Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fisik Gedung Magang

RENCANA   KERJA  DAN  SYARAT-SYARAT                        

A. KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN PEKERJAAN                                 

  1. Peralatan                                                          

      No        Jenis            Kapasitas         Jumlah               
      1.  Dump Truck          3500 CC – 4500 CC     1Unit               
      2.  Lift Barang            1000 Kg            1 Unit              
      3.  Jenset                  5 Va              1 Unit              

  2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                    
        Dalam pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi, penyedia wajib menerapkan sistem
     manajemen K3 dengan menyusun Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K)
     Keluaran yang dihasilkan dalam kegitan jasa konstruksi harus mencakup aspek-aspek K3.
     Identifikasi Bahaya K3 :                                           

      NO                        Deskripsi Resiko                        
             Uraian Pekerjaan      Identifikasi Bahaya Jenis Bahaya     

      1.  Pekerjaan Pasangan a. Tertimpa pasangan bata, Luka berat.     
          dinding bata berikut                                          
                            b. Jatuh dari lantai atas, Luka Berat       
          plester aci                                                   
                            c. Tertimpa Material dari lantai atas,      
                              Luka berat                                
      2.  Pekerjaan penutup lantai a. Tersayat/ terpotong alat pemotong 
          dan dinding (Keramik listrik, Luka berat                      
          dan Granit)       b. Jatuh dari lantai atas, Luka berat       
                            c. Tertimpa matrial dari atas, Luka berat   
      3.  Pekerjaan Plafond a. Tersayat/ terpotong alat pemotong        
          (gypsum dan Kalsiboard) listrik, Luka berat                   
                            b. Jatuh dari lantai atas, Luka berat       
                            c. Tertimpa matrial dari atas, Luka berat   
      4.  Pekerjaan Alumunium a. Tersayat/ terpotong alat pemotong      
          (Pintu Jendela)     listrik, Luka berat                       
                            b. Jatuh dari lantai atas, Luka berat       
                            c. Tertimpa matrial dari atas, Luka berat   
                            d. Terkena pecahan kaca, Luka berat         
      5.  Pekerjaan MEP     a. Jatuh dari lantai atas, Luka berat       
                            b. Tertimpa matrial dari atas, Luka berat   
                            c. Tersengat listrik, Luka berat            
  3. Lingkup Pekerjaan                                                  
     Yang dimaksud dengan pekerjaan pada proyek ini adalah pekerjaan Pembangunan Gedung
     Pemagangan Tahap 2 dengan lingkup pekerjaaan untuk disesuaikan dengan item pekerjaaan yang
     tertuang didalam Bill Of Quantity dan gambar kerja.                
     Lingkup pekerjaan adalah sebagai berikut :                         
     a. Pekerjaan Persiapan;                                            
     b. Pekerjaan Arsitektur                                            
     c. Pekerjaan Mekanikal;                                            
     d. Pekerjaan Elektrikal;                                           
     Pekerjaan tersebut diatas harus selesai tepat waktu sesuai jadwal pelaksanaan yang telah

 Pembangunan Gedung Pemagangan Tahap 2                    Halaman 70    
     ditetapkan / ditentukan didalam kontrak perjanjian, dengan kualitas yang memenuhi ketentuan
     sebagaimana disyaratkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan dan pelaksanaannya harus
     dilaksanakan berdasarkan :                                         
     a. Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan / RKS dan Spesifikasi Teknis
     b. Gambar-gambar perencanaan.                                      
     c. Berita acara penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) dan penjelasan tambahan lainnya.
     d. Petunjuk Direksi/Konsultan Pengawas/Manajemen Konstruksi        
     e. Peraturan-peraturan umum lainnya / Regulasi dan Normalisasi yang berlaku.

  4. Persyaratan dan Peraturan Umum                                     
     Semua pekerjaan dalam kontrak ini harus dilaksanakan dengan mengikuti dan memenuhi
     persyaratan teknis yang tertera dalam persyaratan Normalisasi Indonesia (NI), Standar Industri
     Indonesia (SII), Peraturan Nasional maupun Peraturan Pemda setempat lainnya yang berlaku atas
     jenis pekerjaan maupun bahan tersebut, peraturan tersebut antara lain :
     a. Standar Industri Indonesia untuk bahan yang digunakan.          
     b. Beban Minimum Untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur lain, SNI-1727-2020
     c. Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung dan non gedung, SNI-
        1726-2019                                                       
     d. Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung, SNI-2847- 2019.
     e. Peraturan Umum Bahan Bangunan di Indonesia, PUBI-1982 6).       
     f. Peraturan Baja Indonesia – SNI 1729 – 2015.                     
     g. Peraturan Cement Portland Indonesia, NI-8. 8).                  
     h. Peraturan Plumbing Indonesia.                                   
     i. Peraturan Umum Instalasi Listrik.                               
     j. Peraturan / Pedoman Perencanaan Penangkal Petir SKBI-1.3.53. 1987, UDC : 887.2.
     k. Peratur an Pelaksanaan Bangunan Jalan Raya (No. 1)/ST/B.M/72. 12). Untuk bahan dan
        pekerjaan yang belum termasuk dalam standar                     
     l. tersebut diatas, maupun standar lainnya, maka diberlakukan Standar Internasional atau
        persyaratan teknis dari pabrik / produsen yang bersangkutan.    
     m. Dan lain-lain yang secara nyata termasuk didalam Dokumen / Gambar, RKS, Spesifikasi
        Teknis, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan / Aanwijzing dan ketentuan-ketentuan lainnya.

     Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas, Pemborong harus menyediakan :
     a. Tenaga-tenaga kerja, tenaga-tenaga ahli yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya
       (jumlahnya) untuk semua jenis pekerjaan.                         
     b. Alat-alat yang cukup jumlah dan kapasitasnya untuk setiap jenis pekerjaannya.
     c. Bahan-bahan yang memenuhi syarat dalam jumlah yang cukup dan didatangkan tepat
       waktunya, sehingga tidak terjadi stagnasi yang mengakibatkan keterlambatan pada waktu
       penyerahan pertama.                                              

  5. Merk Dagang                                                        
     Merk-merk dagang untuk bahan-bahan tertentu yang disebutkan dalam Persyaratan Teknis ini
     dimaksudkan hanya sebagai bahan perbandingan dalam hal bentuk, model, mutu, jenis dan
     sebagainya, sehingga tidak diartikan sebagai persyaratan merk yang mengikat.
     Pemborong dapat mengusulkan merk dagang lain yang setaraf (sekualitas setelah mendapat
     persetujuan dari Direksi / Manajemen Konstruksi). Dalam hal disebutkan 3 (tiga) merk dagang atau
     lebih untuk jenis bahan yang sama, maka Pemborong diwajibkan untuk mengajukan salah satu
     dari padanya (bukan setara) untuk diperiksa dan disetujui Konsultan Pengawas.

  6. Syarat Pemeriksaan Bahan                                           
     a. Untuk pedoman pemeriksaan bahan-bahan bangunan digunakan Persyaratan Umum Bahan
       Bangunan di Indonesia (PUBI – 1982) – NI – 3.                    
     b. Sebelum mendatangkan bahan-bahan bangunan ketempat pekerjaan, Pemborong diwajibkan
       menyerahkan contoh-contoh terlebih dahulu kepada Direksi/Manajemen Konstruksi untuk
       diminta persetujuannya. Adapun bahan-bahan yang akan digunakan harus sesuai dengan

 Pembangunan Gedung Pemagangan Tahap 2                    Halaman 71    
       contoh- contoh yang telah disetujui.                             

     c. Apabila bahan yang didatangkan tidak sesuai dengan contoh yang telah disetujui, maka
       Direksi/Pengawas MK berhak menolak / memerintahkan Pemborong untuk mengeluarkan
       bahan-bahan tersebut dilapangan (tempat pekerjaan) selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak
       ditolaknya bahan-bahan tersebut.                                 
     d. Tidak diperkenankan menggunakan bahan-bahan yang telah ditolak oleh Direksi /Manajemen
       Konstruksi, apabila ternyata Pemborong tetap menggunakan bahan-bahan tersebut diatas baik
       secara sengaja maupun tidak sengaja, maka Direksi/Pengawas berhak membongkar
       pekerjaan yang menggunakan bahan-bahan tersebut dengan biaya dibebankan kepada
       Pemborong.                                                       
     e. Untuk setiap perselisihan kualitas bahan bangunan yang digunakan antara Direksi/Manajemen
       Konstruksi dengan Pemborong, Pemborong diwajibkan memeriksa kualitas-kualitas bahan itu
       ke Lembaga Penelitian Bahan Bangunan di Laboratorium yang kredibel yang dekat dengan
       lokasi Proyek, atau ditempat lain yang disetujui Direksi/Manajemen Konstruksi, dengan biaya
       ditanggung oleh Pemborong.                                       
       Dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak timbulnya perselisihan, sebelum diperoleh hasil
       pemeriksaan tersebut, Pemborong tidak diperkenankan menggunakan bahan bangunan
       tersebut didalam pekerjaannya.                                   

