rumah Dinas Blok 67.             
                  3.3. Biaya pekerjaan pelaksana konstruksi sesuai dengan
                       anggaran kegiatan;                              
                  3.4. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan
                       spesifikasi teknis dan gambar.                  
4.  Lokasi Pekerjaan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau         
                   Jl. Jenderal A. Yani, Tanjung Balai Karimun, 29664  

5.  Sumber        5.1. Sumber Dana                                     
    Pendanaan dan      Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan konstruksi ini
    Perkiraan Biaya    dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
                       Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau Tahun 
                       Anggaran 2024.                                  
                  5.2. Biaya Pembangunan Konstruksi                    
                       a. Nilai Pagu sebesar Rp768.000.000,- (Tujuh Ratus
                          Enam Puluh Delapan Juta Rupiah);             

                       b. Nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar sebagaimana
                          tercantum dalam LPSE;                        
                       c. Biaya pekerjaan Jasa Pelaksana Konstruksi Renovasi
                          Rumah Dinas pada Kantor Wilayah DJBC Khusus  
                          Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 dan tata cara
                          pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui
                          tahapan proses pengadaan jasa pelaksana konstruksi
                          sesuai peraturan yang berlaku;               
                              - 4 -                                    

                       d. Pembayaran biaya konstruksi fisik didasarkan pada
                          prestasi kemajuan pekerjaan dengan cara angsuran
                          /bertahap/termin.                            
6.  Nama Organisasi 6.1. Satker : Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau
    Pengguna Jasa 6.2. PPK  : Tommy Stanislaus Medi                    
    dan Kegiatan  6.3. Untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, KPA/PPK
                       sebagai penanggungjawab akan membentuk Tim      
                       Teknis/Tim Pendukung /Tim Pengelola Kegiatan Proyek.

7.  Data Dasar     Untuk melengkapi KAK ini data terlampir adalah sebagai berikut:
                   1.  Rencana Kerja dan Syarat;                       
                   2.  Gambar hasil dari Konsultan Perencana;          
                   3.  Bill of Quantity;                               
                   4.  Peta lokasi pekerjaan.                          
8.  Standar Teknis/ 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
    Referensi          Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                       2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
                       Indonesia Nomor 4247) beserta perubahannya;     
                   2.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa   
                       Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                       2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
                       Indonesia Nomor 6018) beserta perubahannya ;    
                   3.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
                       Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
                       2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah
                       dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 
                       tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22
                       Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
                       Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
                       (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
                       24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
                       Nomor 6626);                                    
                   4.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
                       Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
                       2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara   
                       Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
                       Lembaran Negara Nomor 6628);                    
                   5.  Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang  
                       Pembangunan Bangunan Gedung Negara;             
                   6.  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang  
                       Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
                       diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
                       tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
                       Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
                   7.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan  
                       Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman       
                       Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang
                       Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;            
                   8.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum   Nomor        
                       22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung
                       Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
                       Nomor 1433);                                    
                   9.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan  
                       Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem
                       Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara 
                       Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);       
                              - 5 -                                    

                   10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan  
                       Rakyat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman       
                       Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan (Berita Negara
                       Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 306);       
                   11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan  
                       Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem
                       Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara 
                       Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);       
                   12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan  
                       Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja
                       Bangunan Gedung Hijau (Berita Negara Republik Indonesia
                       Tahun 2021 Nomor 313);                          
                   13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan    
                       Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang
                       Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada Pekerjaan    
                       Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
                       Nomor 1732);                                    
                   14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan    
                       Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang
                       Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa      
                       Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik
                       Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);                
                   15. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                       Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan  
                       Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
                       Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;          
                   16. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
                       Rakyat Nomor 18/SE/M/2020 tentang Pelaksanaan   
                       Tatanan dan Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal)
                       Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;          
                   17. Standar Teknis, Standar Profesi dan peraturan terkait
                       lainnya yang berlaku seperti PBI, SNI, SKBI dan SKSNI.
9.  Waktu         9.1. Jangka waktu pelaksanaan jasa Konstruksi Renovasi
    Pelaksanaan        Rumah Dinas pada Kantor Wilayah DJBC Khusus     
                       Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 diperkirakan selama
                       90 (sembilan Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal
                       Mulai Kerja sebagaimana tercantum dalam SPMK;   
                  9.2. Melaksanakan masa Pemeliharaan Konstruksi selama 6
                       (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari
                       kalender sejak serah terima pertama/Provisional Hand Over
                       (PHO).                                          
10. Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan pekerjaan teknis Jasa Pelaksana Konstruksi
                   Renovasi Rumah Dinas pada Kantor Wilayah DJBC Khusus
                   Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan dengan
                   lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Jasa Pelaksana
                   Konstruksi Meliputi :                               
                   1.  Pekerjaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan
                       Konstruksi (SMKK)                               
                       a. Penyiapan RKK;                               
                       b. Sosialisasi, promosi dan pelatihan;          
                       c. Pelatihan K3                                 
                       d. Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri
                          (APD);                                       
                       e. Asuransi dan Perizinan Pelaksanaan Lapangan; 
                       f. Personel Keselamatan Konstruksi;             
                              - 6 -                                    

                       g. Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
                       h. Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan disesuaikan
                          dengan kebutuhan pekerjaan di lapangan (manajemen
                          lalu lintas);                                
                       i. Kegiatan dan Peralatan Terkait Dengan Pengendalian
                          Resiko Keselamatan Kerja Konstruksi.         
                   2.  Lingkup Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Jasa Pelaksana
                       Konstruksi Renovasi Rumah Dinas pada Kantor Wilayah
                       DJBC Khusus Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 tidak
                       terbatas pada kegiatan-kegiatan berikut:        
                       a. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk
                          pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi 
                          kelengkapan maupun segi kebenarannya.        
                       b. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu
                          pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal  
                          penggunaan tenaga kerja dan jadwal penggunaan
                          peralatan berat.                             
                       c. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan
                          pedoman pelaksanaan.                         
                       d. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk
                          pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.      
                       e. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan
                          sesuai dengan dokumen pelaksanaan.           
                       f. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik,
                          melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan
                          mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan  

                          pekerjaan, laporan persoalan yang timbul/dihadapi dan
                          surat-menyurat.                              
                       g. Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan     
                          pelaksanaan di lapangan (as built drawing) yang
                          selesai sebelum Tanggal Penyerahan Pertama   
                          Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO), setelah
                          disetujui oleh Konsultan Pengawas.           
                       h. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang
                          terjadi di masa pemeliharaan konstruksi pelaksanaan
                          pekerjaan ini.                               
                   dan berlaku untuk Pekerjaan Persiapan, Pembangunan Rumah
                   Dinas Blok 58 & 59, Pembangunan Rumah Dinas Blok 60 & 61,
                   Pembangunan Rumah Dinas Blok 62 & 63, Pembangunan Rumah
                   Dinas Blok 67.                                      
11. Persyaratan   11.1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat Izin
    Kualifikasi        Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang berlaku.      
                  11.2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi

                       Usaha Kecil, serta disyaratkan Subklasifikasi Konstruksi
                       Gedung Hunian BG001 berdasarkan Peraturan Menteri
                       PUPR  nomor 6  tahun 2021 atau sub bidang       
                       klasifikasi/layanan BG001 (Jasa Pelaksana Konstruksi
                       Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel) berdasarkan  
                       Peraturan Menteri PUPR nomor 19 Tahun 2014.     
                  11.3. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan
                       perusahaan (apabila ada perubahan);