Pengadaan Jasa Lainnya Berupa Jasa Penyelenggara Kegiatan Workshop Tindak Lanjut Rekomendasi Pelaporan Konvensi Internasional Di Malang Pada Dipa Idp Kantor Wilayah Kementerian Ham Jawa Timur Tahun Anggaran 2025

KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA               
                          KANTOR WILAYAH JAWA  TIMUR                          

                    Jalan Kayon No. 50-52, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya 
                      Telepon: 031-5340707 Pos-el: [email protected]       

                            SPESIFIKASI TEKNIS                                

 PENGADAAN  JASA LAINNYA BERUPA JASA PENYELENGGARA   KEGIATAN WORKSHOP        
 TINDAK LANJUT REKOMENDASI  PELAPORAN  KONVENSI INTERNASIONAL DI MALANG       
PADA DIPA IDP KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAM JAWA  TIMUR TAHUN ANGGARAN       
                                  2025                                        

            KANTOR   WILAYAH   KEMENTERIAN   HAM  JAWA  TIMUR                 

   SATUAN  KERJA        : KANTOR   WILAYAH   KEMENTERIAN   HAK   ASASI        
                          MANUSIA JAWA TIMUR                                  
   PROGRAM              : PROGRAM  PEMAJUAN  DAN PENEGAKAN  HAM               

   KEGIATAN             : PELAKSANAAN    MONITORING   INSTRUMEN    DAN        
                          PENGUATAN  KAPASITAS HAM DI WILAYAH                 

   SUB KEGIATAN         : WORKSHOP     TINDAK   LANJUT    REKOMENDASI         
                          PELAPORAN  KONVENSI INTERNASIONAL DI MALANG         

   KODE  RUP            : 60413226                                            
                          PENGADAAN    JASA   LAINNYA   BERUPA    JASA        
   NAMA  PAKET          :                                                     
                          PENYELENGGARA   KEGIATAN   WORKSHOP   TINDAK        
                          LANJUT   REKOMENDASI   PELAPORAN    KONVENSI        
                          INTERNASIONAL DI MALANG PADA DIPA IDP KANTOR        
                          WILAYAH  KEMENTERIAN  HAM JAWA  TIMUR TAHUN         
                          ANGGARAN  2025                                      
                          KOTA MALANG                                         
   LOKASI KEGIATAN      :                                                     
                          Rp. 190.002.000                                     
   PAGU  ANGGARAN       :                                                     
                          Rp. 190.002.000                                     
   HPS                  :                                                     
                          APBN                                                
   SUMBER  PENDANAAN    :                                                     
                          2025                                                
   TAHUN  ANGGARAN      :                                                     
                           SPESIFIKASI  TEKNIS                                

     PENGADAAN  JASA LAINNYA BERUPA JASA PENYELENGGARA   KEGIATAN             

       WORKSHOP  TINDAK LANJUT REKOMENDASI  PELAPORAN  KONVENSI               
 INTERNASIONAL DI MALANG PADA DIPA IDP KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAM         
                    JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN  2025                           

                      KEMENTERIAN HAK  ASASI MANUSIA                          
                        KANTOR WILAYAH JAWA  TIMUR                            

   I.  LATAR BELAKANG                                                         

       Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak

   (Convention on the Rights of the Child) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990
   dan diperkuat dalam hukum nasional melalui pengesahan Undang- Undang Nomor 35

   tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang 23 Tahun 2002 tentang      
   Perlindungan Anak. Sebagai negara pihak, Indonesia memiliki kewajiban untuk

   menyampaikan laporan berkala kepada Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa
   (UN Committee on the Rights of the Child) mengenai pelaksanaan hak-hak anak

   sebagaimana diatur dalam konvensi tersebut. Dalam proses pelaporan tersebut, Komite

   Hak Anak memberikan rekomendasi (Concluding Observations) yang bertujuan untuk
   mendorong perbaikan kebijakan, program, dan praktik yang mendukung perlindungan

   dan pemenuhan hak anak di Indonesia. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai
   aspek, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, partisipasi anak,

   serta sistem peradilan anak.                                               

       Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, diperlukan koordinasi lintas sektor
   yang efektif, pemantauan yang berkelanjutan, serta penguatan kapasitas pemangku

   kepentingan di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu upaya strategis untuk
   memperkuat implementasi tindak lanjut tersebut adalah melalui penyelenggaraan

   kegiatan Workshop Tindak Lanjut Rekomendasi Pelaporan Konvensi Internasional Hak

   Anak.                                                                      

       Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan,

   mengevaluasi capaian dan tantangan dalam pelaksanaan rekomendasi, serta    

   merumuskan langkah konkret dan berkelanjutan untuk memastikan hak anak terpenuhi
   secara menyeluruh terutama di Jawa Timur. Workshop ini juga menjadi ruang dialog

   partisipatif antara pemerintah, lembaga non- pemerintah, akademisi, dan organisasi
   masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap isu anak. Melalui kegiatan ini,

   diharapkan akan terbangun komitmen bersama dan rencana aksi yang lebih terstruktur
   dalam menindaklanjuti rekomendasi internasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia

   dalam pelaporan dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan Konvensi Hak Anak di tingkat

   global.                                                                    
       Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Timur memiliki tugas strategis untuk
   melakukan fasilitasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pelaporan konvensi

   internasional HAM. Upaya ini sejalan dengan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2021
   tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025, yang   

   mendorong penyusunan kebijakan berperspektif HAM. Sebagai implementasi tugas

   tersebut, Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Timur menyelenggarakan "Workshop
   Tindak Lanjut Rekomendasi Pelaporan Konvensi Internasional Hak Anak (Convention on

   the Rights of the Child) " yang akan dilaksanakan di Malang. Kegiatan ini akan menelaah
   dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan Convention on the Rights of the

   Child yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

   Penyelenggaraan Workshop ini menjadi penting sebagai wadah dalam memberikan
   rekomendasi (Concluding Observations) yang bertujuan untuk mendorong perbaikan

   kebijakan, program, dan praktik yang mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak
   di Indonesia, terutama di wilayah Jawa Timur.                              