  7. Situasi                                                            
     a. Site (tempat pembangunan) akan diserahkan kepada Pemborong, sebagaimana keadaannya.
       Untuk itu Pemborong harus meneliti kondisi serta sifat lingkup pekerjaan lain-lain yang dapat
       mempengaruhi harga penawarannya.                                 
     b. Kelalaian atau kekurang telitian Pemborong dalam mengevaluasi keadaan lapangan segala
       sesuatunya menjadi tanggungjawab Pemborong dan tidak dapat dijadikan alasan untuk
       mengajukan tuntutan.                                             
     c.                                                                 

  8. Ukuran / Dimensi                                                   
     a. Ukuran-ukuran yang tercantum dalam gambar adalah ukuran yang mengikat dan mutlak harus
       ditepati dan dipenuhi.                                           
     b. Satuan ukuran yang dicantumkan dalam gambar dinyatakan dalam :  
       1. Milimeter (mm).                                               
       2. Centimeter (cm).                                              
       3. Meter (m).                                                    
       Kecuali untuk hal khusus, satuan dinyatakan sesuai kebutuhan / ketentuan umum yang
       berlaku.                                                         
     c. Apabila terdapat perbedaan ukuran antara gambar dan detail dalam jenis yang sama, maka
       yang menjadi pegangan adalah gambar yang berskala lebih besar (gambar detail).

     d. Bila ada perbedaan antara gambar struktur, gambar arsitektur dan gambar ME atau
       ketidaksesuaian atau keraguan diantara gambar kerja yang tidak bisa diatasi menurut point no.
       3 diatas, Pemborong harus melaporkan secara tertulis kepada Konsultan Manajemen
       Konstruksi untuk diberi keputusan gambar mana yang akan dijadikan pegangan/acuan di dalam
       pelaksanaan pekerjaan.                                           

     e. Sinkronisasi antara gambar, spesifikasi, out Line Spek dan BoQ (Daftar Volume dan Biaya
       Pekerjaan) diambil yang mempunyai bobot teknis yang paling tinggi dan tidak saling
       menghilangkan, demikian pula gambar-gambar, antara gambar Arsitektur, Sipil dan Mekanikal
       / Elektrikal adalah saling melengkapi dan tidak saling menghilangkan.

B. ADMINISTRASI                                                         

  1. Pengukuran (Uitzetten) dan Pengambilan Peil                        

 Pembangunan Gedung Pemagangan Tahap 2                    Halaman 72    
     a. Pemberi Tugas menyediakan bagi pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor gambar-gambar yang
       berukuran seksama dan informasi yang memungkinkan Pelaksana Pekerjaan.

     b. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor harus bertanggung jawab untuk memperbaiki
       kesalahan yang disebabkan oleh pelaksanaan pekerjaan yang tidak seksama, dan
       seluruh biaya ditanggung oleh Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor.    

  2. Pemakaian Ukuran                                                   

     a. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor tetap bertanggung jawab dan menepati semua ketentuan
       dalam Dokumen Kontrak.                                           

     b. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor wajib memeriksa kebenaran ukuran-ukuran keseluruhan
       maupun bagian-bagiannya dan segera memberitahukan kepada Konsultan Manajemen
       Konstruksi apabila ditemukan perbedaan.                          

     c. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor dalam memperbaiki kesalahan gambar dan pelaksanakan
       setelah ada persetujuan tertulis dari Konsultan Manajemen Konstruksi.

     d. Pengambilan ukuran-ukuran yang salah dalam pelaksanaan tetap menjadi tanggung jawab
       Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor. Oleh karena itu, sebelumnya kepadanya diwajibkan
       mengadakan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua gambar-gambar dan kondisi di
       lapangan.                                                        

  3. Pemeriksaan dan Pengetesan                                         
     a. Adalah ketentuan dari kontrak ini bahwa Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus
       melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan Dokumen Tender yang terdiri atas :
       Spesifikasi Teknis, Gambar, Berita Acara Aanwijzing dan Bill of Quantity Serta Berita acara
       susulan lainnya dalam kaitannya dengan tender dan Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi (bila
       ada).                                                            

     b. Semua material bangunan yang akan digunakan harus sesuai dengan ketentuan di dalam
       Rencana Kerja dan Spesifikas Teknis. Untuk jenis material bangunan tertentu harus disertai
       pengetesan, dan atau surat pernyataan (sertifikat/klasifikasi) dari instansi yang ditunjuk oleh
       Konsultan Manajemen Konstruksi untuk kebutuhan tersebut. Konsultan Manajemen Konstruksi
       berhak menginstruksikan kepada Pelaksanaan Pekerjaan/Kontraktor untuk segera
       mengeluarkan material-material yang ternyata tidak memenuhi Uraian dan Syaratsyarat
       Pelaksanaan (Kontrak-kontrak) keluar dari site, dalam waktu 24 jam. Semua biaya yang
       diperlukan baik untuk field-test ataupun Lab-test menjadi tanggung jawab Pelaksana
       Pekerjaan/Kontraktor.                                            

     c. Konsultan Manajemen Konstruksi berhak memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh
       Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor setiap waktu. Kelalaian Konsultan Manajemen Konstruksi
       dalam pengawasan, tidak berarti Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor bebas dari tanggung jawab.

     d. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor bertanggung jawab dan harus memperbaiki atau apabila
       perlu, membongkar pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan yang ternyata tidak sesuai
       dengan ketentuan di dalam kontrak.                               

     e. Biaya-biaya yang diperlukan untuk pengetesan bahan, pengeluaran bahan-bahan yang tidak
       memenuhi syarat keluar lapangan dan perbaikan atau pembongkaran pekerjaan-pekerjaan
       yang tidak memenuhi syarat menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.

     f. Kebutuhan listrik, air, telepon dalam pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab
       Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor.                                  

 Pembangunan Gedung Pemagangan Tahap 2                    Halaman 73    
  4. Penanggung Jawab Pelaksana                                         

     a. Pelaksana Pekerjaan / Kontraktor harus menempatkan seorang penanggung jawab
       pelaksanaan yaitu seorang site manager dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan
       ketentuan umum dan administrasi ; ahli dan berpengalaman dan harus setiap hari selalu
       berada di lapangan, yang bertindak sebagai wakil Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor di lapangan
       dan mempunyai kemampuan untuk memberikan keputusan-keputusan teknis dengan
       tanggung jawab penuh di lapangan untuk menerima semua instruksi dari Konsultan
       Manajemen Konstruksi.                                            

     b. Semua langkah dan tindakannya oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dianggap sebagai
       langkah dan tindakan Pelaksanaan Pekerjaan/ Kontraktor.          

     c. Penanggung jawab Pihak Pelaksana/Pemborong harus selalu berada di tempat pekerjaan
       selama jam-jam kerja dan saat diperlukan dalam pelaksanaan.      

     d. Petunjuk dan perintah Konsultan Manajemen Konstruksi didalam pelaksanaan disampaikan
       langsung kepada Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor.                  

     e. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor diwajibkan setiap saat menjalankan disiplin dan tata tertib
       yang ketat terhadap semua pekerja, pegawai, termasuk petugas yang mengurus material.

     f. Siapapun diantara mereka yang tidak berwenang, melanggar peraturan umum, mengganggu
       ataupun merusak ketertiban, berlaku tidak sopan dan melakukan perbuatan yang merugikan
       pelaksanaan pembangunan, harus segera dikeluarkan dari tempat pekerjaan atas perintah
       Konsultan Manajemen Konstruksi.                                  

