Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Blok Hunian Dan Pagar Pembatas Area Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Sibolga - Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023

KEMENTERIAN         HUKUM     DAN   HAM    REPUBLIK      INDONESIA         

             KANTOR     WILAYAH      SUMATERA       UTARA                  

                       SPESIFIKASI       TEKNIS                            

                        PEKERJAAN    KONSTRUKSI   :                        

       PENGADAAN    PEKERJAAN    KONSTRUKSI   PEMBANGUNAN     BLOK         
                   HUNIAN  DAN  PAGAR  PEMBATAS    AREA                    
         PADA  LEMBAGA   PEMASYARAKATAN      KELAS  IIA SIBOLGA  –         

                SUMATERA    UTARA  TAHUN   ANGGARAN    2023                

                                 LOKASI  :                                 

                                 SIBOLGA                                   

                              SUMBER   DANA  :                             

                           APBN ANGGARAN    2023                           
    I. PENDAHULUAN                                                         
       1. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan,
          pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
       2. Bangunan Gedung Negara selanjutnya disingkat dengan BGN adalah bangunan gedung untuk
          keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber
          pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran
          dan Pendapatan Belanja Daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
       3. Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan mendirikan Bangunan Gedung
          Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan
          pengawasannya, baik merupakan pembangunanan baru, perawatan bangunan gedung, maupun
          perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.
    II. MAKSUD DAN TUJUAN                                                  
       Kerangka Acuan Kerja ini disusun bertujuan agar dapat menjadi pedoman bagi semua pihak yang
       terkait dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini khususnya bagi penyedia jasa pekerjaan
       konstruksi dalam pelaksanaan tugasnya sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pekerjaan
       konstruksi yang tertib, efektif dan efisien. Selain itu juga sebagai pedoman bagi penyedia jasa
       pelaksanaan konstruksi dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menghasilkan keluaran
       sesuai ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.         

    III. DASAR HUKUM                                                       
       1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang jasa Konstruksi;          
       2. Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;          
       3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);  
       4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
          Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya Nomor 14 Tahun
          2021;                                                            
       5. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28
          Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung                               
       6. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
          perubahannya Nomor 12 Tahun 2021;                                
       7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No.12 tahun 2021 tentang
          Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia;     
       8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
          10/PRT/M/2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
       9. SNI-SNI yang mengatur tentang pelaksanaan pekerjaan konstruksi;  
       10. Peraturan-peraturan lainnya yang berlaku terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.

    IV. LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI PEKERJAAN                             
       1. Lingkup Pekerjaan                                                
          Dalam pelaksanaan Pekerjaan, penyedia pekerjaan konstruksi melaksanakan pekerjaan sesuai
          dengan rincian pekerjaan yang tercantum pada Daftar kuantitas dan harga, Gambar
          Perencanaan dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang telah ditentukan dalam
          penyusunan rancangan detail (detailed engineering design) dan menjadi satu kesatuan dari
          dokumen Kerangka acuan kerja ini.                                
          Lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah :                
          1) Pembangunan Blok Hunian                                       
          2) Pagar Pembatas                                                

          Secara umum lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia pekerjaan konstruksi
          sebagai berikut :                                                
          1) Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik
             dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.               
          2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan
             bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat.
          3) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
          4) Menyediakan tenaga kerja, bahan material, tempat kerja, peralatan dan alat pendukung lain
             yang digunakan mengacu dari spesifikasi dan gambar yang telah ditentukan dengan
             memperhatikan waktu, biaya, kualitas dan keamanan pekerjaan.  
          5) Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan pelaksanaan konstruksi dan metode
             pelaksanaan pekerjaan dilapangan.                             
          6) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal (time schedule) yang telah disepakati.
          7) Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam pelaksanaan
             pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen kontrak.    
          8) Melindungi semua perlengkapan, bahan dan pekerjaan terhadap kehilangan dan kerusakan
             sampai pada penyerahan pekerjaan.                             
          9) Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang
             memerlukannya.                                                
          10) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan.
          11) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan,
             laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan
             persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat.      
          12) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings) yang
             selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen
             konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa
             perencanaan konstruksi.                                       
          13) Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan
             konstruksi.                                                   
       2. Lokasi Pekerjaan : Sibolga                                       

    V. SUMBER DANA                                                         
       Sumber dana pekerjaan dibebankan APBN Tahun Anggaran 2023 dengan Pagu sebesar Rp.
       27.412.500.000,- (dua puluh tujuh miliar empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

    VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                           
        Jangka waktu pelaksanaan dibagi 2 bagian :                         
        1. Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi selama 140 (seratus empat puluh hari
           kalender) hari kalender, dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan
           Fisik.                                                          
        2. Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan konstruksi selama 180 (Seratus delapan puluh) hari
           kalender, dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua pekerjaan Fisik.
    VII. PERSYARATAN PESERTA PEMILIHAN                                     
       1.  Persyaratan kualifikasi Penyedia untuk Pekerjaan Konstruksi meliputi:
           a. Syarat kualifikasi administrasi/ legalitas Penyedia;         
           b. Syarat kualifikasi teknis Penyedia                           

           Adapun persyaratan kualifikasi administrasi/ legalitas dan kualifikasi teknis penyedia sebagai
           berikut :                                                       
          1) Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha dibidang jasa konstruksi;

          2) Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan :                
             • Kualifikasi Usaha     : Menengah                            
             • Klasifikasi           : Bangunan Gedung                     
             • sub bidang klasifikasi/ layanan : Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung
                                       Lainnya (BG009)                     
             atau memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi oleh lembaga online single
             submission (OSS) dengan :                                     
             • Kualifikasi Usaha     : Menengah                            
             • Kode KBLI             : 41019 – Konstruksi Gedung Lainnya   
             • sub klasifikasi       : Konstruksi Gedung Lainnya (BG009)   

           Persyaratan kualifikasi lainnya sebagaimana tersebut diatas mengikuti ketentuan dalam
           peraturan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui Penyedia beserta aturan turunannya
           yang berlaku.                                                   
       2.  Persyaratan teknis penawaran Penyedia untuk Pekerjaan Konstruksi meliputi:
           a. Peralatan Utama                                              

               No         Jenis Alat           Kapasitas    Jumlah         

              1   Hidraulik Jack in System      120 T      1 Unit          
              2   Mobil Crane                   10 T       1 Unit          
              3   Truck Mixer                   5 M2       3 Unit          
              4   Concrete Pump                  -         1 Unit          
              5   Dump Truck                    6 M3       3 Unit          
              6   Genzet                        5 KVa      1 Unit          

              Peserta wajib memili bukti peralatan utama sebagaimana diatur dalam ketentuan
              peraturan pengadaan barang/ jasa pemerintah yang berlaku.    

           b. Personel Manajerial;                                         
              Persyaratan Personel Manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:
                                    Pengalaman      Sertifikat Kompetensi  
               No    Jabatan                                               
                                    Kerja (Tahun)       Kerja              
              1   Menejer                           SKK Teknik Bangunan    
                                      4 Tahun                              
                  Pelaksanaan                        Gedung – Jenjang 8    
                                                    SKK Teknik Bangunan    
              2   Menejer Teknik      4 Tahun                              
                                                     Gedung – Jenjang 8    
              3   Menejer Keuangan    4 Tahun             -                
                  Ahli K3 Konstruksi/                                      
                                                    SKK K3 Konstruksi –    
              4   Ahli Keselamatan    3 Tahun                              
                                                       Jenjnagn 8          
                  Konstruksi                                               
           Keterangan :                                                    
           Sesuai dengan ketentuan, sertifikat kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dibuktikan
           keabsahannya dengan menghadirkan personel yang bersangkutan pada saat Penyerahan
           Lokasi Kerja dan Personel.                                      
           c. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan;                  
              Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
              rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen
              pemilihan berdasarkan penetapan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam dokumen
              persiapan pengadaan. Dan sesuai dengan nilai pagu paket pekerjaan ini tidak
              dipersyaratkan pekerjaan yang disubkontrakkan.               
           d. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).                
              Uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang ditetapkan berdasarkan tingkat resiko
              terbesar yaitu :                                             
                  Jenis/ Tipe Pekerjaan       Identifikasi Bahaya          
              Pekerjaan Pembesian   Terkena Alat Pemotong besi, terkena alat pembengkok
                                    besi, terjepit besi dan tertusuk besi  

              Proses/ kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan jumlah lantai bangunan, nilai
              pekerjaan, jumlah pekerja, penggunaan teknologi dan harga persatuan waktu maka
              tingkat resiko pelaksanaan proses/ kegiatan adalah resiko “Kecil”

    VIII. PRODUKSI DALAM NEGERI                                            
       1. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus mengutamakan pengunaan material/ bahan produksi
          dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia. Produksi luar negeri boleh dipakai atau digunakan
          selama produksi dalam negeri tidak dapat digunakan.              
       2. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli,
          dan perangkat lunak yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) dengan ketentuan:
          a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau
             komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang
             masih harus diimpor;                                          
          b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis
             bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan;
          c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di
             dalam negeri;                                                 
          d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa
             asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan;   
          e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis
             keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang
             nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih
             pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan
          f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan
             spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
       3. Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan dalam hal:              
          a. barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri;
          b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalam
             negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau                   
          c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.  

