Konsultan Perencana Desain Interior Di Gedung Komisi Yudisial – Perubahan Tata Ruang Kantor Komisi Yudisial Ri Tahun Anggaran 2024

Uraian Pendahuluan                            

1. Latar Belakang                                                     
     Bangunan/gedung beserta fasilitas dan infrastruktur pendukung lainnya merupakan aset
     negara yang harus dikelola secara baik agar fungsi dan kegunaannya dapat dimanfaatkan
     dalam jangka panjang.                                            

     Gedung Komisi Yudisial RI merupakan salah satu aset negara yang dibangun sejak tahun
     2009. gedung kantor Komisi Yudisial RI memiliki 7 (tujuh) lantai yang berlokasi di Jakarta
     dengan rincian Gedung bertingkat seluas 14.202 m2 dengan halaman dan taman kantor
     seluas 3.567 m2. Dari tahun 2009 gedung Komisi Yudisial belum pernah di lakukan

     perubahan tata ruang secara seignifikan kecuali hanya renovasi guna memperbaiki
     beberapa kerusakan..                                             

     Menuju tahun 2025, dalam rangka peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana
     penunjang yang dilatarbelakangi penambahan kapasitas pegawai sebanyak 150 orang,

     maka diperlukan tata ruang yang memberikan ruang gerak maupun kenyamanan yang
     optimal bagi seluruh individu yang menempati kantor Komisi Yudisial RI.

     Guna mendukung dan menunjang maksud diatas, perlu dilaksanakan proses perencanaan
     pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan sesuai dengan kaedah aturan dan keilmuan yang
     relevan, sehingga diperoleh sebuah dokumen perencanaan pekerjaan konstruksi yang baik

     dan sesuai dengan tata-kelola good governance.                   

2. Maksud dan Tujuan                                                  
     Maksud kegiatan adalah melaksanakan jasa konsultansi perencanaan, untuk menghasilkan
     keluaran yang memadai sesuai dengan tujuan dan lingkup jasa konsultansi serta keahlian

     yang dibutuhkan.                                                 

     Sesuai dengan Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, diperlukan adanya
     Konsultan Perencana Konstruksi yang akan melaksanakan pengadaan dokumen
     perencanaan, dokumen pengadaan, dan dokumen untuk acuan pelaksanaan konstruksi,

     serta memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu pengadaan langsung, termasuk
     memberikan penjelasan serta saran penyelesaian terhadap persoalan perencanaan yang
     timbul selama tahap konstruksi.                                  

     Tujuan kegiatan adalah Tersedianya gambar rencana dan spesifikasi teknis Perencanaan,

     Tersedianya Engineer Estimate (EE) untuk rujukan perhitungan Owner Estimate (OE) dan/
     atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Tersedianya dokumen pengadaan untuk melaksanakan
     proses pengadaan bagi pelaksana konstruksinya.                   

3. Sasaran                                                            
     Mendapatkan karya perencana yang sesuai dengan dasar hukum, keilmuan, standard dan
     dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan konstruksinya agar tepat Biaya, tepat Mutu
     dan tepat Waktu.                                                 

4. Nama Organisasi Pengguna Jasa dan Lokasi Kegiatan serta Sumber Pendanaan

     Nama PPK    : Siti Chalifatullah                                 
     Alamat      : Jl. Kramat Raya No. 57                             
     Lokasi Kegiatan : Kantor Komisi Yudisial RI                      
     Sumber Dana : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Yudisial RI
                   Tahun Anggaran 2024,Nomor: SP DIPA-100.01.1.439479/2024

                   tanggal 24 November 2023, Mata Anggaran Kegiatan (MAK)
                   3867.EBA.994.002.G.522131                          
     Nilai HPS   : Rp. 719.000.000,-                                  

                         Data Penunjang                               

5. Data Dasar                                                         

     1. Surat Persetujuan Prinsip Menpan RB No. B/1007/M.SM.01.00/2024 tanggal 13 Maret
        2024 tentang Persetujuan Prinsip Kebutuhan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah
        Pusat Tahun Anggaran 2024, dengan jumlah total tambahan ASN sebanyak 150 orang.
     2. Blueprint Gedung Komisi Yudisial RI dengan ruang lingkup luasan sebesar 3.511 m2
        meliputi dinding gedung dan meubelair                         

6. Referensi Hukum                                                    
     1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
        dan perubahannnya                                             
     2. Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara
     3. Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

        Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia                       
     4. Keputusan Menteri PUPR No. 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal
        Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi
        Konstruksi                                                    
     5. Peraturan dan standar-standar teknis seperti : PBI, SNI,SKBI, dan SKSNI (sesuai lingkup

        pekerjaannya)                                                 
     6. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor:
        46/SK.DPN/XII/2023 Tentang Pedoman Standar Minimal Remunerasi/Biaya Personil
        (Billing Rate) Dan Biaya Langsung (Direct Cost) Untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi
        Tahun 2024