Renovasi Gedung Kantor Veteran

Dokumen Ketentuan Pengguna Jasa (KPJ)                    

                         PEKERJAAN                                     

               RENOVASI GEDUNG KANTOR VETERAN                          
               KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI                          

                    SEKRETARIAT JENDERAL                               

               KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI                          

                    TAHUN ANGGARAN 2023                                
 1. Latar Belakang                                                     

    a. Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik- baiknya,
      sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal dan dapat
      sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi
      perkembangan arsitektur di Indonesia.                            

    b. Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dan dilengkapi dengan
      peningkatan Mutu dan Kuantitas, sehingga mampu memenuhi secara optimal
      fungsi bangunannya dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya serta memberi
      konstribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia.   

    c. Setiap bangunan negara harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-
      baiknya serta dikendalikan dan diawasi, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis
      bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasinya bagi

      bangunan negara                                                  

    d. Pemberi jasa untuk bangunan negara dan prasarana lingkungan perlu diarahkan
      secara baik dan menyeluruh sehingga mampu menghasilkan bangunan yang
      memadai dan layak diterima menurut kaidah norma serta tata laku profesional.

    e. Ketentuan Pengguna Jasa (KPJ) untuk pekerjaan renovasi bangunan perlu
      disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya yang
      sesuai dengan kepentingan kegiatan                               

 2. Maksud dan Tujuan                                                  

    Ketentuan Pengguna Jasa (KPJ) ini merupakan petunjuk bagi Pelaksana Konstruksi
    yang memuat masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan
    diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas. Dengan penugasan
    ini diharapkan Pelaksana Konstruksi dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan
    baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi sesuai KPJ ini.     
    a. Maksud dari pelaksanaan pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Veteran
      Kementerian Ketenagakerjaan RI ini adalah Terlaksananya pekerjaan Gedung
      Veteran Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun 2023;               
    b. Tujuan dari pelaksanaan pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Veteran Kementerian
      Ketenagakerjaan RI adalah Peningkatan Kualitas fasilitas Gedung yang sesuai
      dengan kebutuhan serta perkembangannya di Lingkungan Kementerian 
      Ketenagakerjaan RI.                                              

 3. Lokasi Kegiatan                                                    
    Adapun lokasi pekerjaan atau kegiatan berada di Jl. Veteran 2, Jakarta Pusat

 4. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen                       
    Pengguna Jasa adalah : Biro Umum, Sekretariat Jenderal             
                     Kementerian Ketenagakerjaan RI                    
    Nama PPK       : Luthfi Firdaus                                    
    Alamat         : Jalan Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan      
 5. Sumber Pendanaan                                                   
    Dana untuk pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari PNBP Daftar Isian Pelaksanaan
    Anggaran (DIPA) Tahun 2023 Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
    Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-026.01.1.450938/2023 tanggal 30 November
    2022.                                                              

    Pagu Anggaran : Rp. 14.031.000.000,- (Empat belas miliar tiga puluh satu juta
    rupiah)                                                            

 6. Jenis Kontrak                                                      
    Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lumpsum
    dengan metode pembayaran termin (draft kontrak, SSUK dan SSKK terlampir).

 7. Ruang Lingkup Pekerjaan                                            

    1. Pekerjaan K3 Konstruksi                                         

    2. Pekerjaan Sipil dan Struktur                                    
       a. Pekerjaan Persiapan dan Struktur                             

       b. Pekerjaan Persiapan dan Pendahuluan                          
       c. Pekerjaan Tanah                                              
       d. Pekerjaan Beton Bertulang                                    

       e. Pekerjaan Bekisting Beton                                    
       f. Pekerjaan Konstruksi Baja                                    
       g. Pekerjaan Paving Block                                       
       h. Pekerjaan Floor Hardener                                     

       i. Pekerjaan Tiang Bor                                          

    3. Pekerjaan Arsitektur                                            

       a. Pekerjaan Beton Struktural                                   
       b. Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Kali                         
       c. Pekerjaan Bongkaran                                          

       d. Pekerjaan Pemsangan Dinding dan Lantai Homogeneus Tile,Keramik
       e. Pekerjaan Batu Alam (Andesit, Marmer & Granit)               
       f. Pekerjaan Lantai Vinyl                                       

       g. Pekerjaan Pasangan Dinding                                   
       h. Pekerjaan Pengecatan                                         
       i. Pekerjaan Plesteran Acian, Perekat Batu Bata Ringan dan Perekat Keramik,

