Bimbingan Teknis Wirausaha Baru Ikm Pfbb Di Kota Tangerang, Banten, Bimbingan Teknis Wirausaha Baru Ikm Iaksk Di Kota Tangerang, Banten, Bimbingan Teknis Wirausaha Baru Ikm Lmea Di Kota Tangerang, Banten

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (KONTRAK)                
                          UNTUK PEKERJAAN                                 
             BIMBINGAN  TEKNIS WIRAUSAHA BARU IKM LMEA                    
                     DI KOTA TANGERANG, BANTEN                            
                              ANTARA                                      
                     PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN                             
       DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL MENENGAH DAN ANEKA              
                     KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN                            

                              DENGAN                                      
               …………………………………..................................            

                   No. ...................................................

Pada hari ini …………… tanggal ……….. Bulan ………. Tahun Dua ribu dua puluh empat,
bertempat di Kantor Direktorat Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan, Gedung
Kementerian Perindustrian Lt.16 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan, yang
bertanda tangan dibawah ini :                                             

I. N a m a   : .................... / NIP. ....................           
   J a b a t a n : Pejabat Pembuat Komitmen-Ditjen IKMA, berdasarkan Keputusan Kuasa
               Pengguna Anggaran Nomor : ...................., tanggal .....................
   A l a m a t : Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA)
               Gedung Kementerian Perindustrian Lt. 16 Jl. Jenderal Gatot Subroto
               Kav. 52 – 53 Jakarta Selatan                               
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah,
   dan Aneka, untuk selanjutnya dalam KONTRAK ini disebut PIHAK PERTAMA.  

II. N a m a   : ....................                                      
   J a b a t a n : ....................                                   
   A l a m a t : ............................................................................................
               ............................................................................................
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ................................, untuk selanjutnya
   dalam KONTRAK ini disebut PIHAK KEDUA.                                 

Berdasarkan :                                                             

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ................ tentang Pengadaan Barang/Jasa
   Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
   Nomor ............... tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
   ............ tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;                 
b. DIPA Ditjen IKMA T.A. 2024 Nomor ......................, tanggal ……………………;

c. Berita Acara Hasil Pemilihan No. ........................................., tanggal ....................
d. Nota Dinas Kepala UKPBJ Kementerian Perindustrian No............... tanggal ................
   tentang Laporan Hasil Tender                                           

e. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Bimbingan Teknis Wirausaha Baru IKM
   LMEA di Kota Tangerang, Banten No. .........................................., tanggal ...................
                    KONTRAK Pelaksanaan Pekerjaan                         
                               Pasal 1                                    

PIHAK PERTAMA, guna keperluan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka
maka memberikan pekerjaan Bimbingan Teknis Wirausaha Baru IKM LMEA di Kota Tangerang,
Banten kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi melaksanakan
pekerjaan dimaksud. Kedua belah pihak dengan itikad baik menyatakan setuju dan sepakat
mengikatkan diri dalam ikatan KONTRAK, dengan jenis KONTRAK Lumpsum.      

                        Harga / Biaya KONTRAK                             
                               Pasal 2                                    

Kedua belah pihak menyatakan menyetujui dan sepakat Harga / Biaya KONTRAK termasuk
pajak berlaku untuk pekerjaan jasa dimaksud dalam Pasal 1 dalam KONTRAK ini, sebesar
........................... (........................................................................................) dan
pembiayaan untuk pekerjaan ini atas beban anggaran yang tersedia pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen IKMA TA. 2023:                         

 Program       : ………….      ..............................................
 Kegiatan      : ……………      ..............................................

 Klasifikasi Rincian : .............. ……………………………………………..                 
 Output                                                                   
 Rincian Output : …………..    ..............................................
 Komponen      : …………..     ...............................................

 MAK           : ………….      ..............................................

