| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0010004836093000 | Rp 2,601,757,305 | 88.28 | 90.62 | - | |
| 0011395571517000 | Rp 2,602,544,850 | 88 | 90.4 | - | |
PT Yodya Karya (Persero) Wilayah I | 0010016160517001 | Rp 2,635,151,100 | 95.03 | 95.77 | - |
| 0018023903019000 | Rp 2,820,609,900 | 85.02 | 86.46 | - | |
| 0015586076013000 | Rp 2,890,318,455 | 89.2 | 87.76 | - | |
| 0015725617061000 | Rp 2,903,321,550 | 85.73 | 86.51 | - | |
PT Virama Karya (Persero) Cabang Semarang | 0010004851517002 | Rp 2,924,017,500 | 91.66 | 91.12 | - |
| 0013095203062000 | - | - | - | - | |
| 0019060086805000 | - | - | - | - | |
| 0018021204017000 | - | - | - | - | |
| 0016832297031000 | - | - | - | - | |
| 0013325873017000 | - | - | - | - | |
| 0018872267331000 | - | - | - | - | |
| 0025147893631000 | - | - | - | - | |
| 0011185816428000 | - | - | - | - | |
| 0019323955517000 | - | - | - | Kualifikasi Badan Usaha Menengah sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Kualifikasi | |
| 0020700852028000 | - | - | - | - | |
| 0013456629017000 | - | - | - | - | |
| 0314142746603000 | - | - | - | - | |
PT Aura Jagat Mandiri | 03*6**8****09**0 | - | - | - | - |
| 0011395530517000 | - | - | - | - | |
| 0012243085517000 | - | - | - | - | |
CV Nusakon | 07*4**4****03**0 | - | - | - | - |
| 0013017967016000 | - | - | - | - | |
| 0826532434517000 | - | - | - | - | |
| 0948453758822000 | - | - | - | - | |
| 0011180353322000 | - | - | - | - | |
| 0021430152016000 | - | - | - | - | |
| 0734542079101000 | - | - | - | - | |
Kembar Jaya Konstruksi Indonesia | 06*4**6****23**0 | - | - | - | - |
PT Sinar Inti Persada | 00*6**5****19**0 | - | - | - | - |
| 0019777937016000 | - | - | - | - | |
| 0019857911518000 | - | - | - | - | |
| 0015883549821000 | - | - | - | - | |
CV Nirwana Rahma Makmur | 09*9**6****01**0 | - | - | - | - |
| 0011395159517000 | - | - | - | - | |
| 0763882800421000 | - | - | - | - | |
| 0943417154008000 | - | - | - | - |
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Manajemen Konstruksi Pembangunan Science Techno Park
Poltekkes Kementerian Kesehatan
TAHUN ANGGARAN 2023
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Science Techno Park Poltekkes Kemenkes merupakan kawasan terpadu yang menggabungkan dunia
industri, perguruan tinggi, pusat riset dan pelatihan, kewirausahaan, pemerintah pusat dan daerah,
dalam satu lokasi yang memungkinkan aliran informasi dan teknologi lebih efektif dan efisien.
Dalam pengembangan industri, Kementerian Kesehatan melalui Poltekkes Kemenkes selalu
mengedepankan inovasi, kolaborasi dengan berbagai pihak, kualitas dan memberikan manfaat nyata
bagi masyarakat baik secara nasional maupun internasional.
Pembangunan Science Techno Park Poltekkes Kemenkes dibutuhkan untuk mendukung inovasi dan
komersialisasi teknologi, pengembangan kreasi usaha dan lapangan kerja dan pengembangan
ekonomi dari hasil hilirisasi riset oleh dosen dan mahasiswa.
Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 22/PRT/M/2018
tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, tahapan Pembangunan Science Techno Park
Poltekkes Kemenkes tahun 2023 merupakan kegiatan pembangunan bangunan gedung Negara
dengan klasifikasi tidak sederhana yang penyelenggarannya dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes
melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan
pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang
pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan
pembangunan bangunan gedung.
Penyedia jasa manajemen konstruksi digunakan untuk pekerjaan konstruksi:
a. bangunan bertingkat di atas 4 (empat) lantai; dan/atau
b. bangunan dengan luas total di atas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi); dan/atau
c. bangunan khusus; dan/atau
d. yang melibatkan lebih dari satu penyedia jasa perencanaan maupun pelaksana konstruksi;
dan/atau
e. yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (multiyear project).
Konsultan manajemen konstruksi tidak dapat merangkap sebagai penyedia Jasa perencanaan
konstruksi untuk pekerjaan yang bersangkutan dan bertugas sejak ditetapkan berdasarkan Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK) mulai dari tahap perencanaan teknis sampai serah terima akhir pekerjaan
konstruksi fisik, dan berfungsi melaksanakan pengendalian pada tahap perencanaan teknis dan tahap
pelaksanaan konstruksi, baik di tingkat program maupun di tingkat operasional. Konsultan manajemen
konstruksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara kontraktual kepada Kepala
Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen.
Mengingat pekerjaan konstruksi Pembangunan Science Techno Park Poltekkes Kemenkes Tahun
2023 ini merupakan bangunan bertingkat dengan luas total bangunan lebih dari 5.000 m2 (lima ribu
meter persegi), serta mengacu pada Peraturan Menteri PU Nomor 22/KPTS/M/2018 tentang
Bangunan Gedung Negara maka dipandang perlu untuk mengadakan Konsultan Manajemen
Konstruksi yang akan mengelola serta mengawasi kegiatan ini agar dapat berjalan lancar, tepat waktu,
tepat mutu dan biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib administrasi dalam
pembangunan bangunan gedung negara, mulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap
pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan.
Sesuai Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018, selama pelaksanaan pekerjaannya, konsultan manajemen
konstruksi akan bertindak sebagai pelaksana fungsi Direksi Teknis/wakil Pejabat Pembuat Komitmen
selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi berjalan sampai dengan dilakukan serah terima kedua.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi konsultan Manajemen
Konstruksi yang memuat kriteria dan syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengadaan jasa
konsultansi Manajemen Konstruksi dan kegiatan - kegiatan yang harus dilaksanakan oleh konsultan
Manajemen Konstruksi mulai dari tahap reviu DED, pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa
pemeliharaan.
Adapun tujuan dari kegiatan Manajemen Konstruksi Pembangunan Science Techno Park Poltekkes
Kemenkes adalah membantu PPK dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan secara
mendetail mulai reviu DED sampai dengan pemeliharaan pekerjaan agar tercapainya
penyelenggaraan konstruksi fisik yang tepat mutu, waktu dan biaya serta memenuhi persyaratan
teknis meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.
3. SASARAN
Sasaran yang ingin dicapai dari dalam kegiatan ini yaitu terkendalinya dan terarahnya secara teknis
penyelenggaraan pelaksanaan Pembangunan Science Techno Park Poltekkes Kemenkes Tahun 2023
adalah:
a. Terarahnya secara teknis pelaksanaan konstruksi Pembangunan Science Techno Park Poltekkes
Kemenkes mulai dari SPMK Konstruksi, Serah Terima Pekerjaan Pertama, Masa
Pemeliharaan dan Serah Terima Kedua;
b. Terkendalikannya kegiatan pelaksanaan Pembangunan Science Techno Park Poltekkes
Kemenkes dari SPMK Konstruksi, Serah Terima Pekerjaan Pertama, Masa Pemeliharaan dan
Serah Terima Kedua secara berkualitas, tepat waktu, dalam batas biaya yang tersedia, serta
diselenggarakan secara tertib administrasi;
c. Adanya rekomendasi pengendalian, koordinasi dan evaluasi pada semua tahapan
pelaksanaan kegiatan administrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa sehingga terwujudnya
tertib administrasi.
d. Tersedianya data dan informasi tentang perkembangan kegiatan Penyedia Jasa dalam bentuk
pelaporan sehingga proses pengendalian dapat berjalan sesuai dengan rencana.
Serah Terima Pekerjaan Pertama, Masa Pemeliharaan dan Serah Terima Kedua secara berkualitas,
selesai tepat waktu mutu dan biaya serta diselenggarakan secara tertib administrasi agar
terpenuhinya persyaratan perizinan bangunan gedung negara yang diperlukan sesuai peraturan yang
berlaku, termasuk terpenuhinya pernyataan tentang keandalan bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi
(SLF).
4. LOKASI PEKERJAAN
Lokasi site yang akan dibangun terletak pada alamat Jl. Karanganyar Mlatensatu, Karangsari, Kec.
Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
5. BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN A. BIAYA
Untuk pelaksanaan pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Science Techno
Park Poltekkes Kemenkes ini diperlukan biaya kurang lebih sebesar Rp. 3.250.000.000,- (tiga milyar
dua ratus lima puluh juta rupiah); dan mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor: 22/PRT/M/2018 perihal tentang Bangunan Gedung Negara yaitu:
1) Besarnya biaya konsultan manajemen konstruksi merupakan biaya tetap dan pasti.
2) Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian (kontrak) waktu penugasan
yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia jasa manajemen konstruksi
pasca proses tender/seleksi.
Biaya pekerjaan konsultan manajemen konstruksi dan tata cara pembayaran diatur secara
kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan manajemen konstruksi sesuai
peraturan yang berlaku, yang terdiri dari:
1) Honorarium Tenaga Ahli, Tenaga Pendukung dan Tenaga Penunjang
2) Materi dan penggandaan laporan,
3) Pembelian bahan dan ATK,
4) Pembelian dan/atau sewa peralatan;
5) Sewa kendaraan;
6) Biaya rapat-rapat;
7) Perjalanan (lokal maupun luar kota);
8) Jasa, biaya over time/lembur, overhead
9) Alokasi biaya untuk pengawasan tahap pemeliharaan sampai dengan Serah Terima Kedua
Pekerjaan Konstruksi ;
10) Asuransi/pertanggungan (indemnity insurance);
11) Pajak dan iuran daerah lainnya.
12) Biaya SMKK
Tata cara pembayaran konsultan manajemen konstruksi akan diatur dalam Syarat-syarat
Khusus Kontrak (SSKK).
B. SUMBER PENDANAAN
Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan/kegiatan jasa konsultansi manajemen konstruksi ini
akan dibebankan pada DIPA Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023
dengan nomor SPDIPA- 024.12.2.632242/2023 tanggal 10 Februari 2023.
6. PERSYARATAN KUALIFIKASI
a) Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Jasa
Konsultan Konstruksi;/ NIB
b) Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Besar serta disyaratkan sub
bidang klasifikasi/layanan Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan (KL403) atau
RK 001 dengan KBLI Th 2020 Kode 711002
c) memiliki NPWP dan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib
Pajak Valid;
d) Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
e) Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan
pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak
sedang dihentikan, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam
menjalani sanksi pidana; dan/atau pengurus/pegawainya tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil
Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
f) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa Manajemen konstruksi dalam kurun
waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk
pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
7. DATA DASAR
a. Kerangka Acuan Kerja merupakan data awal yang harus dipenuhi atau diperhatikan. Setiap
pengadaan data dan informasi harus diupayakan oleh Konsultan/Penyedia Jasa. Pengguna jasa
akan menyediakan data-data dasar sepanjang tersedia setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai
Kerja yang meliputi:
1) Dokumen Perencanaan;
2) Dokumentasi kondisi eksisting bangunan (jika ada);
b. Penyedia jasa diwajibkan melakukan eksplorasi dari data dasar yang tersedia termasuk data
sekunder lainnya yang dilakukan baik oleh instansi yang ada di pusat maupun yang ada di daerah
untuk sinkronisasi pelaksanaan kegiatan, standar teknis dan standar profesi yang berlaku termasuk
semua peraturan terkait baik di pusat maupaun di daerah yang terbaru.
c. Untuk melaksanakan tugasnya konsultan Manajemen Konstruksi harus mencari sendiri informasi
yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan Pemberi Tugas dalam KAK/Pengarahan
Penugasan ini.
d. Konsultan Manajemen Konstruksi harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan
dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pengguna Jasa maupun yang dicari sendiri.
Kesalahan pengendalian dan pengawasan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung
jawab Konsultan Manajemen Konstruksi.
8. STANDAR TEKNIS DAN REFERENSI HUKUM
Standar dan pedoman yang dijadikan acuan selama pelaksanaan tugas konsultan manajemen
kontruksi mengacu kepada peraturan teknis baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga yang berlaku. Khusus untuk peraturan teknis
bidang pekerjaan umum antara lain namun tidak terbatas pada:
a. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
b. Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
f. Peraturan Pemerintah RI No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaran Jasa Konstruksi;
g. Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
h. Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
i. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
j. Peraturan Presiden RI No. 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara;
k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2021;
l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2021;
m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2021 tentang
Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau;
n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
o. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
p. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2017 tentang
Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Ahli untuk Layanan Jasa
Konsultansi Konstruksi;
q. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
r. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Melalui Penyedia;
s. Keputusan Menteri PU No. 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga
Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultasi Konstruksi;
t. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/SE/M/2019 Tahun
2019 tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan
Konstruksi;
u. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/SE/M/2019 Tahun
2019 tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
v. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor No. 21 Tahun 2021
Tentang Persyaratan Ijin Usaha dan sertikasi, Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikat Badan
usaha.
Peraturan Daerah setempat yang berlaku. Standar Nasional Indonesia (SNI) antara lain namun tidak
terbatas pada:
a. SNI-2837-2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan plesteran untuk konstruksi
bangunan gedung dan perumahan;
b. SNI-6897-2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk konstruksi
bangunan gedung dan perumahan;
c. SNI-2839-2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan langit-langit untuk konstruksi
bangunan gedung dan perumahan;
d. SNI-3434-2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan kayu untuk konstruksi bangunan
gedung dan perumahan;
e. SNI-7394-2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan beton untuk konstruksi
bangunan gedung dan perumahan;
f. SNI-7395-2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan penutup lantai dan dinding
untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan;
g. SNI 04-7018-2004 Sistem Pasokan Daya Listrik Darurat dan Siaga;
h. SNI 04-7019-2004 Sistem pasokan daya Listrik darurat menggunakan energi tersimpan
(SPDDT);
i. RSNI T-15-2002 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pipa dan saniter;
j. SNI 03-2835-2002 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah untuk konstruksi
bangunan gedung dan perumahan;
k. SNI 03-2840-2002 Tata Cara Pengerjaan Lembaran Asbes Semen untuk Penutup Atap
Pada Bangunan Rumah;
l. SNI 03-3989- 2000 Tata cara perencanaan dan pemasangan sistem springkler otomatik
untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung;
m. SNI 03-6386-2000 Spesifikasi Tingkat Bunyi dan Waktu Dengung dalam Bangunan Gedung
dan Perumahan;
n. SNI 04-0225-2000 Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000);
o. SNI 03-2410-1994 Tata Cara Pengecatan Dinding Tembok dengan Cat Emulsi;
p. SNI 03-3436-1994 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Atap untuk Bangunan dan
Gedung; dan standar teknis dan standar profesi terkait lainnya.
9. STUDI TERDAHULU
Konsultan manajemen konstruksi harus memastikan kehandalan bangunan sebagai bagian dari
pekerjaan manajemen konstruksi berdasarkan data dasar yang ada termasuk melakukan studi
tambahan dan atau melakukan kajian dengan pendekatan Tenaga Ahli untuk memastikan
pelaksanaan pekerjaan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik.
10. LINGKUP PEKERJAAN
10.1 Lingkup Kegiatan dan Staf/Tim Teknis Pelaksanaan Pekerjaan
Lingkup Kegiatan; adalah Konsultan manajemen konstruksi mulai dari Reviu DED Konsultan
perencana, membantu PPK dalam menyusun Dokumen Persiapan Pengadaan, membantu
Pokja pemilihan dalam proses pengadaan, membantu PPK dalam pengendalian Kontrak
sampai dengan, Serah Terima Pekerjaan Pertama, Masa Pemeliharaan dan Serah Terima
Kedua serta dukungan pemenuhan persyaratan perijinan bangunan Gedung yang diperlukan.
Staf/tim teknis pelaksanaan pekerjaan: Pejabat Pembuat Komitmen akan membentuk tim
teknis dan tim pemerikasa hasil pekerjaan sebagai wakilnya untuk melakukan pengendalian,
pendampingan teknis, pembahasan dan penilaian laporan pelaksanaan pekerjaan Manajemen
Konstruksi. Untuk pengendalian administrasi kontrak Konstruksi, wakil Pejabat Pembuat
Komitmen terdiri dari Direksi Lapangan dan dalam hal lain yang diperlukan, akan melibatkan
Bantuan Tim Pengelola Teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
serta dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah.
10.2 Lingkup Pekerjaan Manajemen Konstruksi
Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi adalah
berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor.
22/PRT/M/2018 dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.
10/SE/M/2018, peraturan teknis terkait, standar teknis dan standar profesi yang berlaku.
