Tenaga Ahli Project Management Officer

SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN                         
             TENAGA AHLI PROJECT MANAGEMENT  OFFICER                    

1.  Dasar Hukum                                                         
    a) Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

       Menengah;                                                        
    b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;         

    c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,   

       sebagaimana telah diubah dua kali dengan perubahan terakhir adalah Undang-
       Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun

       2014 tentang Pemerintahan Daerah;                                
    d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan

       Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;                              
    e) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan  

       Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

       Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;                              
    f) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-

       Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
    g) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan,

       dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;  

    h) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan
       Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;                     

    i) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan
       Usaha Kecil dan Menengah;                                        

    j) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun

       2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;        
    k) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun

       2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
       Menengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian

       Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024;                                

    l) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun
       2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan UKM.

    m) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04 Tahun
       2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

       Menengah Nomor 06 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu
       Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana
       Tugas.                                                           

2. Latar Belakang                                                       
       Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa pada tahun 2018 jumlah UKM

   di Indonesia mencapai 843.834 unit (1,31% dari total pelaku usaha) yang memberikan
   kontribusi terhadap PDB sebesar 23,3% dan berkontribusi terhadap ekspor sebesar
   13,15%. Melihat kondisi tersebut, peran sektor UKM dapat lebih dioptimalkan dalam

   kontribusinya kepada perekonomian nasional. Setelah dilakukan pemetaan bisnis UKM
   secara umum, dan ditarik beberapa kesimpulan masalah-masalah yang sering terjadi

   pada UKM, persoalan mendasar terletak pada inkonsistensi dan pemenuhan rantai
   pasok; a) Pemenuhan persyaratan legal dan standarisasi produk/layanan; b)

   Pemodalan; c) Pemasaran dan Penjualan; d) Operasional dan Proses Produksi; e)
   Teknologi dan R&D; f) Faktor bisnis penunjang lainnya.               

       Untuk dapat mendukung dan meningkatkan daya saing UKM maka dapat 
   dilakukan dengan strategi klaster atau membentuk suatu kawasan UKM. UKM yang
   bersatu dalam kawasan akan lebih mudah dalam mengimplementasi supply chain

   management. Saat ini, strategi klaster menjadi salah satu alternatif untuk
   pengembangan daya saing daerah. Pengalaman di beberapa negara membuktikan

   bahwa klaster dinilai cukup efektif karena bersifat lokalitas, mampu mendorong
   terciptanya inovasi, serta sinergitas diantara pelaku-pelaku terkait. Berdasarkan hal

   tersebut, perlu dilakukan kajian mengenai strategi pengembangan kawasan berbasis
   klaster guna mendukung akselerasi peningkatan daya saing daerah.     

       Klaster adalah konsentrasi geografis berbagai kegiatan di kawasan tertentu yang
   satu sama lain saling melengkapi, saling bergantung, dan saling bersaing dalam
   melakukan aktivitas bisnis. UKM yang terdapat dalam klaster memiliki persamaan

   kebutuhan akan tenaga kerja, teknologi, dan infrastruktur. Dalam perkembangannya,
   suatu klaster harus terdapat kerjasama dan peran dari pemerintah, LSM, lembaga

   pendidikan dan pelatihan, lembaga riset dan pengembangan, lembaga keuangan,
   serta asosiasi usaha.                                                

       Pengembangan klaster menawarkan cara yang lebih efektif dan efisien dalam
   membangun ekonomi daerah secara lebih mantap, dan mempercepat pembangunan

   ekonomi nasional secara keseluruhan. Klaster industri meningkatkan hubungan antar
   berbagai industri dan lembaga yang terlibat di dalam klaster tersebut. Menurut

   Rosenfeld (1997), keberhasilan suatu klaster ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu
   (1) spesialisasi, (2) kapasitas penelitian dan pengembangan, (3) pengetahuan dan
   keterampilan, (4) pengembangan sumber daya manusia, (5) jaringan kerjasama dan
   modal sosial, (6) kedekatan dengan pemasok, (7) ketersediaan modal, (8) jiwa
   kewirausahaan, serta (9) kepemimpinan dan visi bersama. Mengutip dari penelitian

   yang dilakukan oleh Michael Porter, terdapat faktor-faktor yang memicu inovasi dan
   perkembangan klaster yang kemudian dikenal dengan ”Diamond Porter”, yaitu : (i)