  5. Tanggung Jawab Atas Pekerjaan yang Cacat                           
     a. Semua cacat-cacat akibat penyusutan atau kesalahan- kesalahan lain yang t imbul selama
       jangka waktu tanggung jawab dari Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor yang disebabkan oleh
       penggunaan bahan - bahan yang tidak sesuai dengan syarat -syarat yang ditentukan di dalam
       RKS, menjadi tanggung jawab penuh Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor untuk mengadakan
       perbaikan sampai diterima oleh Konsultan Manajemen Konstruksi / Konsultan Pengawas atas
       biaya Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.                           
     b. Konsultan Manajemen Konstruksi / Konsultan Pengawas juga berhak untuk setiap saat
       meminta kepada Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor untuk mengadakan perbaikan perbaikan
       dengan biaya Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor atas semu apekerjaan yang cacat yang timbul
       selama masa pemeliharaan tersebut.                               

  6. Wewenang Pemberi Tugas Untuk Memasuki Tempat Pekerjaan             
     Pemberi Tugas dan para wakilnya mempunyai wewenang untuk memasuki tempat pekerjaan dan
     bengkel kerja atau tempat-tempat lainnya dimana Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor melaksanakan
     pekerjaan, dan bilamana pekerjaan harus dilaksanakan di bengkel kerja atau tempat-tempat lain
     milik Sub-Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor, maka Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor sesuai
     ketentuan- ketentuan dalam Sub-Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor itu harus bisa mendapatkan
     jaminan agar P emberi Tugas dan Konsultan Manajemen Konstruksi yang mempunyai wewenang
     untuk memasuki bengkel kerja dan tempat lain milik Sub-Pelaksana Pekerjaan /Kontraktor itu.

  7. Fasilitas Lapangan dan Perlengkapan Kerja / Fasilitas sementara    
     a. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor harus menyediakan atas biaya sendiri, fasilitas-
       fasilitas penunjang yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan dan menyelesaikan
       pekerjaan, seperti :                                             
        1) Kantor Konsultan Manajemen Konstruksi (Direksi/Pengawas Keet).
        2) Kantor Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor;                       

 Pembangunan Gedung Pemagangan Tahap 2                    Halaman 74    
        3) Kamar mandi dan WC untuk pekerja dan Direksi/Manajemen Konstruksi yang
          layak;                                                        
        4) Musholla dan tempat wudhu;                                   
        5) Ruangan-ruangan lainnya seperti gudang material, tempat-tempat kerja, pos keamanan
          dan lain-lain.                                                
     b. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor harus menyediakan atas biayanya sendiri fasilitas-fasilitas
       untuk melaksanakan pekerjaan, seperti :                          
        1) Listrik                                                      
           Listrik untuk bekerja harus disediakan Kontraktor dan diperoleh dari sambungan
           sementara PLN setempat selama masa pembangunan, dengan daya yang disesuaikan
           dengan kebutuhan kontraktor. Penggunaan diesel untuk pembangkit tenaga
           l istrik hanya diperkenankan untuk penggunaan sementara atas persetujuan
           Manajemen Konstruksi / Pengawas. Daya listrik juga disediakan untuk suplai
           Kantor Direksi/ Pengawas Lapangan/ Manajemen Konstruksi. Segala biaya
           untuk pemakaian daya listrik adalah beban kontraktor.        

        2) Air Bersih                                                   
           Air untuk bekerja harus disediakan Kontraktor dengan membuat sumur pompa
           di tapak proyek atau disuplai dari luar. Air harus bersih, bebas dari debu,
           bebas dari lumpur, minyak dan bahan-bahan kimia lainnya yang merusak.
           Penyediaan air harus sesuai dengan petunjuk dan persetujuan Manajemen
           Konstruksi. Segala biaya untuk pemakaian air bersih adalah beban
           kontraktor.                                                  
              a. Alat-alat Pemadam Kebakaran Ringan.                    
              b. Alat-alat PPPK.                                        
              c. Alat-alat Komunikasi Proyek.                           
              d. Helmet, safety shoes.                                  

           1. Pelaksana Pekerjaan / Kontraktor wajib menyediakan seluruh
             peralatan/perlengkapan kerja untuk pelaksanaan fisik dilapangan, seperti :
               Peralatan/perlengkapan utama, yaitu : alat ukur yang lain (water pass, meteran
                dan sebagainya).                                        
               Peralatan/perlengkapan penunjang yaitu : jala pengaman (safety screen),
                scaffolding serta shaft pembuangan sampah dan sebagainya.
           2. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor wajib merawat dan memelihara seluruh
             peralatan dengan sebaik-baiknya agar dapat dipergunakan pada saat diperlukan.

           3. Konsultan Manajemen Konstruksi berhak memberikan instruksi kepada Pelaksana
             Pekerjaan/ Kontraktor untuk melengkapi/ menambah jumlah peralatan
             bila dirasa peralatan yang tersedia kurang memadai dalam usaha mencapai target
             prestasi.                                                  
           4. Apabila Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor tidak mengindahkan instruksi
             serupa, maka Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor dapat dikenakan denda
             seperti yang disebutkan dalam dokumen kontrak ini.         

  8. Halaman Pekerjaan, Kebersihan dan Ketertiban                       
     a. Pengaturan dan penggunaan halaman kerja ditentukan oleh Konsultan Manajemen
        Konstruksi, dalam hal ini adalah Pengawas Lapangan. Konsultan Manajemen Konstruksi
        dapat memberikan usul-usulnya dengan memberikan peta penetapan gudang-
        gudang, los kerja tempat penimbunan bahanbahan dan sebagainya sesuai dengan lokasi
        proyek yang tersedia, balk untuk keperluan Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor, Pelaksana
        Pekerjaan/Kontraktor Spesialis dan para Sub-Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor.

     b. Selama berlangsungnya pembangunan kebersihan halaman, kantor, gudang dan los kerja
        bagian dalam bangunan yang dikerjakan harus tetap bersih dan tertib, bebas dari bahan-

 Pembangunan Gedung Pemagangan Tahap 2                    Halaman 75    
        bahan bekas, tumpukan tanah dan lain-lain. Kelalaian yang dapat diberhentikannya seluruh
        pekerjaan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi. Akibat dari hal ini seluruhnya menjadi
        tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor.                  
     c. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor dan sub-Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor dalam

        menempatkan barang-barang dan material- material kebutuhan pelaksanaan baik
        di dalam gudang-gudang ataupun di halaman terbuka, harus diatur sedemikian rupa
        sehingga:                                                       
        1) Tidak mengganggu kelancaran dan keamanan umum;               
        2) Memudahkan jalannya pemeriksaan dan penelitian bahan-bahan oleh Konsultan
          Manajemen Konstruksi;                                         
        3) Menjaga kebersihan dari sampah-sampah, kotoran-kotoran bangunan (puing-
          puing), air yang menggenang;                                  
        4) Tidak menyumbat saluran-saluran air;                         
        5) Terjamin keamanannya.                                        

     d. Cara penempatan bahan dan peralatan harus disesuaikan dengan kondisi yang
        disyaratkan oleh produsen, untuk menghindarkan kerusakan-kerusakan yang
        diakibatkan oleh cara penyimpanan yang salah.                   
     e. Barang-barang dan material yang tidak akan digunakan untuk kebutuhan langsung
        pada pekerjaan yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk disimpan di dalam site.

     f. Tidak diperkenankan :                                           

        1) Pekerja menginap di tempat pekerjaan kecuali dengan ijin Pemberi Tugas. Bila
          ijin khusus tersebut diberikan, maka Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor tetap
          bertanggungjawab atas kemungkinan kerugian-kerugian apapun yang disebabkan oleh
          buruh yang menginap tersebut.                                 
        2) Memasak di tempat pekerjaan kecuali atas ijin Pemberi Tugas/Manajemen
          Konstruksi/Konsultan Pengawas,                                
        3) Memberikan ijin masuk kepada penjual-penjual makanan, buah- buahan, minuman, rokok

          dan sebagainya.                                               
        4) Tanpa seijin keamanan proyek, kepada siapapun terkecuali petugas dari
          Konsultan Manajemen Konstruksi,tidak dibenarkan untuk keluar masuk secara
          bebas ke lapangan.                                            
        5) (Catatan : semua tamu proyek yang mendapat ijin dicatat dalam buku tamu dan diberi
          tanda pengenal yang disediakan oleh Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor).
        6) Melanggar peraturan lain mengenai penertiban yang akan dikeluarkan oleh
          Konsultan Manajemen Konstruksi pada waktu pelaksanaan.        
        7) Pekerja-pekerja yang diwajibkan mamakai tanda pengenal. Tanda pengenal atas
          beban Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.                        
     g. Peraturan lain mengenai penertiban akan dik eluarkan oleh Konsultan Manajemen
        Konstruksi pada waktu pelaksanan.                               

