TA
2025
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SPESIFIKASI TEKNIS
PEKERJAAN KONSTRUKSI
RENOVASI RUMAH DINAS BERUPA MESS PADA
KANWIL DIREKTORAT JEDNERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2025
SPESIFIKASI TEKNIS
PEKERJAAN KONSTRUKSI
RENOVASI RUMAH DINAS BERUPA MESS PADA KANWIL DIREKTORAT
JEDNERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN
2025
URAIAN PENDAHULUAN
1. LATAR : Mess pegawai merupakan salah satu sarana penunjang penting dalam
BELAKANG rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
Keberadaan mess berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi
pegawai, khususnya yang bertugas di luar domisili maupun bagi pegawai
yang sedang melaksanakan penugasan tertentu. Oleh karena itu,
ketersediaan fasilitas mess yang layak dan memadai sangat diperlukan
agar pegawai dapat melaksanakan tugas dengan baik serta tetap menjaga
produktivitas.
Seiring berjalannya waktu, kondisi fisik mess pegawai mengalami
penurunan dan kerusakan cukup berat, baik pada bagian bangunan, atap,
dinding, maupun fasilitas penunjang lainnya. Kerusakan tersebut
menjadikan mess kurang layak digunakan, menurunkan tingkat
kenyamanan, bahkan berpotensi membahayakan keselamatan penghuni
apabila tidak segera dilakukan perbaikan.
Berdasarkan hal tersebut, renovasi mess pegawai menjadi sangat
mendesak untuk dilaksanakan. Renovasi ini diharapkan dapat
memperbaiki kerusakan yang ada, meningkatkan kualitas sarana
akomodasi pegawai, serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi instansi. Dengan kondisi mess yang layak dan memadai,
pegawai dapat tinggal dengan nyaman, aman, dan sehat sehingga dapat
lebih optimal..
2. MAKSUD DAN : Maksud dan tujuan dari SPESIFIKASI TEKNIS ini antara lain :
TUJUAN 1. SPESIFIKASI TEKNIS ini digunakan sebagai salah satu
acuan/pedoman bagi calon penyedia jasa Pelaksanaan Konstruksi
(Kontraktor) dalam penyusunan penawaran dalam pengadaan ini.
2. SPESIFIKASI TEKNIS ini juga dimaksudkan sebagai petunjuk dan
pedoman bagi Kontraktor yang ditetapkan sebagai penyedia jasa
dalam melakukan pelaksanaan konstruksi fisik terhadap proyek
renovasi mess pegawai dan gudang arsip pada Kanwil DJPb provinsi
Aceh TA 2025
3. SPESIFIKASI TEKNIS ini juga bertujuan mewujudkan apa yang telah
direncanakan dari sisi kualitas, volume, biaya, dan ketepatan waktu
pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir renovasi mess
- Halaman 1 dari 11 -
pegawai dan gudang arsip pada Kanwil DJPb Provinsi Aceh sesuai
dengan perencanaan.
4. Dengan penugasan ini diharapkan Kontraktor dapat melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan profesional untuk
menghasilkan output yang optimal sesuai SPESIFIKASI TEKNIS dan
ketentuan yang berlaku.
3. SASARAN : Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini yaitu mendapatkan penyedia
jasa pelaksanaan konstruksi (kontraktor) yang dapat melaksanakan
pekerjaan renovasi mess pegawai dan gudang arsip pada Kanwil DJPb
Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2025berdasarkan aspek biaya, mutu, dan
waktu yang telah ditetapkan sehingga diperoleh ruang kerja yang sesuai
dengan perencanaan.
4. LOKASI : Jl. Anggrek, Gp Lampuo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh
KEGIATAN (5.5685587,95.3232948).
5. SUMBER : Biaya Pekerjaan ini dibebankan kepada DIPA Kanwil DJPb Provinsi Aceh
PENDANAAN Tahun Anggaran 2025 Dengan nilai Pagu Anggaran sebesar
Rp400.000.000,00- (empat ratus juta rupiah) dan nilai HPS sebesar
Rp399.974.000,00,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta sembila
ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) termasuk pajak-pajak yang berlaku.
6. PEJABAT : Nama PPK : Anthoni Manullang
PEMBUAT
KOMITMEN Satuan Kerja : Kanwil DJPb Provinsi Aceh
(PPK)
DATA PENUNJANG
7. DATA DASAR : 1. Sebagai bahan masukan bagi penyedia jasa konstruksi untuk
melakukan kegiatan pekerjaan fisik, dapat disampaikan data sebagai
berikut :
a. Renovasi akan dilakukan di atas area tanah seluas 127 m2
b. Di atas tanah tersebut terdiri dari 1 (satu) bangunan dengan 2 (dua)
lantai, yang akan direnovasi dengan luas bangunan seluas 254 m2
c. Renovasi juga dilakukan terhadap pagar dan halaman.
2. Dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik, penyedia jasa
mengacu pada hasil perencanaan yang telah ditetapkan Konsultan
Perencana dan PPK.
3. Untuk data/informasi lainnya, Penyedia Jasa harus secara aktif
berkoordinasi dengan PPK
4. Penyedia jasa konsultan harus memeriksa validitas/kebenaran
informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang
berasal dari Pejabat Pembuat Komitmen, maupun yang dicari sendiri.
Kesalahan/kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan
informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyedia jasa.
- Halaman 2 dari 11 -
5. Untuk hal-hal tersebut di atas dan hal lainnya yang terkait, penyedia
jasa dianggap sudah mengetahui dan menghitung pekerjaan serta
segala risiko di dalam penawarannya.
8. STANDAR : Penyedia Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan harus mengacu dan
TEKNIS menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait dengan
Bangunan Gedung Hunian.
Selain standar diatas, dalam pekerjaan konstruksi fisik penyedia juga agar
mengikuti ketentuan :
1. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pedoman
Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman
Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
3. Ketentuan spesifikasi komponen bangunan gedung negara
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Permen PUPR no.
22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006
Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
4. Peraturan Menteri PUPR no. 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman
Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi sebagai pedoman
Perancangan SMKK.
5. Peraturan Menteri Keuangan no. 172 Tahun 2020 Tentang Standar
Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.
6. Peraturan Menteri PUPR no. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan
Kemudahan Bangunan Gedung.
7. Peraturan Menteri PUPR no. 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Air Hujan Bangunan Gedung.
9. STUDI - STUDI : Tidak terdapat studi-studi terdahulu
TERDAHULU
10. REFERENSI : Dasar hukum yang tidak terkait langsung dengan proyek yang akan
HUKUM dilaksanakan namun dibutuhkan sebagai petunjuk dalam melaksanakan
kegiatan misalnya Peraturan berkaitan dengan jasa konstruksi,
pembangunan gedung negara, pengadaaan barang dan jasa, dan hal lain
yang berkaitan, diantarannya :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
beserta perubahannya
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
beserta perubahannya
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung
- Halaman 3 dari 11 -
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa
Konstruksi beserta perubahannya
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang
Pembangunan Bangunan Gedung Negara
6. Peraturan Pemerintah RI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan peraturan
turunannya
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
9. Permen PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan
Bangunan Gedung Negara;
10. Instruksi Menteri PUPR No.02/IN/M/2020 tanggal 27 Maret 2020
tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
11. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga Pada
Tender Barang/Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi.
12. Peraturan terkait lainnya tentang pembangunan Bangunan Gedung
Negara.
RUANG LINGKUP
11. LINGKUP : Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan
KEGIATAN DAN konstruksi adalah sebagai berikut :
PEKERJAAN a. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik sesuai dengan
spesifikasi teknis hasil perancangan (DED, RKS dan dokumen
lainnya) sebagaimana dalam kontrak, untuk pekerjaan :
1) Pekerjaan Persiapan
2) Pekerjaan Penerapan SMKK
3) Pekerjaan Dinding
4) Pekerjaan Langit-langit
5) Pekerjaan KM/WC
6) Pekerjaan Atap
7) Pekerjaan Lantai
8) Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela
9) Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal
10) Pekerjaan Lainnya
b. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan
konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi
kebenarannya.
- Halaman 4 dari 11 -
c. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan,
jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan
jadwal penggunaan peralatan berat.
d. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman
pelaksanaan.
e. Menghadirkan Personil Manajerial/Tenaga Ahli/Terampil dalam
Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (PCM) dan telah
menyusun dan mepresentasikan dokumen Rencana Mutu
Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Rencana Keselamatan
Konstruksi (RKK) pada saat PCM. Dokumen RMPK dan RKK yang
disusun dapat mengacu pada dokumen yang telampir dalam
SPESIFIKASI TEKNIS ini
f. Melaksanakan penjaminan dan pengendalian mutu secara
keseluruhan terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan berdasarkakan
Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK).
g. Dalam pelaksanaan setiap tahapan pekerjaan Konstruksi penyedia
jasa harus menerapkan SMKK sebagaimana ketentuan dan
membentuk Unit Keselamatan Konstruksi (UKK) yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi
h. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing)
i. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-
rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan,
laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau
dihadapi, dan surat-menyurat.
j. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as
built drawings) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah
disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa
pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa
perencanaan konstruksi.
k. Memberikan manual operasi dan pemeliharaan bangunan gedung,
termasuk pengoperasian dan pemeliharaan serta garansi atau surat
jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem
pemipaan (plumbing) kepada pengguna jasa.
l. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa
pemeliharaan konstruksi.