          HT, Marmer/Granit                                            
       j. Pekerjaan Waterproofing                                      
       k. Pekerjaan Plafond Calsium Silicate Board                     
       l. Pekerjaan Sanitair                                           
       m. Pekerjaan Kaca dan Cermin                                    
       n. Pekerjaan Kusen Pintu Jendela Alumunium                      

       o. Pekerjaan Ironmengery                                        
       p. Pekerjaan Facade                                             
       q. Pekerjaan Alumunium Composite Panel                          

       r. Pekerjaan Estetika                                           

    4. Pekerjaan Mechanical, Elektrical dan Plumbing (MEP)             

       a. Pekerjaan Sistem Elektrikal                                  
          1) Pekerjaan Sistem Distribusi Listrik                       
         2)  Pekerjaan Sistem Pengkal Petir                            

       b. Pekerjaan Sistem Elektronika                                 
          1) Pekerjaan Sistem Fire Alarm                               
          2) Pekerjaan Sistem tata Udara                               

          3) Pekerjaan Integrasi ( Data, Telepon, IP-TV, IP-CCTV)      
          4) Pekerjaan Rak Kabel (Kabel Tray)                          
          5) Pekerjaan Pentanahan/Grounding                            
          6) Pekerjaan Panel (Terminal Box Elctronic)                  

       c. Pekerjaan Instalasi Pemdam Kebakaran                         
       d. Pekerjaan Instlasi Plumbing                                  
          1) Pekerjaan Sistem Instalasi Plumbing                       

         2)  Pekerjaan Sistem Instalasi Deep Well                      
       e. Pekerjaan Tata Udara                                         
          1) Pekerjaan Air Conditioning Variable Refrigerant Flow System

          2) Pekerjaan Ducting                                         
          3) Pekerjaan Pemipaan                                        
          4) Pekerjaan Ventilating Fan                                 

          5) Pekerjaan Listrik Instlasi AC                             

    5. Pekerjaan Lift                                                  

 8. Keluaran                                                           
    Keluaran akhir yang dihasilkan meliputi :                          

    a. Hasil Renovasi Gedung Kantor Veteran Kementerian Ketenagakerjaan RI yang
      representatif dan fungsional                                     
    b. Shop Drawing                                                    
    c. Asbuild Drawing                                                 
    d. Laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh penyedia
      jasa konstruksi selama masa pelaksanaan pekerjaan                
    e. Berita Acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan
      II, Berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara lain yang berkaitan dengan
      pelaksanaan pekerjaan                                            
    f. Dokumen tahap pekerjaan dari 0% dampai dengan 100% dan dibuat dalam satu
      album dibuat dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy (menggunakan SSD 1 TB).

    g. Membuat Rencana Keselamatan Konstruksi                          
    h. Melakukan kontrol terhadap kondisi existing dilapangan          

    Dokumen Kontrak                                                    
    a. Dokumen Kontrak yang harus dipatuhi oleh Pelaksana Konstruksi terdiriatas :
        SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa)                  
        Surat Perjanjian Pekerjaan                                     
        SSUK (Syarat-syarat Umum Kontrak)                              
        SSKK (Syarat-syarat Khusus Kontrak)                            
        Spesifikasi Teknis                                             
        Gambar Rencana                                                 
        Daftar Kuantitas dan Harga                                     
        Addendum (apabila ada)                                         

