Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas III Langkat - Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Basic Information

Type: Public Tender

Tender Code: 24151252

Date: 31 October 2023

Year: 2024

KLPD: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI

Work Unit: 07 Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pemuda Langkat

Procurement Type: Pengadaan Barang

Method: Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Contract Type: Harga Satuan

Financial Information

Value (Nilai Pagu): Rp 6,705,120,000

Estimated Value (Nilai HPS): Rp 6,704,881,886

Winner (Pemenang): CV Manggala Jaya

NPWP: 032282238124000

RUP Code: 44790512

Work Location: Jl. simpang Ladang Desa Cempa, Kec. Hinai, Kabupaten Langkat - Langkat (Kab.)

Participants: 11

Applicants

			Reason
CV Manggala Jaya	0032282238124000	Rp 6,697,516,528	-
CV Andayani	0027*220	Rp 6,645,446,962	1. Jadwal Pengiriman Sayur tidak sesuai dengan menu yang ditawarkan pada hari berkenaan
CV Martubung Raya	0316918200124000	Rp 5,797,318,031	1. Komposisi bama tidak sesuai Menu yang ditawarkan 2. Surat Pernyataan Bersedia diaddendum kontrak tidak sesuai tender ini
CV Inti Sari Deli	0024302580124000	Rp 5,369,882,772	1. Satuan Minyak Goreng pada Spesifikasi Teknis tidak sesuai Spesifikasi Teknis PPK 2. Satuan Minyak Goreng pada Daftar Kebutuhan setiap bulannya tidak sesuai Spesifikasi Teknis PPK
CV Abdi Karya Buzer	0927*050	-	-
PT Ilham Sejahtera	0027445469122000	-	-
CV Patopa Nusantara	0210682308121000	-	-
CV Konstruksi Jaya	0021068242127000	-	-
Cakrawala Bamega Nusantara	0863*340	-	-
PT Indosiwan Indah	0014572648123000	-	-
Sesfranvio Putra Mandiri	0474*470	-	-

Attachment

KERANGKA  ACUAN  KEGIATAN (KAK)                          
PENGADAAN BAHAN  MAKANAN DAN MINUMAN  KEPERLUAN NARAPIDANA/TAHANAN         
      PADA  LEMBAGA PEMASYARAKATAN   PEMUDA KELAS III LANGKAT              

                        TAHUN ANGGARAN  2024                               

 1. KETENTUAN DAN PERATURAN                                                

     1. Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 12 Tahun  1995 Tentang     
        Pemasyarakatan                                                     
     2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa
        Pemerintah.                                                        
     3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan
        Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
        Pemerintah Pengadaan Barang/Pemerintah.                            
     4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan
        Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Peraturan

        Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
        Pengadaan Barang/Pemerintah.                                       
     5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
        Pemerintah Pengadaan Barang/Pemerintah                             
     6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40
        Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak
        dan Narapidana                                                     
     7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-812.PK.01.06.07 Tahun

        2018 tentang Penyelenggaraan Makanan Dan Minuman Bagi Tahanan, Anak
        dan Narapidana Tahun 2019.                                         
     9. Surat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
        HAM Sumatera Utara, Nomor W2.PL.06.03-7. tanggal                   
        perihal penunjukkan Pejabat/Pegawai Tim Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP).

 2. LATAR BELAKANG                                                         
     a. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak
        Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman
        Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak dan Narapidana dan Surat
        Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-812.PK.01.06.07 Tahun 2018
        tentang Penyelenggaraan Makanan Dan Minuman Bagi Tahanan, Anak dan 

        Narapidana Tahun 2019, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kerangka
        Kerja sebagai acuan dalam proses Tender Pemilihan Penyedia Bahan Makanan

        Keperluan Narapidana/Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas III
        Langkat.                                                           

     b. Bahwa dalam rangka kegiatan tersebut diatas diperlukan kerangka acuan kerja
        sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan mencapain tujuan

        sebagaimana yang diharapkan.                                       

 3. DASAR HUKUM                                                            
    1.  Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995  Tentang     
        Pemasyarakatan                                                     
    2.  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa

        Pemerintah.                                                        
    3.  Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan
        Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
        Pemerintah Pengadaan Barang/Pemerintah.                            
   4.   Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan
        Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Peraturan
        Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
        Pengadaan Barang/Pemerintah.                                       

   5.   Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
        Pemerintah Pengadaan Barang/Pemerintah                             
   6.   Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik indonesia Nomor 40
        Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak
        dan Narapidana                                                     
   7.   Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-812.PK.01.06.07 Tahun
        2018 tentang Penyelenggaraan Makanan Dan Minuman Bagi Tahanan, Anak
        dan Narapidana Tahun 2019                                          

 4. MAKSUD DAN TUJUAN                                                      
    sebagai berikut :                                                      
    a.  Maksud :                                                           
        - Meningkatkan dan memperbaiki pelayanan pemberian makanan dan     

          minuman kepada Tahanan/Napidana                                  
        - Menekan  angka kematian dan kesakitan serta meningkatkan derajat 
          kesehatan bagi Narapidana/Tahanan                                

     b. Tujuan :                                                           

       -  Melaksanakan Proses Tender Pemilihan Penyedia Bahan Makanan dan  
          minuman Narapidana/Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas
          III Langkat tahun Anggaran 2024                                  
       -  Memudahkan pelaksanaan penyelenggaraan makanan dan minuman dalam 
          mengimplementasikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
          Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan

          Makanan Bagi Tahanan, Anak dan Narapidana dan Surat Edaran Direktur
          Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-812.PK.01.06.07 Tahun 2018 tentang
          Penyelenggaraan Makanan Dan Minuman  Bagi Tahanan, Anak dan      
          Narapidana Tahun 2021                                            

 5. HASIL YANG DIHARAPKAN                                                  
    a. Pokja Pemilihan dapat melaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-
      undangan yang berlaku.                                               
    b. Memudahkan Penyedia dalam melakukan penawaran pada proses tender yang
      akan dilaksanakan                                                    

    c. Penyedia yang terpilih dalam proses Tender dapat meningkatkan dan memperbaiki
      pelayanan pemberian makanan dan minuman kepada Tahanan/Napidana pada 
      Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas III Langkat                      

 6. SASARAN KEGIATAN                                                       
    Sasaran dari kegiatan Tender Pemilihan Penyedia Bahan Makanan Keperluan

    Narapidana/Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas III Langkat
    sebanyak : 986 orang Narapidana/Tahanan selama 366 (tiga ratus enam puluh enam)
    hari dengan ketentuan sebagai berikut :

Tenders also won by CV Manggala Jaya

		Authority
11 November 2022	Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Tebing Tinggi-Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI	Rp 12,066,900,000
18 December 2021	Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI	Rp 10,526,600,000
16 November 2022	Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Sibolga - Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI	Rp 7,876,700,000
18 December 2021	Pengadaan Bahan Makanan Wbp	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI	Rp 4,920,200,000
11 December 2017	Dukungan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Unit	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI	Rp 3,295,950,000
10 December 2016	Pengadaan Bahan Makanan Narapidana / Tahanan Pada Cabang Rumah Tahanan Negara Pancur Batu Tahun Anggaran 2017	Kanwil Sumatera Utara	Rp 3,284,423,100
10 December 2019	Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Kabanjahe	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI	Rp 3,235,440,000
10 December 2019	Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Balige	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI	Rp 2,239,920,000
18 December 2020	Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan Lpka Medan Tahun 2021	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI	Rp 700,800,000
10 March 2021	Extra Fooding	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI	Rp 345,000,000