Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Dan Bangunan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bekasi - Jawa Barat Tahun Anggaran 2023

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia                
                        Republik Indonesia                            

                Uraian   Singkat  Pekerjaan                           
                    Pekerjaan  Konstruksi                             

                  Pengadaan Pekerjaan Konstruksi                      
              Pembangunan Gedung dan Bangunan pada                    
         Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi – Jawa Barat         
                      Tahun Anggaran 2023                             

           LEMBAGA  PEMASYARAKATAN  KELAS IIA BEKASI                  
                          TAHUN 2023                                  
                                                          1           

                   Uraian Singkat Pekerjaan                           
                         Pengadaan                                    
                     Pekerjaan Konstruksi                             

                        Pekerjaan :                                   
 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung dan Bangunan pada  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi – Jawa Barat Tahun Anggaran 2023

  1. Latar Belakang                                                   
         Tahun Anggaran 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi  
      mendapat alokasi anggaran untuk belanja modal Gedung dan Bangunan.
      Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian dari lingkup
      kegiatan pembangunan gedung dan bangunan Lembaga Pemasyarakatan 
      Kelas IIA Bekasi.                                               
         Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang akan         
      diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi,
      dan pengawasan Konstruksi / manajemen konstruksi (MK). Kegiatan 
      dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan pemasyarakatan dalam bentuk
      pembangunan Gedung dan Bangunan guna terpenuhinya sarana dan    
      prasarana yang terdiri dari:                                    

      1. Pembangunan Pagar Pembatas Area Lapas                        
      2. Pembangunan Kantor Teknis 2 Lapas                            
      3. Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan                      

         Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
      Nomor 22/PRT/M/2018, bahwa Pembangunan adalah kegiatan mendirikan
      bangunan gedung yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis,
      pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi
      (MK), baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau  
      seluruhnya, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau
      lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai, dan/atau
      perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi).                  

  2. Maksud dan Tujuan                                                
      a. Uraian Pekerjaan ini merupakan petunjuk bagi konsultan yang memuat
         masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi
         dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas
         pekerjaan konstruksi;                                        

      b. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan dapat melaksanakan 
         tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang
         memadai sesuai Spesifikasi Teknis.                           
      c. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan bantuan teknik Pelaksana
         Konstruksi untuk:                                            
         1) Menjamin dan bertanggung jawab bahwa pekerjaan konstruksi 
           sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis
           bangunan dan gedung negara.                                
                                                          2           

         2) Melaksanakan penyusunan dokumen persiapan pengadaan       
           pekerjaan konstruksi, dokumen lelang pekerjaan konstruksi, 
           dokumen untuk pelaksanaan konstruksi, memberikan penjelasan
           pekerjaan pada waktu lelang pekerjaan konstruksi, dan memberikan
           penjelasan serta saran penyelesaian terhadap persoalan     
           perencanaan yang timbul selama tahap konstruksi.           
         3) Bantuan-bantuan teknis pekerjaan konstruksi lainnya yang  

           dibutuhkan selama pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi.  

  3.  Lokasi Kegiatan                                                 
      Lokasi tapak (site) Pembangunan Gedung dan Bangunan pada Lembaga
      Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi ini adalah di Jl. Pahlawan No. 01

      Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.         

  4. Sumber Pendanaan                                                 
      Kegiatan Pekerjaan Konstruksi ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan
      Anggaran (DIPA) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi Tahun   
      Anggaran 2023. Besaran pagu biaya yang tersedia dalam DIPA untuk
      Pekerjaan Konstruksi adalah Rp. 11.476.000.000,- (Sebelas Miliar Empat
      Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah).                            

      Pengaturan biaya mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan
      Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 22/PRT/M/2018 Tentang Pedoman  
      Teknis Renovasi Bangunan Gedung Negara Biaya konsultan Perencanaan
      diatur sebagai berikut:                                         
      a. Biaya Pelaksana Konstruksi dibebankan pada biaya untuk komponen
         kegiatan Pekerjaan Konstruksi yang bersangkutan;             
      b. Besarnya nilai biaya Pekerjaan Konstruksi maksimum mengacu pada

         ketersediaan anggaran yang tercantum dalam DIPA, RKA/POK.    
      c. Besarnya biaya Pekerjaan Konstruksi dihitung berdasarkan output yang
         dihasilkan (lumsum) dan harga satuan.                        
      d. Biaya Pekerjaan Konstruksi ditetapkan dari hasil e-seleksi pekerjaan yang
         bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak, termasuk biaya untuk:

         1) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;              
         2) materi dan penggandaan laporan;                           
         3) pembelian dan sewa peralatan;                             
         4) sewa kendaraan;                                           
         5) biaya rapat-rapat;                                        
         6) perjalanan (lokal maupun luar kota);                      
         7) biaya Komunikasi                                          
         8) jasa dan overhead pengawasan                              

         9) asuransi / pertanggungan (indemnity insurance);           
        10) pajak dan iuran daerah lainnya.                           
                                                          3           

  5.  Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen                    
      a. Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Pejabat Pembuat Komitmen      
         Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi.                     
      b. Satuan Kerja: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi.       

  6.  Lingkup Pekerjaan dan Lingkup Kewenangan Konsultan              

      a. Paket Pekerjaan :                                            
         Pekerjaan : Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan       
                    Gedung dan Bangunan pada Lembaga Pemasyarakatan   
                    Kelas IIA Bekasi – Jawa Barat Tahun Anggaran 2023.
         Lokasi   : Jl. Pahlawan No. 1 Kecamatan Bekasi Timur         
                    Kota Bekasi                                       
      b. Konsultan Pelaksana Konstruksi mempunyai kewenangan :        
        1) Mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi

          Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;                         
        2) Memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;       
        3) Memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan    
          Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;           
        4) Memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap
          hasil akhir pekerjaan;                                      
        5) Menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
        6) Bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
          sesuai tugas dan tanggungjawabnya;                          

        7) Memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan
          Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.              

  7. Keluaran                                                         
      Keluaran/output yang dihasilkan oleh Pelaksana Konstruksi berdasarkan
      Spesifikasi Teknis adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang
      minimal meliputi :                                              

      a. Keluaran Kualitatif                                          

      Keluaran (output) yang dihasilkan dalam pekerjaan ini adalah laporan kegiatan
      Pengawasan Konstruksi Pembangunan Gedung dan Bangunan pada      
      Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi yang meliputi koordinasi

      pengendalian dan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung
      dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor
      yang menyangkut kuantitas, kualitas, biaya dan waktu serta kelengkapan dan
      kelancaran administrasi ketepatan pekerjaan yang efisien, sehingga dicapai
      wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan dokumen
      pelaksanaan, serta dapat diterima dengan baik oleh pemberi tugas serta
      rekomendasi yang dapat dimanfaatkan sebagai pendukung.          
                                                          4           

       b. Keluaran Kuantitatif                                        

      Selama pelaksanaan Pengawasan Konstruksi Pembangunan Gedung dan 
      Bangunan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi, dokumen  
      yang dihasilkan dilaporkan dalam bentuk hardcopy maupun dalam bentuk
      softcopy dan menjadi milik Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas
      IIA Bekasi.                                                     

      Penyedia Pelaksana Konstruksi harus membuat dokumen Pelaksanaan 
      Konstruksi yang meliputi:                                       
      1) Penyusunan laporan peninjauan kondisi lapangan dilakukan untuk
        memeriksa kesesuaian antara kondisi lapangan dengan rencana teknis
        yang telah disetujui;                                         

      2) Laporan rencana pelaksanaan konstruksi;                      

      3) Laporan Pelaksanaan Konstruksi yang terdiri atas laporan harian,
         laporan mingguan, laporan b ulanan, laporan akhir pengawasan teknis
         termasuk laporan uji mutu dan laporan akhir pekerjaan perencanaan;

      4) Berita acara pengawasan konstruksi yang terdiri a tas perubahan
         pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama
         (provisional hand over) dan serah terima akhir (final hand over) dilampiri

         dengan berita acara pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi,
         pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan
         pelaksanaan konstruksi fisik;                                

      5) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun
         bersama penyedia jasa Pengawasan Konstruksi;                 

      6) Garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal,
         elektrikal, dan sistem pemipaan (plumbing);                  

      7) Surat penjaminan atas kegagalan bangunan gedung disusun bersama
         dari penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dan penyedia jasa  
         Pengawasan Konstruksi;                                       

      8) Surat pernyataan kelaikan fungsi.                            

         Dalam hal pelaksanaan konstruksi ditetapkan sebagai BGH, maka
         penyedia Pelaksana Konstruksi melengkapi usulan penilaian kinerja BGH
         pada tahap pelaksanaan k onstruksi beserta dokumen pembuktiannya.
                                                          5           

  8. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan                               
      Jangka waktu penyelesaian pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Konstruksi ini
      adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak terbit
      SPMK sampai dengan Serah Terima Pertama Pelaksanaan Konstruksi, 
      ditambah dengan Pemantauan pada Pekerjaan Fisik dan Pemantauan  
      Masa Pemeliharaan Pekerjaan Fisik serta Serah Terima Kedua      
      Pelaksanaan Konstruksi.                                         

                                    Ditetapkan di Bekasi              
                                    Tanggal 11 Mei 2023               

                                    Pejabat Pembuat Komitmen          

                                    Kurniawan                         
                                    NIP 198512122005011001