   Faktor kondisi yang terdiri dari tenaga kerja yang terspesialisasi, infrastruktur, bahan
   baku, dan modal; (ii) Permintaan yang meliputi karakteristik, segmen, ukuran, dan

   jumlah permintaan; (iii) Industri pendukung dan terkait yang meliputi industri
   pemasok dan komplementer; serta (iv) Struktur, strategi, dan persaingan perusahaan.
   Selain itu, Porter juga menambahkan pemerintah yang juga berperan penting dalam

   pengembangan klaster.                                                
       Pengembangan kawasan UKM selanjutnya dapat dilakukan melalui konsep

   kemitraan UKM dalam satu kawasan terpadu dan bersinergi dalam memanfaatkan
   sumber daya bersama salah satunya dalam bentuk Factory Sharing / rumah produksi

   bersama atau dalam bentuk hilirisasi sumber daya alam. Dalam konteks bisnis,
   hilirisasi menjadi hal yang sangat penting karena dapat meningkatkan nilai tambah

   produk dan memberikan peluang pasar yang lebih luas. Factory Sharing dalam bentuk
   hilirisasi diharapkan para pelaku UKM dapat mudah memperoleh bahan baku untuk
   produksi sampai dengan akses pemasaran, sehingga membentuk rantai pasok global.

       Selanjutnya dengan adanya Rumah Produksi Bersama dalam bentuk hilirisasi,
   diharapkan terjadina kemitraan dimana konsep kemitraan di Indonesia yang sesuai

   dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan adalah
   kerjasama antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan

   prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemitraan
   yang ingin dikembangkan dalam kegiatan pengembangan dari konsep ini, yaitu yang

   disebut sebagai kemitraan strategis. Artinya, usaha kecil menjadi bagian dari satu
   sistem bisnis dan rantai nilai yang beretika, didalamnya disertai pembinaan dan

   pendampingan bagi usaha kecil untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Kemitraan
   strategis tidak semata mata meletakkan usaha kecil sebagai pihak yang harus dibantu,
   tetapi mengedepankan peran potensialnya sebagai mitra usaha yang sepadan melalui

   pendekatan bisnis                                                    

3. Maksud, Tujuan dan Peneriman Manfaat                                 

   a) Maksud Terbentuknya sentra UKM dalam suatu kawasan usaha (klaster) yang
      saling memiliki keterkaitan usaha dalam rangka mengimplementasikan supply

      chain management agar dapat meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing UKM
      yang terintegrasi dari hulu ke hilir secara lebih efisien.        
   b) Tujuan                                                            

      Melalui program ini, Tenaga Ahli KUMKM diharapkan dapat :         

      1) Menyusun analisis bisnis dan/atau strategi pengembangan kawasan UKM
      2) Menyusun konsep /model pengembangan kawasan UKM yang dapat     
         diterapkan di berbagai daerah                                  

      3) Melakukan koordinasi/kemitraan dengan stakeholder terkait pengembangan
         kawasan UKM                                                    

   c) Penerima Manfaat                                                  
          Para pelaku UKM berbagai sektor, Pemerintah Daerah serta semua Unit

          Eselon I di Kementerian Koperasi dan UKM                      

4. Nama Unit :                                                          
   Deputi Bidang Usaha Kecil Dan Menengah - Asdep Pengembangan Kawasan dan
   Rantai Pasok.                                                        

5. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa                                        

   Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM, Jl.
   HR. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan.                           

6. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya                                      

   a. Sumber Dana      : APBN DIPA Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2024
                         Nomor SP DIPA-044.01.1.401742/2024 Kode MAK :  
                         044.01.EB. 4450.PBF.001.052.A.522131           

   b. Total Perkiraan Biaya : Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

7. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan                                   
   a. Waktu          : Maret - Desember 2023                            

      Pelaksanaan                                                       
   b. Jangka   Waktu                                                    

      Pelaksanaan    : 10 (sebelas) Bulan                               
   c. Lokasi Pekerjaan : Kementerian Koperasi dan UKM.                  