12. KELUARAN : Output/keluaran pekerjaan yang harus dicapai oleh penyedia jasa adalah
mewujudkan dokumen perancangan yang telah ditetapkan menjadi wujud
fisik bangunan gedung yang siap dimanfaatkan dan memenuhi ketentuan
peraturan yang berlaku.
13. PERSONEL : Sertifikat
Pengalaman
MANAJERIAL No Jabatan Kompetensi
Kerja (tahun)
Kerja
1 Pelaksana Minimal 1 (satu) SKK Pelaksana Lapangan
Tahun Pekerjaan Gedung Muda
Jenjang 4 atau SKK
- Halaman 5 dari 11 -
Pelaksana Lapangan
Pekerjaan Gedung Madya
Jenjang 5 atau SKK
Manajer Lapangan
Pelaksanaan Pekerjaan
Gedung Jenjang 6
2 Ahli K3 Ahli Muda SKK Petugas K3
Konstruksi Pengalaman 3 Konstruksi (jenjang 3)
Tahun atau Ahli
Madya Pegalaman
Minimal 1 (satu)
Tahun
14. RENCANA : Calon Penyedia menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai
KESELAMATAN tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini :
KONSTRUKSI
(RKK) Tingkat
No Uraian Pekerjaan Identifikasi Bahaya
Risiko
1 Pekerjaan Atap Terjatuh 8
Pekerjaan Pengecatan
2 Terjatuh 8
Lt.2
Berdasarkan uraian diatas maka PPK menetapkan tingkat resiko Sedang
dan memilih item pekerjaan Pekerjaan Atap dan Pekerjaan Pengecatan
Lt.2 dengan identifikasi bahaya Terjatuh.
15. JANGKA : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari
WAKTU kalender sejak tanggal mulai kerja pada SPMK.
PELAKSANAAN
PEKERJAAN Jangka waktu penyelasaian pekerjaan konstruksi fisik ini adalah sejak
tanggal mulai kerja yang ditetapkan dalam SPMK sampai dengan
tanggal serah terima kedua pekerjaan/final hand over (FHO) dengan
Rincian sebagai berikut :
1) Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Fisik
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai rancangan selama
60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal mulai kerja pada SPMK.
Jika melebihi jangka waktu tersebut maka penyedia dianggap
terlambat dan dikenakan denda keterlambatan. Hal denda
keterlambatan diatur dalam kontrak.
2) Tahapan Masa Pemeliharaan
Jangka waktu pemeliharaan selama 180 hari kalender sejak serah
terima pertama. Kontraktor wajib melaksanakan perbaikan kerusakan-
kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi
16. PERSYARATAN : Berikut adalah kualifikasi penyedia yang dapat berpartisipasi dalam
KUALIFIKASI pekerjaan ini :
PENYEDIA 1) Memiliki perizinan di bidang Jasa Konstruksi, berupa:
- Halaman 6 dari 11 -
a. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar
terverifikasi dengan kode KBLI 41011;
b. Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada
angka 1 huruf a belum terverifikasi, peserta menyampaikan
NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar
laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifkat Standar
sedang menunggu verifikasi; atau
c. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SBU yang masih
berlaku (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017.
2) Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha
Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan BG001
3) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan
pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak
4) Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga)
tahun:
a) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman,
dikecualikan dari ketentuan 3) untuk pengadaan dengan
nilai paket sampai dengan paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
b) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang
sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan
paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
5) Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan
ketentuan: SKP = KP – P, dimana KP adalah nilai Kemampuan
Paket, dengan ketentuan:
a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan
sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP)
ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.
P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.
N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani
pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
6) Nomor NPWP badan usaha, dengan status keterangan Wajib
Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
bertatus Valid
7) Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan
perusahaan (apabila ada perubahan).
8) Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak
menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak
dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya
tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas
nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana,
dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara,
kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan
Negara;
- Halaman 7 dari 11 -
17. SPESIFIKASI : Selain ketentuan teknis pada poin 13 sampai dengan 17, spesifikasi teknis
TEKNIS menyeluruh untuk pekerjaan konstruksi ini meliputi :
KONSTRUKSI 1. Dokumen gambar atau detailed engineering design (DED)
2. Rencana Kerja dan Syarat (RKS)
3. Dokumen lainnya hasil perancangan konstruksi
Sesuai dokumen kontrak, yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh
penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.
