Pengadaan Jasa Konstruksi Renovasi Rumah Dinas Kelan

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                            
Dalam pelaksanaan kegiatan ini, lingkup pekerjaan yang dilaksanakan adalah sebagai
berikut:                                                                

1. Pengadaan Jasa Konstruksi Renovasi 2 Unit Rumah Negara Golongan II Tipe C Tahun
   Anggaran 2024 dengan ruang lingkup kegiatan meliputi:                
   a. Lingkup kegiatan adalah kegiatan pekerjaan Konstruksi Renovasi 2 Unit Rumah
      Negara Golongan II Tipe C Tahun Anggaran 2024 dengan output kegiatan ini adalah
      Rumah Dinas yang layak huni untuk pegawai Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan
      NTT.                                                              
   b. Pekerjaan Konstruksi Renovasi 2 Unit Rumah Negara Golongan II Tipe C Tahun
      Anggaran 2024 yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi
      meliputi:                                                         

      •  Pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama atau (Provisional
         Hand Over) pekerjaan; dan                                      
      •  Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima
         akhir atau (Final Hand Over) pekerjaan.                        
   c. Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi
      segala peraturan terkait konstruksi yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia,
      baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Teknis terkait maupun peraturan, keputusan
      dan/atau rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat;             
   d. Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
      secara kontraktual kepada Pejabat Pembuat Komitmen;               
   e. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Jasa Pelaksana Konstruksi Meliputi :
      1. Penerapan SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi)        
      2. BANGUNAN RUMAH No.10                                           
      ●  PEKERJAAN PERSIAPAN                                            
      ●  PEKERJAAN TANAH DAN PASIR                                      
      ●  PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN                               
      ●  PEKERJAAN KAYU & ALUMINIUM                                     
      ●  PEKERJAAN ATAP                                                 

      ●  PEKERJAAN PLAFOND                                              
      ●  PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING                           
      ●  PEKERJAAN PENGECATAN                                           
      ●  PEKERJAAN LISTRIK                                              
      ●  PEKERJAAN SANITAIR                                             
      ●  PEKERJAAN SALURAN/GOT                                          
      ●  PEKERJAAN PAGAR                                                
      3. BANGUNAN RUMAH No.6                                            
      ●  PEKERJAAN PERSIAPAN                                            
      ●  PEKERJAAN TANAH DAN PASIR                                      
      ●  PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN                               
      ●  PEKERJAAN KAYU & ALUMINIUM                                     
      ●  PEKERJAAN ATAP                                                 
      ●  PEKERJAAN PLAFOND                                              
      ●  PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING                           
      ●  PEKERJAAN PENGECATAN                                           
      ●  PEKERJAAN LISTRIK                                              
      ●  PEKERJAAN SANITAIR                                             
      ●  PEKERJAAN SALURAN/GOT                                          
      Selain itu terdapat pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan seperti :
      •  Konstruksi Renovasi 2 Unit Rumah Negara Golongan II Tipe C Tahun Anggaran
         2024 di Kabupaten Badung:                                      
      •  Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang
         memerlukannya.                                                 
      •  Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen
         pelaksanaan.                                                   
      •  Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat
         lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan
         kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul/dihadapi dan surat-
         menyurat.                                                      

      •  Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as
         built drawing) yang selesai sebelum Tanggal Penyerahan Pertama 
         Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO), setelah disetujui oleh Konsultan
         Pengawas dan diketahui oleh Konsultan Perencana Konstruksi;    
      •  Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa
         pemeliharaan konstruksi pelaksanaan pekerjaan ini, Melakukan pemeriksaan
         dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi
         kelengkapan maupun segi kebenarannya.                          
      •  Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal
         pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan
         peralatan berat.                                               
      •  Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
      •  Menghadirkan Personel Manajerial dan Tenaga Teknis dalam Rapat Persiapan
         Pelaksanaan Pekerjaan (PCM) dan telah Menyusun dan mempresentasikan
         dokumen Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Rencana   
         Keselamatan Konstruksi (RKK) pada saat PCM.                    