    b. Pelaksana Konstruksi wajib untuk meneliti gambar-gambar, RKS dan dokumen
      kontrak lainnya yang berhubungan. Apabila terdapat perbedaan/ketidak-sesuaian
      antara RKS dan gambar-gambar pelaksanaan, atau antara gambar satu dengan
      lainnya, Pelaksana Konstruksi wajib untuk memberitahukan/melaporkannya
      kepada Konsultan PENGAWAS.                                       
      Persyaratan teknik pada gambar dan RKS yang harus diikuti adalah :
      1) Bila terdapat perbedaan antara gambar rencana dengan gambar detail, maka
       gambar detail yang diikuti.                                     
      2) Bila skala gambar tidak sesuai dengan angka ukuran, maka ukuran dengan angka
       yang diikuti, kecuali bila terjadi kesalahan penulisan angka tersebut yang jelas
       akan menyebabkan ketidaksempurnaan/ketidaksesuaian konstruksi, harus
       mendapatkan keputusan Konsultan PENGAWAS lebih dahulu.          
      3) Bila tedapat perbedaan antara RKS dan gambar, maka RKS yang diikuti kecuali
       bila hal tersebut terjadi karena kesalahan penulisan, yang jelas mengakibatkan
       kerusakan/kelemahan konstruksi, harus mendapatkan keputusan Konsultan
       PENGAWAS.                                                       
      4) RKS dan gambar saling melengkapi bila di dalam gambar menyebutkan lengkap
       sedang RKS tidak, maka gambar yang harus diikuti demikian juga sebaliknya.
      5) Yang dimaksud dengan RKS dan gambar di atas adalah RKS dan gambar setelah
       mendapatkan perubahan/penyempurnaan di dalam berita acara penjelasan
       pekerjaan.                                                      
      6) Bila akibat kekurang telitian Pelaksana Konstruksi Pelaksana dalam melakukan
       pelaksanan pekerjaan, terjadi ketidak sempurnaan konstruksi atau kegagalan
       struktur bangunan, maka Pelaksana Konstruksi Pelaksana harus melaksanakan
       pembongkaran terhadap konstruksi yang sudah dilaksanakan tersebut dan
       memperbaiki/melaksanakannya kembali setelah memperoleh keputusan
       Konsultan PENGAWAS tanpa ganti rugi apapun dari pihak-pihak lain.
    Dokumen Pelaksanaan                                                
    Dokumen Pelaksanaan terdiri atas :                                 
    1) Kontrak yang telah ditandatangani                               
    2) SPMK                                                            
    3) RMK dan RK3L                                                    
    4) PCM                                                             
    5) Data Lapangan MC=0                                              
    6) Justifikasi Teknis (bila ada)                                   
    7) Persetujan Material dari PPK mengetahui Direktur                
    8) BA Evaluasi dan Negoisasi (bila ada)                            
    9) Addendum (bila ada)                                             
    10) BA Serah terima awal (PHO)                                     
    11) BA Serah terima akhir (FHO)                                    

    Laporan – Laporan                                                  
    Laporan yang harus disedikan oleh Pelaksana Konstruksi ;           
    1) Laporan Struktur Organisasi Proyek                              
    2) Metode Kerja                                                    
    3) Penetapan Layout Pelaksanaan Pekerjaan meliputi Direksi Keet, Bedeng
      Pekerja , Gudang Material, Air Kerja dan Listrik Kerja, Pos Pengamanan
      dan lainlain                                                     
    4) Schedule Pelaksanaan dalam bentuk MS Project dan Kurva S        
    5) Laporan Cuaca                                                   
    6) Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Bulanan                    
    7) Shop Drawing                                                    
    8) Back Up Data Volume                                             
    9) Foto Dokumentasi 0%, 25%, 50%, 100%                             
    10) Laporan Rapat Koordinasi                                       
    11) Asbuild Drawing                                                

 9. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konstruksi               
    Penyedia Jasa Konstruksi wajib menyediakan segala perlengkapan dan peralatan yang
    berkaitan serta tugas pengawasan sehingga tidak mengganggu dan mempersulit
    pelaksanan kegiatan Renovasi Gedung Kantor Veteran Kementerian     
    Ketenagakerjaan RI di Sekretariat Jenderal Kementerian ketenagakerjaan RI.
    Daftar Peralatan sesuai dengan yang dipersyaratkan.                

 10. Persyaratan Kualifikasi                                           
    Penyedia Jasa Konstruksi wajib memenuhi persyaratan kualifikasi yang dipersyaratan
    antara lain :                                                      

    - Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terintegrasi secara OSS 
    - Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
      Bangunan Gedung yang Telah Terintegrasi dengan sistem OSS        
    - Memiliki SBU dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta disyaratkan :  
    - Sertifikat Badan Usaha (SBU) Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan

       Lainnya (BG009)                                                 
    - Memiliki NPWP Perusahaan dan Telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT
      Tahunan) Tahun Pajak 2022                                        
    - Memiliki Sertifikat Keanggotaan Peserta BPJS Ketenagakerjaan     
    - Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat benar, tetap dan
      jelas berupa milik sendiri atau sewa.                            