                          Dokumen KONTRAK                                 
                               Pasal 3                                    

1. KONTRAK ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, meliputi beberapa Dokumen
   sebagaimana tersebut dibawah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,
   untuk selanjutnya disebut Dokumen KONTRAK, yaitu :                     

   a. ...............................;                                    
   b. ...............................;                                    
   c. ...............................;                                    
   d. ...............................;                                    
   e. ...............................;                                    
   f. ...............................;                                    
2. Kedua belah pihak menyatakan sepakat bahwa apabila terjadi pertentangan antara

   ketentuan yang ada dalam Dokumen KONTRAK, maka yang dipakai adalah dokumen yang
   urutannya lebih dahulu;                                                
3. Penggunaan Dokumen KONTRAK oleh PIHAK KEDUA yang dikarenakan berkaitan dengan
   pelaksanaan pekerjaan ini harus seizin PIHAK PERTAMA.                  
                          Lingkup Pekerjaan                               
                               Pasal 4                                    

PIHAK  KEDUA  menyatakan menyetujui dalam mempersiapkan, melaksanakan dan 
menyelesaikan KONTRAK pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 KONTRAK ini
mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja kegiatan ini, yaitu :                 

1. Ruang Lingkup Pekerjaan :                                              
   1) Jumlah Kegiatan Bimtek adalah sebanyak 5 Kegiatan yaitu :           
     •  Bimbingan Teknis WUB IKM ...............................          
     •  Bimbingan Teknis WUB IKM ...............................          
     •  Bimbingan Teknis WUB IKM ...............................          

     •  Bimbingan Teknis WUB IKM ...............................          
     •  Bimbingan Teknis WUB IKM ...............................          
   1) Lokasi Pekerjaan di Kota Tangerang;                                 

   2) Jumlah peserta setiap Bimtek 20 orang;                              
   3) Lokasi Pelaksanaan di .......................................;      

   4) Waktu pelaksanaan semua bimtek adalah 4 (empat) hari;               
   5) Menyampaikan laporan tertulis mencakup pelaksanaan Bimbingan Teknis.

2. Tahapan Pekerjaan :                                                    
   1) Persiapan melalui rapat koordinasi dengan pengguna jasa dan instansi terkait,
      pengadaan ATK, dan penyiapan bahan-bahan pendukung;                 

   2) Menyampaikan proposal tiap pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Rencana Anggaran
      Biaya (RAB) disertai surat pemberitahuan Dinas setempat;            
   3) Pelaksanan Bimbingan Teknis di tuangkan dalam Surat Perjanjian;     

   4) Pelaksanaan semua Bimbingan Teknis dilakukan secara offline;        
3. Penyerahan Laporan :                                                   
   Laporan Pelaksanaan diserahterimakan sebanyak 2 (dua) rangkap, berikut soft copy
   dalam bentuk USB Flashdisk kapasitas minimal 256 GB sebanyak 1 (satu) unit.

                           Hasil Pekerjaan                                
                               Pasal 5                                    

1. Berdasarkan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PIHAK KEDUA

   menyerahkan Hasil Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA yang mengacu kepada Jadwal
   Pelaksanaan Pekerjaan, meliputi jangka waktu KONTRAK, berlakunya KONTRAK, penyerahan
   hasil pekerjaan, dan selesai pekerjaan sebagaimana tertera dalam Pasal 7 KONTRAK ini;
2. Hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, yaitu Laporan yang dibuat
   dalam Bahasa Indonesia yang merupakan laporan pelaksanaan secara keseluruhan yang
   berisi Silabus Materi, daftar hadir peserta, daftar hadir instruktur dan data dukung lainnya
   dalam pelaksanaan.                                                     
                  Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak                     
                               Pasal 6                                    

Kedua belah pihak menyatakan menyetujui dan sepakat memenuhi hak dan kewajiban
masing masing pihak dalam pelaksanaan KONTRAK ini, yaitu :                

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.                    
   a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan/hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK
      KEDUA;                                                              

   b. Membayarkan Jumlah harga/biaya KONTRAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
      KONTRAK ini kepada PIHAK KEDUA secara bertahap atas hasil pekerjaan yang telah
      dicapai PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 KONTRAK ini sesuai Cara
      dan Syarat Pembayaran sebagaimana tertera dalam Pasal 9 KONTRAK ini melalui
      Pembayaran Langsung oleh KPPN Jakarta VII ke Rekening Bank PIHAK KEDUA; dan
   c. Memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dengan membantu

      menyediakan Data Teknis/Informasi lain yang diperlukan dan Bantuan Administratif
      berupa Surat Pengantar/Tugas ataupun Dokumen KONTRAK bilamana diperlukan.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA                     

   a. Menerima pembayaran atas hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai Pasal 9 KONTRAK ini;
   b. Mengajukan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c pasal ini;

