KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
Jalan Kayon No. 50-52, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya
Telepon: 031-5340707 Pos-el: [email protected]
SPESIFIKASI TEKNIS
PENGADAAN JASA LAINNYA BERUPA JASA PENYELENGARA KEGIATAN WORKSHOP
ANALISA DAN PENELAAHAN PHD DARI PERSPEKTIF HAM DI SURABAYA PADA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HAM JAWA TIMUR - TAHUN ANGGARAN 2025
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAM JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI
MANUSIA JAWA TIMUR
PROGRAM : PROGRAM PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM
KEGIATAN : PELAKSANAAN MONITORING INSTRUMEN DAN
PENGUATAN KAPASITAS HAM DI WILAYAH
SUB KEGIATAN : WORKSHOP ANALISA DAN PENELAAHAN PHD DARI
PERSPEKTIF HAM DI SURABAYA
KODE RUP : 60210471
PENGADAAN JASA LAINNYA BERUPA JASA
NAMA PAKET :
PENYELENGARA KEGIATAN WORKSHOP ANALISA
DAN PENELAAHAN PHD DARI PERSPEKTIF HAM DI
SURABAYA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HAM JAWA TIMUR - TAHUN ANGGARAN 2025
KABUPATEN SURABAYA
LOKASI KEGIATAN :
Rp. 190.061.000
PAGU ANGGARAN :
Rp. 190.061.000
HPS :
APBN
SUMBER PENDANAAN :
2025
TAHUN ANGGARAN :
SPESIFIKASI TEKNIS
PENGADAAN JASA LAINNYA BERUPA JASA PENYELENGARA KEGIATAN WORKSHOP
ANALISA DAN PENELAAHAN PHD DARI PERSPEKTIF HAM DI SURABAYA PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAM JAWA TIMUR - TAHUN ANGGARAN 2025
KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
I. LATAR BELAKANG
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu
tanpa terkecuali, termasuk Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara memiliki peran
strategis dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun pembuatan kebijakan.
Penguatan hak asasi manusia (HAM) bagi aparatur sipil negara (PRODUK HUKUM
DAERAH) merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil,
transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, Kegiatan Workshop Analisa dan
Penelaahan PHD dari Perspektif HAM bukan hanya merupakan kewajiban moral dan
hukum, tetapi juga menjadi bagian integral dari pembangunan bangsa yang berkeadilan
dan bermartabat. Upaya ini perlu didukung dengan pendidikan, penguatan, pelatihan,
dan kebijakan yang konsisten untuk menciptakan PRODUK HUKUM DAERAH yang
berkualitas dan berintegritas.
Kegiatan Workshop Analisa dan Penelaahan PHD dari Perspektif HAM merupakan
langkah krusial dalam menciptakan pemerintahan yang responsif dan bertanggung
jawab. Melalui upaya ini, diharapkan Produk Hukum Daerah dapat memenuhi
instrumen dalam menghargai, melindungi, dan memenuhi HAM di masyarakat,
sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Implementasi
yang konsisten dan berkelanjutan akan membawa hasil yang signifikan dalam
perbaikan kualitas pelayanan publik dan pembangunan masyarakat yang lebih adil dan
berkelanjutan.
Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Jawa Timur, sebagai
perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah memiliki tanggung jawab untuk
memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di wilayahnya. Salah
satu upaya strategis untuk mencapai hal tersebut adalah dengan meningkatkan
pemahaman dan kesadaran aparatur sipil negara mengenai prinsip-prinsip HAM.
Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Timur memandang perlu
untuk menyelenggarakan kegiatan "Pengadaan Jasa Lainnya Berupa Jasa
Penyelenggara Kegiatan Workshop Analisa dan Penelaahan PHD dari Perspektif HAM
di Surabaya pada Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Timur - Tahun Anggaran
2025" sebagai langkah konkret dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang
berperan aktif dalam menghormati, memenuhi, memajukan, melindungi, dan
menegakkan HAM dalam melayani masyarakat.
II. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa
Konstruksi;
4. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standard Pedoman
Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.
