Kegiatan Pematangan Lahan Dan Sarana Prasarana Lingkungan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA              
                              REPUBLIK INDONESIA                          
                          KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH                      
                     RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURAKARTA               
                   Jalan Slamet Riyadi No. 18 Surakarta, Telp : (0271)642220
                      Laman : www.rutansurakarta.kemenkumham.go.id        

                       URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                           

                Jasa Konstruksi Pekerjaan Pematangan Lahan dan            
               Sarana Prasarana Lingkungan pada Rumah Tahanan             

            Negara Kelas I Surakarta Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023      

Ruang lingkup pekerjaan konstruksi fisik Pembangunan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta
– Jawa Tengah meliputi :                                                  

 1. Pematangan Lahan                                                      
 Lingkup kegiatan konstruksi mencakup kegiatan sebagai berikut:           

  1. Pekerjaan Persiapan, yang meliputi :                                 
      Pembuatan papan nama proyek;                                       

      Pekerjaan direksi keet ;                                           
      Penyediaan listrik dan air;                                        

      Kegiatan Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi (SMKK) ;           
      Mobilisasi & Demobilisasi Selama Pelaksanaan;                      

      Pekerjaan perijinan;                                               
  2. Pekerjaan Site Development yang meliputi :                           

      Pekerjaan Galian lumpur dengan alat berat danPembuangan keluar lokasi;
      Pekerjaan Timbunan tanah mendatangkan dengan alat berat            

      Pekerjaan Pemadatan tanah dilokasi pekerjaan dengan alat berat     
  3. Laporan yang meliputi :                                              
      Menyelenggarakan rapat secara berkala;                             

      Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi; 
      Penyedia harus terlibat aktif pada saat kegiatan pemeriksaan pekerjaan oleh APIP/

       Pengawas Internal (Inspektorat) dan/atau Pengawas Eksternal BPK), antara lain:
       1. Melakukan pendampingan pemeriksaan pekerjaan konstruksi pada masa

          pelaksanaan dan/atau paska pelaksanaan pekerjan konstruksi;     
       2. Menyiapkan argumen/tanggapan atas temuan pemeriksaan berdasarkan data

          lapangan yang dapat diuji kebenarannya dan sesuai ketentuan dokumen kontrak;
       3. Pihak Perusahaan Penyedia Jasa Konsultansi harus dapat menghadirkan

          Supervision Engineer dan/atau personel lain yang diperlukan pada paska
          pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk keperluan pemeriksaan internal/eksternal;

 Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 telah
 disebutkan bahwa Penyedia Bertanggung Jawab atas :                       

  1. pelaksanaan Kontrak;                                                 

  2. kualitas barang/jasa;                                                
  3. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;                            

  4. ketepatan waktu penyerahan; dan                                      
  5. ketepatan tempat penyerahan                                          

2. Sarana Prasarana Lingkungan                                            
Lingkup kegiatan konstruksi mencakup kegiatan sebagai berikut:            

  1. Pekerjaan Persiapan Lapangan;                                        

  2. Pekerjaan Sarana dan Prasarana Jalan                                 
  3. Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (DPT) dan Pagar Keliling meliputi :  

      Pekerjaan Pagar Type I ( Pagar Utama)                              
      Pekerjaan Turap Terasering Site dan Pagar Precast Beton            

  4. Laporan yang meliputi :                                              
      Menyelenggarakan rapat secara berkala;                             

      Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi; 
      Penyedia harus terlibat aktif pada saat kegiatan pemeriksaan pekerjaan oleh APIP/
       Pengawas Internal (Inspektorat) dan/atau Pengawas Eksternal BPK), antara lain:

       1. Melakukan pendampingan pemeriksaan pekerjaan konstruksi pada masa
          pelaksanaan dan/atau paska pelaksanaan pekerjan konstruksi;     

       2. Menyiapkan argumen/tanggapan atas temuan pemeriksaan berdasarkan data
          lapangan yang dapat diuji kebenarannya dan sesuai ketentuan dokumen kontrak;

       3. Pihak Perusahaan Penyedia Jasa Konsultansi harus dapat menghadirkan
          Supervision Engineer dan/atau personel lain yang diperlukan pada paska

          pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk keperluan pemeriksaan internal/eksternal;
 Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 telah

 disebutkan bahwa Penyedia Bertanggung Jawab atas :                       

  1. pelaksanaan Kontrak;                                                 
  2. kualitas barang/jasa;                                                

  3. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;                            
  4. ketepatan waktu penyerahan; dan                                      
  5. ketepatan tempat penyerahan