8. Spesifikasi Tenaga Pendukung                                         

   Persyaratan Umum :                                                   
   •  Sehat jasmani dan rohani;                                         
   •  Warga Negara Indonesia;                                           

   •  Bukan merupakan PNS, TNI, atau Polri;                             
   •  Memiliki ijazah minimal S-2 atau sederajat dengan latar pendidikan di bidang

      planologi/management/ Agribisnis yang berkaitan dengan pengembangan

      kawasan / sentra / lingkungan                                     
   •  Memiliki pengalaman di pengembangan kawasan / sentra / ekosistem bisnis

      koperasi dan UMKM minimal 10 tahun                                

   •  Memiliki pengalaman dalam membangun kemitraan dan pemberdayaan    
      masyarakat lebih dari 15 tahun                                    

   •  Berpengalaman dalam Program Pengelolaan Terpadu UMKM berbasis     

      hilirisasi/industrialisasi Sumber Daya Alam                       
   •  Memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk melakukan sinergi dan

      koordinasi antar stakeholder (pemerintah, swasta, dunia usaha, dan

      masyarakat);                                                      
   •  Bersedia memberikan gagasannya dan pemikirannya;                  

   •  Bersedia mengikuti prosedur administrasi yang sudah ditetapkan    

   •  Bersedia mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan;                  

  Persyaratan Khusus :                                                  
   •  Mampu menuangkan rancangan konsep dalam sebuah karya tulis dan    

      mempresentasikan dengan baik;                                     

   •  Memiliki Pengetahuan mendalam tentang perencanaan, analisa data dan
      menyusun model bisnis pengembangan kawasan / sentra UKM dan model bisnis

   •  Mempunyai link atau jaringan kuat terkait pengembangan kawasan UKM dari

      hulu ke hilir;                                                    
   •  Memiliki pengetahuan tentang factory sharing sebagai suatu bentuk 

      pengembangan kawasan;                                             

   •  Bersedia mencapai target pekerjaan pada periode waktu yang ditentukan.

9. Ruang Lingkup Kegiatan                                               
   Ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Tenaga Ahli Project

   Management Officer mencakup:                                         
    a) Memimpin pelaksanaan implementasi major project pengembangan kawasan /
       sentra UKM di lapangan dan mengawasi, mendampingi, mengevaluasi serta

       memberikan tugas kepada Tenaga Pendamping Lapangan / BDO dan     
       Koordinator BDO;                                                 

    b) Memimpin implementasi rencana kerja di lokasi program Pengelolaan Terpadu
       UMKM  yang telah disepakati yang mencakup pertemuan rutin dengan para

       pemangku kepentingan terkait, pendampingan, dan melakukan koordinasi efektif
       dengan para pemangku kepentingan,                                
    c) Melakukan pendalaman lingkup kegiatan pengembangan kawasan / sentra UKM

       yang telah berhasil melalui diskusi langsung maupun pengambilan data dukung
       di lapangan;                                                     

    d) Penyusunan analisis bisnis dan/atau strategi pengembangan kawasan UKM
       berdasarkan data dan potensi dari tiap daerah /sentra industry sesuai dengan

       program Kedeputian Bidang UKM;                                   
    e) Menyusun sasaran, strategi, dan rencana kerja dan implementasinya;

    f) Penyusunan konsep /model pengembangan kawasan UKM dalam bentuk konsep
       model bisnis Factory Sharing yang berbasis komoditas atau klaster;
    g) Pemetaan dan pendataan potensi komoditas dan wilayah;            

    h) Pemetaan kawasan yang menjadi fokus dalam hilirisasi;            
    i) Menjalin hubungan baik dan luas dengan para pemangku kepentingan (UMK,

       Asosiasi/Koperasi/Lembaga enabler lain, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
       swasta, dunia usaha, dan masyarakat);                            

    j) Mempresentasikan rencana kerja dalam proses penyepakatan pelaksanaan
       kegiatan bersama para pemangku kepentingan;                      

    k) Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan dalam
       pelaksanaan implementasi;                                        

    l) Menyusun konsep kawasan untuk pengembangan Rumah Produksi Bersama
       yang telah terbangun;                                            
    m) Menyusun rancangan konsep program hilirisasi sumber daya alam dengan

       berbagai macam komoditas yang ditentukan;                        
    n) Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pekerjaan dan menyusun laporan

       secara berkala (bulanan) baik secara lisan maupun tulisan;       
    o) Menyusun rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi dan melakukan

       perbaikan sesuai hasil monitoring.