    IX. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN DAN INFORMASI                    
       1. Untuk pelaksanaan Pembangunan ini didalam perhitungan volume berpedoman kepada
          peraturan yang berlaku, antara lain : Regulasi-Regulasi Nasional maupun Internasional yang
          mengatur, Standard Umum Bangunan Pemerintah dan lain-lain yang disyaratkan Undang-
          undang dan Peraturan Pemerintah/Daerah yang berlaku.             
       2. Untuk pelaksanaan tugasnya penyedia jasa pekerjaan konstruksi harus mencari sendiri informasi
          yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pengguna Jasa termasuk melalui
          spesifikasi teknis ini.                                          
       3. Penyedia jasa pekerjaan konstruksi harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan
          dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari kegiatan maupun yang dicari sendiri.
          Kesalahan penyedia jasa pelaksana konstruksi atau kelalaian sebagai akibat dari kesalahan
          informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyedia jasa pekerjaan konstruksi.
    X. ALIH PENGETAHUAN                                                    
       Jika diperlukan, Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi berkewajiban untuk meyelenggarakan
       pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil kegiatan/Unit kerja
       Pengguna Jasa.                                                      
    XI.  PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)          
         Penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib menerapkan system manajemen keselamatan konstruksi
         dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini. Adapun tugas, tanggung jawab dan wewenang
         penyedia jasa dalam penerapan SMKK meliputi :                     
         a. berhak meminta penjelasan kepada UKPBJ tentang Risiko Keselamatan Konstruksi
            termasuk kondisi dan risiko keselamatan konstruksi yang dapat terjadi pada saat Rapat
            Penjelasan Pekerjaan (anwizjing) atau pada waktu sebelum batas akhir pemasukan
            penawaran;                                                     
         b. menyampaikan RKK Penawaran sebagai lampiran dokumen penawaran; 
         c. apabila ditetapkan sebagai pemenang tender maka:               
           1.  menyampaikan RKK yang memuat seluruh kegiatan dalam pekerjaan yang akan
               dilaksanakan pada saat rapat persiapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau disebut
               Preconstruction Meeting (PCM);                              
           2.  menugaskan Ahli K3 Konstruksi atau Petugas Keselamatan Konstruksi sesuai Risiko
               Keselamatan Konstruksi.                                     
         d. Memasukkan biaya penerapan SMKK dalam harga penawaran pada daftar kuantitas dan
            harga;                                                         
         e. membuat rangkuman aktifitas pelaksanaan SMKK sebagai bagian dari Dokumen Serah
            Terima Kegiatan pada akhir kegiatan;                           
         f. melaporkan kepada PPK dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat tentang
            kejadian berbahaya, kecelakaan konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi dalam
            bentuk laporan bulanan;                                        
         g. menindaklanjuti surat peringatan yang diterima dari PPK;       
         h. bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan konstruksi, kecelakaan kerja dan penyakit
            akibat kerja apabila tidak menerapkan SMKK sesuai dengan RKK;  
         i. mengikutsertakan pekerjanya dalam program perlindungan tenaga kerja selama kegiatan
            Pekerjaan Konstruksi;                                          
         j. melakukan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, termasuk inspeksi yang meliputi:
            1. Tempat kerja;                                               
            2. Peralatan kerja;                                            
            3. Cara kerja;                                                 
            4. Alat Pelindung Kerja;                                       
            5. Alat Pelindung Diri;                                        
            6. Rambu-rambu; dan                                            
            7. Lingkungan kerja konstruksi sesuai dengan RKK.              
   XII. BIAYA-BIAYA YANG TELAH DIPEHITUNGKAN DALAM   PENAWARAN  DAN        
       MENJADI TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI           
       Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelesaian pekerjaan sudah termasuk didalam perhitungan
       harga penawaran yang disampaikan oleh penyedia jasa meliputi antara lain:
       a. Pengadaan Air Kerja                                              
       b. Pengadaan Listrik Kerja                                          
       c. Pembuatan Barak, Direksi Keet, Gudang Material/ Barang           
       d. Biaya yang ditimbulkan dan peralatan yang dibutuhkan saat Commisioning test
       e. Penjagaan keamanan bahan, material dan tenaga selama pelaksanaan pekerjaan fisik
       f. Biaya Asuransi Tenaga Kerja yang dipekerjakan dan biaya pengobatan/ santunan bila terjadi
          kecelakaan di areal pekerjaan                                    