   c. Melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisiensi dan
      ekonomis serta memenuhi kriteria teknik/tanggung jawab profesional; dan
   d. Bertanggung jawab secara profesional dalam melaksanakan dan menyelesaikan serta
      menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan
      melaksanakan perbaikan kekurangan terhadap hasil pekerjaan serta tanggung jawab

      tersebut tidak melebihi imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 KONTRAK ini;
   e. Tanggung jawab secara profesional, yaitu tanggung jawab yang timbul karena
      pelaksanaan pekerjaan ini dibatasi sampai pelaksanaannya berakhir dengan
      penyerahan Hasil Pekerjaan, yaitu :                                 
      • Dalam segala kesempatan melindungi kepentingan PIHAK PERTAMA dan  
        mengambil langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan untuk  
        mengusahakan efisiensi dan efektifitas kerja;                     

      • Melindungi PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan Pihak Ketiga yang timbul karena
        pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA;                                
      • Melaksanakan perbaikan/kekurangan terhadap hasil pekerjaan sesuai hasil evaluasi
        PIHAK PERTAMA;                                                    
      • Perbaikan/kekurangan ataupun yang disebabkan karena kegagalan PIHAK KEDUA
        dalam melaksanakan pekerjaan ini harus diselesaikan dan dilaporkan secara tertulis
        kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu maksimal 14 hari kalender tanpa merubah
        jadwal/jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan; dan
      • Menyimpan catatan catatan dan dokumen dengan teliti dan sistimatis yang
        berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini dalam bentuk dan cara yang lazim
        berlaku serta harus cukup merupakan bukti telah dilaksanakan dengan baik dan
        benar.                                                            

   f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan hasil pekerjaan.
                     Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan                         
                               Pasal 7                                    

Kedua belah pihak menyatakan menyetujui dan sepakat untuk jangka waktu Pelaksanaan
Pekerjaan ini, terdiri dari :                                             

1. KONTRAK pekerjaan ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani KONTRAK pada tanggal
  ………. Bulan …………. Tahun ……………………..                                       
2. Jangka waktu KONTRAK pekerjaan ini selama ...................................... hari kalender
  atau dimulai dari tanggal ........................... yang berakhir selambat-lambatnya pada
  tanggal ............................                                    
3. KONTRAK berlaku efektif dan pekerjaan mulai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA

  terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh PIHAK
  PERTAMA  serta PIHAK KEDUA menerima dan menyetujui Surat Pernyataan Mulai
  Kerja tersebut dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama ......................................
  hari kalender.                                                          
4. Penyerahan Hasil Pekerjaan berdasarkan Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud
  Pasal 4 KONTRAK ini, yaitu berupa Laporan Pelaksanaan yang diselesaikan dan
  diserahkan selambat-lambatnya dalam waktu ...................................... hari kalender
  terhitung sejak KONTRAK ditandatangani yang diserahkan selambat-lambatnya tanggal
  ............................                                            

5. Bilamana Penyerahan Hasil Pekerjaan melampaui batas jangka waktu penyelesaian dan
  penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini, maka kepada PIHAK KEDUA
  dikenakan denda sebagaimana tertera dalam Pasal berikut Ketentuan Umum KONTRAK ini.
6. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila PIHAK KEDUA telah menyerahkan Hasil Pekerjaan
  sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini dan PIHAK PERTAMA telah memenuhi
  kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b KONTRAK ini.

                             Pembayaran                                   
                               Pasal 8                                    

1. Mata uang yang digunakan untuk pembayaran pekerjaan ini adalah Rupiah. 
2. PIHAK PERTAMA  akan membayarkan kepada PIHAK KEDUA jumlah Harga/Biaya  
  KONTRAK untuk pekerjaan Bimbingan Teknis Wirausaha Baru IKM LMEA di Kota Tangerang,
  Banten sebesar ........................... (.........................................................................)

  termasuk beban pajak yang berlaku yang harus dibayar PIHAK KEDUA.       
3. Di dalam jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini adalah merupakan harga
   pasti (mutlak tanpa klaim) dan tidak ada klaim kenaikan harga oleh PIHAK KEDUA selama
   masa pelaksanaan pekerjaan berlangsung dan PIHAK KEDUA tidak akan mengklaim
   PIHAK PERTAMA apabila ternyata dikemudian hari pekerjaan yang dilaksanakan melebihi
   biaya yang disediakan dalam Pasal 2 KONTRAK ini.                       

