Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Aula, Gedung Kantor, Dan Blok Hunian Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bogor – Jawa Barat Tahun Anggaran 2023

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia                
                        Republik Indonesia                            

                Uraian   Singkat  Pekerjaan                           
                    Pekerjaan  Konstruksi                             

    Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Renovasi Aula, Gedung Kantor dan    
    Blok Hunian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor – Jawa    
                             Barat                                    
                      Tahun Anggaran 2023                             

           LEMBAGA  PEMASYARAKATAN  KELAS IIA BOGOR                   
                          TAHUN 2023                                  
                                                          1           

                   Uraian Singkat Pekerjaan                           
                         Pengadaan                                    
                     Pekerjaan Konstruksi                             

                         Pekerjaan :                                  
Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Renovasi Aula, Gedung Kantor dan Blok Hunian
      pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor – Jawa Barat        

                     Tahun Anggaran 2023                              

  1. Latar Belakang                                                   
         Tahun Anggaran 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor   
      mendapat alokasi anggaran untuk belanja modal Gedung dan Bangunan.
      Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian dari lingkup
      kegiatan renovasi gedung aula serta rehabilitas kantor dan blok hunian
      Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.                         

         Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang akan         
      diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi,
      dan pengawasan Konstruksi atau dalam hal ini adalah manajemen konstruksi
      (MK). Kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan pemasyarakatan
      dalam bentuk renovasi Gedung dan Bangunan guna terpenuhinya sarana dan
      prasarana yang terdiri dari:                                    
      1. Renovasi aula;                                               
      2. Rehabilitasi kantor;                                         
      3. Rehabilitasi blok hunian.                                    

         Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
      Nomor 22/PRT/M/2018, bahwa Pembangunan adalah kegiatan mendirikan
      bangunan gedung yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis,
      pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi
      (MK), baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau  
      seluruhnya, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau
      lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai, dan/atau

      perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi).                  

  2. Maksud dan Tujuan                                                
      a. Uraian Pekerjaan ini merupakan petunjuk bagi konsultan yang memuat
         masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi
         dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas

         pekerjaan konstruksi;                                        
      b. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan dapat melaksanakan 
         tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang
         memadai sesuai Spesifikasi Teknis.                           
      c. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan bantuan teknik Pelaksana
         Konstruksi untuk:                                            
         1) Menjamin dan bertanggung jawab bahwa pekerjaan konstruksi 
           sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis
           bangunan dan gedung negara.                                
                                                          2           

         2) Melaksanakan penyusunan dokumen persiapan pengadaan       
           pekerjaan konstruksi, dokumen lelang pekerjaan konstruksi, 
           dokumen untuk pelaksanaan konstruksi, memberikan penjelasan
           pekerjaan pada waktu lelang pekerjaan konstruksi, dan memberikan
           penjelasan serta saran penyelesaian terhadap persoalan     
           perencanaan yang timbul selama tahap konstruksi.           

         3) Bantuan-bantuan teknis pekerjaan konstruksi lainnya yang  
           dibutuhkan selama pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi.  

  3.  Lokasi Kegiatan                                                 
      Lokasi tapak (site) Renovasi Gedung dan Bangunan pada Lembaga   

      Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor ini adalah di Jl. Paledang No. 02 Kecamatan
      Bogor Tengah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.                    

  4. Sumber Pendanaan                                                 
      Kegiatan Pekerjaan Konstruksi ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan
      Anggaran (DIPA) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor Tahun    
      Anggaran 2023. Besaran pagu biaya yang tersedia dalam DIPA untuk
      Pekerjaan Konstruksi adalah Rp. 4.757.167.000,- (Empat Miliar Tujuh Ratus

      Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).    

      Pengaturan biaya mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan
      Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 22/PRT/M/2018 Tentang Pedoman  
      Teknis Renovasi Bangunan Gedung Negara Biaya konsultan Perencanaan
      diatur sebagai berikut:                                         
      a. Biaya Pelaksana Konstruksi dibebankan pada biaya untuk komponen
         kegiatan Pekerjaan Konstruksi yang bersangkutan;             

      b. Besarnya nilai biaya Pekerjaan Konstruksi maksimum mengacu pada
         ketersediaan anggaran yang tercantum dalam DIPA, RKA/POK.    
      c. Besarnya biaya Pekerjaan Konstruksi dihitung berdasarkan output yang
         dihasilkan (lumsum) dan harga satuan.                        
      d. Biaya Pekerjaan Konstruksi ditetapkan dari hasil e-seleksi pekerjaan yang
         bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak, termasuk biaya untuk:

