Konsolidasi Pengadaan Pekerjaan Fisik Pematangan Lahan Aset Tanah Kantor Dan Renovasi Pagar Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non Tpi Ketapang - Kalimantan Barat Ta 2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA                 
                             REPUBLIK INDONESIA                            
                      KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT                      
                 KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KETAPANG                 
                 Jalan Lingkar Kota Kel. Mulia Baru Kec. Delta Pawan Ketapang
                            Telepon: (0534) 3032995                        
              Laman : imigrasiketapang.com, Surel : [email protected]

                      URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             
      PENGADAAN PEKERJAAN FISIK PEMATANGAN LAHAN ASET TANAH KANTOR         
     DAN RENOVASI PAGAR PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KETAPANG     
                      SUMBER DANA PNBP T.A. 2024                           

                       I. URAIAN PENDAHULUAN                               

1. LATAR BELAKANG      : Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang di bentuk pada
                         tahun 2016 berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri
                         Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
                         M.HH-01.OT.01. 01 Tanggal 13 Januari 2016 Tentang 
                         Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Kerinci, Kantor
                         Imigrasi Kelas III Ketapang, Kantor Imigrasi Kelas III Palopo
                         dan Kantor Imigrasi Kelas III Bima.               

                         Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang merupakan salah
                         satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal Kementerian
                         Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang
                         berada di Kabupaten Ketapang yang berkedudukan di bawah
                         Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
                         Kalimantan Barat yang memiliki wilayah kerja 2 (dua)
                         Kabupaten yakni : Kabupaten Ketapang dan Kabupaten
                         Kayong Utara. Pembangunan Kantor Imigrasi Kelas II Non
                         TPI Ketapang di resmikan pada Tahun 2016 oleh Menteri
                         Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna
                         H Laoly dan sampai dengan saat ini masih dilakukan proses
                         pembangunan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

                         Sehubungan hal tersebut diatas, guna mendukung upaya
                         peningkatan pelayanan keimigrasian maka dibutuhkan
                         sarana dan prasarana yang memadai demi kelancaran 
                         terhadap proses pelayanan internal maupun eksternal. Oleh
                         karena itu perlu dilakukan Renovasi Pagar Kantor untuk
                         kenyamanan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi
                         Ketapang dan Pematangan Lahan Aset Tanah untuk    
                         meningkatkan nilai guna lahan, sehingga perlu disusun
                         Belanja Jasa Pengadaan Konstruksi Fisik Pihak Ketiga.

2. MAKSUD DAN TUJUAN   : Maksud Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Fisik Pematangan
                         Lahan dan Renovasi Pagar Kantor adalah sebagai berikut:
                         1. Melaksanakan pekerjaan fisik Pematangan Lahan Tanah

                           dan Renovasi pagar kantor pada Kantor Imigrasi Kelas II
                           Non TPI Ketapang yang menyangkut kualitas, biaya dan
                           ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan.          
                         2. Melaksanakan pembangunan fisik sesuai dengan   
                           ketentuan dalam kontrak dan spesifikasi teknis pekerjaan,

                           dan menyelesaikan pembangunan dengan baik dan dapat
                           dipertanggung jawabkan                          
                         3. Membuat dokumen pelaksanaan program kerja, alokasi
                           tenaga dan konsepsi pelaksanaan pekerjaan.      

                         4. Membuat laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan terkait
                           kemajuan pelaksanaan pekerjaan.                 
                         5. Mempertangungjawabkan hasil pekerjaan apabila hasil
                           pembangunan tidak sesuai dengan kesepakatan.    

3. SASARAN             : Sasaran yang hendak dicapai dalam Pengadaan jasa  
                         konstruksi adalah terpilihnya perusahaan jasa konstruksi
                         yang akan melaksanakan pengendalian terhadap proses
                         Pekerjaan Fisik Pematangan Lahan Aset Tanah Kantor dan
                         Renovasi Pagar Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI
                         Ketapang - Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024.  

4. LOKASI PEKERJAAN    : Lokasi pekerjaan adalah Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI
                         Ketapang Jalan Lingkar Kota Kel Mulia Baru Kec Delta Pawan
                         Kab Ketapang.                                     