   II. DASAR HUKUM                                                            

   1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.            

   2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang 23

      Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.                                   

   3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

      Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025                                        

   4. Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36  Tahun 1990  tentang Pengesahan     
      Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)   

   5. Peraturan Menteri HAM No. 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

      Wilayah Kementerian HAM.                                                

   6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan  
      Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)                        

   7. Program Kerja Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

  III. MAKSUD DAN TUJUAN                                                      
       Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai tindakan mewujudkan dan menyelenggarakan

   Workshop Tindak Lanjut Rekomendasi Pelaporan Konvensi Internasional di Malang Pada

   Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Timur - Tahun Anggaran 2025.           

  IV.  LOKASI PEKERJAAN                                                       
       Kota Malang                                                            
   V.  SUMBER PENDANAAN                                                       

       Sumber pendanaan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Kanwil Kementerian HAM
       Jawa Timur Nomor : SP DIPA – 136.03.2.694857/2025                      

       Total Pagu Anggaran Rp. 190.002.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Dua Ribu
       Rupiah)                                                                

       Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 190.002.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta

       Dua Ribu Rupiah)                                                       

  VI.  NAMA DAN ORGANISASI PENGADAAN  JASA LAINNYA                            
       Dalam Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya berupa Jasa Penyelenggara Kegiatan

       Workshop Tindak Lanjut Rekomendasi Pelaporan Konvensi Internasional di 
       Malang pada DIPA IDP Kantor WIlayah Kementerian HAM Jawa Timur Tahun   

       Anggaran 2025 ini merupakan pekerjaan dari:                            
       Kementerian/Lembaga : Kementerian Hak Asasi Manusia Kantor             

                           Wilayah Jawa Timur .......                         

       Satker            : Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Timur          
       KPA               : Toar R.E Mangaribi, SH.,M.Si                       

       PPK               : Mohammad Alfian                                    
       Pejabat Pengadaan : Ulfa Nur Habibah                                   

  VII. RUANG LINGKUP PEKERJAAN                                                
     1. Menyediakan Bahan Kegiatan Seperti Alat Tulis Kantor, Rollup Banner, Spanduk

       selamat datang, dll.                                                   

     2. Menyediakan barang sewa seperti dekorasi panggung, main stage, main LED, Sound

       System, dll                                                            

     3. Menyediakan Jasa Pendukung Lainnya seperti Design All Colateral, Dokumentasi Foto
       dan Video, Editing Intro/Bumper, MC, Operator, dll                     

     4. Menyediakan Paket Meeting Fullday                                     

 VIII. KELUARAN (OUT PUT) DAN OUTCOME                                         

     1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan pendukung Kegiatan Workshop Tindak

       Lanjut Rekomendasi Pelaporan Konvensi Internasional di Malang Pada Kantor
       Wilayah Kementerian HAM Jawa Timur - Tahun Anggaran 2025               

     2. Terlaksananya Kegiatan Workshop Tindak Lanjut Rekomendasi Pelaporan   

       Konvensi Internasional di Malang Pada Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa
       Timur - Tahun Anggaran 2025                                            
     IX.  JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN                                  

          Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya berupa Jasa            
          Penyelenggara Kegiatan Workshop Tindak Lanjut Rekomendasi Pelaporan 

          Konvensi Internasional di Malang pada DIPA IDP Kantor WIlayah Kementerian
          HAM Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 selama 3 (Tiga) hari kalender atau

          sesuai dengan yang dinyatakan dalam surat perintah kerja/kontrak.   

      X.  KUALIFIKASI PENYEDIA                                                
          Kualifikasi penyedia dalam pengadaan ini meliputi :                 

          1. Memiliki izin berusaha dengan ketentuan;                         

            a. Izin Usaha/NIB : Berbasis Resiko                               

            b. Kualifikasi : Usaha Kecil;                                     

            c. Bidang KBLI : KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 

              merujuk pada kode KBLI 82301 yang mencakup Jasa Penyelenggaraan 
              Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (MICE)  

          2. Memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT   

             Tahunan) atau status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil
             Konfirmasi Status Wajib Pajak.                                   

          3. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan 

             (apabila ada perubahan);                                         

          4. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang  
             benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.           

          5. Memiliki pengalaman pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang     

             disyaratkan paling kurang 2(dua) pekerjaan baik di lingkungan pemerintah
             maupun swasta;                                                   

          6. Menyetujui pernyataan Pakta Integritas;                          

          7. Menyetujui surat pernyataan peserta.                             

     XI.  METODE PENGADAAN                                                    
          Pengadaan dilakukan melalui metode Pengadaan Langsung               

     XII. KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN                                         

          Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum dan cara pembayaran    
          dengan sekaligus.                                                   
    XIII. PENUTUP                                                             
          Demikian Spesifikasi Teknis pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya berupa

          Jasa Penyelenggara Kegiatan Workshop Tindak Lanjut Rekomendasi      
          Pelaporan Konvensi Internasional di Malang pada DIPA IDP Kantor WIlayah

          Kementerian HAM Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk     
          dilaksanakan dan apabila ada kesalahan akan ditentukan dikemudian hari.

                                           Surabaya, 4 September 2025         
                                           Pejabat Pembuat Komitmen,          

                                           Mohammad Alfian