         1) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;              
         2) materi dan penggandaan laporan;                           
         3) pembelian dan sewa peralatan;                             
         4) sewa kendaraan;                                           
         5) biaya rapat-rapat;                                        
         6) perjalanan (lokal maupun luar kota);                      
         7) biaya Komunikasi                                          

         8) jasa dan overhead pengawasan                              
         9) asuransi / pertanggungan (indemnity insurance);           
        10) pajak dan iuran daerah lainnya.                           
                                                          3           

  5.  Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen                    
      a. Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Pejabat Pembuat Komitmen      
         Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.                      
      b. Satuan Kerja: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.        

  6.  Lingkup Pekerjaan dan Lingkup Kewenangan Konsultan              
      a. Paket Pekerjaan :                                            
         Pekerjaan : Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Aula,    
                    Gedung Kantor, dan Blok Hunian pada Lembaga       
                    Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor – Jawa Barat Tahun 
                    Anggaran 2023.                                    
         Lokasi   : Jl. Paledang No. 2 Kecamatan Bogor Tengah         
                    Kota Bogor                                        

      b. Konsultan Pelaksana Konstruksi mempunyai kewenangan :        
        1) Mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi
          Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;                         
        2) Memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;       
        3) Memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan    
          Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;           
        4) Memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap
          hasil akhir pekerjaan;                                      
        5) Menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;

        6) Bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
          sesuai tugas dan tanggungjawabnya;                          
        7) Memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan
          Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.              

  7. Keluaran                                                         
      Keluaran/output yang dihasilkan oleh Pelaksana Konstruksi berdasarkan
      Spesifikasi Teknis adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang

      minimal meliputi :                                              
      a. Keluaran Kualitatif                                          

      Keluaran (output) yang dihasilkan dalam pekerjaan ini adalah laporan kegiatan

      Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung dan Bangunan pada Lembaga  
      Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor yang meliputi koordinasi pengendalian dan
      pengawasan terhadap pekerjaan Renovasi Gedung dan Bangunan yang 
      dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor yang menyangkut
      kuantitas, kualitas, biaya dan waktu serta kelengkapan dan kelancaran
      administrasi ketepatan pekerjaan yang efisien, sehingga dicapai wujud akhir
      bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan dokumen pelaksanaan,
      serta dapat diterima dengan baik oleh pemberi tugas serta rekomendasi yang

      dapat dimanfaatkan sebagai pendukung.                           
                                                          4           

       b. Keluaran Kuantitatif                                        

      Selama pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung dan     
      Bangunan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, dokumen yang
      dihasilkan dilaporkan dalam bentuk hardcopy maupun dalam bentuk 
      softcopy dan menjadi milik Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas
      IIA Bogor.                                                      

      Penyedia Pelaksana Konstruksi harus membuat dokumen Pelaksanaan 
      Konstruksi yang meliputi:                                       
      1) Penyusunan laporan peninjauan kondisi lapangan dilakukan untuk
        memeriksa kesesuaian antara kondisi lapangan dengan rencana teknis
        yang telah disetujui;                                         

      2) Laporan rencana pelaksanaan konstruksi;                      

      3) Laporan Pelaksanaan Konstruksi yang terdiri atas laporan harian,
        laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis
        termasuk laporan uji mutu dan laporan akhir pekerjaan perencanaan;

      4) Berita acara pengawasan konstruksi yang terdiri atas perubahan
         pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama
         (provisional hand over) dan serah terima akhir (final hand over) dilampiri

         dengan berita acara pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi,
         pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan
         pelaksanaan konstruksi fisik;                                

      5) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun
         bersama penyedia jasa Pengawasan Konstruksi;                 

      6) Garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal,
         elektrikal, dan sistem pemipaan (plumbing);                  

      7) Surat penjaminan atas kegagalan bangunan gedung disusun bersama
         dari penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dan penyedia jasa  
         Pengawasan Konstruksi;                                       

      8) Surat pernyataan kelaikan fungsi.                            

         Dalam hal pelaksanaan konstruksi ditetapkan sebagai BGH, maka
         penyedia Pelaksana Konstruksi melengkapi usulan penilaian kinerja BGH
         pada tahap pelaksanaan k onstruksi beserta dokumen pembuktiannya.