   XIII. PELAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN                                   
       Dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, seluruh aktivitas dilaporkan
       sesuai dengan kemajuan pekerjaan.                                   
       Laporan pelaksanaan disampaikan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kepada Pengguna Jasa
       setelah mendapat verifikasi dari pengawas pekerjaan. Laporan pelaksanaan berisi informasi
       kemajuan pekerjaan sebagaimana yang ditetapkan di dalam rencana pelaksanaan pekerjaan beserta
       uraian kendala dan masalah yang dihadapi Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi selama pelaksanaan
       pekerjaan.                                                          
       Jenis Laporan pada pekerjaan konstruksi :                           
       A.  Laporan Harian                                                  
          1. Laporan harian disusun berdasarkan buku harian yang berisi catatan mengenai rencana dan
             realisasi pekerjaan harian.                                   
          2. Buku harian disusun untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
             pekerjaan.                                                    
          3. Buku harian paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :   
            a. Kuantitas dan jenis bahan yang ada di lapangan;             
            b. Penempatan tenaga kerja untuk setiap macam tugas dan keterampilan yang diperlukan;
            c. Jumlah, jenis dan kondisi peralatan yang tersedia;          
            d. Jumlah volume cadangan bahan bakar yang tersedia untuk peralatan;
            e. Taksiran kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;             
            f. Jenis dan uraian pekerjaan yang dilaksanakan;               
            g. Kondisi cuaca antara lain hujan, banjir dan peristiwa-peristiwa alam lainnya yang
               berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;                  
            h. Catatan-catatan yang berkaitan dengan: pelaksanaan, perubahan design, gambar kerja
               (shop drawing), spesifikasi teknis, keterlambatan pekerjaan dan penyebabnya dan lain
               sebagainya.                                                 
          4. Laporan harian disusun dan disampaikan setiap hari kepada Pengguna Jsa setelah mendapat
             verifikasi dari pengawas pekerjaan.                           
          5. Laporan harian paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: 
             a. Capaian pekerjaan untuk setiap jenis pekerjaan dan/atau sub pekerjaan, pemenuhan
               kualitas dan kuantitas bahan yang digunakan; daftar peralatan yang meliputi jenis,
               jumlah dan kondisi peralatan; serta penempatan tenaga kerja untuk setiap pekerjaan
               dan/atau sub pekerjaan;                                     
             b. Kondisi cuaca, seperti hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh
               terhadap pelaksanaan pekerjaan;                             
             c. Hambatan dan kendala yang dihadapi berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di
               lapangan serta kondisi khusus lainnya yang berdampak atau berpotensi berdampak
               pada pelaksanaan pekerjaan;                                 
             d. Informasi Keselamatan Konstruksi, seperti kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang
               kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (nearmiss record), dan lain-lain sebagaimana
               yang disyaratkan di dalam peraturan;                        
             e. Informasi terkait Keselamatan Konstruksi harus diperiksa oleh Direksi
               Teknis/Konsultan MK. Laporan harian Keselamatan Konstruksi dapat dapat dijadikan
               satu dalam format Laporan harian atau dapat juga menggunakan format terpisah;
             f. Rencana pelaksanaan pekerjaan di hari berikutnya; dan      
             g. Catatan-catatan yang berkaitan dengan: pelaksanaan, perubahan desain, gambar kerja
               (shop drawing), spesifikasi teknis, kelambatan pekerjaan dan penyebabnya dan lain
               sebagainya.                                                 
          6. Dalam laporan harian harus dapat diperoleh informasi terkait sebab-sebab terjadinya
             keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, apakah disebabkan karena kerusakan peralatan,
             Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi personil/bahan/peralatan terlambat, atau disebabkan
             keadaan cuaca buruk.                                          
          7. Dokumen asli laporan harian dipelihara oleh Pengguna Jasa;    
          8. Laporan Harian tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga), disusun oleh Penyedia Jasa
             Pekerjaan Konstruksi, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan dengan distribusi sebagai
             berikut:                                                      
             a. Asli untuk Pengguna Jasa;                                  
             b. Lembar ke dua untuk Pengawas Pekerjaan;                    
             c. Lembar ke tiga untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.   
       B.  Laporan Mingguan                                                
           1. Laporan mingguan disusun dan disampaikan di setiap minggu kepada Pengguna Jasa