Kegiatan Manajemen Konstruksi meliputi pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik
(kuantitas dan kualitas), dan tertib administrasi dalam pembangunan bangunan gedung negara,
mulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan
masa pemeliharaan dengan lingkup pekerjaan Struktur, Arsitektur, Interior, Mekanikal, Elektrikal
dan Plumbing. Berdasarkan Permen PUPR No 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem
Manajemen Keselamatan Konstruksi, kegiatan ini masuk dalam kriteria risiko keselamatan
besar.
Kegiatan Manajemen Konstruksi terdiri atas:
1 ) Tahap persiapan
Mereviu Dokumen DED (RAB, Gambar, Spesifikasi Teknis dan RKK)
2) Tahap Pelaksanaan
a) Bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai
penugasannya;
b) Menyusun Program Mutu kegiatan Konsultan Manajemen Konstruksi sesuai dengan
peraturan dan standar yang berlaku;
c) Membantu PPK dalam pelaksanaan rapat persiapan pelaksanaan kontrak PCM;
d) Memeriksa dan mengevaluasi dokumen RPMK dan RKK Penyedia Jasa
Pelaksanaan Konstruksi termasuk perubahannya;
e) Memfasilitasi dan meneliti penyiapan dokumen untuk proses perizinan yang terkait
dengan pelaksanaan pekerjaan;
f) Bersama dengan penyedia jasa konstruksi melakukan pemeriksaan lapangan
bersama, dan melakukan penyesuaian antara gambar, RAB dengan kondisi
lapangan dalam rangka MC Nol, memeriksa dan menerbitkan Berita Acara MC-Nol
lengkap dengan lampiran teknis;
g) Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan konstruksi fisik yang disusun oleh
kontraktor yang meliputi program-program pencapaian pelaksanaan konstruksi,
program pencapaian penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa: tenaga
kerja, peralatan dan perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, program
Quality Assurance/Quality Control dan program kesehatan dan keselamatan kerja
(K3);
h) Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program
pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian
sasaran fisik(kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan
pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan
keselamatan kerja;
i) Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial
yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan
koreksi teknis bila terjadi penyimpangan;
j) Memeriksa dan menyetujui semua dokumen baik administrasi maupun teknis yang
terkait dengan pelaksanaan konstruksi;
k) Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi
fisik dan atau yang terkait dengan pemenuan persyaratan perijinan;
l) Memastikan kesesuaian Design for Construction (DFC) dan Shop Drawing
pekerjaan pembangunan lanjutan dengan memperhitungkan kondisi eksisting
bangunan dan data dasar;
m) Melakukan kegiatan pengawasan yang tediri atas:
− Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang
akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan dilapangan;
− Memberikan ijin dan mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan
metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan
konstruksi;
− Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan
laju pencapaian volume/realisasi fisik;
− Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan
yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;
− Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan
mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-
rapat lapangan dan laporan harian/mingguan pekerjaan konstruksi fisik yang
dibuat oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi;
− Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan
dan pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi;
− Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan
oleh Kontraktor dan memastikan kesesuaian gambar pelaksanaan dengan
kondisi eksisting bangunan;
− Memberikan persetujuan terhadap semua gambar dan rencana kerja yang
akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Kontrak
penyedia jasa konstruksi baik untuk pekerjaan permanen ataupun pekerjaan
sementara;
− Memberikan persetujuan atas semua gambar perubahan, sesifikasi teknis
perubahan dan justifikasi teknis perubahan termasuk menerbitkan pernyataan
tidak keberatan (no objection) untuk gambar sementara dan gambar perubahan
yang tidak tercantum dalam Kontrak penyedia jasa konstruksi;
− Menghentikan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai persyaratan dalam
Kontrak penyedia jasa konstruksi;
− Menerbitkan surat teguran kepada penyedia jasa konstruksi jika terjadi
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak penyedia jasa
konstruksi dan melaksanakan rapat pembuktian (show couse meeting);
− Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan (As
Built Drawing) sebelum serah terima I;
− Merekomendasikan kepada Pemberi Tugas terhadap akibat pelaksanaan
penyedia jasa untuk melakukan tindakan sanksi sanksi keterlambatan
pelaksanaan pekerjaan dilapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku
− Melakukan pemeriksaan dan eveluasi perubahan perkejaan sebagai dasar
proses Addendum Kontrak oleh Tim Peneliti Kontrak;
− Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I dan
mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan;
− Bersama-sama dengan penyedia jasa perencanaan menyusun
petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung;
− Melakukan pengukuran bersama dilapangan dalam rangka progress
capaian pekerjaan dan menerbitkan Berita Acara Progres Kemajuan
Pekerjaan/Progres Prestasi Fisik sampai dengan pekerjaan 100% untuk
pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
− Menyusun berita acara persetujuan pemeriksaan pekerjaan pertama dan
memastikan pekerjaan terpasang sesuai dengan persyaratan spesifikasi
teknis dalam rangka serah terima pertama, berita acara pemeliharaan
pekerjaan dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi, sebagai kelengkapan
untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
− Melakukan testing dan commissioning dan meneribtkan berita acara hasil
testing dan commissioning sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapakan
dalam Kontrak penyedia jasa konstruksi;
− Memberikan rekomendasi dilakukan serah pertama pekerjaan pertama dan
serah terima perkerjaan kedua;
− Membantu pemberi tugas dalam menyusun Dokumen Pendaftaran;
− Melakukan pemeriksaan dan menyatakan kelaikan fungsi bangunan
gedung terbangun sesuai dengan IMB;
− Membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan dokumen
Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat;
− Melakukan evaluasi rencana kerja mingguan konstruksi dan mensosialisasikan
kepada pihak terkait di lingkungan lokasi pekerjaan;
− Menerbitkan surat penyataan kehandalan bangunan selama umur bangunan
sesuai yang dipersyaratkan dalam Kontrak penyedia jasa konstruksi;
− Memberikan laporan pengawasan secara periodik kepada PPK;
− Lingkup tugas dan tanggung jawab pengawasan lainnya sebagaimana diatur
dalam dokumen Kontrak penyedia jasa konstruksi.
n) Melakukan kegiatan pengawasan pada masa pemeliharaan:
− Melakukan pengawasan cacat kurang secara berkala selama masa
pemeliharaan;
− Melakukan koordinasi dengan pihak pengelola/pengguna bangunan jika ada
kegiatan penggunaan bangunan selama masa pemeliharaan;
− Memerintahkan penyedia jasa konstruksi untuk memperbaiki cacat kurang
selama masa pemeliharaan sampai dengan serah terima kedua;
− Melakukan pemeriksaan pekerjaan kedua untuk memastikan kondisi bangunan
sesuai dengan serah terima pertama sebagai dasar serah terima akhir
pekerjaan;
o) Menyusun laporan mingguan dilengkapi profil pelaksanaan mingguan, bulanan, dan
Akhir, Potret Pelaksanaan (Executive Summary) dan Laporan Pemeliharaan Berkala
pekerjaan manajemen konstruksi;
p) Memastikan terpenuhinya pedoman pemeliharaan serta petunjuk pengoperasian
elemen bangunan terkait dengan fungsi bangunan dalam bentuk manual book yang
dibuat oleh pelaksana konstruksi.
10.3 Kriteria Penerimaan
Kriteria yang dimaksud pada penugasan ini adalah Konsultan Manajemen Konstruksi harus
memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
a. Persyaratan Umum Pekerjaan
Setiap bagian dari pekerjaan Manajemen Konstruksi harus dilaksanakan secara benar dan tuntas
sampai dengan dapat memberikan hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh
pengguna jasa.
b. Persyaratan Obyektif
Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk kelancaran
pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan.
c. Persyaratan Fungsional
Pekerjaan Manajemen Konstruksi pada tahap pelaksanaan konstruksi fisik, baik yang
menyangkut waktu, mutu dan biaya pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang
tinggi sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi.
d. Persyaratan Prosedural
Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di lapangan, dilaksanakan sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
11. KELUARAN DAN PELAPORAN
Keluaran yang diminta dari konsultan Manajemen Konstruksi berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini
adalah:
a. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap Pekerjaan Manajemen Konstruksi untuk
tahapan pelaksanaan dan keluaran hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Konsultan
Perencana dan Kontraktor yang menyangkut kuantitas, kualitas, biaya dan waktu serta
kelengkapan dan kelancaran administrasi ketepatan pekerjaan yang efisien, sehingga
dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen
Pelaksanaan, serta dapat diterima dengan baik oleh Pemberi Tugas.
Dokumen yang dihasilkan selama proses Manajemen Konstruksi meliputi namun tidak terbatas
pada:
1) Laporan Hasil Reviu DED
2) Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan Manajemen Konstruksi.
3) Buku harian yang memuat semua kejadian, perintah atau petunjuk penting dari Konsultan
Manajemen Konstruksi, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, konsekuensi
keuangan, keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan tidak terpenuhinya syarat teknis.
4) Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dari resume kemajuan pekerjaan, tenaga, dan hari
kerja.
5) Berita Acara kemajuan pekerjaan, untuk pembayaran angsuran.
6) Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
Tambah/Kurang, bilamana terdapat perubahan pekerjaan.
7) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I.
8) Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan.
9) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan II
10) Memeriksa gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing).
11) Laporan rapat di lapangan (site meeting).
12) Memeriksa gambar kerja terperinci (shop drawings), Bar chart dan S curve serta Network
Planning yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.
b. Konsultan Manajemen Konstruksi diminta menghasilkan keluaran yang lengkap sesuai
dengan kebutuhan kegiatan satuan kerja. Kelancaran pelaksanaan kegiatan satuan kerja yang
berhubungan dengan pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi sepenuhnya menjadi
tanggung jawab Konsultan Manajemen Konstruksi.
12. PERALATAN, MATERIAL, PERSONEL DAN FASILITAS DARI PPK
12.1 Peralatan dan Material
PPK akan memberikan peralatan/material/fasilitas berupa:
a. Ruang kerja di Kantor Satker untuk wakil penyedia (liassion officer) yang bertugas
membantu pemenuhan administrasi, pelaporan dan penyerapan termin;
b. Ruangan Kantor di Direksi Kit yang disediakan oleh Kontraktor Pelaksana selama
pelaksanaan pekerjaan.
12.2 Personil/Wakil Syah PPK
Selama pelaksanaan pekerjaan konsultan manajemen konstruksi, PPK menunjuk tim yang
berasal dari unsur PPK sebagai wakil syah PPK yang terdiri dari:
a. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan, wakil syah PPK adalah Direksi Lapangan, Tim
Teknis/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang ditunjuk berdasarkan SK Direktur/PA;
b. Dalam hal Perubahan Kontrak/Addendum Kontrak, wakil syah PPK adalah Panitia
Peneliti Pelaksanaan Kontrak yang ditunjuk berdasarkan SK Direktur/PA;
c. Dalam hal pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan,
wakil syah PPK adalah Direksi Lapangan Pekerjaan Konstruksi yang ditunjuk berdasarkan
SK Direktur/PA;
Ketentuan lebih lanjut untuk wakil syah PPK akan diatur lebih lanjut dalam kontrak
konsultan manajemen konstruksi.
13. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA
Konsultan manajemen konstruksi wajib menyediakan semua peralatan pendukung selama
pelaksanaan pekerjaan sesuai dokumen Kontrak termasuk menyediakan peralatan pendukung
lainnya yang tidak diatur dalam Kontrak.
14. LINGKUP KEWENANGAN
a. Konsultan Manajemen Konstruksi Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan
konstruksi sesuai penugasannya;
b. Konsultan Manajemen Konstruksi bertanggung jawab secara professional atas jasa
manajemen konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode etik, tata laku profesi yang
berlaku.
c. Secara umum tanggung jawab Konsultan Manajemen Konstruksi adalah menjaga agar proyek
memiliki kinerja sebagai berikut:
1) Ketepatan waktu pembangunan proyek sesuai batas waktu berlakunya anggaran/waktu yang
telah ditetapkan
2) Ketetapan biaya pembangunan sesuai batasan anggaran yang tersedia atau yang telah
ditetapkan.
3) Ketetapan kualitas dan kuantitas sesuai standard dan peraturan yang berlaku.
4) Ketertiban administrasi kontrak dan pelaksanaan pembangunan.
d. Tanggung jawab profesi Mengikat atas hasil pekerjaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan
kode tata laku profesi yang berlaku. Dalam hal ini pekerjaan yang dilaksanakan harus bisa
dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif, sehingga dalam melaksanakan tugas
dan tanggungjawabnya harus mengacu pada standar, pedoman (baik teknis maupun non
teknis), dan ketentuan-ketentuan yang berlaku (baik tingkat pusat maupun daerah) secara
profesional. Secara umum tanggung jawab Konsultan/Penyedia Jasa antara lain namun tidak
terbatas pada:
1) Keluaran yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan–batasan yang telah
diberikan oleh Pengguna Jasa dan atau pihak terkait, termasuk melalui KAK ini, seperti terdiri
dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan
diwujudkan;
2) Keluaran yang dihasilkan harus telah memenuhi semua perturan, standar dan pedoman
(teknis dan non teknis) yang berlaku baik di pusat maupun di daerah;
3) Keluaran yang dihasilkan merupakan hasil evaluasi dan pembahasan.
e. Tanggung jawab professional manajemen konstruksi tidak hanya penyedia jasa sebagai suatu
badan usaha tetapi juga berlaku terhadap semua tenaga ahli professional manajemen konstruksi
yang terlibat selama pelaksanaan pekerjaan.
15. PERSONIL
Penyedia Jasa harus menyediakan tenaga-tenaga ahli dan pendukung dalam suatu struktur
organisasi untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam
Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini. Adapun rincian daftar, jumlah, dan kualifikasi tenaga ahli dan tenaga
penunjang dapat dijabarkan sebagai berikut:
Tabel 1. Struktur Organisasi Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung
Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Science Techno Park Poltekkes Kemenkes
JML ORANG
NO POSISI KUALIFIKASI
PERSONIL BULAN
Tenaga Ahli
A.
1 Team Leader S1-Sipil - 8 Th - SKA Ahli Manajemen 1 Org 8 OB
Konstruksi (Utama)
2 Tenaga Ahli Arsitektur S1-Arsitektur - 5 Th - SKA Arsitektur (Madya) 1 Org 8 OB
3 Tenaga Ahli Struktur S1-Sipil - 5 Th - SKA Teknik Bangunan 1 Org 7 OB
Gedung (Madya)
4 Tenaga Ahli Mekanikal S1-Mesin - 5 Th - SKA Mekanikal (Madya) 1 Org 6 OB
5 Tenaga Ahli Elektrikal S1-Elektro - 5 Th - SKA Elektrikal (Madya) 1 Org 6 OB
6 Tenaga Ahli Interior S1-Interior/Arsitektur - 5 Th - SKA Interior 1 Org 4 OB
(Madya)
7 Tenaga Ahli K3 S1-Arsitektur/Sipil/ME - 5 Th - SKA Ahli K3 1 Org 8 OB
Konstruksi (Madya)
8 Tenaga Ahli Building S1 – Arsitektur/ Sipil/ Mekanikal/ Elektrikal 1 Org 7 OB
Information Modeling – 5 Th - SKA Madya – Memiliki Sertifikat
(BIM) Penguasaan BIM Proffesional
9 Tenaga Ahli Bangunan S1 – Arsitektur/ Sipil/ Mekanikal/ Elektrikal 1 Org 7 OB
Gedung Hijau – 5 Th- SKA Madya – memiliki sertifikat BGH
Greenship Proffesional GBCI / IABGH/ lainnya
10 Tenaga Ahli Quantity S1-Arsitektur/Sipil - 5 Th - SKA Ahli 1 Org 8 OB
Manajemen Konstruksi (Madya)
B. Pengawas Lapangan (Sub Profesional)
1 Pengawas Lap Arsitektur S1-Arsitektur - 3 Th, SKA Muda 2 Org 7 OB
& Interior
2 Pengawas Lap Struktur S1-Sipil - 3 Th, SKA Muda 2 Org 7 OB
3 Pengawas Lap Mekanikal S1-Mesin - 3 Th, SKA Muda 2 Org 6 OB
4 Pengawas Lap Elektrikal S1-Elektro - 3 Th, SKA Muda 2 Org 6 OB
5 Tenaga Elektromedik Minimal D3 – 5 Th- Teknik Elektromedik – 1 Org 4 OB
Memiliki Sertifikasi Laboratorium Alat
Kesehatan
C. Tenaga Pendukung
1 Operator D3 / S1- 3 Th 1 Org 8 OB
Komputer/Administrasi
2 Drafter D3 / S1- 3 Th 2 Org 8 OB
3 Sopir SMA Sederajat 1 Org 8 OB
4 Office Boy SMA Sederajat 1 Org 8 OB
Untuk personil harus melampirkan :
a) Daftar Riwayat Hidup personel yang diusulkan;
b) Kontrak/Referensi dari Pengguna jasa;
c) Pindaian (scan) sertifikat keahlian (SKA);
d) Pindaian (scan) ijazah, KTP dan NPWP;
e) bukti potong/lapor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1 apabila tenaga ahli yang
diusulkan adalah tenaga ahli tetap.
No. Jabatan Justifikasi Jumlah
1. Team Leader Team Leader diperlukan untuk memimpin dan mengkoordinasi seluruh 1 Orang
kegiatan anggota-anggota tim kerja dalam tahap reviu perencanaan,
pengawasan pembangunan hingga pengawasan pekerjaan setelah
masa PHO dan sebelum masa FHO. Dibutuhkan Team Leader dengan
kualifikasi S1 Sipil pengalaman 8 Tahun dan memiliki SKA Ahli
Manajemen Konstruksi (Utama) karena pekerjaan konstruksi memiliki
kompleksitas pekerjaan dengan waktu pelaksanaan yang relatif singkat
± 8 bulan.
2. Ahli Arsitektur TA Arsitektur diperlukan untuk membantu team leader dalam 1 Orang
pelaksanaan melaksanakan pemeriksaan terkait dengan desain
arsitektur bangunan baik denah, hubungan ruang dan kemudahan
bangunan gedung, mengendalikan dan mengkaji lebih dalam
mengenai desain arsitektur sesuai dengan kebutuhan fungsional
serta mengendalikan pekerjaan bidang arsitektur di lapangan.
Dibutuhkan Ahli Arsitektur dengan kualifikasi S1 Arsitektur pengalaman
5 Tahun dan memiliki SKA Arsitektur (Madya), karena pekerjaan
konstruksi memiliki kompleksitas pekerjaan dengan waktu pelaksanaan
yang relatif singkat ± 8 bulan.
3. Ahli Interior TA Interior diperlukan untuk membantu team leader dalam 1 Orang
pelaksanaan melakukan analisis dan kajian terkait dengan desain
interior yang direncanakan, melakukan pengkajian terkait rencana
timeline pelaksanaan interior, memastikan bahwa pekerjaan interior
dapat berjalan tepat waktu dan mutu, dan mengatasi jika ada
hambatan dan kesulitan dalam pelaksanaan di lapangan. Dibutuhkan
Ahli Interior dengan kualifikasi S1 Arsitektur/Desain Interior
pengalaman 5 Tahun dan memiliki SKA Arsitektur (Madya), karena
pekerjaan konstruksi memiliki kompleksitas pekerjaan dengan waktu
pelaksanaan yang relatif singkat ± 8 bulan.
4. Ahli Mekanikal TA Mekanikal diperlukan untuk membantu team leader dalam 1 Orang
pelaksanaan melakukan komunikasi dan koordinasi pada pekerjaan
sistem mekanikal pada bangunan gedung, melakukan pemeriksaan
hasil pengukuran lokasi instalasi dan pemasangan sistem
mekanikal, melakukan pemeriksaan hasil instalasi dan
pemasangan sistem sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan,
melakukan pemeriksaan hasil perbaikan dan perawatan yang telah
terpasang serta membuat laporan pekerjaan. Dibutuhkan Ahli
Mekanikal dengan kualifikasi S1 Teknik Mesin pengalaman 5 Tahun
dan memiliki SKA Mekanikal (Madya), karena pekerjaan konstruksi
memiliki kompleksitas pekerjaan dengan waktu pelaksanaan yang
relatif singkat ± 8 bulan.
5. Ahli Elektrikal TA Elektrikal diperlukan untuk membantu team leader dalam 1 Orang
pelaksanaan melakukan komunikasi dan koordinasi pada pekerjaan
sistem elektrikal pada bangunan gedung, melakukan pemeriksaan
hasil pengukuran lokasi instalasi dan pemasangan sistem elektrikal,
melakukan pemeriksaan hasil instalasi dan pemasangan sistem
sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan, melakukan pemeriksaan
hasil perbaikan dan perawatan yang telah terpasang serta membuat
laporan pekerjaan. Dibutuhkan Ahli Elektrikal dengan kualifikasi S1
Teknik Elektro pengalaman 5 Tahun dan memiliki SKA Elektrikal
(Madya), karena pekerjaan konstruksi memiliki kompleksitas pekerjaan
dengan waktu pelaksanaan yang relatif singkat ± 8 bulan.
6. Ahli Struktur TA Struktur diperlukan untuk membantu team leader dalam 1 Orang
pelaksanaan perhitungan pengkajian terhadap hasil perhitungan
struktur atas dan struktur bawah bangunan, pemeriksaan gambar
denah struktur bangunan dan rinciannya, kontrol pengaman
bangunan, pemeriksaan persiapan konstruksi, melakukan
pengontrolan pekerjaan konstruksi sesuai dengan gambar rencana
dan melakukan pengontrolan terkait uji fungsi bangunan gedung dan
fasilitas pada suatu gedung dan membuat laporan pekerjaan.
Dibutuhkan Ahli Struktur dengan kualifikasi S1 Teknik Sipil
pengalaman 5 Tahun dan memiliki SKA Teknik Bangunan Gedung
(Madya), karena pekerjaan konstruksi memiliki kompleksitas pekerjaan
dengan waktu pelaksanaan yang relatif singkat ± 8 bulan.
7. Ahli Bangunan Gedung TA Bangunan Gedung Hijau diperlukan untuk membantu team leader 1 Orang
Hijau dalam mengendalikan/menelaah/mengkaji lebih dalam mengenai
desain bangunan gedung hijau sesuai dengan kebutuhan fungsional
sesuai Permen PUPR No 21/2021. Dibutuhkan Ahli Bangunan
Gedung Hijau dengan kualifikasi S1 Teknik Arsitek/Sipil/Mesin/Elektro
pengalaman 5 Tahun dan memiliki SKA Madya dan memiliki sertifikat
Bangunan Gedung Hijau/Greenship Professional GBCI/IABGH/
lainnya, karena pekerjaan konstruksi memiliki kompleksitas pekerjaan
dengan waktu pelaksanaan yang relatif singkat ± 8 bulan.
8. Ahli BIM TA BIM diperlukan untuk membantu team leader dalam 1 Orang
mengendalikan/menelaah/mengkaji lebih dalam mengenai
implementasi Building Information Modeling (BIM) pada proses
konstruksi sesuai dengan kebutuhan fungsional sesuai Permen
PUPR No 22/2018. Dibutuhkan Ahli Building Information Modeling
(BIM) dengan kualifikasi S1 Teknik Arsitek/Sipil/Mesin/Elektro
pengalaman 5 Tahun dan memiliki SKA Madya dan memiliki sertifikat
Penguasaan BIM Professional. karena pekerjaan konstruksi memiliki
kompleksitas pekerjaan dengan waktu pelaksanaan yang relatif singkat
± 8 bulan.
9. Ahli K3 Konstruksi TA K3 Konstruksi diperlukan untuk membantu team leader dalam 1 Orang
membuat dan menyusun program dan perencanaan keselamatan
kerja proyek konstruksi dan melakukan pengawasan atas
penerapan sistem, program dan perencanaan keselamatan dan
kesehatan kerja dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Dibutuhkan
Ahli K3 Konstruksi dengan kualifikasi S1 Teknik
Arsitek/Sipil/Mesin/Elektro pengalaman 5 Tahun dan memiliki SKA K3
Konstruksi (Madya). karena pekerjaan konstruksi memiliki kompleksitas
pekerjaan dengan waktu pelaksanaan yang relatif singkat ± 8 bulan.
10. Ahli Quantity TA Quantity diperlukan untuk membantu team leader dalam 1 Orang
pengawasan dan pengendalian terhadap hasil pengukuran,
perhitungan kuantitas (MC0 s/d MC100) dan sertifikat pembayaran
serta menjamin bahwa pembayaran terhadap kontraktor sudah benar
dan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak. Dibutuhkan
Ahli Quantity dengan kualifikasi S1 Teknik Arsitek/Sipil pengalaman 5
Tahun dan memiliki SKA Ahli Manajemen Konstruksi (Madya), karena
pekerjaan konstruksi memiliki kompleksitas pekerjaan dengan waktu
pelaksanaan yang relatif singkat ± 8 bulan.
No Jabatan Justifikasi Jumlah
1. Pengawas Lapangan Pengawas Lapangan Arsitektur & Interior diperlukan untuk membantu 2 Orang
Arsitektur & Interior team leader, Tenaga Ahli Arsitek dan Tenaga Ahli Interior dalam
melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan dilapangan
sesuai gambar, rencana kerja dan syarat dan dokumen lain yang
dipersyaratkan dalam kontrak, membuat laporan kemajuan pekerjaan
secara periodik. Dibutuhkan Pengawas Lapangan Arsitektur dan
Interior dengan kualifikasi S1 Teknik Arsitektur pengalaman 3 Tahun
dan memiliki SKA Arsitektur (Muda), sebanyak 2 orang Pengawas
Lapangan Arsitektur dan Interior karena luasnya area pekerjaan yang
diawasi.