  9. Pengawasan                                                         
     a. Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Konsultan Manajemen
       Konstruksi.                                                      
     b. Konsultan Manajemen Konstruksi berhak pada setiap waktu yang dianggap perlu tanpa
       memberitahukan sebelumnya, untuk mengadakan inspeksi/ pemeriksaan kepada
       Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor atau SubPelaksana Pekerjaan/ Kontraktor : •
       1) Terhadap jenis pekerjaan yang dipersiapkan di dalam atau diluar site;
       2) Terhadap gudang penyimpanan barang-barang                     
       3) Terhadap pengolahan material maupun sumber-sumbernya.         
     c. Bagian-bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan tetapi luput dari pengawasan

 Pembangunan Gedung Pemagangan Tahap 2                    Halaman 76    
       Konsultan Manajemen Konstruksi, tetap menjadi tanggung jawab Pelaksana
       Pekerjaan/Kontraktor dan bagian pekerjaan tersebut jika diperlukan harus segera dibuka
       sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pemeriksaan.          

     d. Jika diperlukan, pengawasan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dilaksanakan di luar
       jam-jam kerja. Untuk itu segala biaya menjadi beban Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor.
       Permintaan Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor tersebut harus dengan tertulis dan
       disampaikan kepada Konsultan Manajemen Konstruksi, minimal 6 (enam) jam sebelumnya
     e. Di tempat pekerjaan, Konsultan Manajemen Konstruksi menempatkan petugas-petugas

       bagian pengawasan.                                               
     f. Apabila Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor akan bekerja lembur dimana item
       pekerjaan tersebut diperlukan oleh Pelaksana PekerjaanlKontraktor, maka
       Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor harus memberitahukan satu hari sebelumnya dan biaya
       tersebut termasuk biaya lembur petugas-petugas pengawas Konsultan Manajemen
       Konstruksi yang besarnya sesuai dengan aturan gaji mereka yang menjadi tugas
       Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor.                                  

  10. Keamanan, Keselamatan dan Kesejahteraan                           
     a. Selama pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor wajib mengadakan
        semua yang diperlukan untuk menjamin keamanan, keselamatan dan  
        kesejahteraan manusia/barang di proyek.                         
     b. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor wajib memenuhi segala peraturan tata tertib, ordonansi
        pemerintah daerah ataupun pemerintah setempat.                  
     c. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor bertanggung jawab atas biaya, kerugian ataupun
        tuntutan ganti rugi (claim) yang diakibatkan oleh adanya peristiwa yang mengakibatkan
        lukanya atau meninggalnya seseorang dalam melaksanakan pekerjaan, yang disebabkan
        oleh kelalaian Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor.                  
     d. Guna keamanan dan keselamatan kerja di lapangan Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor wajib
        untuk mengadakan :                                              
        1) SMKK Sesui dengan Bill Of Quantity                           
        2) Penerapan K3 di proyek harus mutlak dilaksanakan oleh kontraktor, pelanggaran
           terhadap ketentuan ini menjadi resiko kontraktor.            

  11. Ketentuan-ketentuan dari Pemberi Tugas                            

     a. Kelalaian-kelalaian yang dibuat oleh Pelaksaan Pekerjaan/ Kontraktor seperti
        1) Tanpa ada alasan ternyata meninggalkan pekerjaan sebelum pekerjaan seluruhnya
           selesai;                                                     
        2) Apabila tidak mengindahkan semua instruksi yang diberikan oleh Konsultan
           Manajemen Konstruksi;                                        
        3) Apabila tidak dapat melanjutkan pekerjaan secara teratur dan baik;
        4) Menyerahkan apa- apa yang menjadi tanggung jawabnya kepada orang lain
           tanpa persetujuan tertulis.                                  
        5) Tidak menghadiri rapat-rapat teknis; maka Konsultan Manajemen Konstruksi dapat
           mengeluarkan peringatan tertulis pertama kepadanya.          
     b. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah menerima peringatan tertulis tersebut masih
        belum ada tanda- tanda adanya perubahan yang berarti atau belum dilaksanakan
        peringatan dimaksud, maka Konsultan MK akan mengeluarkan peringatan tertulis kedua.

     c. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya peringatan tertulis kedua, masih
        belum ada perubahan yang berarti maka Konsultan Manajemen Konstruksi dapat mengambil
        tindakan dengan tidak mempertimbangkan alasan-alasan apapun yang terjadi sebelumnya.
        Tindakan tersebut dapat berupa dialihkannya tugas termaksud kepada pihak lain dengan
        biaya dibebankan kepada Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.        

 Pembangunan Gedung Pemagangan Tahap 2                    Halaman 77    
     d. Apabila ternyata Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor tersebut mengalami

        kebangkrutan (bankrupt) atau telah terjadi pengambilan alihan oleh pihak lain atas
        perusahaannya secara hukum atau tindakan-tindakan lain yang senada dengan tindakan
        tersebut diatas, maka pekerjaan Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor di bawah kontrak ini
        akan diadakan tindakan lebih lanjut.                            
     e. Pekerjaan tersebut dapat dilanjutkan sesuai dengan kontrak tersendiri, hanya apabila telah
        terdapat persetujuan antara Pemberi Tugas dengan pihak lain yang telah mengambil alih
        semua kegiatan Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor tersebut.         
     f. Apabila dengan tindakan seperti tercantum di atas, ternyata pekerjaan tidak dapat
        berjalan dengan balk dan lancar, maka:                          
     a. Pemberi Tugas akan menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan memberikan kepada

        pihak lain,' dengan menggunakan semua peralatan yang telah berada di lapangan
        seperti bangunan- bangunan darurat, gudang, peralatan-peralatan kerja, barang-
        barang, material-material, termasuk barang-barang yang telah dibeli (tetapi belum sampai
        di tempat) yang akan digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan di lapangan.
     b. Bila dipandang perlu oleh Pemberi Tugas/Konsultan Manajemen Konstruksi maka dalam
        waktu 10 (sepuluh) hari sesudah dikenakannya suatu tindakan,    
        PelaksanaPekerjaan/Kontraktor harus tetap menyerahkan barang- barang dan material
        yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan di lapangan sesuai isi kontrak ini,
        melalui supplier atau Sub-Pelaksana/Kontraktor yang menyerahkan barang-barang dan
        material sesuai dengan kontrak, yang ternyata sebegitu jauh belum dibayar oleh
        Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor yaitu dengan memotong bagian yang harus dibayarkan
        kepada Pelaksana Pekerajaan/Kontraktor sesuai penilaian prestasi.

     c. Apabila dianggap perlu oleh Pemberi Tugas maka semua milik Pelaksana
        Pekerjaan/Kontraktor yang masih tinggal di lapangan seperti peralatan-peralatan kerja,
        barang-barang material dan barang-barang yang disewanya, harus segera dikeluarkan
        dari lapangan dan semua biaya untuk hal tersebut menjadi beban Pelaksana
        Pekerjaan/Kontraktor. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari ternyata hal tersebut diatas tidak
        dilaksanakan, maka akan diselesaikan menurut kebijakan Pemberi Tugas, dengan tidak
        bertanggung jawab atas kerusakan atau hilangnya barang-barang tersebut.
     d. Ketentuantersebut juga berlaku bagi Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor yang karena satu
        dan lain hal ternyata dihentikan kontrak kerjanya oleh Pemberi Tugas.