 11. Persyaratan Teknis                                                
    1. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konstruksi
      dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah
      maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak (bukti kontrak dan BAST I /
      BAST II atau Bukti Potongan Pajak (PPn dan PPh) disampaikan pada saat
      pembuktian kualifikasi).                                         
    2. Peserta harus menyampaikan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/time schedule
      sampai dengan serah terima pekerjaan pertama/PHO dengan waktu pelaksanaan
      210 (Dua Ratus Sepuluh) Hari Kalender dilengkapi dengan Kurva S. 
    3. Peserta wajib menyampaikan Metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi
      persyaratan substantive yang meliputi tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai
      akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan
      yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan yang dapat
      dipertanggungjawabkan secara teknis dan diyakini menggambarkan penguasaan
      dalam penyelesaian pekerjaan.                                    
    4. Penyedia menyampaikan daftar personel.                          
    5. Peserta wajib menyampaikan Analisa Harga Satuan Pekerjaan sebagai berikut
      (rincian dalam lampiran KPJ ini):                                

       - Daftar Kuantitas dan Harga                                    
       - Analisa harga satuan                                          
       - Harga upah dan bahan                                          
       - Daftar Peralatan                                              
       - Daftar Personil                                               
       - Dokumen lain yang dipersyaratkan.                             

 12. Aspek Legalitas dan Dasar Hukum                                   
    Sebagai dasar hukum atau aspek legalitas Keselamatan Kerja di suatu industri antara
    lain :                                                             

        Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi     
        Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
        Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi       
        Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.19/PRT./M/2014 tentang Perubahan
        Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 08/PRTM/2011 tentang Pembagian

        Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi        
        Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/2018 tentang Pedoman
        Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara                      
        Standar teknis dan pedoman teknis yang dipersyaratkan.         

 13. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan                                

    Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 210 (Dua Ratus Sepuluh) hari
    kalender terhitung sejak diterbitkannya surat perintah mulai kerja (SPMK).
 14. Personil                                                          
 Untuk Pekerjaan Kualifikasi Kecil :                                   

        Posisi      Pendidikan Jumlah Pengala Sertifika Keterangan     
                                     man    t                          
                                     (thn) Keahlian                    
  TENAGA AHLI                                                          
  Ahli K3 Konstruksi S1 - Teknik Sipil/ 1 3 SKA – Ahli K3 Konstruksi   
                  Arsitek                   Ahli (603)                 
                                           Madya                       
  TENAGA TERAMPIL                                                      
  Pelaksana Bangunan SMU/SMK Sederajat 1 3  SKT  TA-022                
  Gedung/Pekerja Gedung                                                
    Keterangan:                                                        
    1. Seluruh personil wajib melampirkan/upload scan ijazah, daftar riwayat
      pengalaman kerja dan referensi kerja dari pengguna jasa, Surat Pernyataan
      Ketersediaan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja, SPT tahunan 2021/2022, dan
      Surat Pernyataan Ketersediaan bersedia ditugaskan.               
    2. Jika dibutuhkan maka pokja berhak memanggil/menghadirkan tenaga personil
      yang diajukan untuk memverifikasi keabsahan dokumen yang dipersyaratkan.
    3. Pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak, PPK dapat meminta
      penyedia jasa untuk menyediakan tenaga ahli lain yang diperlukan sesuai dengan
      ruang lingkup pekerjaan.                                         
 15. Peralatan                                                         
      Penggunaan peralatan utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan
   pekerjaan:                                                          
   No.     Nama Alat                  Kapasitas      Jumlah            
  1    Mobil Pick up             1 Ton           1 Unit                
  2    Truck/Dumptruck ukuran    4 m3            1 Unit                
  3    Concrete Mixer            0,3 – 0,6 m3    2 Unit                
  4    Concrete Vibrator         5,5 Hp          1 Unit                
  5    Cutting Wheel             16 Inchi        2 Unir                
   Keterangan :                                                        
   - Peralatan milik sendiri harus disertai bukti kepemilikan alat yang sah berupa
      invoice/kwitansi pembelian, STNK, BPKB                           
   - Untuk bukti peralatan berupa perjanjian sewa peralatan harus dilengkapi dengan

      bukti kepemilikan peralatan atas nama perusahaan yang akan menyewakan
      peralatan selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.             