4. Segala resiko dan tanggung jawab menjadi beban PIHAK KEDUA yaitu Bea Meterai dan
   pajak pajak dari KONTRAK ini dilunasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
   berlaku di Indonesia dan didalamnya telah termasuk biaya-biaya, untuk :
   • Resiko dan Overhead;                                                 
   • Perencanaan/Persiapan, Pelaksanaan dan Laporan; dan                  
   • Keuntungan PIHAK KEDUA.                                              
                      Cara dan Syarat Pembayaran                          
                               Pasal 9                                    

Jumlah Harga KONTRAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 KONTRAK ini sebesar
sebesar ........................... (........................................................................................)
akan dibayarkan PIHAK PERTAMA dengan Pembayaran Langsung oleh KPPN Jakarta VII,
secara bertahap disetiap Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada PIHAK KEDUA, yang
mempunyai rekening pada Bank ................................ No. Rekening ................................,
a/n. ................................, NPWP: ................................ dengan cara dan syarat

pembayaran, sebagai berikut:                                              
1. Telah selesainya pelaksanaan pekerjaan;                                

2. Menyerahkan Laporan Pelaksanaan yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan
  Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan                          
3. at cost pengeluaran dalam pelaksanaan Kegiatan.                        

                      Keterlambatan dan Kelalaian                         

                              Pasal 10                                    

1. Keterlambatan dan kelalaian akibat terjadinya cidera janji oleh kedua belah pihak akan
  dikenakan denda kepada PIHAK KEDUA dan ganti rugi dari PIHAK PERTAMA kepada
  PIHAK KEDUA, yaitu sanksi finansial kecuali keterlambatan karena terjadinya keadaan
  kahar/force majeure sebagaimana diatur dalam KONTRAK ini.               
2. Denda kepada PIHAK KEDUA                                               
  Denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan jika:

  a. PIHAK KEDUA tidak dapat menepati penyelesaian pekerjaan dalam waktu sebagaimana
     ditentukan dalam Pasal 7 ayat 4 huruf a, huruf b dan huruf c KONTRAK ini tanpa
     menunjukan alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA;            

  b. Apabila atas kesalahan/kelalaian PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan Lingkup
     Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 KONTRAK ini dan setelah 3 (tiga) kali
     berturut-turut diberi peringatan tertulis oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak
     mengindahkan/tidak melaksanakan perbaikan perbaikan/perubahan sebagaimana
     mestinya;                                                            
  c. Denda sebagaimana dimaksud pada huruf a atau b akan dibuat catatan oleh PIHAK

     PERTAMA dan pembayarannya akan diperhitungkan dari kewajiban pembayaran PIHAK
     PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.                                          
3. Denda kepada PIHAK KEDUA atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan     
   a. 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian KONTRAK yang tercantum dalam KONTRAK
      dan belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan dimaksud sudah dilaksanakan dan
      dapat berfungsi dan/atau dipertanggungjawabkan; atau                

   b. 1/1000 (satu perseribu) dari harga KONTRAK, apabila bagian barang yang sudah
      dilaksanakan belum berfungsi dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.
4. Ganti Rugi PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA                            

   a. Besarnya ganti rugi yang dibayar PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA karena
      atas keterlambatan pembayaran sebesar: Bunga terhadap Nilai Tagihan yang terlambat
      dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan
      Bank Indonesia;                                                     
   b. Pembayaran besarnya ganti rugi berdasarkan pembuktian yang sah, yaitu adanya
      perbuatan atau kelalaian dalam mempersiapkan Surat Permintaan Membayar
      Langsung (SPM-LS) ke KPPN Jakarta VII yang mengakibatkan timbul keterlambatan
      dalam pengajuannya ke KPPN;                                         
   c. Ganti Rugi kepada PIHAK KEDUA tidak berlaku jika terjadi keadaan kahar/force
      majeure atau perundang-undangan dan ketentuan peraturan pemerintah yang
      diumumkan secara resmi berkaitan dengan finansial yang mengakibatkan terlambatnya
      pelaksanaan pembayaran.                                             