              setelah mendapat verifikasi Pengawas Pekerjaan.              
           2. Laporan mingguan paling sedikit memuat capaian pelaksanaan pekerjaan selama 1 (satu)
              minggu dan rencana capaian minggu berikutnya yang disampaikan setiap minggu.
           3. Dalam hal Pengguna Jsa melakukan rapat mingguan, laporan mingguan yang telah
              diverifikasi kepada Pengawas Pekerjaan harus disampaikan sebelum pelaksanaan rapat
              mingguan dan akan dibahas pada saat rapat mingguan.          
           4. Laporan mingguan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
              a. Rangkuman capaian pekerjaan berupa hasil pembandingan capaian dengan minggu
                sebelumnya dan capaian pada minggu berjalan dengan rencana kegiatan dan sasaran
                capaian pada minggu berikutnya;                            
              b. Hambatan dan kendala yang dihadapi pada kurun waktu 1 (satu) minggu beserta
                tindakan penanggulangan yang telah dilakukan dan potensi kendala pada minggu
                berikutnya;                                                
              c. Dukungan yang diperlukan dari Pengguna Jsa, Pengawas Pekerjaan, dan pihak-pihak
                lain yang terkait;                                         
              d. Ringkasan permohonan persetujuan atas usulan dan dokumen yang diajukan beserta
                statusnya;                                                 
              e. Ringkasan kegiatan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan;
              f. Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk
                kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja
                (nearmiss record), dan lain-lain.                          
           5. Dokumen asli persetujuan laporan mingguan dipelihara oleh PPK.
           6. Laporan mingguan dibuat paling sedikit dalam 3 (tiga) rangkap untuk didistribusikan
              kepada:                                                      
              a. Asli untuk Pengguna Jasa;                                 
              b. Lembar ke dua untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi; dan
              c. Lembar ke tiga untuk Pengawas Pekerjaan.                  
       C.  Laporan Bulanan                                                 
           1. Laporan bulanan disusun dan disampaikan di setiap bulan kepada Pengguna Jasa setelah
              mendapat verifikasi Pengawas Pekerjaan ;                     
           2. Periode pelaporan sesuai kesepakatan pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
           3. Laporan Bulanan paling sedikit memuat hal – hal sebagai berikut:
              a. Capaian pekerjaan fisik, ringkasan status capaian pekerjaan fisik dengan
                membandingkan capaian di bulan sebelumnya, capaian pada bulan berjalan serta
                target capaian di bulan berikutnya;                        
              b. Foto dokumentasi;                                         
              c. Ringkasan status kondisi keuangan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, status
                pembayaran dari Pengguna Jasa;                             
              d. Perubahan kontrak dan perubahan pekerjaan;                
              e. Masalah dan kendala yang dihadapi, termasuk statusnya, tindakan penanggulangan
                yang telah dilakukan dan rencana tindakan selanjutnya;     
              g. Hambatan dan kendala yang berpotensi terjadi di bulan berikutnya, beserta rencana
                pencegahan atau penanggulangan yang akan dilakukan;        
              h. Status persetujuan atas usulan dan permohonan dokumen; dan
              i. Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk
                kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja
                (nearmiss record), dan lain-lain.                          
           4. Laporan bulanan dibuat paling sedikit dalam 3 (tiga) rangkap untuk didistribusikan
              kepada:                                                      
              a. 1 (satu) dokumen untuk Pengguna Jasa;                     
              b. 1 (satu) dokumen untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi; dan
              c. 1 (satu) dokumen untuk Pengawas Pekerjaan.                
    XIV. PENUTUP                                                           
         1. Segala bentuk perubahan yang terkait dengan isi dari Dokumen spesifikasi teknis ini, tidak
            boleh dilakukan secara sepihak tanpa seijin Pengguna Jasa.     
         2. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam Spesifikasi Teknis ini, maka tidak tertutup
            kemungkinan dilakukan perbaikan-perbaikan seperlunya           
    Demikianlah Spesifikasi Teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam melaksanakan
    pekerjaan konstruksi sehingga dicapai hasil pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan-
    peraturan perundang-undangan yang berlaku.                             

                                             Sibolga, 27 Juli 2023         

                                            Untuk dan Atas Nama            
                                    Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga
                                         Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)    

                                             NATAL JOSEFA                  
                                          NIP. 197912252000031001