5. SUMBER PENDANAAN    : Sumber Pendanaan Kegiatan Pengadaan Pekerjaan     
                         Konstruksi Fisik Pematangan Lahan dan Renovasi Pagar
                         Kantor Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang
                         dengan Nilai Pagu sebesar Rp.1.637.927.000,00 (Satu Miliyar
                         Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh
                         Tujuh Ribu Rupiah dan dengan nilai HPS : Rp.      
                         1.614.300.000,- (Satu Miliyar Enam Ratus Empat Belas Juta
                         Tiga Ratus Ribu Rupiah)                           

                         II. RUANG LINGKUP                                 

6. LINGKUP KEGIATAN    : Lingkup pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Fisik
                         terdiri atas :                                    
                           a. Memeriksa dan mempelajari dokumen perencanaan
                              untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan
                              dasar dalam pekerjaan di lapangan.           

                           b. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk
                              memecahkan persoalan yang terjadi selama     
                              pelaksanaan konstruksi.                      
                           c. Melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik sesuai
                              dengan perencanaan pembangunan yang telah    
                              ditetapkan.                                  

                           d. Melaksanakan pekerjaan fisik pembangunan meliputi:
                                1. Pekerjaan Pendahuluan                   
                                2. Pekerjaan Pondasi                       
                                3. Pekerjaan Struktur                      

                                4. Pekerjaan Dinding                       
                                5. Pekerjaan Elektrikal                    
                                6. Pekerjaan Besi                          
                                7. Pekerjaan Pengecatan                    

                                8. Pekerjaan Pematangan Lahan              
                           e. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara 
                              berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan
                              pekerjaan fisik pembangunan, dengan masukan hasil
                              rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan
                              bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh
                              penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.        
                           f. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan   
                              pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan
                              serah terima pertama dan akhir pelaksanaan   
                              konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran
                              angsuran pekerjaan konstruksi.               

7. KRITERIA            : Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia jasa
                         konstruksi seperti yang dimaksud pada Kerangka Acuan Kerja
                         (KAK) ini harus menghasilkan produk dengan cakupan
                         dibawah ini :                                     
                           a. Dokumen spesifikasi metode pekerjaan konstruksi
                              bangunan dan timeline schdule pelaksanaan    
                              pembangunan                                  
                           b. Program Mutu dan Program K3 terkait pelaksanaan
                              pembangunan fisik                            
                           c. Mengajukan Shop Drawing pada setiap tahapan  
                              pekerjaan yang dilaksanakan                  
                           d. membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan
                              fisik pembangunan, dengan masukan hasil rapat-
                              rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan 
                              bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh
                              penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.        
                           e. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan   
                              pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan
                              serah terima pertama dan akhir pelaksanaan   
                              konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran
                              angsuran pekerjaan konstruksi.               
8. KELUARAN            : Keluaran yang dihasilkan oleh Penyedia Jasa Konstruksi
                         berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut
                         akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi :
                           a. Melaksanakan pekerjaan Kontruksi sesuai dengan
                              perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.
                           b. Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan
                              yaitu terdiri dari :                         

                                •  Metode Pelaksanaan Program Kerja, Alokasi
                                   tenaga dan konsepsi pelaksanaan pekerjaan.
                                •  Melakukan control terhadap kondisi eksisting
                                   dilapangan.                             
                                •  Mengajukan Shop Drawing pada setiap     
                                   tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
                                •  Membuat Laporan Harian, Mingguan, dan   
                                   Bulanan terkait Pelaksanaan Pembangunan 
                                   Konstruksi.                             
                                •  Mengajukan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
                                   untuk pembayaran termin                 
                                •  Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan  
                                   Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah
                                   dan Kurang (jika ada tambahan atau      
                                   perubahan pekerjaan)                    
                                •  Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama 
                                   Pekerjaan                               
                                •  Membuat Berita Acara Pernyataan Selesainya
                                   Pekerjaan                               
                                •  Membuat Gambar-gambar sesuai dengan     
                                   pelaksanaan (As Built Drawing)          
                                •  Membuat Time Schedule/S Curve untuk     
                                   pelaksanaan Pekerjaan                   
                                •  Dokumentasi/foto kegiatan setiap tahapan
                                   pekerjaan yang dicetak dan juga dalam   
                                   bentuk flasdish untuk diserahkan kepada 
                                   Pejabat Pembuat Komitmen dan Konsultan  
                                   Pengawas.                               
                                •  Melaksanakan pemeliharaan selama masa   
                                   pemeliharaan dan membuat laporan.       

9. JANGKA WAKTU        : Kegiatan Perencana dilaksanakan sejak diterbitkannya SPMK
                         (Surat Perintah Mulai Kerja). Dalam hal ini waktu yang
                         disediakan untuk melaksanakan tugas kajian yang diberikan
                         kepada Konsultan adalah selama 60 (Enam Puluh) Hari
                         Kalender.