  12. Kewajiban Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor                          
     a. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor harus menyelesaikan pekerjaan secara Iengkap
       seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Dokumen Kontrak.
     b. Selekas mungkin sejak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja atau selambatnya 1 ( satu)
       minggu sebelum berakhi rnya masa berlakunya Jaminan Penawaran, Pelaksana
       Pekerjaan/ Kontraktor harus menyediakan Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh
       Bank atau Badan Keuangan lain yang disetujui oleh Pemberi Tugas. 
     c. Apabila jaminan Pelaksana belum diserahkan kapada Pemberi Tugas didalam jangka
       waktu tersebut, maka berarti Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor mengundurkan diri dari
       Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak ini.                               
     d. Apabila terjadi di dalam gambar - gambar kontrak terdapat perbedaan-perbedaan
       atau penyimpangan-penyimpangan dengan apa yang telah tercantum di dalam
       kontrak sehingga akan menimbulkan keraguan-keraguan dalam pekerjaan,
       maka Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor harus segera memberitahu hal ini kepada Konsultan
       Manajemen Konstruksi untuk diadakan penyelesaian.                
     e. Apabila terdapat perbedaan-perbedaan antara gambar- gambar dengan ketentuan-
       ketentuan di dalam uraian dan syarat-syarat pelaksanaan (RKS), maka ketentuan yang
       dianggap paling lengkap oleh Konsultan Manajemen Konstruksi adalah yang mengikat.
     f. Yang dimaksud dengan "gambar" adalah gambar pelaksanaan, gambar kerja, gambar-

 Pembangunan Gedung Pemagangan Tahap 2                    Halaman 78    
       gambar detail dan gambar- gambar lainnya yang dibuat sebelum pelaksanaan pekerjaan
       berlangsung. Apabila terdapat perbedaan antara gambar-gambar tersebut, maka gambar
       yang berskala besar yang lebih mengikat.                         
     g. Apabila pada waktu pelaksanaan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi diadakan
       perubahan-perubahan dalam penggunaan bahan, ukuran-ukuran d a n k on s t r uk s i ,
       mak a p ad a ak h i r p ek e r j a a n P e l ak sa n a Pekerjaan/Kontraktor diwajibkan
       menyerahkan 5 (lima) set gambargambar perubahan yang dikerjakan di atas cetakan
       gambar asli dengan perubahan dikerjakan dengan tinta warna.      
     h. A t a s p e r i n t a h K o n s u l t a n Manajemen Konstruksi d a n k e p a d a P e l a k s a n a
       Pekerjaan/Kontraktor dapat dimintakan gambar-gambar penjelasan dan rincian atas bagian
       pekerjaan khusus, yang kesemuanya atas beban Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor. Gambar-
       gambar tersebut harus telah disetujui Konsultan Manajemen Konstruksi untuk selanjutnya
       dianggap sebagai gambar pelengkap dan menyerahkan 5 (l ima) set cetakannya
       kepada Konsultan Manajemen Konstruksi                            
     i. Biaya pembuatan semua keperluan gambar - gambar yang dibutuhkan selama
       masa kontrak, baik gambar shop drawing dan atau gambar perubahan yang diperlukan
       dalam pelaksanaan untuk kepentingan Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor maupun
       gambar - gambar yang memerlukan persetujuan dari Konsultan Manajemen Konstruksi
       harus dibuat di atas kertas minimal ukuran A3, biaya percetakan gambar-gambar
       tersebut menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor.  
     j. Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK),
       Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor harus telah dimulai dengan pekerjaan pembangunan fisik
       dalam arti kata yang nyata. Untuk itu syarat-syarat yang diwajibkan agar dapat
       dimulainya pekerjaan harus dipenuhi terlebih dahulu.             
     k. Pada akhir pekerjaan pelaksanaan, Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor diwajibkan menyerahkan

       1 set dalam bentuk kalkir ukuran minimal A2 dan 5 (lima) set blue print gambar-gambar instalasi
       terakhir sesuai dengan yang dilaksanakan (as built drawings) yang telah disetujui Konsultan
       Manajemen Konstruksi dan Perencana, buku sistem beroperasi (Manual operation book) untuk
       mesin-mesin dan peralatan-peralatan yang dipasang, disertai surat- surat ijin dan keterangan
       resmi dari pihak yang berwajib yang diperolehnya mengenai instalasi yang telah dipasangnya.
     l. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor wajib mempelajari dan memahami semua undang-undang,
       peratuaran - peraturan Pemerintah, persyaratan - persyaratan umum maupun suplemennya,
       persyaratan standard International dan persyaratan yang dikeluarkan produsen serta tidak
       menyimpang dari ketentuan di dalam dokumen pelelangan serta segala petunjuk-petunjuk
       tertulis yang telah dikeluarkan.                                 
     m. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor diharuskan menyediakan sedikitnya 1 (satu) set gambar-
       gambar pelaksanaan dan RKS di tempat pekerjaan dalam keadaan terpelihara yang dapat
       dilihat setiap saat oleh Pemberi Tugas, Konsultan MK ataupun petugas- petugas lainnya.
     n. Pelaksanaan pekerjaan berkewajiban untuk memberikan pelatihan/training sistem operasi
       peralatan-peralatan, mesin-mesin yang dipasangnya. Biaya training/pelatihan berikut buku-
       buku panduan adalah ditanggung oleh kontraktor.                  
     o. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor berhak meminta penjelasan kepada Konsultan
       Manajemen Konstruksi, Konsultan Perencana atau pihak lain yang ditunjuk Pemberi Tugas
       bilamana menurut pendapatnya ada bagian-bagian dari dokumen kontrak, gambar atau
       hal-hal lainnya yang kurang jelas. Untuk itu syarat-syarat yang diwajibkan agar dapat
       dimulainya pekerjaan, maka harus segera dimulai.                 
     p. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor harus menyediakan atas biayanya sendiri semua
       perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan, pengalaman dan keahlian serta
       permodalan dan kemampuan yang nyata untuk melaksanakan dan menyelesaikan
       pekerjaan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Pemberi Tugas. 
        1) Apabila telah tersedia di lapangan peralatan-peralatan milik Pelaksana
           Pekerjaan ? Kontraktor yang tidak dalam keadaan terpakai. Sub Pelaksana
           Pekerjaan/Kontraktor dapat menggunakan peralatan tersebut.   
        2) Disamping itu juga harus menyerahkan :                       
           a) Daftar/susunan staf Pelaksana yang ditempatkan di lapangan:

 Pembangunan Gedung Pemagangan Tahap 2                    Halaman 79    
           b) Daftar peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk pekerjaan pelaksanaan;
           c) Rencana waktu penyelesaian pekerjaan (time schedule);     
           d) Dan lain-lain yang diperlukan.                            

     q. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor harus mematuhi segala peraturan dan ketentuan-
       ketentuan hukum yang berlaku, serta instruksi- instruksi tertulis yang dikeluarkan
       oleh Pemerintah/ Penguasa setempat sehubungan dengan pekerjaan yang akan
       dilaksanakan.                                                    
     r. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor wajib mempelajari dan memeriksa pelaksanaan pekerjaan-
       pekerjaan Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor pihak lain yang ikut serta mengerjakan proyek
       ini (dalam hal ini Sub-Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktornya), apabila pekerjaan pihak lain
       dapat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya. Bilamana terjadi gangguan-gangguan
       Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor wajib memberikan saran-saran perbaikan untuk segenap
       pihak. Apabila hal ini tidak dilakukan, Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor tetap
       bertanggung jawab atas semua k erugian - k erugian yang ditimbulkan.

     s. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor wajib berkonsultasi dengan pihak lainnya agar supaya
       sejauh mungkin dipergunakan peralatan yang seragam dan merk yang sama untuk
       bangunan proyek ini agar memudahkan pemeliharaan.                
     t. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor wajib berkoordinasi dengan pihak lainnya dalam
       kelancaran pelaksanaan pekerjaan proyek terutama berkoordinasi dengan pihak Sub-
       Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor langsung dari Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.
     u. Sub-Pelaksana Pekerjaan / Kontraktor harus melaksanakan pekerjaan diselaraskan dengan
       jadual pelaksanaan pekerjaan Pelaksana Pekerjaa / Kontraktor yang telah disetujui oleh
       Konsultan Pengawas dan Pemberi Tugas. Dalam hal sub-pelaksana pekerjaan / Kontraktor
       penyelarasan jadual dengan pelaksana pekerjaan sub Pelaksana Pekerjaan / Kontraktor dapat
       dikenakan sanksi, teguran dan denda.                             

     v. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor harus mematuhi semua peraturan dan ketentuan-
       ketentuan yang berlaku serta instruksi-instruksi tertulis yang dikeluarkan oleh
       Pemerintah/ Penguasa setempat sehubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan.
     w. Didalam melaksanakan pekerjaan ini, Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus:

