Pengawasan Pembangunan Kios 3 In 1 Tahap II

KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN R.I                           

  DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS         
       BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS (BPVP) PANGKEP             

                   URAIAN  SINGKAT PEKERJAAN  :                            

         PENGAWASAN    PEMBANGUNAN    KIOS 3 IN 1 TAHAP 2                  
  A. UMUM                                                                  
    1. Setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan kontraktor pelaksana harus
      mendapatkan pengawasan secara teknis di lapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan
      dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung operasional dan efektif.

    2. Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan oleh pemberi jasa pengawasan yang
      kompeten dan dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan di
      lapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.                
    3. Konsultan pengawas bertujuan secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi dari segi biaya,

      mutu dan waktu kegiatan pelaksanaan.                                 
  B. LATAR BELAKANG                                                        
    1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan pekerjaan PENGAWASAN PEMBANGUNAN
      KIOS 3 IN 1 TAHAP 2                                                  
    2. Pengguna Anggaran adalah Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkep atas nama Kementerian
      Ketenagakerjaan R.I.                                                 
    3. Untuk menyelenggarakan pekerjaan dimaksud, dibentuk panitia pengadaan barang/jasa

      Pengawasan Pembangunan Kios 3 in 1 Tahap 2                           
  C. RUANG LINGKUP PEKERJAAN                                               
      Ruang lingkup pekerjaan adalah Melakukan Pengawasan Supervisi kepada Pelaksana Kegiatan
      terhadap pekerjaan Pembangunan Kios 3 in 1 Tahap 2 di BPVP Pangkep   
I.  KEGIATAN PENGAWASAN                                                    

  A. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman pada
    ketentuan yang berlaku, khususnya teknis Pembangunan Gedung Negara, berdasarkan Keputusan
    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I Nomor : 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang
    Pembangunan Bangunan Gedung Negara.                                    

  B. Lingkup Kegiatan tersebut antara lain :                               
    1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar
      pengawasan pekerjaan dilapangan.                                     
    2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu,
      dan biaya pekerjaan konstruksi.                                      

    3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian
      volume / realisasi fisik.                                            
    4. Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama
      proses pelaksanaan konstruksi.                                       

    5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan
      pekerjaan pengawasan dengan masukan hasil-hasil rapat lapangan, laporan harian, mingguan, dan
      bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pemborong.             
    6. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan serah
      terima kedua pekerjaan konstruksi.                                   

    7. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built Drawing) sebelum
      serah terima pertama.                                                
    8. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya
      pada masa pemeliharaan dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.       

    9. Menyampaikan surat teguran kepada pelaksana kegiatan ketika terjadi keterlambatan pekerjaan
      dan/atau ditemukan ketidak sesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.
    10. bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pemborong.           
    11. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan serah
      terima kedua pekerjaan konstruksi.                                   
    12. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built Drawing) sebelum

      serah terima pertama.                                                
    13. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya
      pada masa pemeliharaan dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.       
    14. Menyampaikan surat teguran kepada pelaksana kegiatan ketika terjadi keterlambatan pekerjaan

      dan/atau ditemukan ketidak sesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.
II. TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN                                              
  A. Konsultan pengawas bertanggung jawab secara professional atas jasa pengawasan yang
    dilakukan sesuai ketentuan kode etik profesi yang berlaku.             
  B. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut : 

    1. Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pelelangan /pelaksanaan yang dijadikan
      pedoman, serta peraturan, standard dan pedoman teknis yang berlaku.  
    2. Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil kerja pengawasan yang berlaku.
    3. Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan.              
 C. Penanggung jawab professional pengawasan adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu perusahaan,

   tetapi juga bagi para tenaga ahli professional pengawasan yang terlibat dalam proses pekerjaan tersebut..
III. BIAYA                                                                 

  A. BIAYA PENGAWASAN                                                      
    1. Biaya Pengawasan dibebankan pada APBN Kementerian Ketenagakerjaan R.I melalui Balai
      Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkep Tahun Anggaran 2023.      
    2. Besarnya biaya konsultan pengawas merupakan biaya tetap dan pasti (Lump Sum).

    3. Pagu Anggaran kegiatan dimaksud sebesar Rp.161.000.000,- sedangkan untuk HPS sebesar
      Rp. 152.625.000,-                                                    
    4. Biaya pekerjaan pengawasan dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual, meliputi
      komponen sebagai berikut :                                           
      a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang                       

      b. Materi dan pengadaan laporan                                      
      c. Pembelian dan/ atau sewa peralatan                                
      d. Sewa kendaraan                                                    
      e. Biaya rapat-rapat                                                 

      f. Perjalanan (lokal maupun luar kota)                               
      g. Jasa dan overhead pengawasan                                      
      h. Pajak dan iuran lainnya                                           
   5. Pembayaran biaya konsultan pengawas adalah berdasarkan prestasi kemajuan pekerjaan
      pengawasan                                                           
  B. SUMBER DANA                                                           
    Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan pengawasan dibebankan pada APBN Kementerian

   Ketenagakerjaan R.I melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pankep Tahun Anggaran 2023.