Renovasi Ruang Kerja Biro Umum

DOKUMEN  KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                       

                          PEKERJAAN                                     

                RENOVASI RUANG KERJA BIRO UMUM                          
                KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI                          

                     SEKRETARIAT JENDERAL                               

                KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI                          

                      TAHUN ANGGARAN 2023                               
 1. Latar Belakang                                                      

    a. Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik- baiknya,
      sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal dan dapat
      sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan
      arsitektur di Indonesia.                                          

    b. Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dan dilengkapi dengan
      peningkatan Mutu dan Kuantitas, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi
      bangunannya dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya serta memberi
      konstribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia.    

    c. Setiap bangunan negara harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-baiknya

      serta dikendalikan dan diawasi, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan
      yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasinya bagi bangunan negara

    d. Pemberi jasa untuk bangunan negara dan prasarana lingkungan perlu diarahkan
      secara baik dan menyeluruh sehingga mampu menghasilkan bangunan yang
      memadai dan layak diterima menurut kaidah norma serta tata laku profesional.

    e. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan renovasi bangunan perlu disiapkan

      secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya yang sesuai dengan
      kepentingan kegiatan                                              

 2. Maksud dan Tujuan                                                   

    Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Pelaksana Konstruksi yang
    memuat masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan
    diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas. Dengan penugasan ini
    diharapkan Pelaksana Konstruksi dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik
    untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi sesuai KAK ini.           

    a. Maksud dari pelaksanaan pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Biro Umum ini adalah
      Terlaksananya pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Biro Umum;           
    b. Tujuan dari pelaksanaan pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Biro Umum adalah
      Peningkatan Kualitas fasilitas Gedung yang sesuai dengan kebutuhan serta
      perkembangannya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan RI.     

 3. Lokasi Kegiatan                                                     
    Adapun lokasi pekerjaan atau kegiatan berada di Jl. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta

    Selatan                                                             

 4. Pengguna Jasa                                                       
    Pengguna Jasa adalah : Biro Umum, Sekretariat Jenderal              

                       Kementerian Ketenagakerjaan RI                   
    Alamat           : Jalan Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan     
 5. Sumber Pendanaan                                                    
    Dana untuk pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari PNBP Daftar Isian Pelaksanaan
    Anggaran (DIPA) Tahun 2023 Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
    Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-026.01.1.450938/2023 tanggal 30 November

    2022.                                                               

    Pagu Anggaran : Rp. 730.000.000,- (Tujuh ratus tiga puluh juta rupiah)

 6. Jenis Kontrak                                                       
    Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lumpsum dengan
    metode pembayaran termin (draft kontrak, SSUK dan SSKK terlampir).  

 7. Ruang Lingkup Pekerjaan                                             
     1. Pekerjaan Persiapan                                             

     2. Pekerjaan Ruang Kerja UKPBJ                                     
        a. Pekerjaan Arsitektur                                         
        b. Pekerjaan Eelektrikal                                        

     3. Pekerjaan Ruang Rapat Besar Setjen                              
        c. Pekerjaan Arsitektur                                         
        d. Pekerjaan Eelektrikal                                        

 8. Keluaran                                                            
    Keluaran akhir yang dihasilkan meliputi :                           

    a. Hasil Renovasi Ruang Kerja Biro Umum yang representatif dan fungsional
    b. Shop Drawing                                                     
    c. Asbuild Drawing                                                  
    d. Laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh penyedia

      jasa konstruksi selama masa pelaksanaan pekerjaan                 
    e. Berita Acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan
      II, Berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara lain yang berkaitan dengan
      pelaksanaan pekerjaan                                             

    f. Dokumen tahap pekerjaan dari 0% dampai dengan 100% dan dibuat dalam satu
      album dibuat dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy (menggunakan SSD 1 TB).
    g. Membuat Rencana Keselamatan Konstruksi                           
    h. Melakukan kontrol terhadap kondisi existing dilapangan           

    Dokumen Kontrak                                                     

    a. Dokumen Kontrak yang harus dipatuhi oleh Pelaksana Konstruksi terdiri atas :
      • SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa)                   
      • Surat Perjanjian Pekerjaan                                      
      • SSUK (Syarat-syarat Umum Kontrak)                               
      • SSKK (Syarat-syarat Khusus Kontrak)                             
      • Spesifikasi Teknis                                              
      • Gambar Rencana                                                  