16. Ketentuan penggunaan material:                                     

    Wajib melampirkan Surat Dukungan ketersediaan material berikut alat bantu
    aplikasinya sesuai waktu kontrak dari distributor/pabrik atau aplikator, dukungan
    harga sesuai dengan harga penawaran, jaminan garansi beserta brosur untuk
    pekerjaan :                                                        
    a. Surat Pernyataan Penyedia Beton Ready Mix dan Concrette Pump    
    b. Surat Pernyataan Penyedia Tiang Pancang beton dan Hydrolic Jacking Pile
    c. Surat Pernyataan Penyedia Besi Tulangan dan Besi Profil dari Distributor/ Pabrik
    d. Surat Pernyataan Penyedia Kusen Aluminium                       
    e. Surat Pernyataan Penyedia Kaca dari Distributor/ Pabrik         
    f. Surat Pernyataan Penyedia Homogenus Tile dari Distributor/ Pabrik
    g. Surat Pernyataan Penyedia Aluminium Composite Panel (ACP) dari Distributor/
      Pabrik                                                           
    h. Surat Pernyataan Penyedia Cat                                   
    i. Surat Pernyataan Penyedia Alat Sanitary                         
    j. Surat Pernyataan Material Plumbing                              
    k. Surat Pernyataan Penyedia Armature dan Fixture kelistrikan      
    l. Surat Pernyataan Penyedia AC VRV dari Distributor Resmi         
    m. Surat Pernyataan Lift dari Distributor Resmi                    

    Masing-masing surat dukungan dilengkapi dengan brosur-brosur yang diperlukan
17. Identifikasi Bahaya Pengendalian Resiko dan Penetapan Tingkat      
    Resiko Pekerjaan                                                   

    Pengertian (definisi) risiko K3 adalah potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila
    berkontak dengan suatu bahaya ataupun terhadap kegagalan suatu fungsi. Penilaian

    Risiko merupakan hasil kali antara nilai frekuensi dengan nilai keparahan suatu

    risiko. Untuk menentukan kagori suatu risiko apakah itu rendah, sedang, tinggi
    ataupun ekstrim dapat menggunakan metode matriks resiko seperti yang tercantum

    pada RKS.                                                          

18. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa                                   

    Lingkup kewenangan bagi Penyedia Jasa Konstruksi adalah seluruh pelaksanaan
    pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Veteran Kementerian Ketenagakerjaan

    RI di Sekretariat Jenderal Kementerian ketenagakerjaan meliputi :  
    a. Pekerjaan konstruksi, baik mengenai kuantitas, kualitas, maupun ketepatan

      waktu pekerjaan                                                  
    b. Pelaksanaan pekerjaan, baik dalam hal mutu pekerjaan, ketertiban

      pekerjaan. Menghindari penyimpangan pelaksanaan pekerjaan, maupun

      penyelesaian perselisihan yang mungkin terjadi                   
    c. Pengaturan penggunaan bahan untuk pekerjaan.                    

19. Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konstruksi                            

    a. Penyedia jasa konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa
      pembangunan konstruksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode

      tata laku profesi yang berlaku;                                  
    b. Secara umum tanggung jawab penyedia jasa konstruksi sebagai berikut :

      - Hasil pekerjaan harus memenuhi persyaratan standar yang berlaku
          Hasil pekerjaan harus memenuhi batasan-batasan yang telah diberikan
          oleh pemberi jasa, termasuk melalui KPJ ini, seperti dari segi

          pembiayaan, waktu pelaksanaan dan mutu pekerjaan.            
      c. Pekerjaan pendukung pelaksanaan pekerjaan di luar area proyek menjadi

        tanggung jawab penyedia jasa konstruksi.                       

   •  Penutup                                                          

      Hal-hal yang belum tertuang/terperinci di dalam Ketentuan Pengguna Jasa (KPJ)
      ini namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk dapat

      diadakan/dikerjakan oleh pihak Pelaksana Pekerjaan.              

      Demikianlah Ketentuan Pengguna Jasa (KPJ) ini dibuat untuk menjadi acuan
      dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga mekanisme kegiatan dapat   

      dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana.                  

                                  Jakarta, 16 Maret 2023               
                                Pejabat Pembuat Komitmen               
                               Biro Urnum, Sekretariat Jenderal        
                               Kementerian Ketenagakerjaan RI          

                                     Luthfi Firdaus                    
                                NIP19790430 2011011012