                     Keadaan Kahar/Force Majeure                          
                              Pasal 11                                    

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya, sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri
Keuangan dan Menteri teknis terkait, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam KONTRAK
menjadi tidak dapat dipenuhi:                                             

1. Bila terjadi keadaan dimaksud pasal ini, maka Pihak yang berada dalam keadaan kahar akan
  bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang terjadi;                
2. Pihak yang berada dalam keadaan kahar berkewajiban memberitahukan dengan secepatnya
  dalam waktu 14 (empat belas) hari dari hari terjadinya kahar dengan menyertakan
  Pernyataan Keadaan Kahar dari Instansi yang berwenang agar dapat diselesaikan
  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;                  

3. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang
  dituangkan dalam perubahan KONTRAK.                                     

                             Pengawasan                                   
                              Pasal 12                                    

Kewenangan PIHAK PERTAMA selaku Pengguna Jasa untuk melakukan pengawasan dan
pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan yang sedang dan telah dikerjakan oleh PIHAK
KEDUA.                                                                    

                  Komponen Dalam Negeri Barang/Jasa                       
                              Pasal 13                                    

Komponen dalam negeri pada jasa adalah penggunaan jasa sampai dengan penyerahan akhir

dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk Instruktur, alat kerja termasuk perangkat lunak
dan sarana pendukung yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri, sesuai Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor No. ................................ tentang Ketentuan dan Tata Cara
Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri.                               

                          Instruktur/Personil                             
                              Pasal 14                                    

1. PIHAK KEDUA menyatakan bahwa Instruktur/personil yang dipergunakan sesuai dengan
   kualifikasi dan pengalamannya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penawaran yang
   terlebih dahulu telah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
2. Untuk lebih meningkatkan hasil kerja yang lebih baik PIHAK KEDUA dapat melakukan
   penyesuaian jadwal waktu Instruktur/personil yang telah ditetapkan dengan sebelumnya
   memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan ketentuan perubahan
   perubahan tersebut tidak akan menyebabkan penambahan Harga/Biaya Pelaksanaan
   Pekerjaan.                                                             

3. Penggantian dan perpindahan Instruktur/personil PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum
   dalam Dokumen Penawaran jika memang terdapat hal hal penting atau karena sesuatu
   sebab diluar kemampuan PIHAK KEDUA, maka atas persetujuan PIHAK PERTAMA
   dapat dilakukan penggantian atau perpindahan Instruktur/personil dengan
   Instruktur/personil yang setara atau lebih baik tanpa menambah atau merubah Harga/Biaya
   Pelaksananaan Pekerjaan.                                               

4. Jika Instruktur/personil yang telah ditetapkan dan ditemukan oleh PIHAK PERTAMA
   ternyata kurang memenuhi syarat dalam melaksanakan pekerjaannya atau melakukan
   pelanggaran hukum atau peraturan pemerintah atau menderita sakit lebih dari satu bulan
   dan/atau meninggal dunia maka PIHAK PERTAMA secara tertulis segera meminta kepada
   PIHAK KEDUA untuk mengganti/menyediakan Instruktur/personil penggantinya dengan
   kualifikasi dan pengalamanan yang disetujui PIHAK PERTAMA.             
5. Setiap Instruktur/personil pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 pasal ini

   yang berimplikasi pada imbalan jasa yang diterapkan kepadanya dan semua biaya yang
   dikeluarkan karena penggantian tersebut dibebankan PIHAK KEDUA setelah disetujui
   PIHAK PERTAMA  dan imbalan jasa yang diterima tidak melebihi yang seharusnya
   dibayarkan kepada Instruktur/personil yang digantikan.                 

                    Penggantian Instruktur/Personil                       
                              Pasal 15                                    

1. Pengajukan permohonan penggantian Instruktur/personil, penyedia diwajibkan melampirkan
  riwayat hidup/pengalaman kerja Instruktur/personil yang diusulkan dan disertai alasan
  penggantian Instruktur/personil yang bersangkutan.                      
2. Pemberitahuan tertulis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan adanya
  penggantian tenaga instruktur/personil dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) hari kalender
  dengan disertai alasannya.                                              

3. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kalender terlampaui dan belum dilaksanakan
  penggantiannya diwajibkan melaporkan kepada PIHAK PERTAMA.              