      • Daftar Kuantitas dan Harga                                      
      • Addendum (apabila ada)                                          
    b. Pelaksana Konstruksi wajib untuk meneliti gambar-gambar, RKS dan dokumen
      kontrak lainnya yang berhubungan. Apabila terdapat perbedaan/ketidak-sesuaian
      antara RKS dan gambar-gambar pelaksanaan, atau antara gambar satu dengan
      lainnya, Pelaksana Konstruksi wajib untuk memberitahukan/melaporkannya
      kepada Konsultan PENGAWAS.                                        
      Persyaratan teknik pada gambar dan RKS yang harus diikuti adalah :
      1) Bila terdapat perbedaan antara gambar rencana dengan gambar detail, maka
        gambar detail yang diikuti.                                     
      2) Bila skala gambar tidak sesuai dengan angka ukuran, maka ukuran dengan angka
        yang diikuti, kecuali bila terjadi kesalahan penulisan angka tersebut yang jelas

        akan menyebabkan ketidaksempurnaan/ketidaksesuaian konstruksi, harus
        mendapatkan keputusan Konsultan PENGAWAS lebih dahulu.          
      3) Bila tedapat perbedaan antara RKS dan gambar, maka RKS yang diikuti kecuali
        bila hal tersebut terjadi karena kesalahan penulisan, yang jelas mengakibatkan
        kerusakan/kelemahan konstruksi, harus mendapatkan keputusan Konsultan
        PENGAWAS.                                                       
      4) RKS dan gambar saling melengkapi bila di dalam gambar menyebutkan lengkap
        sedang RKS tidak, maka gambar yang harus diikuti demikian juga sebaliknya.
      5) Yang dimaksud dengan RKS dan gambar di atas adalah RKS dan gambar setelah
        mendapatkan perubahan/penyempurnaan di dalam berita acara penjelasan
        pekerjaan.                                                      
      6) Bila akibat kekurang telitian Pelaksana Konstruksi Pelaksana dalam melakukan

        pelaksanan pekerjaan, terjadi ketidak sempurnaan konstruksi atau kegagalan
        struktur bangunan, maka Pelaksana Konstruksi Pelaksana harus melaksanakan
        pembongkaran terhadap konstruksi yang sudah dilaksanakan tersebut dan
        memperbaiki/melaksanakannya kembali setelah memperoleh keputusan
        Konsultan PENGAWAS tanpa ganti rugi apapun dari pihak-pihak lain.

    Dokumen Pelaksanaan                                                 
    Dokumen Pelaksanaan terdiri atas :                                  
    1) Kontrak yang telah ditandatangani                                
    2) SPMK                                                             
    3) PCM                                                              
    4) Data Lapangan MC=0                                               

    5) Justifikasi Teknis (bila ada)                                    
    6) Persetujan Material dari PPK mengetahui Direktur                 
    7) BA Evaluasi dan Negoisasi (bila ada)                             
    8) Addendum (bila ada)                                              
    9) BA Serah terima awal (PHO)                                       
    10) BA Serah terima akhir (FHO)                                     

    Laporan – Laporan                                                   
    Laporan yang harus disedikan oleh Pelaksana Konstruksi ;            
    1) Laporan Struktur Organisasi Proyek                               
    2) Metode Kerja                                                     
    3) Penetapan Layout Pelaksanaan Pekerjaan meliputi Direksi Keet, Bedeng
       Pekerja , Gudang Material, Air Kerja dan Listrik Kerja, Pos Pengamanan
       dan lain lain                                                    

    4) Schedule Pelaksanaan dalam bentuk MS Project dan Kurva S         
    5) Laporan Cuaca                                                    
    6) Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Bulanan                     
    7) Shop Drawing                                                     
    8) Back Up Data Volume                                              
    9) Foto Dokumentasi 0%, 25%, 50%, 100%                              
    10) Laporan Rapat Koordinasi                                        
    11) Asbuild Drawing                                                 

 9. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konstruksi                

    Penyedia Jasa Konstruksi wajib menyediakan segala perlengkapan dan peralatan yang
    berkaitan serta tugas pengawasan sehingga tidak mengganggu dan mempersulit
    pelaksanan kegiatan Renovasi Ruang Kerja Biro Umum di Sekretariat Jenderal
    Kementerian ketenagakerjaan RI.                                     
    Daftar Peralatan sesuai dengan yang dipersyaratkan.                 

 10. Persyaratan Kualifikasi                                            

    Penyedia Jasa Konstruksi wajib memenuhi persyaratan kualifikasi yang dipersyaratan
    antara lain :                                                       
    1. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dari instansi yang berwenang
      adalah sebagai berikut:                                           
      ▪  Memiliki klasifikasi Usaha Bangunan Gedung dengan Sub Klasifikasi Jasa
         Pelaksana konstruksi bangunan dan gedung lainnya (BG-009) dengan
         Kualifikasi Usaha kecil                                        

    2. Memiliki NIB;                                                    
    3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir
      (SPT 2022);                                                       
    4. Mempunyai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa
      milik sendiri atau sewa yang di buktikan dengan bukti kepemilikan / surat
      perjanjian sewa kantor;                                           
    5. Memiliki paling kurang 1 (satu) orang Tenaga Tetap Bersertifikat Terampil (SKT)
      sesuai dengan klasifikasi SBU yang dipersyaratkan (wajib menyampaikan bukti
      potongan pajak PPH Pasal 21 form 1721 atau 1721-A1);              
    6. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang
      dibuktikan dengan :                                               
      1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;               
      2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan                          

      3) Kartu Tanda Penduduk.                                          
    7. Surat Pernyataan Pakta Integritas meliputi :                     
      1) Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;   
      2) Akan melaporkan kepada PA/KPA jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi,
         Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.              
      3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional
         untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-
         undangan ; dan                                                 
      4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan 3) maka
         bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    8. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi :       
      1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan,

         tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;   
      2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan
         sanksi daftar hitam;                                           
      3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani
         sanksi pidana;                                                 
      4) pimpinan dan  pengurus badan  usaha bukan  sebagai pegawai     
         Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan
         usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang
         mengambil cuti diluar tanggungan Negara;                       
      5) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen
         Pemilihan; dan                                                 
      6) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar,
         dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan
         tidak benar dan ada  pemalsuan maka direktur utama/pimpinan    
         perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota

         konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia
         dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam,
         gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak
         berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
    9. Surat pernyataan tidak menuntut bilamana anggaran DIPA Sekretariat Jenderal
      Kementerian Ketenagakerjaan RI tidak terealisasi                  

 11. Persyaratan Teknis                                                 
    1. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konstruksi
      dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah
      maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak (bukti kontrak dan BAST I /
      BAST II atau Bukti Potongan Pajak (PPn dan PPh) disampaikan pada saat

      pembuktian kualifikasi).                                          
    2. Peserta harus menyampaikan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/time schedule
      sampai dengan serah terima pekerjaan pertama/PHO dengan waktu pelaksanaan 30
      (tiga puluh) Hari Kalender dilengkapi dengan Kurva S.             
    3. Peserta wajib menyampaikan Metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi 
      persyaratan substantive yang meliputi tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai
      akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan
      yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan yang dapat
      dipertanggungjawabkan secara teknis dan diyakini menggambarkan penguasaan
      dalam penyelesaian pekerjaan.                                     
    4. Penyedia menyampaikan daftar personel.                           
    5. Peserta wajib menyampaikan Analisa Harga Satuan Pekerjaan sebagai berikut

      (rincian dalam lampiran KAK ini):                                 
      a. Pekerjaan Persiapan                                            
      b. Pekerjaan Bongkaran                                            
      c. Pekerjaan Arsitektur                                           
      d. Pekerjaan Elektrikal                                           

      Harga satuan pekerjaan pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan harus sama dengan
      harga satuan yang terdapat pada Bill of Quantity (BOQ).           

      Catatan:                                                          

      ▪  Analisa harga dibuat sesuai dengan form analisa pada lampiran KAK ini
      ▪  Analisa harga dilampirkan dengan sumber data harga dari vendor/ distributor/
         supplier/ toko yang dapat dipertanggungjawabkan.               
      ▪  Penawaran harga di bawah 80% harus menyampaikan analisa harga satuan
         seluruh pekerjaan sebagai bahan pertimbangan kewajaran harga serta
         melampirkan Sumber Harga yang dapat diklarifikasi kebenarannya.
      Analisa daftar upah tenaga kerja dan Harga satuan upah tenaga kerja tidak boleh di
      bawah Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2023 sesuai dengan
      Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta                           

 12. Aspek Legalitas dan Dasar Hukum                                    
    Sebagai dasar hukum atau aspek legalitas Keselamatan Kerja di suatu industri antara

    lain :                                                              
      •  Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi     
      •  Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan

         Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi       
      •  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.19/PRT./M/2014 tentang Perubahan
         Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 08/PRTM/2011 tentang Pembagian
         Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi        

      •  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/2018 tentang Pedoman
         Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara                      
      •  Standar teknis dan pedoman teknis yang dipersyaratkan.         

 13. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan                                 

    Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 90 (Sembilan Puluh) hari
    kalender terhitung sejak diterbitkannya surat perintah mulai kerja (SPMK).