        1) Memperhatikan, melaksanakan dan mengikuti semua ketentuan sehubungan dengan
           fungsinya sebagai koordinator pelaksanaan pekerjaan sepanjang ketentuan tersebut
           berhubungan dengan pelaksanaan kontrak ini.                  
        2) Bekerjasama dan saling tidak mengganggu dengan pihak lainnya (Sub-Pelaksana
           Pekerjaan/Kontraktor lainnya dan pihak-pihak lain yang disetujui oleh Pemberi Tugas
           untuk melaksanakan pekerjaan tertentu) didalam melaksanaan pekerjaan yang
           merupakan bagian dari pembangunan proyek ini.                
        3) Menjamin pihak-pihak lainnya sebagaimana tersebut di atas dari semua kerugian yang
           diderita oleh pihak lain tersebut didalam melaksanakan pekerjaan yang disebabkan
           oleh kelalaian dan kesalahan Sub Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor.
        4) Kontraktor menjamin pada Pemberi Tugas dan Konsultan MK, bahwa semua bahan
           dan perlengkapan untuk pekerjaan adalah sama sekali baru, kecuali ditentukan lain,
           serta Kontraktor menyetujui bahwa semua pekerjaan dilaksanakan dengan baik,
           bebas dari cacat teknis dan estetis serta sesuai dengan Dokumen Kontrak. Apabila
           diminta, Kontraktor sanggup memberikan bukti-bukti mengenai hal tersebut di
           atas.Sebelum mendapat persetujuan dari Konsultan Manajemen Konstruksi, bahwa
           pekerjaan telah diselesaikan dengan sempurna, semua pekerjaan tetap menjadi
           tanggung jawab Kontraktor sepenuhnya.                        
        5) Apabila pada Spesifikasi Teknis ini disebutkan nama pabrik/merek dari satu jenis
           bahan/komponen, maka Kontraktor menawarkan dan memasang sesuai dengan yang
           ditentukan. Jadi tidak ada alasan bagi Kontraktor pada waktu pemasangan
           menyatakan barang tersebut sudah tidak terdapat lagi di pasaran ataupun sukar
           didapat di pasaran.Untuk barang-barang yang harus di import, segera setelah ditunjuk

 Pembangunan Gedung Pemagangan Tahap 2                    Halaman 80    
           sebagai pemenang, Kontraktor harus sesegera mungkin memesan pada agennya di
           Indonesia.Apabila Kontraktor telah berusaha untuk memesan namun pada saaat
           pemesanan bahan/merek tersebut tidak/sukar diperoleh, maka Perencana akan
           menentukan sendiri alternative merek lain dengan spesifikasi minimum yang sama.
           Setelh 1 (satu) bulan penunjukan pemenang, Kontraktor harus memberikan kepada
           Pemberi Tugas fotocopy dari pemesanan material yang diimport pada agen ataupun
           importir lainnya, yang menyatakan bahwa material-material tersebut telah dipesan (order
           import).                                                     

        6) Contoh-contoh material yang dikehendaki oleh Pemberi Tugas atau wakilnya harus
           segera disediakan atas biaya Kontraktor dan contoh- contoh tersebut diambil dengan
           jalan atau cara sedemikian rupa, sehingga dapat dianggap bahwa bahan atau
           pekerjaan tersebutlah yang akan dipakai dalam pelaksanaan nanti.
           Contoh-contoh tersebut jika telah disetujui, disimpan oleh Pemberi Tugas atau wakilnya
           untuk dijadikan dasar penolakan bila ternyata bahan-bahan atau cara pengerjaan yang
           dipakai tidak sesuai dengan contoh, baik kualitas maupun sifatnya.
        7) Substitusi Produk yang disebutkan nama pabriknya:            
           Material, peralatan, perkakas, aksesories yang disebutkan nama pabriknya dalam RKS,
           Kontraktor harus melengkapi produk yang disebutkan dalam Spesifikasi Teknis, atau
           dapat mengajukan produk pengganti yang setara, disertai data-data yang lengkap untuk
           mendapatkan persetujuan konsultan Perencana sebelum pemesanan.
           Substitusi Produk yang tidak disebutkan nama pabriknya :     

           Material, peralatan, perkakas, aksesories dan produk-produk yang tidak disebutkan
           nama pabriknya di dalam Spesifikasi Teknis, Kontraktor harus mengajukan secara
           tertulis nama Negara dari pabrik yang menghasilkannya, catalog dan selanjutnya
           menguraikan data yang menunjukan secara benar bahwa produk-produk yang
           digunakan adalah sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan kondisi proyek untuk
           mendapatkan persetujuan dari Pemilik/Perencana.              
        8) Seluruh peralatan, material yang digunakan dalam pekerjaan ini harus baru, dan
           material harus tahan terhadap iklim tropik.Seluruh pekerjaan harus dilaksanakan
           dengan cara yang benar dan setiap Pekerja harus mempunyai keterampilan yang
           memuaskan, dimana latihan khusus bagi Pekerja sangat diperlukan dan Kontraktor harus
           melengkapi Surat sertifikat yang sah untuk setiap personil ahli yang menyatakan bahwa
           personil tersebut telah mengikuti latihan- latihan khusus ataupun mempunyai
           pengalaman-pengalaman khusus dalam bidang keahlian masing-masing.
        9) Apabila dalam Dokumen Perencanaan ini ada klausul-klausul yang disebutkan
           kembali pada butir lain, maka ini bukan berarti menghilangkan butir tersebut tetapi
           dengan pengertian lebih menegaskan masalahnya.Jika terjadi hal yang saling
           bertentangan antara gambar atau terhadap Spesifikasi Teknis, maka diambil sebagai
           patokan adalah yang mempunyai bobot biaya yang paling tinggi.Pemilik proyek
           dibebaskan dari patent dan lain-lain untuk segala “claim” atau tuntutan terhadap hak-
           hak khusus seperti patent dan lain- lain.                    
        10) Perlindungan terhadap orang, harta benda dan pekerjaan      
           a) Perlindungan terhadap milik umum :                        

             Kontraktor harus menjaga jalan umum, jalan kecil dan jalan bersih dari alat-alat
             mesin, bahan-bahan bangunan dan sebagainya dan memelihara kelancaran lalu
             lintas, baik bagi kendaraan maupun pejalan kaki selama kontrak berlangsung.
           b) Orang-orang yang tidak berkepentingan :                   
             Kontraktor harus melarang siapapun yang tidak berkepentingan memasuki
             tempat pekerjaan dan dengan tegas memberikan perintah kepada ahli tekniknya
             yang bertugas dan para penjaga.                            
           c) Perlindungan terhadap bangunan yang ada :                 
             Selama masa - masa pelaksanaan kontrak, Kontraktor bertanggungjawab penuh
             terhadap kerusakan bangunan yang ada, utilitas, jalan-jalan lingkungan, saluran-

 Pembangunan Gedung Pemagangan Tahap 2                    Halaman 81    
             saluran pembuangan dan sebagainya di tempat pekerjaan, dan kerusakan-
             kerusakan sejenis yang disebabkan operasi-operasi Kontraktor, dalam arti kata yang
             luas. Itu semua harus diperbaiki oleh Kontraktor hingga kondisinya baik dan dapat
             diterima Pemberi Tugas.                                    

           d) Penjagaan dan perlindungan pekerjaan :                    
             Kontraktor bertanggungjawab atas penjagaan, penerangan dan perlindungan
             terhadap pekerjaan yang dianggap penting selama pelaksanaan Kontrak, siang dan
             malam.                                                     
             Pemberi tugas tidak bertanggungjawab terhadap Kontraktor dan Sub Kontraktor,
             atas kehilangan dan kerusakan bahan-bahan bangunan atau peralatan atau
             pekerjaan yang sedang dalam pelaksanaan.                   
           e) Kesejahteraan, Keamanan, dan Pertolongan Pertama          
             Kontraktor harus mengadakan dan memelihara fasilitas kesejahteraan dan tindakan
             pengamanan yang layak untuk memelihara para pekerja dan tamu yang dating ke
             lokasi.                                                    

             Fasilitas dan tindakan pengamanan ini disyaratkan harus memuaskan Pemberi
             Tugas dan juga harus menurut (memenuhi) ketentuan Undang-Undang yang berlaku
             pada waktu itu.                                            
             Di lokasi pekerjaan, Kontraktor wajib mengadakan perlengkapan yang cukup
             untuk pertolongan pertama, yang mudah dicapai. Sebagai tambahan hendaknya
             di setiap site ditempatkan paling sedikit seorang petugas yang telah dilatih dalam
             soal-soal mengenai pertolongan pertama.                    
           f) Gangguan pada tetangga :                                  
             Segala pekerjaan yang menurut Pemberi Tugas mungkin akan menyebabkan
             adanya gangguan pada penduduk yang berdekatan, hendaknya ndilaksanakan
             pada waktu-waktu sebagaimana Pemberi Tugas akan menentukannya dan tidak
             aka nada tambahan pengganti uang yang akan diberikan kepada Kontraktor
             sebagai tambahan, yang mungkin ia keluarkan.               
           g) Kontraktor harus melindungi pemilik (Owner) terhadap semua “claim” atau
             tuntutan, biaya atau kenaikan harga karena bencana, dalam hubungan dengan
             merek dagang atau nama produksi, hak cipta pada semua material dan peralatan
             yang digunakan dalam proyek ini.                           

           h) Kontraktor tidak diijinkan membuat iklan dalam bentuk apapun di dalam sepadan
             (batas) site atau di tanah yang berdekatan tanpa seijin dari pihak Pemberi Tugas.
           i) Peraturan Teknis pembangunan yang digunakan               
             a. Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam Rencana
                Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan
                di bawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya :
                   Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia
                    atau Algemene Voorwaarden voor de Uitvoering bij Aaneming van
                    Openbare Werken (AV) 1941.                          

