Kajian Program Pengendalian Imei Nasional Melalui Sistem Ceir Dan Potensi Pnbp Registrasi Imei

Seleksi Ulang
Basic Information
Type: Public Tender
Tender Code: 10083683000
Status: Seleksi Ulang
Date: 17 September 2025
Year: 2025
KLPD: Kementerian Perindustrian
Work Unit: Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi Dan Elektronika
Procurement Type: Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi
Method: Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya
Contract Type: Lumsum
Financial Information
Value (Nilai Pagu): Rp 200,000,000
Estimated Value (Nilai HPS): Rp 199,356,000
Winner (Pemenang): PT Surveyor Indonesia (Persero)
NPWP: 010694743093000
RUP Code: 60408717
Work Location: Jl. Gatot Subroto 52-53 - Jakarta Selatan (Kota)
Participants: 6
Applicants
Administrative Score (SA)Reason
0010694743093000Rp 198,024,00089.591.6-
PT Kandis Mahardika Konsultan
08*6**8****17**0---Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis minimal yaitu: 1. Tidak Ada Pekerjaan Konsultansi 1 Tahun terakhir 2. Tidak ada Pengalaman yang serupa (similar) paling kurang 1(satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir)
0025951781404000----
0015673247015000---tidak hadir pembuktian kualifikasi
0013009923093000----
0023140650009000----
Attachment
Uraian Singkat Kajian Program Pengendalian IMEI Nasional Melalui        
         Sistem CEIR dan Potensi PNBP  Registrasi IMEI                  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
A. Maksud dan Tujuan Kegiatan                                           
   Kegiatan “Kajian Program Pengendalian IMEI Nasional Melalui Sistem CEIR dan Potensi
                                                                        
   PNBP Registrasi IMEI” adalah untuk menganalisis program pengendalian IMEI nasional
   dalam sistem CEIR melalui tinjauan terhadap regulasi pengendalian IMEI, analisis
                                                                        
   alternatif skema tata kelola sistem CEIR yang ada, dan analisis mekanisme pendanaan
   pengelolaan sistem CEIR melalui penarikan tarif registrasi IMEI untuk PNBP.
                                                                        
   Adapun tujuan penyusunan “Kajian Program Pengendalian IMEI Nasional Melalui Sistem
   CEIR dan Potensi PNBP Registrasi IMEI”, yaitu:                       
                                                                        
   1. Memberikan hasil analisis perbaikan terhadap regulasi yang ada terkait
      pengendalian IMEI nasional melalui sistem CEIR.                   
                                                                        
   2. Memberikan rekomendasi rencana aksi yang mendalam untuk pengembangan IMEI
      nasional melalui sistem CEIR yang terintegrasi.                   
                                                                        
   3. Memberikan hasil analisis terhadap alternatif skema tata kelola sistem CEIR yang
      terbaik (MIP/KPBU/BLU) untuk diterapkan dalam mengoperasikan pengendalian
      IMEI nasional melalui sistem CEIR.                                
                                                                        
   4. Memberikan hasil analisis terhadap mekanisme sistem cash flow yang tepat untuk
      diterapkan sebagai sumber pendanaan dalam pengelolaan sistem CEIR melalui
                                                                        
      penarikan tarif registrasi IMEI untuk PNBP.                       
                                                                        
                                                                        
B. Sasaran                                                              
   Adapun sasaran “Kajian Program Pengendalian IMEI Nasional Melalui Sistem CEIR dan
                                                                        
   Potensi PNBP Registrasi IMEI” adalah sebagai berikut:                
   1. Tersedianya hasil analisis perbaikan terhadap regulasi yang ada terkait pengendalian
                                                                        
      IMEI nasional melalui sistem CEIR.                                
   2. Tersedianya rekomendasi rencana aksi yang mendalam untuk pengembangan IMEI
                                                                        
      nasional melalui sistem CEIR yang terintegrasi.                   
   3. Tersedianya hasil analisis terhadap alternatif skema tata kelola sistem CEIR yang
      terbaik (MIP/KPBU/BLU) untuk diterapkan dalam mengoperasikan pengendalian
                                                                        
      IMEI nasional melalui sistem CEIR.                                
   4. Tersedianya hasil analisis terhadap mekanisme sistem cash flow yang tepat untuk
                                                                        
      diterapkan sebagai sumber pendanaan dalam pengelolaan sistem CEIR melalui
      penarikan tarif registrasi IMEI untuk PNBP.                       
C. Lingkup Pekerjaan                                                    
   Ruang lingkup pelaksanaan penyusunan “Kajian Program Pengendalian IMEI Nasional
                                                                        
   Melalui Sistem CEIR dan Potensi PNBP Registrasi IMEI” mencakup hal-hal sebagai
   berikut:                                                             
                                                                        
   1. Identifikasi Permasalahan                                         
      Melakukan identifikasi permasalahan yang muncul untuk mencapai sasaran.
   2. Analisis Pencapaian Sasaran                                       
                                                                        
      Melakukan analisis regulasi, teknis, dan ekonomis terhadap Program Pengendalian
      IMEI Nasional Melalui Sistem CEIR dan Potensi PNBP Registrasi IMEI.
                                                                        
   3. Pelaksanaan Rapat Diskusi                                         
      Rapat diskusi dilaksanakan untuk mendiskusikan temuan permasalahan yang
                                                                        
      muncul untuk mencapai sasaran.                                    
   4. Analisis Hasil Diskusi dan Rekomendasi Rencana Aksi               
                                                                        
      Hasil diskusi dan rekomendasi disusun sebagai saran dan masukan.  
   5. Penyusunan Laporan                                                
                                                                        
      Penyusunan laporan kegiatan dan hasil rekomendasi.
Tenders also won by PT Surveyor Indonesia (Persero)
Authority
6 June 2016Facilitator Adminitation Services (Fas) Provinsi Jawa TengahKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRp 113,510,158,200
2 July 2025Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Segmen Skg Belawan Sampai Dengan Stasiun Labuhan BatuKementerian Energi Dan Sumber Daya MineralRp 76,414,495,000
8 May 2019Kerjasama Operasional Uppkb Dengan Pihak Ke-2Kementerian PerhubunganRp 75,000,000,000
24 May 2018Oversight Service Provider (Osp) Package 5 (Nusa Tenggara Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRp 74,512,244,750
4 March 2021Pelaksanaan Sertifikasi Chse Pada Usaha PariwisataKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 62,000,000,000
22 January 2020Kerjasama Pengelolaan Operasional Uppkb Dengan Pihak KeduaKementerian PerhubunganRp 60,000,000,000
5 December 2023Pendampingan Manajemen Proyek Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan Di Kawasan PerkotaanKementerian PerhubunganRp 52,898,442,000
24 May 2018Oversight Service Provider (Osp) Package 4 (Jawa Timur-2)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRp 52,559,727,500
5 July 2013Pengadaan Jasa Lainnya The High Resolution Airborne Magnetic Dan Radiometric Papua (Hramrp) Phase 3Ppsdm KebtkeRp 51,443,000,000
31 March 2022Perusahaan Pengelola Administrasi Rmc I (Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat)Kementerian Dalam NegeriRp 51,154,655,001