      •  Melaksanakan penjaminan dan pengendalian mutu secara keseluruhan
         terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan berdasarkan Rencana Mutu
         Pekerjaan Konstruksi (RMPK).                                   
      •  Dalam pelaksanaan setiap tahapan pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa harus
         menerapkan SMKK sebagaimana ketentuan dan membentuk Unit Keselamatan
         Konstruksi (UKK) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMKK dalam
         Pekerjaan Konstruksi.                                          
      •  Membantu pengurusan perizinan yang diperlukan pada saat pelaksanaan
         konstruksi fisik, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Surat Persetujuan
         Bangunan Gedung (PBG).                                         
      •  Memberikan manual operasi dan pemeliharaan bangunan gedung, termasuk
         pengoperasian dan pemeliharaan serta garansi atau surat jaminan peralatan
         dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem pemipaan (plumbing)
         kepada pengguna jasa.                                          

      •  Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi dimasa 
         pemeliharaan konstruksi.                                       
      •  Membuat surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari Penyedia Pekerjaan
         Konstruksi dan penyedia jasa pengawasan teknis.                
      •  Melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test).    
      •  Memastikan penggunaan bahan material dan peralatan dalam pelaksanaan
         Renovasi gedung kantor dan wajib memprioritaskan penggunaan tingkat
         komponen dalam negeri dilengkapi dengan sertifikat TKDN atau surat
         pernyataan TKDN. Dan berlaku untuk Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Struktur,
         Pekerjaan Arsitektur,Pekerjaan MEP, dan lain-lain sesuai dokumen
         pelaksanaan.                                                   

   f. Pelaksanaan pada tahap masa pemeliharaan:                         
      •  Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi merupakan kegiatan menjaga
         keandalan konstruksi bangunan gedung melalui pemeriksaan hasil pelaksanaan
         konstruksi fisik setelah serah terima pertama (Provisional Hand Over);
      •  Dalam pemeliharaan pekerjaan konstruksi tersebut, Penyedia Pekerjaan
         Konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan yang terjadi
         selama masa konstruksi;                                        
      •  Masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi diakhiri dengan serah terima akhir
         (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi yang dilampiri dengan berita acara
         pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi. Penyedia Pekerjaan
         Konstruksi memastikan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dapat diterbitkan.

2. Persyaratan Kualifikasi Penyedia                                     

   a. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa
      Konstruksi yang berlaku (NIB) dan sertifikat standar dengan status terverifikasi untuk
      Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020;                          
   b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) kualifikasi Usaha Kecil (untuk nilai fisik
      dibawah 2,5 milyar) yang masih berlaku dan diterbitkan oleh instansi yang
      berwenang, dengan Klasifikasi Bangunan Gedung; Sub Klasifikasi: Konstruksi
      BAngunan Hunian (Kode BG001) (KBLI 41011), berdasarkan Peraturan Menteri
      PUPR nomor 6 tahun 2021;                                          
   c. Memiliki kantor baik milik sendiri maupun dengan status sewa, mohon diitambahkan
      dengan surat keterangan domisili atau bukti kepemilikan kantor baik sewa maupun
      milik sendiri;                                                    
   d. Memiliki NPWP dan KSWP berstatus Valid.                           
   e. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu
      4 (empat) tahun terakhir di pemerintahan termasuk pengalaman subkontrak dengan

      dibuktikan:                                                       
      •  Kontrak;                                                       
      •  Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;                           
      •  Bukti Potong Pajak;                                            
      •  Melampirkan kontrak yang dibuktikan faktur pajak.              
   f. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada
      perubahan);                                                       
   g. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan
      kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,
      kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, yang bertindak untuk dan atas nama
      Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan/atau  
      pengurus/pegawainya tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, kecuali yang
      bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;             
   h. Perusahaan telah terdaftar sebagai Peserta Jamsostek dan/atau BPJS
      Ketenagakerjaan yang masih berlaku.                               

   i. Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP).