Pengadaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pemugaran Gedung Pancasila Tahun Anggaran 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                         

 KPA           : SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI          

 SATKER        : SEKRETARIAT JENDERAL – BIRO UMUM                     

 NAMA PPK      : PRASETIA HENDRA HARIARSA                             

 NAMA PEKERJAAN : PENGADAAN JASA KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI       
                 PEMUGARAN GEDUNG PANCASILA TAHUN ANGGARAN            

                 2023                                                 

                     TAHUN ANGGARAN 2023                              
                   URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                           

         PENGADAAN JASA KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI                
                 PEMUGARAN GEDUNG PANCASILA                           
                     TAHUN ANGGARAN 2023                              

 1. LATAR BELAKANG                                                    

    Kegiatan Pemugaran Gedung Pancasila dilakukan mengingat kondisi terkini bangunan
    gedung yang tidak memadai khususnya dari aspek struktur. Kondisi bangunan cagar
    budaya Gedung Pancasila secara umum mengalami kerusakan berupa retakan pada
    pasangan bata, pelapukan plesteran pada dinding interior, kerusakan plafond, atap
    dan penutup lantai. Adapun secara khusus, kondisi balok pra-tegang (prestressed)
    pada atap Gedung Pancasila menunjukkan tanda-tanda keretakan dan cenderung
    gagal struktur.                                                   
    Sebagai catatan, umur bangunan sejak pemugaran terakhir yang dilakukan pada tahun
    1975 telah memasuki usia 48 (empat puluh delapan) tahun. Sehingga pemugaran
    dipandang penting untuk kelanjutan pemanfaatan gedung Pancasila sebagai ruang

    kegiatan protokol Kementerian Luar Negeri, ruang serbaguna, museum dan
    perpustakaan.                                                     
    Dalam rangka mendukung pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi pemugaran Gedung
    Pancasila kembali kepada marwahnya di tahun 1945, maka diperlukan 
    pendampingan/pengawasan mulai dari pekerjaan bongkaran, struktur, arsitektur,
    mekanikal, elektrikal, plumbing hingga interior.                  

    Berdasarkan rekomendasi UNESCO tahun 1975 tentang Saving the Past for the Future
    dan Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka setiap
    pemugaran bangunan Cagar Budaya harus memenuhi kaidah pemugaran yang
    berlaku.                                                          
    Pelaksanaan pemugaran Gedung Pancasila merupakan pekerjaan yang kompleks
    mengingat termasuk kategori bangunan gedung dengan fungsi khusus (vide PP No.16
    tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan
    Gedung) yang meliputi berbagai permasalahan teknis maupun non teknis. Untuk itu

    diperlukan pola penanganan yang menyeluruh dan terpadu, dengan menggunakan suatu
    jasa di bidang Manajemen Konstruksi yang dalam hal ini, mengkoordinasikan dan
    mengawasi proses pembangunannya.                                  
    Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri bermaksud untuk bermitra dengan suatu
    Penyedia Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) yang berpengalaman dalam
    mengkoordinasikan dan mengawasi pembangunan proyek sejenis dari tahap
    persiapan pembongkaran sampai dengan selesainya pekerjaan fisik konstruksi.

    Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri bersama
    stakeholders terkait, diperoleh catatan sebagai berikut:          
    a. Struktur beton pra-tekan di bagian atap yang saat ini membebani struktur Gedung
      Pancasila secara keseluruhan. Gedung yang dibangun sejak tahun 1830 ini
      terancam gagal struktur bila masalah atap tersebut tidak ditangani lebih lanjut;
    b. Tim Cagar Budaya Pemprov DKI Jakarta merekomendasikan agar struktur beton
      pra-tekan tersebut dibongkar dan diperlukan metode pembongkaran yang paling
      aman, baik untuk keutuhan material Gedung Pancasila dibawahnya maupun
      lingkungan sekitar;                                             
    c. Tim Sidang Pemugaran menyampaikan bahwa baik konsultan MK dan kontraktor
      harus memiliki Tenaga Ahli Pelestari dan/atau Tenaga Ahli Konservasi Arsitektur
      bersertifikat dan memiliki pengalaman merujuk pada PermenPUPR No.19 Tahun

      2021. Hal ini diperlukan saat mekanisme beauty contest berjalan;
    d. Metode Pembongkaran atap beton harus hati-hati dan dimonitoring secara intensif
      untuk mencegah dampak negatif jaringan dibawahnya.              

    e. Tim Sidang Pemugaran (TSP) agar dilibatkan dalam proses-proses penting mulai
      dari pra-kualifikasi dan tender / beauty contest kontraktor.    
    f. Seluruh tindakan pembongkaran eksisting detail bangunan Gedung Pancasila harus
      mendapatkan persetujuan TSP terlebih dahulu dan dinyatakan dalam Berita Acara,
      demikian pula dalam pengawasan berkala.                         

    Maka dengan kondisi tersebut perlu dilaksanakan Pemugaran Gedung Pancasila yang
    merupakan bangunan gedung negara dengan fungsi khusus dengan penerapan
    konsep Green Building (jika memenuhi nilai minimum assesment dari tenaga ahli
    terkait).                                                         
    Kegiatan Pemugaran Gedung Pancasila di lingkungan Kementerian Luar Negeri
    direncanakan sebagai kegiatan dengan Anggaran Tahun Jamak (multiyears) Tahun
    Anggaran 2023-2024.                                               

 2. RUANG LINGKUP PEKERJAAN                                           
  2.1 Lingkup Pekerjaan                                               

    Lingkup Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi
    meliputi pengendalian waktu, biaya, pencapaian mutu (kuantitas dan kualitas), dan
    tertib administrasi dalam pembangunan bangunan Gedung negara, mulai dari tahap
    pengawasan pembongkaran, pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa

    pemeliharaan yang terdiri dari:                                   
    1) Tahap Pengawasan Pembongkaran                                  
      a. Pelaksanaan pembongkaran harus dilakukan pengawasan oleh penyedia
        jasa pengawasan/manajemen konstruksi yang memiliki kemampuan dalam
        bidang pembongkaran bangunan gedung sesuai dengan kualifikasinya untuk

        menjamin tercapainya pekerjaan pembongkaran dan memastikan pekerjaan
        pembongkaran dilaksanakan dengan mengikuti persyaratan keamanan,
        keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan;                    
      b. Penyedia jasa manajemen konstruksi bertanggung-jawab pada:   
        i. Pengendalian pada tahap perencanaan pembongkaran;          
        ii. Pengawasan persiapan pembongkaran;                        
        iii. Pengawasan hasil pelaksanaan tahapan pembongkaran sesuai dengan
           standar mutu yang ditetapkan.                              
    2) Tahap Pelaksanaan Pemugaran                                    
      a. Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan konstruksi fisik yang disusun
        oleh pelaksanaan konstruksi yang meliputi program-program pencapaian
        sasaran konstruksi, penyediaan dan penggunaan tenaga kerja, peralatan dan
        perlengkapan bahan bangunan, informasi dana, program Quality Control dan

        program kesehatan dan keselamatan kerja (K3);                 
      b. Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program
        pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu,
        pengendalian sasaran fisik, kuantitas dan kualitas hasil konstruksi,

        pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi,
        pengendalian kesehatan dan kesehatan kerja serta pemeriksaan kelaikan
        fungsi bangunan gedung. Setiap perubahan pelaksanaan pekerjaan harus
        memperoleh rekomendasi tertulis dari konsultan perencana untuk
        selanjutnya disetujui oleh PPK;                               
      c. Melakukan pemeriksaaan dan menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung
        sesuai dokumen perencanaan pemugaran yang telah mendapat persetujuan
        dari instansi yang berwenang. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan

        kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan,
        kenyamanan, dan kemudahan.                                    
      d. Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial
        yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta
        melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan;           
      e. Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
        konstruksi fisik termasuk mendampingi PPK dalam proses koordinasi instansi
        terkait;                                                      
      f. Melakukan kegiatan pengawasan yang tediri atas:              

        i. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi
           yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;
        ii. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta
           mengawasi ketepatan waktu, mutu, dan biaya pekerjaan konstruksi;
       iii. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas,
           kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;     
       iv. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan
           persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi fisik;  

       v.  Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat
           laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan  
           masukan hasil rapat-rapat lapangan dan laporan harian/mingguan
           pekerjaan konstruksi fisik yang dibuat oleh pelaksana konstruksi;
       vi. Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan
           dan pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi;  
       vii. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang
           diajukan oleh pelaksana konstruksi;                        

      viii. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan
           (As Built Drawing) serah terima I (pertama);               
       ix. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I (pertama) dan
           mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan;             
       x.  Bersama-sama dengan konsultan perencana menyusun petunjuk  
           pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung;               

       xi. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima
           pertama, berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima
           pekerjaan konstruksi, sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran
           pekerjaan konstruksi;                                      
       xii. Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun dokumen-dokumen
           yang terkait terhadap pelaksanaan pekerjaan;               
      xiii. Membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan dokumen
           Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

      xiv. Melakukan konsultasi dengan PPK untuk membahas segala      
           permasalahan dan persoalan yang timbul selama pelaksanaan  
           pekerjaan, termasuk penyiapan Request for Approval.        
       xv. Mengadakan rapat di luar jadwal rutin tersebut apabila dianggap
           mendesak.                                                  
      xvi. Menyampaikan laporan progress harian, mingguan, dan bulanan atas
           kegiatan pengawasan yang dilakukan.                        
     g. Menyusun laporan akhir pelaksanaan pekerjaan.                 

   3) Tahap Pemeliharaan Konstruksi                                   
     Melakukan pengawasan teknis pada tahap pemeliharaan konstruksi sampai
     dengan serah terima akhir (Final Hand Over) Pekerjaan Konstruksi.

     a. Memastikan defect list yang telah disusun sebelum PHO telah ditindaklanjuti
        oleh pelaksana konstruksi dengan baik.                        
     b. Pendampingan dengan penyedia Jasa Konstruksi menyusun prosedur,
        metode pemeliharaan dan perawatan serta program kerja pemeliharaan dan
        perawatan bangunan gedung mulai dari aspek arsitektural, struktural,
        mekanikal, elektrikal, plumbing, tata ruang luar, dan tata gerha;

     c. Pekerjaan perawatan pada bangunan gedung cagar budaya harus   
        dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.      

   4) Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir Pekerjaan Manajemen Konstruksi.

2.2 Tanggung Jawab                                                    

   a. Konsultan Manajemen Konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas
      jasa pekerjaan yang dilaksanakannya sesuai ketentuan dan kode etik, tata laku
      profesi yang berlaku.                                           

   b. Konsultan Manajemen Konstruksi bertanggung jawab menjaga pelaksanaan
      proyek memiliki kinerja sebagai berikut:                        
      i.  Tahapan dan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai batas waktu yang
          telah ditetapkan.                                           
      ii. Ketetapan biaya pembangunan sesuai batasan anggaran yang tersedia
          atau yang telah ditetapkan.                                 
      iii. Ketetapan kualitas dan kuantitas sesuai standar dan peraturan yang
          berlaku serta rincian kuantitas yang ditetapkan.            

      iv. Memastikan Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) selama
          masa pelaksanaan dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang
          berlaku.                                                    
      v.  Ketertiban administrasi kontrak dan pelaksanaan pekerjaan.  
   c. Penanggung jawab profesional manajemen konstruksi adalah konsultan

      sebagai suatu perusahaan dan para tenaga ahli profesional manajemen
      konstruksi yang terlibat.                                       

2.3 Program Kerja                                                     
   a. Konsultan Manajemen Konstruksi harus segera menyusun program kerja

      pelaksanaan pekerjaan paling lambat 14 hari kalender setelah diterbitkannya
      Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).                              
   b. Program kerja pelaksanaan pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi harus
      mendapat persetujuan dari PPK.                                  

   c. Program kerja sebagaimana pada butir kedua menjadi pedoman penugasan
      dalam pelaksanaan tugas pengawasan bagi konsultan Manajemen Konstruksi.
   d. Program kerja tersebut meliputi:                                
      i.  Jadwal kegiatan secara terperinci;                          
      ii. Uraian metodelogi pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi