Pekerjaan Sistem Pembelajaran Digital 3D Fakultas Kedokteran Militer Unhan Ri

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             

                             PENGADAAN                                    
         PENGADAAN  SISTEM PEMBELAJARAN  DIGITAL 3 DIDIMENSI              
          FAKULTAS  KEDOKTERAN  MILITER UNHAN RI TAHUN 2025               

A.  PENDAHULUAN                                                           

    1.  Latar Belakang                                                    

        Rencana strategis Kemhan yakni peran komponen pendukung merupakan unsur
    vital dalam menyelenggarakan pertahanan negara. Oleh karena itu kemampuan
    komponen pendukung harus dibina dan dikelola secara tepat dan profesional. Salah
    satu komponen pendukung yakni sektor pendidikan, dukungan pendidikan dimaknai
    sebagai segala upaya pendidikan meliputi ditujukan secara langsung untuk
    mendukung prasarana pendidikan Kadet. Kebijakan sektor pendidikan Unhan RI
    disusun berdasarkan kondisi Kadet dan alat prasarana dengan memperhatikan
    perkembangan strategis baik nasional maupun global. Sektor pendidikan merupakan
    bagian dari sistem pendidikan nasional sekaligus sebagai sistem pengembangan
    pertahanan nasional.                                                  

    Hal ini dapat diuraikan bahwa kemampuan nasional bidang Pendidikan pada dasarnya
    merupakan keuletan dan ketangguhan bangsa dan negara dibidang pendidikan untuk
    menghadapi AGHT pada pertahanan dan keamanan negara. Salah satu elemen
    dalam dukungan pendidikan dengan meningkatkan kemampuan fasilitas prasarana
    pendidikan dimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
    Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. FK Militer Unhan RI merupakan
    Lembaga Pendidikan dengan visi dan misi menciptakan Dokter militer Bidang
    Kesehatan Yang Profesional dan Unggul                                 
        Dukungan peralatan dan Prasarana FK Militer berupa Sistem Pembelajaran
    Digital 3D Fakultas Kedokteran Militer membutuhkan dengan nilai HPS   

    Rp. 12.989.536.350,- (Dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta
    lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah), meliputi keseluruhan
    biaya pengadaan sesuai rincian, kuantitas dan spesifikasi teknis yang tertuang dalam
    dokumen pengadaan/dokumen perencanaan.                                

    2.  Maksud dan Tujuan. Maksud dari kegiatan ini untuk membangun dan membantu
    dalam menciptakan dokter militer yang unggul. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini
    adalah meningkatkan sarana prasarana, meningkatkan mutu pendidikan di FK Militer
    Unhan RI, meningkatkan kualitas pendidikan atau perluasan cakupan pelatihan dan
    pendidikan serta meningkatkan kapasitas kemampuan Kadet Mahasiswa FK Militer
    Unhan RI.                                                             

    3.  Sasaran. Terselenggaranya pengadaan Sistem Pembelajaran Digital 3D
    Fakultas Kedokteran Militer baik sesuai waktu, mutu dan biaya yang telah ditetapkan,
    sesuai kriteria yang ditetapkan, serta terpenuhinya tertib administrasi proses
    pembangunan dalam setiap tahapan sesuai rencana dan indikator keluaran
    pelaksanaan.                                                          

    2.  Referensi Hukum                                                   

        a.  Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021  tentang Pengadaan     
        Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
        Nomor 33);                                                        
        b.  Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan
        Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman
        Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan

        dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
        Nomor 629); dan                                                   
                                 1                                        

        c.  Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi
        dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia
        Tahun 2019 Nomor 314).                                            

    3.  Sumber Pendanaan                                                  

        a.  Sumber Pendanaan untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Sistem 
        Pembelajaran Digital 3D Fakultas Kedokteran Militer bersumber dari Anggaran
        Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Unit Organisasi Kementerian  
        Pertahanan RI dan untuk besaran alokasi pendanaan untuk pelaksanaan
        pekerjaan ini sesuai harga perkiraan sendiri (HPS) adalah sebesar 
        Rp. 12.989.536.350,- (Dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan
        juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dimana besaran
        biaya pendanaan tersebut merupakan biaya tetap dan pasti serta telah memuat
        seluruh biaya pelaksanaan pengadaan Sistem Pembelajaran Digital 3D Fakultas
        Kedokteran Militer untuk keseluruhan ruang lingkup pekerjaan yang dikontrakkan.

        b.  Biaya tersebut juga telah memuat/memperhitungkan biaya umum   
        (keuntungan, overhead) penyedia jasa, biaya pelatihan/sosialisasi disatker
        penguna, biaya asuransi atau pertanggungan, biaya pengurusan perizinan ke
        dinas/instansi yang berwenang (jika ada) serta kewajiban pajak maupun iuran
        daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    4.  Lokasi Pekerjaan                                                  

        Lokasi pekerjaan Fakultas Kedokteran Militer Unhan RI, Kawasan IPSC Sentul,
        Sukahati, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810       

    5.  Metode Pengadaan                                                  

        Menggunakan LPSE metode Tender Pascakualifikasi sistem gugur 1 file

    6.  Jangka Waktu Pelaksanaan pekerjaan                                
        Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 6 bulan semenjak penandatangan kontrak.

                                           Bogor, 2 Juni 2025             

                                         Pejabat Pembuat Komimen,         

                                       Dr. Jati Bambang P, S.I.P., M.A.P  
                                            Mayor Jenderal TNI