 14. Personil                                                           

 Untuk Pekerjaan Kualifikasi Usaha Kecil :                              

         Posisi       Pendidikan Jumlah Pengala Sertifika Keterangan    
                                        man     t                       
                                        (thn) Keahlian                  
   TENAGA AHLI                                                          
   Ahli K3 Konstruksi S1 - Teknik Sipil/ 1 3   SKA – Ahli K3 Konstruksi 
                    Arsitek                    Ahli  (603)              
                                               Madya                    
   TENAGA TERAMPIL                                                      
   Pelaksana Bangunan SMU/SMK Sederajat 1 3    SKT   TA-022             
   Gedung/Pekerja Gedung                                                
    Keterangan:                                                         
    1. Seluruh personil wajib melampirkan/upload scan ijazah, daftar riwayat
      pengalaman kerja dan referensi kerja dari pengguna jasa, surat pernyataan
      kepemilikan sertifikat kompetensi kerja, SPT tahunan 2022, dan surat pernyataan

      bersedia ditugaskan.                                              
    2. Jika dibutuhkan maka pokja berhak memanggil/menghadirkan tenaga personil
      yang diajukan untuk memverifikasi keabsahan dokumen yang dipersyaratkan.

    3. Pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak, PPK dapat meminta penyedia
      jasa untuk menyediakan tenaga ahli lain yang diperlukan sesuai dengan ruang
      lingkup pekerjaan.                                                

 15. Peralatan                                                          
      Penggunaan peralatan utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan
   pekerjaan:                                                           
        No.        Nama Alat         Jumlah          Kapasitas          
        1    Mobil Pick up            1 Unit           1 M3             
        2    Bor listrik              2 Unit           4 Hp             
        4    Gerinda                  2 Unit           2 Hp             
        4    Trimer/Mesn Router       2 Unit           1 Hp             
        5    Circular Shaw            2 Unit           4 Hp             

        6    Scafolding               3 Set          5.40 Meter         

   Keterangan :                                                         
   -  Peralatan milik sendiri harus disertai bukti kepemilikan alat yang sah berupa

      invoice/kwitansi pembelian, STNK, BPKB                            
   -  Untuk bukti peralatan berupa perjanjian sewa peralatan harus dilengkapi dengan
      bukti kepemilikan peralatan atas nama perusahaan yang akan menyewakan peralatan

      selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.                        

16. Ketentuan penggunaan material:                                      

    Untuk penggunaan material atau barang, harus dilampiri atau dilengkapi dengan
    brosur-brosur yang diperlukan                                       

17. Identifikasi Bahaya Pengendalian Resiko dan Penetapan Tingkat       

    Resiko Pekerjaan                                                    
    Pengertian (definisi) risiko K3 adalah potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila
    berkontak dengan suatu bahaya ataupun terhadap kegagalan suatu fungsi. Penilaian
    Risiko merupakan hasil kali antara nilai frekuensi dengan nilai keparahan suatu risiko.

    Untuk menentukan kagori suatu risiko apakah itu rendah, sedang, tinggi ataupun
    ekstrim dapat menggunakan metode matriks resiko seperti yang tercantum pada RKS.

18. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa                                    
    Lingkup kewenangan bagi Penyedia Jasa Konstruksi adalah seluruh pelaksanaan
    pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Biro Umum di Sekretariat Jenderal Kementerian

    ketenagakerjaan meliputi :                                          
    a. Pekerjaan konstruksi, baik mengenai kuantitas, kualitas, maupun ketepatan waktu
      pekerjaan                                                         
    b. Pelaksanaan pekerjaan, baik dalam hal mutu pekerjaan, ketertiban pekerjaan.

      Menghindari penyimpangan pelaksanaan pekerjaan, maupun penyelesaian
      perselisihan yang mungkin terjadi                                 
    c. Pengaturan penggunaan bahan untuk pekerjaan.                     

19. Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konstruksi                             
    a. Penyedia jasa konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa

      pembangunan konstruksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode tata
      laku profesi yang berlaku;                                        
    b. Secara umum tanggung jawab penyedia jasa konstruksi sebagai berikut :
      -  Hasil pekerjaan harus memenuhi persyaratan standar yang berlaku
      -  Hasil pekerjaan harus memenuhi batasan-batasan yang telah diberikan oleh
         pemberi jasa, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu
         pelaksanaan dan mutu pekerjaan.                                

    c. Pekerjaan pendukung pelaksanaan pekerjaan di luar area proyek menjadi tanggung
      jawab penyedia jasa konstruksi.                                   

20. Penutup                                                             
    Hal-hal yang belum tertuang/terperinci di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini
    namun  merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk dapat   
    diadakan/dikerjakan oleh pihak Pelaksana Pekerjaan.                 

    Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk menjadi acuan dalam
    pelaksanaan pekerjaan, sehingga mekanisme kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik

    sesuai dengan rencana.                                              

                                     Jakarta, 3 Juli 2023               
                                  Pejabat Pembuat Komitmen              
                                Biro Umum, Sekretariat Jenderal         
                                Kementerian Ketenagakerjaan RI