369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi
Nasional;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Penyedia;
III. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai tindakan mewujudkan dan menyelenggarakan
Workshop Analisa dan Penelaahan PHD dari Perspektif HAM di Surabaya Pada Kantor
Wilayah Kementerian HAM Jawa Timur - Tahun Anggaran 2025.
IV. LOKASI PEKERJAAN
Lynn Hotel Surabaya
V. SUMBER PENDANAAN
Sumber pendanaan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Kanwil Kementerian HAM
Jawa Timur Nomor : SP DIPA – 136.03.2.694857/2025
Total Pagu Anggaran Rp. 190.061.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Enam Puluh
Satu Ribu Rupiah)
Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 190.061.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta
Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)
VI. NAMA DAN ORGANISASI PENGADAAN JASA LAINNYA
Dalam Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Berupa Jasa Penyelengara Kegiatan
Workshop Analisa dan Penelaahan PHD dari Perspektif HAM di Surabaya Pada
Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Timur - Tahun Anggaran 2025 ini
merupakan pekerjaan dari:
Kementerian/Lembaga : Kementerian Hak Asasi Manusia Kantor
Wilayah Jawa Timur .......
Satker : Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Timur
KPA : Toar R.E Mangaribi, SH.,M.Si
PPK : Mohammad Alfian
Pejabat Pengadaan : Ulfa Nur Habibah
VII. RUANG LINGKUP PEKERJAAN
1. Menyediakan Bahan Kegiatan Seperti Alat Tulis Kantor, Rollup Banner, Spanduk
selamat datang, dll.
2. Menyediakan barang sewa seperti dekorasi panggung, main stage, main LED, Sound
System, dll
3. Menyediakan Jasa Pendukung Lainnya seperti Design All Colateral, Dokumentasi Foto
dan Video, Editing Intro/Bumper, MC, Operator, dll
4. Menyediakan Paket Meeting Fullboard
VIII. KELUARAN (OUT PUT) DAN OUTCOME
1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan pendukung Kegiatan Workshop Analisa
dan Penelaahan PHD dari Perspektif HAM di Surabaya Pada Kantor Wilayah
Kementerian HAM Jawa Timur - Tahun Anggaran 2025
2. Terlaksananya Kegiatan Workshop Analisa dan Penelaahan PHD dari Perspektif
HAM di Surabaya Pada Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Timur - Tahun
Anggaran 2025
IX. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Berupa Jasa Penyelengara
Kegiatan Workshop Analisa dan Penelaahan PHD dari Perspektif HAM di
Surabaya Pada Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Timur - Tahun Anggaran
2025 selama 3 (Tiga) hari kalender atau sesuai dengan yang dinyatakan dalam
surat perintah kerja/kontrak.
X. KUALIFIKASI PENYEDIA
Kualifikasi penyedia dalam pengadaan ini meliputi :
1. Memiliki izin berusaha dengan ketentuan;
a. Izin Usaha/NIB : Berbasis Resiko
b. Kualifikasi : Usaha Kecil;
c. Bidang KBLI : KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
merujuk pada kode KBLI 82301 yang mencakup Jasa Penyelenggaraan
Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (MICE)
2. Memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT
Tahunan) atau status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil
Konfirmasi Status Wajib Pajak.
3. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan
(apabila ada perubahan);
4. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang
benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
5. Memiliki pengalaman pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang
disyaratkan paling kurang 2(dua) pekerjaan baik di lingkungan pemerintah
maupun swasta;
6. Menyetujui pernyataan Pakta Integritas;
7. Menyetujui surat pernyataan peserta.
XI. METODE PENGADAAN
Pengadaan dilakukan melalui metode Pengadaan Langsung
XII. KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN
Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum dan cara pembayaran dengan
sekaligus.
XIII. PENUTUP
Demikian Spesifikasi Teknis pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Berupa Jasa
Penyelengara Kegiatan Workshop Analisa dan Penelaahan PHD dari Perspektif
HAM di Surabaya Pada Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Timur - Tahun
Anggaran 2025 ini dibuat untuk dilaksanakan dan apabila ada kesalahan akan
ditentukan dikemudian hari.
Surabaya, 5 Agustus 2025
Pejabat Pembuat Komitmen,
Mohammad Alfian