18. TARGET : Pekerjaan Konstruksi Renovasi Rumah Dinas berupa Mess pada Kanwil
CAPAIAN TKDN DJPb Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2025 memiliki target capaian Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) paket pengadaan minimal sebesar
74.90%
19. LAPORAN : Laporan yang dihasilkan oleh penyedia harus telah mengakomodir semua
keluaran dan ruang lingkup pekerjaan berdasarkan kontrak dan Penyedia
jasa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi
laporan yang disampaikan. Laporan terdiri atas:
a. Laporan Mingguan;
b. Laporan Bulanan;
c. Laporan Akhir
Isi laporan menyangkut tentang kemajuan pekerjaan yang telah
dilaksanakan, penggunaan bahan/material serta peralatan yang
digunakan, kendala serta pemecahan masalah yang dilakukan, dan
dokumentasi berupa foto/video pelaksanaan pekerjaan.
HAL - HAL LAIN
20. PENERAPAN Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini penyedia harus berkomitmen
SMKK melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero
Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:
1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK yang
memuat paling sedikit:
a. penyiapan RKK;
b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;
d. asuransi dan perizinan;
e. Personel Keselamatan Konstruksi;
f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
g. rambu-rambu yang diperlukan;
- Halaman 8 dari 11 -
h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi (tidak
diharuskan bagi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan
Konstruksi kecil)
i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko
Keselamatan Konstruksi.
Sebagai bagian dalam penerapan SMKK di lapangan, penyedia wajib :
1. Menyusun RKK pelaksanaan (lengkap) Pekerjaan konstruksi dan
mepresentasikannya saat rapat PCM. Format Rencana
Keselamatan Konstruksi (RKK) dapat mengacu sebagaimana
contoh pada lampiran SPESIFIKASI TEKNIS ini;
2. Mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten karena RKK
menjadi bagian dari Dokumen Kontrak. Sebagai salah satu wujud
pertanggungjawaban dan dokumentasi atas pelaksanaan
penerapan SMKK kontraktor harus membuat Laporan
pelaksanaan RKK yang memuat hasil kinerja SMKK. Format
Laporan pelaksanaan RKK dapat mengacu sebagaimana contoh
pada lampiran SPESIFIKASI TEKNIS ini.
3. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana
pengelolaan lingkungan dalam dokumen Rencana Kerja
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL) (Untuk
Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi
sedang dan besar sesuai pasal 18 PM PUPR 10/21)
4. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana
manajemen lalu lintas dalam dokumen Rencana Manajemen Lalu
Lintas Pekerjaan (RMLLP) (Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan
Risiko Keselamatan Konstruksi sedang dan besar sesuai pasal 18
PM PUPR 10/21)
21. PRODUKSI : Peserta berkewajiban menyampaikan penawaran yang mengutamakan
DALAM NEGERI material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk
Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia.
22. PROGRAM ANTI : Kementerian Keuangan menjadi tolok ukur lembaga birokrasi yang
KOLUSI, berkomitmen mengembangkan program Reformasi Birokrasi dan
KORUPSI, DAN Transformasi Kelembagaan untuk menjadi yang terdepan dalam
NEPOTISME perbaikan lingkungan birokrasi di Indonesia.
(KKN)
Atas dasar itu penyedia baik dalam proses pemilihan penyedia
barang/jasa maupun dalam melaksanakan setiap lingkup kerjanya
berkomitmen untuk bebas dari KKN serta menjunjung tinggi nilai-nilai
Integritas dan Profesionalisme dan turut serta mendukung dalam rangka
mewujudkan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian
Keuangan semakin berkualitas, akuntabel dan transparan dengan tidak
melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Penyamapaian dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk
memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- Halaman 9 dari 11 -
2. Persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga
penawaran;
3. Meminjam nama perusahaan lain untuk ikut tender PBJ (pinjam
'bendera' perusahaan lain);
4. Mengirim penawaran yang tidal wajar dengan mengorbankan volume
dan kualitas;
5. Praktik jual paket pekerjaan dan praktik persaingan usaha tidak sehat;
6. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dengan anggota UKPBJ/Satker;
7. Pengunduran diri dengan alasan yang tidak dapat diterima UKPBJ
8. Tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam
Kontrak
Kementerian Keuangan tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap
setiap praktik kongkalikong, negosiasi negatif, cincay, ataupun praktik
praktik sebagaimana disebutkan diatas serta siap memberlakukan sanksi
sesuai ketentuan yang berlaku terhadap penyedia yang melanggar
ketentuan berlaku dalam proses PBJ di Kementerian Keuangan.
Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Oktober 2025
Pejabat Pembuat Komitmen,
Ditandatangani secara elektronik
Anthoni Manullang
NIP 197308301994031001
- Halaman 10 dari 11 -