                   Keputusan-keputusan dari Majelis Indonesia untuk Arbitrase Teknik
                    dari Dewn Teknik Pembangunan Indonesia (DTPI).      
                   Standar Industri Indonesia untuk bahan yang digunakan.
                   Peraturan Umum dari Dinas Kesehatan Kerja Departemen Tenaga

                    Kerja.                                              
                   Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Instalasi Listrik (PUIL) 1979
                    dan PLN setempat.                                   
                   Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Instalasi air Minum serta
                    Instalasi Pembuangan dan Perusahaan Air Minum.      
                   Peraturan / Pedoman Perencanaan Penangkal Petir SKBI-

 Pembangunan Gedung Pemagangan Tahap 2                    Halaman 82    
                    1.3.53.1987, UDC: 887.2.                            

                   Peraturan Bata Merah sebagai bahan bangunan         
                   Untuk bahan dan pekerjaan yang belum termasuk dalam standar
                    tersebut di atas, maupun standar lainnya, maka diberlakukan Standar
                    Internasional atau persyaratan teknis dari pabrik/produsen yang
                    bersangkutan.                                       
                   Dan lain-lain yang secara nyata termasuk di dalam Dokumen/Gambar,

                    RKS,  Spesifikasi Teknis, Berita Acara Penjelasan   
                    Pekerjaan/Aanwijzing dan ketentuan-ketentuan lainnya.
             b. Untuk melaksanakan pekerjaan dalam butir tersebut di atas, berlaku dan
                mengikat pula :                                         
                  Gambar Bestek yang dibuat Konsultan Perencana yang sudah disahkan
                   oleh Pemberi Tugas termasuk juga gambar-gambar detail yang
                   diselesaikan oleh Kontraktor dan sudah disahkan/disetujui
                   Direksi/Manajemen Konstruksi.                        

                 Rencana kerja dan Syarat-syarat (RKS).                
                 Berita Acara Penjelasan Pekerjaan.                    

                 Berita Acara Penunjukkan.                             
                 Surat Keputusan Pemimpin Proyek tentang Penunjukan Kontraktor.
                 Surat Perintah Kerja (SPK).                           
                 Surat Penawaran beserta lampiran-lampirannya.         

                 Jadwal Pelaksanaan (Tentative Time Schedule) yang telah disetujui.
                 Kontrak/Surat Perjanjian Pemborong.                   

  13. Sub Pelaksana Pekerjaan/Sub Kontraktor                            

     a. Penunjukan Sub-Pelaksana Pekerjaan/Sub-Kontraktor hanyalah dapat dilakukan
       dengan sepengetahuan dan rekomendasi tertulis dari Konsultan Pengawas serta
       mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas.                         
     b. Apabila hasil kerja Sub-Pelaksana Pekerjaan/Sub-Kontraktor tidak memenuhi persyaratan
       dalam kontrak ini ataupun tidak memenuhi target prestasi yang harus dicapai pada suatu
       tahap pekerjaan, maka Konsultan Pengawas berhak menginstruksikan kepada Pelaksana
       Pekerjaan/Kontraktor untuk mengganti Sub-Pelaksana Pekerjaan/ Sub Kontraktor
       tersebut dengan yang lain, dan yang disetujui Konsultan Pengawas Pekerjaan/
       Kontraktor harus menjalankan instruksi tersebut.                 
     c. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor tidak dibenarkan untuk meninggalkan kewajibannya dengan
       menyerahkan kontrak ini Sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain (Sub Pelaksana
       Pekerjaan / Sub-Kontraktor) tanpa seijin/persetujuan Pemberi Tugas.

     d. Apabila tidak disebutkan di dalam kontrak, maka Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor
       tidak dibenarkan untuk men-sub-kan sebagian pekerjaan yang menjadi kewajibannya tanpa
       persetujuan Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.                
     e. Dalam hal sudah mendapat persetujuan Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas,
       maka Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor Utama tetap bertanggung jawab penuh atas segala
       kelalaian dan kesalahankesalahan yang dibuat oleh subnya, sehingga kelalaian atau
       kesalahan tersebut merupakan kesalahan dari Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor
       itu sendiri.                                                     

     f. Sub pelaksana Pekerjaan/Kontraktor hanyalah pihak- pihak yang mempunyai kontrak
       langsung dengan Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor, yaitu dalam menyediakan dan
       mengerjakan bagian - bagian pekerjaan khusus sesuai dengan keahliannya.

 Pembangunan Gedung Pemagangan Tahap 2                    Halaman 83    
     g. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor Utama tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil
       pekerjaan Sub-Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.                   

  14. Koordinasi Pelaksanaan di Lapangan                                
     a. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor wajib dan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan
       pelaksanaan seluruh pekerjaan yang tercakup didalam proyek ini, termasuk didalamnya
       pelaksanaan pekerjaan para Sub Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor, dan Pelaksana
       Pekerjaan/ Kontraktor harus mengikuti dan mentaati semua ketentuan
       sehubungan dengan fungsinya sebagai koordinator sebagaimana tersebut diatas.
     b. Tugas koordinasi tersebut meliputi :                            

       1) Memberi petunjuk dan pengarahan kepada Sub-Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor
          mengenai saat dimulai dan diselesaikannya suatu bagian dan atau keseluruhan pekerjaan
          dengan berpedoman kepada Master Schedule dan keadaan kondisi lapangan.
       2) Mengatur dan memberi keleluasan kerja kepada para Sub- Pelaksana
          Pekerjaan/Kontraktor dengan yang lainnya yang saling berkaitan agar seluruh
          pekerjaan dapat dilaksanakan sebaik - baiknya.                
       3) Memberikan data tentang suatu bagian pekerjaan dimana Sub- Pelaksana
          Pekerjaan/Kontraktor akan melakukan kegiatan mengenai pengukuran, gambar
          detail dan sebagainya, sehingga pelaksana pekerjaan/Kontraktor dapat
          mempersiapkan serta membuat rencana kerja terperinci yang tepat.
       4) Memberi keleluasaan kepada para Sub-Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor untuk
          memakai fasilitas peralatan dan fasilitas umum lainnya yang dimiliki oleh Pelaksana
          Pekerjaan/Kontraktor dengan ketentuan bahwa pada saat dibutuhkan fasilitas-fasilitas
          tersebut dalam keadaan tidak terpakai oleh Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.
       5) Mengadakan dan memimpin rapat persiapan dalam rangka koordinasi antar
          Sub Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor yang terlibat didalam proyek ini guna
          mencapai kesepakatan dan konsensus dalam rencana kerja dan/atau dalam
          membahas suatu masalah yang t imbul sebelum diajukan ke dalam Rapat
          Lapangan.                                                     

     c. Sub Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor bertanggung jawab untuk mengganti kerugian
       yang diderita oleh Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor dan/atau Sub Pelaksana
       Pekerjaan/Kontraktor lainnya apabila pekerjaan Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor Utama
       dan/atau Sub Pelaksana Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor lainnya tersebut mengalami
       gangguan dan atau kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian Sub Pelaksana
       Pekerjaan/Kontraktor tersebut.                                   

  15. lnstruksi Konsultan Pengawas/Manajemen Konstruksi                 
     a. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor harus mematuhi dan melaksanakan semua instruksi
       tertulis yang dikeluarkan oleh Konsultan MK. Apabila dalam waktu 2 (dua) hari
       sesudah menerima instruksi tersebut ternyata masih belum ada realisasinya, maka
       Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor akan diberi peringatan tertulis kedua oleh
       KonsultanMK. Apabila dalam waktu 2 (dua) hari setelah peringatan tertulis kedua
       dikeluarkan temyata masih belum ada realisasi dari instruksi tersebut maka Pelaksana
       Pekerjaan/ Kontraktor dapat dikenakan denda seperti yang disebutkan dalam dokumen
       kontrak.                                                         

     b. Semua instruksi dari Konsultan Pengawas harus dikeluarkan secara tertulis (instruksi
       tertulis). Suatu instruksi lisan bukan merupakan pekerjaan yang mutlak dan harus segera
       dilaksanakan. Oleh karena itu apabila dalam waktu 1 (satu) hari tidak dikeluarkan
       instruksi tertulis, hal tersebut tidak perlu ditanggapi oleh Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor.
       Tetapi sebaliknya Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor bertanggung jawab penuh atas
       biayanya sendiri untuk segala pekerjaan yang telah dilaksanakannya tanpa adanya
       instruksi tertulis dari Konsultan MK / Konsultan Pengawas.       

