Bimbingan Teknis Penghitungan Tkdn Pada Sektor Ilmate

URAIAN SINGKAT                                  
      BIMBINGAN TEKNIS PENGHITUNGAN TKDN PADA SEKTOR ILMATE             

A. LATAR BELAKANG                                                       
        Kementerian Perindustrian sebagai Kementerian teknis memiliki peran

     yang cukup strategis dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Negara

     Indonesia, khususnya dalam pembinaan berbagai sektor industri produk non
     migas di dalam negeri. Berbagai kebijakan pembinaan industri telah 

     diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian dengan tujuan agar industri dalam
     negeri bertumbuh dalam iklim usaha yang kondusif dan dapat meningkatkan

     penerapan teknologi terbaik serta beroperasional secara efektif dan efisien.

        Salah satu kebijakan Kementerian Perindustrian dalam pembinaan  
     industri dalam negeri adalah dengan melaksanakan berbagai kegiatan terkait

     peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan menerbitkan peraturan
     perundang-undangan sebagai infrastruktur hukum untuk mendukung     

     peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada produk industri
     dalam negeri. Hal tersebut bertujuan untuk pendalaman industri dalam negeri

     dan diharapkan dapat mendukung program substitusi impor serta mendukung

     arahan dari Presiden Republik Indonesia tentang penggunaan produk dalam
     negeri pada pembelanjaan APBN dan APBD serta pembelanjaan oleh BUMN.

     Melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua
     atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan      

     Barang/Jasa Pemerintah, semua pengadaan barang/jasa Pemerintah wajib

     menggunakan Produk Dalam Negeri, terutama Produk Dalam Negeri dengan
     akumulasi nilai TKDN dan BMP paling sedikit 40%. Hal ini dituangkan kembali

     dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan     
     Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil,

     dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga     

     Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
        Selain itu, dalam pembentukan infrastruktur hukum terkait peningkatan

     komponen dalam negeri pada produk industri dalam negeri, Kementerian
     Perindustrian telah menerbitkan beberapa Peraturan Menteri yang secara

     khusus mengatur ketentuan tata cara penghitungan TKDN pada produk  
     industri. Dalam merumuskan peraturan perundang-undangan terkait TKDN
     sebuah produk industri, Kementerian Perindustrian juga mengacu pada

     Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri,
     dimana didalamnya terdapat ketentuan khusus tentang berbagai ketentuan

     TKDN produk industri. Saat ini, terdapat beberapa peraturan perundang-

     undangan yang mengatur tata cara penghitungan TKDN. Secara umum,   
     penghitungan nilai TKDN diatur dalam peraturan menteri perindustrian

     mengenai ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam
     negeri (TKDN).                                                     

        Melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan

     Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil,
     dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga     

     Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
     Menteri Perindustrian mendapatkan amanat untuk memperbanyak dan    

     mempercepat serta memberikan insentif sertifikasi Tingkat Komponen Dalam

     Negeri (TKDN) yang dibiayai oleh APBN. Sertifikasi Tingkat Komponen
     Dalam Negeri (TKDN) dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

        Terkait dengan pengajuan sertifikat TKDN, industri dapat melakukan

     penghitungan mandiri (self-assesment) mengenai nilai TKDN yang akan
     dilakukan proses sertifikasi. Hasil penghitungan mandiri tersebut kemudian

     diverifikasi oleh Lembaga Verifikasi Independen (LVI) yang ditunjuk oleh
     Kementerian Perindustrian. Setelah melalui proses verifikasi tersebut,

     Lembaga Verifikasi Independen (LVI) akan menyampaikan laporan akhir hasil

     penilaian TKDN. Kemudian, berdasarkan laporan dimaksud Kementerian 
     Perindustrian akan menerbitkan sertifikat TKDN dan memberikan tanda sah
     terhadap sertifikat TKDN tersebut. Dengan proses/tahapan verifikasi yang
     telah dilaksanakan, diharapkan keluaran nilai dalam sertifikat TKDN sesuai

     dengan kemampuan industri di lapangan.                             

B. Ruang Lingkup                                                        

        Ruang lingkup dari pelaksanaan kegiatan Pekerjaan ”Bimbingan Teknis
   Penghitungan TKDN pada sektor ILMATE” Tahun Anggaran 2025 melingkupi 

   perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dengan seluruh dokumen yang
   diperlukan.