Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Sipirok Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA                    

                         REPUBLIK INDONESIA                               
                    KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA                         
                RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SIPIROK                    
                     Jln. Simangambat No. 228, Sipirok 22742              
                  Telepon : (0634) 41159, Faksimile : (0634) 41159        
     Laman : http://rutansipirok.kemenkumham.go.id, Pos-el : [email protected]

                        Uraian Singkat Pekerjaan                          
                           Pengadaan Barang                               

 PAKET PENGADAAN Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Rumah
                 Tahanan Negara Kelas IIB Sipirok Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran
                 2025                                                     
 TAHUN ANGGARAN  2025                                                     

 SPESIFIKASI FUNGSI UMUM WBP pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sipirok mendapatkan
                 pelayanan makanan dan minuman sesuai standar.            

 I. PENDAHULUAN                                                           
A. Latar Belakang : Salah satu tugas pokok Lapas, Rutan dan Cabang Rutan dalam
                 penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan adalah
                 memberikan pelayanan makanan sesuai standar gizi bagi WBP yang

                 memenuhi syarat kecukupan gizi, higienis dan citarasa sebagai bagian dari
                 upaya mencegah terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Hal
                 tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022
                 tentang Pemasyarakatan (Pasal 7d dan 9d) bahwa Tahanan dan Narapidana
                 Berhak “Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak
                 Sesuai dengan Kebutuhan Gizi”, artinya bahwa semua WBP harus

                 mendapatkan makanan bergizi yang layak bagi kesehatan dan stamina
                 tubuh, berkualitas, dimasak dan disajikan dengan baik.   
                    Bahwa dalam mewujudkan hal tersebut dibutuhkan standar yang baik
                 dari sistem penyelenggaraan makanan seperti standar gizi, standar porsi,
                 standar kerangka menu dan menu sesuai daerah masing-masing, spesifikasi

                 bahan makanan, kebutuhan bahan makanan, standar sarana dan prasarana
                 serta pemakaian bahan bakar dan yang paling penting segi perencanaan
                 anggaran atas indeks harga bahan makanan perorang perhari. Selain itu
                 perlunya perbaikan sistem pengelolaan pengadaan bahan makanan WBP di
                 Lapas, Rutan dan Cabang Rutan diatas dapat dilaksanakan dengan baik.

                 Sehingga dianggap perlu untuk diadakannya kegiatan pengadaan bahan
                 makanan sesuai dengan Standard Penyelenggaraan Bahan Makanan pada
                 Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham
                 RI Nomor 40 Tahun 2017.                                  
B. Maksud dan Tujuan: • Maksud Pengadaan Bahan Makanan Untuk memenuhi Kebutuhan Makan

                   Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
                   Sipirok                                                
                  • Tujuan Pengadaan Bahan Makanan Adalah Terpenuhinya Kebutuhan

                    Makan Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas
                    IIB Sipirok                                         

  C. Sasaran :    Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sipirok

                  sebanyak : 156 orang WBP selama 1 (satu) tahun mendapatkan pemenuhan
                  kebutuhan makan sesuai dengan standard penyelenggaraan bahan makanan

                  berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM R.I. Nomor 40 Tahun 2017.