                    Perubahan/Perbaikan Perjanjian                        
                              Pasal 16                                    

Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan
dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditentukan dalam KONTRAK, maka PPK bersama
penyedia dapat melakukan perubahan KONTRAK yang meliputi antara lain:     
1. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan dan jenis pekerjaan yang tercantum dalam

  KONTRAK;                                                                
2. Mengubah jadwal pelaksanaan;                                           
3. Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;       

4. Melaksanakan pekerjaan tambah/kurang yang belum tercantum dalam KONTRAK yang
  diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan;                       
5. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan tidak boleh melebihi
  10% (sepuluh perseratus) dari biaya yang tercantum dari nilai KONTRAK awal;
6. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia,

  ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan
  yang tercantum dalam KONTRAK awal;                                      
7. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum
  KONTRAK.                                                                

                      Itikad Baik Kedua Belah Pihak                       
                              Pasal 17                                    

1. Kedua belah pihak bertindak dalam pelaksanaan KONTRAK ini berdasarkan azas saling

   percaya yang disesuaikan dengan ketentuan serta hak dan kewajiban masing masing pihak.
2. Kedua belah pihak setuju melaksanakan KONTRAK ini dengan jujur tanpa menonjolkan
   kepentingan masing-masing pihak dan jika selama KONTRAK ini berlangsung terdapat salah
   satu pihak merasa dirugikan maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi
   keadaan tersebut.                                                      

                        Penghentian KONTRAK                               
                              Pasal 18                                    

1. Penghentian KONTRAK ini pada dasarnya karena pekerjaan sudah selesai dan kedua belah
   pihak telah memenuhi ketentuan serta hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam
   KONTRAK ini.                                                           
2. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki
   kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.                 

3. Penghentian KONTRAK akibat keadaan kahar yaitu timbulnya perang, pemberontakan di
   wilayah RI, keributan, kekacauan, dan huru hara serta bencana alam yang telah dinyatakan
   melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait, maka PIHAK
   PERTAMA wajib membayar sesuai prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang
   telah dicapai kepada PIHAK KEDUA.                                      

                         Pemutusan KONTRAK                                
                              Pasal 19                                    

1. PIHAK PERTAMA berhak memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA,     
  melalui pemberitahuan tertulis 5 (lima) hari sebelumnya dan telah dilakukan 3 (tiga) kali
  teguran tertulis, jika PIHAK KEDUA cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan
  tangung jawabnya:                                                       
  a. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan yang dimaksud Lingkup Pekerjaan
     sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 KONTRAK ini;                      
  b. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian
     pekerjaan ini atau tidak ditepatinya Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana
     dimaksud dalam Pasal 7 KONTRAK ini;                                  
  c. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan
     keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan    

     ...................................... hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan
     untuk menyelesaikan pekerjaan;                                       
  d. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan   
     .................................. hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan,
     Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;            
  e. Besarnya denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah
     melampaui 5% (lima perseratus).                                      
3. Jika terjadi pemutusan KONTRAK secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA, sebagaimana

  dimaksud ayat 1 pasal ini, maka:                                        
  a. PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tidak
     kurang dari 5 (lima) hari sebelumnya dan selanjutnya PIHAK KEDUA berkewajiban
     menyerahkan seluruh dokumen KONTRAK yang ada kepada PIHAK PERTAMA;   
  b. PIHAK KEDUA tetap mendapat hak pembayaran nilai KONTRAK sesuai volume (prestasi
     atau kemajuan pekerjaan) yang telah dikerjakan yang sebelumnya telah diadakan
     perhitungan keseimbangan antara hasil pekerjaan dengan persentase pembiayaan yang
     telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA dan apabila terdapat ketidak seimbangan antara
     persentase fisik dan persentase pembiayaan akan dibebankan kepada PIHAK KEDUA;
  c. PIHAK KEDUA membayar denda keterlambatan dan Penyedia Barang/Jasa dimasukkan
     dalam Daftar Hitam;                                                  
  d. PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Pihak Lain untuk menyelesaikan KONTRAK ini atas
     kehendak dan pilihannya sendiri dengan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang
     berlaku.                                                             

