Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pagar Tahun Anggaran 2024

URAIAN     SINGKAT                                   

PENGADAAN    PEKERJAAN    KONSTRUKSI   PEMBANGUNAN     PAGAR             

                   TAHUN   ANGGARAN    2024                              

 1. LATAR BELAKANG                                                       

    Dalam rangka melaksanakan pengamanan fisik sesuai dengan ketentuan Pengamanan
    BMN pada Pasal 6 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27
    Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah
    dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 dan Keputusan
    Menteri Keuangan nomor 334/KMK.01/2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di
    Lingkungan Kementerian Keuangan, Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan
    pengamanan dan pemeliharaan BMN yang berada dalam penguasaannya.     

    Dalam hal ini kondisi eksisting tanah kantor pemerintah yang berada pada jalan nasional
    yakni Jl. A. Yani Km. 1,5 merupakan tanah dengan luas 2762 m2 yang berlokasi pada
    jalan protokol dan sangat strategis. Tanah kantor pemerintah tersebut juga direncanakan
    akan dibangun KPP Madya Banjarmasin yang saat ini dalam proses penganggaran. Atas
    dasar tersebut, dalam rangka pengamanan BMN sehingga sangat diperlukan
    pembangunan pagar di atas tanah tersebut.                            

    Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen
    terhadap penyediaan fasilitas berupa pembangunan pagar sebagai fasilitas penunjang
    kegiatan perlindungan aset tanah Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah.
    Untuk mewujudkan tujuan di atas, maka diperlukan penyedia jasa konstruksi yang
    kompeten dalam melakukan pekerjaan kegiatan pembangunan pagar tersebut.
    Spesifikasi teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi penyedia jasa konsultansi
    dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pagar Tahun Anggaran 2024.

 2. JANGKA WAKTU  PENYELESAIAN PEKERJAAN                                 
    a. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pagar Tahun
       Anggaran 2024 adalah selama 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak
       ditandatanganinya SPMK oleh kedua belah pihak;                    
    b. Jangka waktu masa Pemeliharaan Konstruksi adalah selama 6 (Enam) bulan sejak
       serah terima pertama pekerjaan konstruksi fisik (Provisional Hand Over/PHO).

 3. RUANG LINGKUP                                                        

    A. Lingkup Kegiatan                                                  
    Lingkup kegiatan yang harus dikerjakan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi
    Pembangunan Pagar Tahun Anggaran 2024 adalah berpedoman kepada ketentuan yang
    berlaku, khususnya sebagaimana diatur di dalam dalam Peraturan Menteri Pekerjaan
    Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan
    Gedung Negara terdiri dari:                                          
    1. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik,
       baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenaranya.               
    2. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan
       bahan, jadwal pengunaan tenaga kerja, dan jadwal pengunaan peralatan berat.
    3. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
    4. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang
       memerlukannya.                                                    
    5. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen
       pelaksanaan.                                                      
    6. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik melalui rapat-rapat lapangan,
       laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan,
       laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat.  
    7. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings)
       yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui penyedia jasa
       pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi.
    8. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan
       konstruksi.                                                       
    B. Kriteria                                                          
      Kriteria yang dimaksud pada penugasan ini adalah penyedia pekerjaan konstruksi
      harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:       
       1. Persyaratan Umum Pekerjaan                                     
         Setiap bagian dari pekerjaan fisik konstruksi harus dilaksanakan secara benar dan
         tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan
         baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen;                             
       2. Persyaratan Obyektif                                           
         Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk
         kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas
         dari setiap bagian pekerjaan;                                   
       3. Persyaratan Fungsional                                         
         Pekerjaan fisik konstruksi, baik yang menyangkut waktu, mutu dan biaya
         pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi sebagai
         penyedia pekerjaan konstruksi;                                  
       4. Persyaratan Prosedural                                         
         Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di lapangan
         dilaksanakan dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.        

    C. Program Kerja                                                     
      Penyedia pekerjaan konstruksi harus segera menyusun program kerja yang meliputi:
       1. Program kerja berupa jadwal kegiatan secara terperinci;        
       2. Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan jumlahnya), tenaga yang diusulkan
         penyedia pekerjaan konstruksi harus mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas;
       3. Uraian konsepsi penyedia pekerjaan konstruksi atas pengawasan proyek tersebut;
         Setelah ketiga hal tersebut diatas mendapat persetujuan/kesepakatan dari Pejabat
         Pernbuat Komitmen, maka akan menjadi pedoman penugasan dalam    
         pelaksanaan tugas bagi penyedia pekerjaan konstruksi dalam melaksanakan
         tugasnya.