2. Pengawas Lapangan Pengawas Lapangan Struktur diperlukan untuk membantu team 2 Orang
Struktur leader dan Tenaga Ahli Struktur dalam melakukan pengawasan dan
pengendalian pekerjaan dilapangan sesuai gambar, rencana kerja
dan syarat dan dokumen lain yang dipersyaratkan dalam kontrak,
membuat laporan kemajuan pekerjaan secara periodik. Dibutuhkan
Pengawas Lapangan Struktur dengan kualifikasi S1 Teknik Sipil
pengalaman 3 Tahun dan memiliki SKA Muda, sebanyak 2 orang
Pengawas Lapangan Struktur karena luasnya area pekerjaan yang
diawasi.
3. Pengawas Lapangan Pengawas Lapangan Mekanikal diperlukan untuk membantu team 2 Orang
Mekanikal leader dan Tenaga Ahli Mekanikal dalam melakukan pengawasan
dan pengendalian pekerjaan dilapangan sesuai gambar, rencana
kerja dan syarat dan dokumen lain yang dipersyaratkan dalam
kontrak, membuat laporan kemajuan pekerjaan secara periodik.
Dibutuhkan Pengawas Lapangan Mekanikal dengan kualifikasi S1
Teknik Mesin pengalaman 3 Tahun dan memiliki SKA Muda, sebanyak
2 orang Pengawas Lapangan Mekanikal karena luasnya area
pekerjaan yang diawasi.
4. Pengawas Lapangan Pengawas Lapangan Elektrikal diperlukan untuk membantu team 2 Orang
Elektrikal leader dan Tenaga Ahli Elektrikal dalam melakukan pengawasan
dan pengendalian pekerjaan dilapangan sesuai gambar, rencana
kerja dan syarat dan dokumen lain yang dipersyaratkan dalam
kontrak, membuat laporan kemajuan pekerjaan secara periodik.
Dibutuhkan Pengawas Lapangan Elektrikal dengan kualifikasi S1
Teknik Elektro pengalaman 3 Tahun dan memiliki SKA Muda,
sebanyak 2 orang Pengawas Lapangan Elektrikal karena luasnya area
pekerjaan yang diawasi.
5. Tenaga Elektromedik Tenaga Elektromedik diperlukan untuk membantu team leader dan 1 Orang
Tenaga Ahli dalam mengatur dan mengendalikan sistem kelistrikan
gedung Science Techno Park tetap terkontrol baik agar
terpeliharanya peralatan kesehatan, melaksanakan uji layak pakai
alat kesehatan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian
perakitan instalasi alat kesehatan yang digunakan, membuat laporan
kemajuan pekerjaan secara periodik. Dibutuhkan Tenaga
Elektromedik dengan kualifikasi DIII Teknik Elektromedik dengan
pengalaman 5 Tahun dan Memiliki Sertifikasi Laboratorium Alat
Kesehatan, sebanyak 1 orang Tenaga Elektromedik.
No Jabatan Justifikasi Jumlah
1. Drafter Drafter diperlukan untuk membantu team leader dalam membuat 2 Orang
gambar-gambar proyek dan membuat modelling BIM. Dibutuhkan
Drafter dengan kualifikasi D3 / S1 dengan pengalaman 3 Tahun,
sebanyak 2 orang.
2. Operator Operator Komputer/Administrasi diperlukan untuk membantu team 1 Orang
Komputer/Administrasi leader dalam membuat surat menyurat dan kebutuhan administrasi
yang diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
Dibutuhkan Operator Komputer/Administrasi dengan kualifikasi D3 /
S1 dengan pengalaman 3 Tahun, sebanyak 1 orang.
3. Driver Driver diperlukan untuk membantu team leader dan personil MK 1 Orang
dalam melakukan mobilisasi selama berlangsungnya proyek
konstruksi. Dibutuhkan Operator Komputer/Administrasi dengan
kualifikasi SMA/sederajat sebanyak 1 orang.
4. Office Boy Office boy diperlukan untuk membantu team leader dan personil MK 1 Orang
dalam menyiapkan kebutuhan rumah tangga di kantor lapangan
selama berlangsungnya proyek konstruksi. Dibutuhkan Office Boy
dengan kualifikasi SMA/sederajat sebanyak 1 orang.
Berdasarkan Permen PUPR No 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi :
1. Kriteria Risiko Keselamatan Konstruksi
Berdasarkan Pasal 34 Sublampiran J maka pekerjaan Pembangunan Science Techno Park Poltekkes Kemenkes
masuk dalam Kriteria Risiko Keselamatan Konstruksi BESAR dengan penjelasan antara lain sebagai berikut:
a) Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar) dengan jangka
waktu pelaksanaan konstruksi ± 7 bulan
b) Menggunakan peralatan berupa pesawat angkat
c) Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi tinggi
d) Mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang.
2. Unit Keselamatan Konstruksi
Pekerjaan Pembangunan Science Techno Park Poltekkes Kemenkes masuk dalam Kriteria Risiko Keselamatan
Konstruksi BESAR, Berdasarkan Pasal 36 dan 38 maka Unit Keselamatan Konstruksi yang dibutuhkan adalah
sebagai berikut :
Pasal 36 :
(1) Pimpinan UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a harus memiliki kompetensi kerja
yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Konstruksi dan/atau Keselamatan Konstruksi.
(2) Pimpinan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pimpinan tertinggi Pekerjaan
Konstruksi.
(3) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi berisiko Keselamatan Konstruksi kecil, Pimpinan tertinggi Pekerjaan
Konstruksi dapat merangkap sebagai pimpinan UKK.
(4) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi berisiko Keselamatan Konstruksi sedang atau besar, Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi harus membentuk UKK yang terpisah dari struktur organisasi Pekerjaan Konstruksi.
(5) Persyaratan pimpinan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam persyaratan personil
manajerial untuk Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7).
Pasal 38 :
(1) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi kecil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (3), perbandingan jumlah personil Keselamatan Konstruksi dengan jumlah tenaga
kerja konstruksi berupa 1:60 (satu banding enam puluh) dengan paling sedikit 1 (satu) Petugas
Keselamatan Konstruksi dalam tiap Pekerjaan Konstruksi.
(2) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi sedang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (4), perbandingan jumlah personil Keselamatan Konstruksi dengan jumlah tenaga
kerja konstruksi berupa 1:50 (satu banding lima puluh) dengan paling sedikit 1 (satu) ahli Keselamatan
dan Kesehatan Kerja Konstruksi dan/atau ahli Keselamatan Konstruksi muda dalam tiap Pekerjaan
Konstruksi.
(3) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi besar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (5), perbandingan jumlah personil Keselamatan Konstruksi dengan jumlah tenaga
kerja konstruksi berupa 1:40 (satu banding empat puluh) dengan paling sedikit 1 (satu) ahli keselamatan
dan kesehatan kerja konstruksi muda dan/atau ahli Keselamatan Konstruksi muda dengan pengalaman
paling singkat 3 (tiga) tahun dalam tiap Pekerjaan Konstruksi..
(4) Pekerjaan Konstruksi yang memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi besar dengan kriteria
mempekerjakan lebih dari 100 (seratus) pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf c
harus mempunyai personel Keselamatan Konstruksi paling sedikit 2 (dua) orang yang terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi utama, ahli Keselamatan
Konstruksi utama, ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi madya dengan pengalaman
paling singkat 3 (tiga) tahun, atau ahli Keselamatan Konstruksi madya dengan pengalaman
paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
b. 1 (satu) orang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi muda, atau Ahli Keselamatan
Konstruksi muda dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun.
(5) Pekerjaan Konstruksi yang memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi besar sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) harus menambahkan 1 (satu) orang tambahan Petugas Keselamatan Konstruksi dan/atau
Petugas K3 Kontruksi untuk setiap penambahan pekerja kelipatan 40 (empat puluh) orang.
KESIMPULAN :
1. Struktur Organisasi
Pimpinan UKK terpisah dengan pimpinan tertinggi pekerjaan konstruksi
2. Kualifikasi Personil Manajerial selaku Pimpinan UKK
▪ Ahli K3 Konstruksi Utama atau
▪ Ahli K3 Konstruksi Madya pengalaman minimal 3 (tiga) tahun
3. Perbandingan Personil Keselamatan Konstruksi dan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi dalam
Pekerjaan Konstruksi
▪ 1 : 40, dengan minimal 1 (satu) Ahli K3 Konstruksi muda dan atau Ahli Keselamatan
Konstruksi Muda minimal 3 Tahun
▪ 1 orang tambahan Petugas Keselamatam Konstruksi dan atau petugas K3 Konstruksi untuk
setiap penambahan pekerja kelipatan 40 orang.
Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun berkewajiban untuk berpedoman pada
Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi,
termasuk di dalamnya yaitu:
1. Menyusun Rancangan Konseptual SMKK (yang memuat: Identifikasi Bahaya,Pengendalian Risiko dan
Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan, Pernyataan Penetapan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi,
Perhitungan Biaya Keselamatan Konstruksi dan Kebutuhan Personil K3 Konstruksi)
2. Penilaian Rencana Keselamatan konstruksi (RKK) pada tahap pemilihan yang menjadi satu kesatuan dengan
dokumen kontrak
3. Integrasi RKK, Pelaksanaan, RMPK, RKPPL, RMLLP, Program Mutu Pembangunan Kantor Kementerian
Koordinator 2 IKN harus melaksanakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
sesuai dengan Permen PUPR No. 10 tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum mencakup beberapa elemen antara lain:
1) Kepemimpinan Dan Partisipasi Pekerja Dalam Keselamatan Konstruksi
2) Perencanaan keselamatan konstruksi
3) Dukungan keselamatan konstruksi
4) Operasi keselamatan konstruksi
5) Evaluasi kinerja keselamatan konstruksi
Dokumen yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa antara lain :
▪ Tahap Pelaksanaan
A. Penyusunan RKK
Penyusunan RKK dalam Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator 2 harus mencakup hal hal berikut antara
lain:
1) Kepemimpinan Dan Partisipasi Pekerja Dalam Keselamatan Konstruksi
a. Kepedulian Pimpinan Terhadap Isu Eksternal dan Internal
b. Tugas dan Tanggung Jawab UKK (Unit Keselamatan Konstruksi)
c. Komitmen Keselamatan Konstruksi
2) Perencanaan keselamatan konstruksi
a. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang
b. Rencana Tindakan (Sasaran dan Program)
c. Standar dan Peraturan Perundang-undangan
3) Dukungan keselamatan konstruksi
a. Sumber Daya (Peralatan, Material, Biaya)
b. Kompetensi (Daftar Personel dan Sertifikat Personel)
c. Kepedulian
d. Komunikasi
e. Informasi Terdokumentasi
4) Operasi keselamatan konstruksi
a. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
b. Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat
5) Evaluasi kinerja keselamatan konstruksi
a. Pemantauan dan Evaluasi (inspeksi dan audit)
b. Tinjauan Manajemen
c. Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi
J. KRITERIA PENENTUAN TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI OLEH PENGGUNA
JASA KONSTRUKSI
J.1. Penetapan Tingkat Risiko
Untuk penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi, penyedia jasa konsultansi perancangan Besar,
berdasarkan penilaian risiko dari aktivitas subpekerjaan yang berdampak terhadap risiko manusia dan
keselamatan publik dan tabel daftar risiko pekerjaan konstruksi.
CONTOH
Logo KOP SURAT PENGGUNA JASA
Berdasarkan hasil penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi untuk pelaksanaan pekerjaan:
Nama Paket Pekerjaan :
Nilai Paket Pekerjaan :
Lokasi Pekerjaan :
Maka dengan ini menetapkan bahwa tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi untuk paket pekerjaan
sebagaimana dimaksud di atas adalah:
RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI (KECIL/SEDANG/BESAR)*
*Coret yang tidak perlu
Jabatan : (Pengguna Jasa)
Nama :
Tanda Tangan :
Keterangan :
Risiko yang dimaksud adalah Risiko Keselamatan Konstruksi untuk menentukan kebutuhan Ahli K3
Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, tidak untuk menentukan kompleksitas atau
segmentasi pasar Jasa Konstruksi.
[Contoh Tabel J-1. Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan]
NO PEKERJAAN IDENTIFIKASI Pekerja Peralatan Material Publik Lingkungan hidup
BERISIKO BAHAYA
K A TR K A TR K A TR K A TR K A TR
=KxA =KxA =KxA =KxA =KxA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Keterangan :
Tabel ini dapat menjadi dasar pengguna jasa dalam menentukan penilaian risiko Keselamatan Konstruksi. Format ini tidak untuk dituangkan pada dokumen pemilihan.
Catatan: Dalam hal 1 (satu) uraian pekerjaan memenuhi penilaian tingkat risiko keselamatan konstruksi lebih tinggi paling sedikit 3 (tiga), maka penentuan Risiko
Keselamatan Konstruksi ditentukan dengan memilih Risiko Keselamatan Konstruksi yang lebih tinggi.
K : Kekerapan, ditetapkan dengan ketentuan Tabel J-2a
A : Akibat (keparahan), ditetapkan dengan ketentuan Tabel J-2b
TR: Tingkat Risiko
Tabel J-2a. Penetapan Tingkat Kekerapan
Tingkat
Deskripsi Definisi
Kekerapan
• Besar kemungkinan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan
Hampir pasti
5
terjadi • Kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih dari 2 kali dalam
1 tahun
• Kemungkinan akan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada hampir
Sangat mungkin
semua kondisi
4
terjadi • Kemungkinan terjadinya kecelakaan 1 kali dalam 1 tahun terakhir
• Kemungkinan akan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada
Mungkin beberapa kondisi tertentu
3
terjadi • Kemungkinan terjadinya kecelakaan 2 kali dalam 3 tahun terakhir
• Kecil kemungkinan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada beberapa
Kecil
kondisi tertentu
2
kemungkinan
terjadi • Kemungkinan terjadinya kecelakaan 1 kali dalam 3 tahun terakhir
• Dapat terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada beberapa kondisi
Hampir tidak tertentu
1
pernah terjadi • Kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih dari 3 tahun terakhir
Tabel J-2b Penetapan Tingkat Keparahan
Skala Konsekuensi
Keselamatan
Tingkat Lingkungan/ Fasilitas
Manusia
Keparahan Publik
(Pekerja & Peralatan Material
Masyarakat)
5 Timbulnya Terdapat Material rusak Menimbulkan
fatality lebih dari peralatan utama dan perlu pencemaran
1 orang yang rusak total mendatangkan udara/air/tanah /suara
meninggal dunia; lebih dari satu material baru yang mengakibatkan
dan yang keluhan dari pihak
atau mengakibatkan membutuhkan masyarakat;atau
pekerjaan waktu lebih dari
Lebih dari 1 berhenti selama 1 minggu dan Terjadi kerusakan
orang cacat tetap lebih dari 1 mengakibatkan lingkungan di Taman
minggu pekerjaan Nasional yang berhubungan
berhenti dengan flora dan fauna;atau
Rusaknya aset
masyarakat sekitar
secara keseluruhan
Terjadi kerusakan yang parah
terhadap akses jalan
masyarakat.
Terjadi kemacetan lalu lintas
selama lebih dari
2 jam
Skala Konsekuensi
Keselamatan
Tingkat Lingkungan/ Fasilitas
Manusia
Keparahan Publik
(Pekerja & Peralatan Material
Masyarakat)
4 Timbulnya Terdapat satu Material rusak Menimbulkan
fatality 1 orang peralatan utama dan perlu pencemaran
meninggal dunia; yang rusak total mendatangkan udara/air/tanah /suara
atau dan material baru namun tidak adanya
mengakibatkan yang keluhan dari pihak
1 orang cacat pekerjaan membutuhkan masyarakat;atau
tetap berhenti selama waktu 1 minggu
1 minggu dan Terjadi kerusakan
mengakibatkan lingkungan yang
pekerjaan berhubungan dengan
berhenti flora dan fauna;atau
Rusaknya sebagian aset
masyarakat sekitar
Terjadi kerusakan
sebagian akses jalan
masyarakat
Terjadi kemacetan lalu lintas
selama 1-2 jam
3 Terdapat insiden Terdapat lebih Material rusak Menimbulkan
yang dari satu dan perlu pencemaran
mengakibatkan peralatan yang mendatangkan udara/air/tanah /suara
lebih dari 1 rusak dan material baru yang mempengaruhi
pekerja dengan memerlukan yang lingkungan kerja;atau
penanganan perbaikan dan membutuhkan
perawatan medis mengakibatkan waktu lebih dari Terjadi kerusakan
rawat inap, pekerjaan 1 minggu dan lingkungan yang
kehilangan berhenti selama tidak berhubungan dengan
waktu kerja kurang dari mengakibatkan tumbuhan di lingkungan
tujuh hari pekerjaan kerja;atau
berhenti
Terjadi kerusakan akses jalan di
lingkungan kerja
Terjadi kemacetan lalu lintas
selama 30 menit –
1 jam
2 Terdapat insiden Terdapat satu Material rusak
yang peralatan yang dan perlu Menimbulkan
mengakibatkan 1 rusak, mendatangkan pencemaran
pekerja dengan memerlukan material baru udara/air/tanah /suara
penanganan perbaikan dan yang yang mempengaruhi
perawatan medis mengakibatkan membutuhkan sebagian lingkungan
rawat inap, pekerjaan waktu kurang kerja;atau
kehilangan berhenti selama dari 1 minggu,
waktu kerja lebih dari 1 hari namun tidak Terjadi kerusakan
25
mengakibatkan sebagian akses jalan di
pekerjaan lingkungan kerja
berhenti
Skala Konsekuensi
Keselamatan
Tingkat Lingkungan/ Fasilitas
Manusia
Keparahan Publik
(Pekerja & Peralatan Material
Masyarakat)
Terjadi kemacetan lalu lintas
kurang dari 30 menit
1 Terdapat insiden Terdapat satu Tidak Tidak mengakibatkan
yang peralatan yang mengakibatkan gangguan lingkungan
penanganannya rusak, kerusakan
hanya melalui memerlukan material
P3K, tidak perbaikan dan
kehilangan mengakibatkan
waktu kerja pekerjaan
berhenti selama
kurang dari 1
hari
Tabel J-3. Penetapan Tingkat Risiko
Keparahan
Kekerapan 1 2 3 4 5
Keterangan
1 1 2 3 4 5
1-4 : Tingkat risiko kecil
2 2 4 6 8 10
5-12 : Tingkat risiko sedang
3 3 6 9 12 15
15-25 : Tingkat risiko besar
4 4 8 12 16 20
5 5 10 15 20 25
* Risiko yang dimaksud adalah Risiko Keselamatan Konstruksi untuk menentukan kebutuhan Ahli
Keselamatan/ Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, tidak untuk
menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar Jasa Konstruksi.
16. JADWAL DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
240 (dua ratus empat puluh) hari kalender atau 8 (Delapan) bulan kalender dan 180 (Seratus
Delapan Puluh) hari kalender atau 6 (Enam) bulan untuk pengawasan pada tahap pemeliharaan
setelah PHO dan sebelum FHO terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
Penyedia Jasa Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun mulai bertugas sejak waktu yang
ditetapkan berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima akhir pekerjaan pelaksanaan.
17. PELAPORAN
17.1 Pelaporan
Jenis laporan hasil proses manajemen konstruksi yang harus diserahkan kepada Pejabat
Pembuat Komitmen Pembangunan Science Techno Park Poltekkes Kemenkes antara lain:
a. Laporan Pendahuluan;
Laporan pendahuluan yang berisikan metodologi Pelaksanaan Pengawasan Manajemen
Konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan. Laporan Pendahuluan sebanyak 3 (tiga)
eksemplar
b. Laporan Mingguan;
Laporan Mingguan ini minimal memuat rekapitulasi progres harian dalam satu minggu
dengan memunculkan data yang ada selama melakukan tahapan proses perencanaan
sampai pelaksanaan fisik. Dokumen Laporan Mingguan ini diserahkan selambat-lambatnya
pada saat pembahasan Laporan Bulanan, dalam format A4 sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
c. Laporan Bulanan;
Laporan Bulanan ini minimal memuat rekapitulasi progres mingguan dalam satu bulan
dengan memunculkan data yang ada selama melakukan tahapan proses perencanaan
sampai pelaksanaan fisik. Dokumen Laporan Bulanan ini diserahkan selambat-lambatnya
pada saat pembahasan Laporan Bulanan, dalam format A4 sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
d. Laporan Ringkasan Eksekutif
Merupakan laporan profil pelaksanaan yang berisikan progres kegiatan dan uraian mengenai
penanganan kegiatan termasuk hasil rapat koordinasi secara visual. Laporan Profil
Pelaksanaan diserahkan setiap 4 (empat) bulan setelah dikeluarkannya Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK) sebanyak 3 (tiga) eksemplar.
e. Laporan Akhir
Laporan Akhir ini minimal memuat ringkasan dari Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
Pembangunan, latar belakang, kajian kebijakan, metode pelaksanaan sehingga
menghasilkan informasi yang runtut terkait hasil pelaksanaan pekerjaan. Dokumen Laporan
Akhir ini diserahkan selambat-lambatnya pada saat Akhir Pekerjaan fisik (PHO), dalam format
A4 sebanyak 3 (tiga) eksemplar.
Kuantitas laporan sesuai dengan Bill of Quantity, RAB Kontrak dan diatur lebih lebih lanjut
dalam dokumen Kontrak.
17.2 Dokumentasi Digital
Selain diserahkan dalam bentuk hardcopy, keluaran pekerjaan beserta data-data pendukung
lainnya yang dinilai penting dalam pelaksanaan pekerjaan (primer dan sekunder) juga diserahkan
dalam bentuk softcopy (digital) yang dikemas kedalam 1 (satu) Hardisk Eksternal berkapasitas
1 Tera Byte (1 TB).
18. PRODUKSI DALAM NEGERI
Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
19. PERSYARATAN KERJASAMA
Jika kerja sama dengan penyedia jasa konstruksi lain diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan
konsultan manajemen konstruksi maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Dinyatakan memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen pemilihan;
b. Terdapat perjanjian kerjasama operasi yang memuat prosentase dan perusahaan yang
ditunjuk wmewakili;
c. Terdiri dari perusahaan nasional;
d. Kerjasama dilakukan dengan pelaku usaha dengan kualifikasi setara atau satu tingkat
dibawahnya dan kualifikasi yang ditujuk mewakili setara atau lebih tinggi;
e. Tanggung jawab profesi berlaku bagi semua anggota KSO termasuk bagi seluruh tenaga ahli
yang terlibat.
20. ALIH PENGETAHUAN
Jika diperlukan, Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan
pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat
Komitmen berikut:
1. Pejabat Pembuat Komitmen;
2. Tim Teknis/Personil Proyek Satker PPK;
21. PENUTUP
a. Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka Penyedia Jasa (Konsultansi)
hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain
yang dibutuhkan;
b. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan pedoman dasar yang dapat dikembangkan lebih
lanjut oleh Penyedia Jasa (Konsultansi) sepanjang keluaran akhir dapat dihasilkan secara
optimal dan sesuai dengan yang diharapkan;
c. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, Penyedia Jasa (Konsultansi) menyusun program kerja
sebagai bahan diskusi untuk menghasilkan Pedoman Penugasan;
d. Pengguna Jasa dapat melakukan penggantian personil dengan kualifikasi yang sama atau
lebih apabila kinerja personil yang bersangkutan tidak mampu memenuhi produk yang
diharapkan berdasarkan evaluasi kinerja;
e. Format laporan diupayakan mengikuti standar pelaporan yang representative, baik dari jenis
kertas, tulisan, sampul, dan lain-lainnya atau minimal mengikuti standar pelaporan yang berlaku
dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Semarang, 8 Maret 2023
Pejabat Pembuat Komitmen
Jeffri Ardiyanto, M.App. Sc
NIP. 197306141995031001| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 5 May 2021 | Pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Blk Bali | Kementerian Ketenagakerjaan | Rp 475,000,000,000 |
| 6 July 2023 | Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Budidaya Udang Terintegrasi (Integrated Shrimp Farming) | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | Rp 140,000,000,000 |
| 12 February 2020 | Supervisi Pembangunan Pengaman Muara Sungai Bogowonto (Ksn Yia)[ 1 Keg] | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 19,540,403,000 |
| 6 January 2021 | Supervisi Pengendalian Banjir Dan Rob Semarang - Demak | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 19,109,500,000 |
| 8 June 2023 | Supervisi Pengendalian Banjir Kencing Drain Kab. Kudus | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 12,820,000,000 |
| 9 December 2024 | Supervisi Pembangunan Pengaman Pantai Congot Kabupaten Kulon Progo | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 10,000,000,000 |
| 12 February 2020 | Supervisi Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Kawasan Strategis Nyia Pada Das Serang (Ksn Yia) | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 9,998,749,000 |
| 13 September 2019 | Supervisi Rehabilitasi Di. Kaliwadas (Loan Ipdmip) | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 8,577,287,450 |
| 30 March 2016 | Supervisi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Prijetan Kabupaten Lamongan 4.513 Ha (Multiyears Contract) | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 8,322,370,000 |
| 13 February 2020 | Supervisi Pembangunan Di. Slinga Kiri Kab. Purbalingga Lanjutan (Myc) | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 8,000,000,000 |