3. Pemutusan KONTRAK oleh PIHAK KEDUA, hanya dikarenakan atas setiap situasi
  dihadapi PIHAK KEDUA akibat keadaan kahar/force majeure yang mengakibatkan
  kegagalan pelaksanaan kewajiban-kewajiban KONTRAK, dalam hal ini:       
  a. PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis 5 (lima) hari sebelumnya kepada
     PIHAK PERTAMA akan adanya pemutusan KONTRAK;                         
  b. Setelah adanya konfirmasi tertulis atau tidak adanya konfirmasi tertulis dari PIHAK
     PERTAMA dalam waktu 5 (lima) hari setelah diterimanya pemberitahuan dari PIHAK
     KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan dibebaskan dari semua tanggung jawab terhitung
     sejak tanggal pemberitahuan tersebut.                                
4. Pemutusan KONTRAK dilakukan bilamana kedua belah pihak terbukti melakukan
   kolusi, kecurangan atau tindak korupsi dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan
   KONTRAK, dalam hal ini kedua belah pihak akan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan
   Pemerintah atau Peraturan perundangan yang berlaku.                    

                            Korespondensi                                 
                              Pasal 20                                    

Untuk korespondensi atau pemberitahuan yang dibuat oleh kedua belah pihak, maka masing-
masing pihak  dianggap cukup  telah melakukannya jika dilakukan secara    
tertulis/telegram/faksimili atau pos melalui alamat, sebagai berikut :    
1. Apabila ditujukan kepada PIHAK PERTAMA                                 
  Direktorat Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang dan Kerajinan, Ditjen IKMA
  Gedung Kementerian Perindustrian Lt. 16                                 

  Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan                  
  Tlp. ..................., Fax. ...................                      
2. Apabila ditujukan kepada PIHAK KEDUA                                   
  Up. ....................                                                
  ................................                                        
  ................................                                        
  ................................                                        
                   Dokumen Hak Milik PIHAK PERTAMA                        
                              Pasal 21                                    

PIHAK KEDUA  setelah pekerjaan dinyatakan selesai atau berakhirnya KONTRAK harus
menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA dapat menyimpan copy dari dokumen-dokumen dimaksud.           

                   Tempat Penyerahan Hasil Pekerjaan                      
                              Pasal 22                                    

Penyerahan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan berupa Laporan Pelaksanaan Kegiatan, di
Direktorat Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang dan Kerajinan Ditjen IKMA kedudukan kantor,
Gedung Kementerian Perindustrian Lt. 16, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta
Selatan.                                                                  

                       Penyelesaian Perselisihan                          
                              Pasal 23                                    

1. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat atau sengketa diantara kedua belah
  pihak maka kedua belah pihak sepakat dengan menyelesaikannya secara musyawarah untuk
  mencapai mufakat.                                                       

2. Apabila cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak berhasil, maka
  kedua belah pihak sepakat dan menyetujui untuk menyelesaikan permasalahan tersebut
  memilih tempat yang sah di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta semua biaya
  yang timbul menjadi beban PIHAK KEDUA.                                  

                          Ketentuan Lain Lain                             
                              Pasal 24                                    

1. KONTRAK ini dibuat rangkap 2 (dua) dalam Bahasa Indonesia pada hari, tanggal, bulan,

  tahun tersebut diatas dan 2 (dua) diantaranya ditandatangani diatas meterai sesuai
  ketentuan berlaku dimana setiap pihak akan menerima satu salinan bermeterai, seluruh
  KONTRAK mempunyai kekuatan hukum yang sama.                             
2. Kedua belah pihak sepakat melaksanakan KONTRAK ini sesuai dengan Undang-Undang dan
  ketentuan peraturan yang berlaku.                                       

        PIHAK KEDUA                           PIHAK PERTAMA               
     ................................    Pejabat Pembuat Komitmen         

         ....................                    .................        
          Direktur                             NIP. .................     
                              LAMPIRAN                                    
             SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (KONTRAK)             
                           UNTUK PEKERJAAN                                
                BIMBINGAN TEKNIS WIRAUSAHA BARU IKM LMEA                  
                       DI KOTA TANGERANG BANTEN                           

                   No. ......................................................

Terbilang : ...........................................................................................

         PIHAK KEDUA                          PIHAK PERTAMA               
      ................................    Pejabat Pembuat Komitmen        

          ....................                   .................        
           Direktur                            NIP. .................