 Pembangunan Gedung Pemagangan Tahap 2                    Halaman 84    
     c. Instruksi tertulis dari Konsultan MK / Konsultan Pengawas tersebut dapat berupa :

       1) Teguran atas sesuatu cara pelaksanaan yang salah sehingga membahayakan bagi
          keteguhan konstruksi, atau pekerjaan finishing yang kurang balk atau hal-hal lain
          yang menyimpang dari persyaratan teknis dalam RKS dan gambar pelaksanaan.
       2) Instruksi untuk menyingkirkan material/ bahan yang tidak memenuhi syarat dan
          harus diangkut keluar areal proyek;                           
       3) Instruksi untuk mengganti Pelaksana (foreman) dari kontraktor yang dianggap kurang
          mampu (un-skilled);                                           
       4) Instruksi untuk suatu pekerjaan perubahan (Pengurangan dan penambahan pekerjaan)
          yang sudah waktunya dilaksanakan dengan segera;               
       5) Instruksi untuk mengganti Sub-Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor yang dianggap
          kurang mampu, baik dari segi mutu kerja maupun kecepatan kerja;
       6) Instruksi untuk mempercepat pelaksanaan suatu bagian pekerjaan berupa
          penambahan tenaga kerja;                                      
       7) Instruksi-instruksi lainnya yang termasuk dalam lingkup tugas Pelaksana
          Pekerjaan/Kontraktor.                                         
     d. Bilamana ada instruksi lain, Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor berhak untuk
       melaksanakan pekerjaan tersebut, atau mengadakan konfirmasi kepada Konsultan
       MK. Tetapi sebaliknya Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor bertanggung jawab penuh
       atas segala pekerjaan yang telah dilaksanakan tanpa adanya instruksi tertulis dari
       Konsultan MK.                                                    

  16. Bagan Kemajuan Pekerjaan dan Rencana Kerja                        
     a. 1 (satu) minggu setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang, Pelaksana/Kontraktor harus
       telah slap dengan bagan skema kemajuan pekerjaan (progress schedule) sesuai
       dengan batas waktu maksimal yang telah ditetapkan dalam master schedule yang dibuat
       oleh Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor Utama.                       
       1)  Progres schedule tersebut harus disesuaikan dengan bagan yang disusun dan dilengkapi
       2)  Barchart (bagan secara konvensional);                        
       3)  Network Planning;                                            
       4)  Volume masing-masing pekerjaan;                              
       5)  Man days (tenaga harian) yang diperlukan;                    
       6)  S-curve;                                                     
       7)  Gambar mengenai nilai dan harga pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan skedul yang
           dibuat Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor.                       
     b. Dalam bagan kemajuan pekerjaan ini dicantumkan besarnya bobot (volume) masing-masing
       pekerjaan dan waktu penyelesaian setiap item pekerjaan, sedangkan di dalam rencana
       kerja dicantumkan secara terperinci program setiap tahapan tentang kapasitas kerja,
       peralatan, tenaga kerja dan target per harinya.                  
     c. Dalam progress schedule, harus dibuat juga S-curve; gambaran mengenai nilai/bobot
       pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan skedul yang dibuat pelaksana pekerjaan/Kontraktor.
     d. (S-curve tersebut ialah suatu diagram yang menggambarkan progress pekerajan terhadap
       skala waktu mulai dari awal sampai dengan penyelesaian proyek yang dihitung berdasarkan
       time schedule).                                                  

     e. Pelaksana pekerjaan/kontraktor harus secara terpisah menyusun "Bagan Pengerahan
       Tenaga" dan "Bagan Penyediaan Bahan" yang diperlukan.            
     f. Bagan-bagan tersebut harus diperlihatkan kepada Konsultan MK untuk mendapatkan
       persetujuannya.                                                  

     g. Kelalaian dalam memasukkan bagan-bagan yang dimaksud dapat menyebabkan
       ditundanya permulaan pekerjaan. Akibat dari penundaan ini menjadi tanggung
       jawab Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor seluruhnya.                
     h. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan

 Pembangunan Gedung Pemagangan Tahap 2                    Halaman 85    
       patokan waktu yang telah disetujui bersama didalam menyusun bahan kemajuan
       pekerjaan. Demikian pula dengan pengerahan pekerja harus sesuai dengan bahan yang
       ada.                                                             

     i. Bagan Kemajuan Pekerjaan dan S-curve sebagaimana tersebut diatas yang merupakan
       target pregtasi akan merupakan pedoman untuk mengadakan penilaian progress kerja
       Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor atas target prestasi akan merupakan pedoman untuk
       mengadakan penilaian progress kerja pelaksana Pekerjaan/Kontraktor atas tahap maupun
       keseluruhan pekerjaan mengalami keterlambatan, atau tepat pada waktunya atau lebih
       cepat dari yang direncakanan dan hash! dari penilaian progress kerja ini akan dikaitkan
       dengan pembayaran kepada Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor sebagaimana
       dicantumkan pada syarat-syarat umum ini.                         
     j. Jika diperlukan, maka Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor wajib membuat network
       planning dari kegiatan pembangunan tersebut.                     

  17. Rapat Koordinasi dan Rapat Lapangan                               
     a. Rapat Koordinasi                                                

        1) Rapat koordinasi diselenggarakan setidak-tidaknya 1 (satu) kali setiap bulan, dipimpin
           oleh Pemberi Tugas dan atau Konsultan Manajemen Konstruksi.  
        2) Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor harus hadir dalam rapat koordinasi yang
           setidaknya diwakili oleh Manager Proyek, Site Engineer dan Tenaga spesialis
           pekerjaan yang ada.                                          
        3) Dalam hal Manager Proyek berhalangan hadir maka diwajibkan untuk memperoleh
           ijin dengan alasan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, serta menunjuk
           staf yang diberi kuasa sepenuhnya untuk mengambil keputusan- keputusan.
        4) Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor diwajibkan menyelenggarakan rapat persiapan
           dalam rangka rapat koordinasi dengan para Sub Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor yang
           ada.                                                         
        5) Konsumsi rapat koordinasi tersebut disiapkan oleh Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor.

     b. Rapat Lapangan                                                  
        1) Rapat lapangan diselenggarakan minimal 1 (satu) kali setiap minggu, dipimpin
           oleh Pemberi Tugas dan atau Konsultan Manajemen Konstruksi.  
        2) Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus hadir dalam rapat koordinasi yang
           setidaknya diwakili oleh Manager Proyek, Site Engineer dan Tenaga Spesialis
           pekerjaan yang ada.                                          
        3) Dalam hal Manager Proyek berhalangan hadir maka diwajibkan untuk memperoleh
           ijin dengan alasan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, serta
           menunjuk staf yang diberi kuasa sepenuhnya untuk mengambil keputusan-
           keputusan.                                                   
        4) Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor diwajibkan menyelenggarakan rapat persiapan
           dalam rangka rapat koordinasi dengan para SubPelaksana Pekerjaan/ Kontraktor yang
           ada.                                                         
        5) Konsumsi rapat lapangan tersebut disediakan oleh Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor.

  18. Laporan - Laporan                                                 
     a. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor diwajibkan membuat catatan- catatan berupa "Laporan
       Harian" yang memberikan gambar dan catatan yang singkat dan jelas mengenai

        1)  Tahap berlangsungnya pekerjaan;                             
        2)  Pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sub Kontraktor (jika diijinkan);
        3)  Catatan dan perintah Konsultan Manajemen Konstruksi yang disampaikan tertulis
            maupun lisan;                                               
        4)  Hal ikhwal mengenai bahan-bahan (yang masuk, yang dipakai maupun yang

 Pembangunan Gedung Pemagangan Tahap 2                    Halaman 86    
            ditolak);                                                   
        5)  Hal ikhwal mengenai keadaan pesanan barang-barang, baik di dalam maupun di
            luar negeri (pembukaan L/C, pengapalan, datangnya barang di pelabuhan dan
            sebagainya);                                                

        6)  Hal ikhwal mengenai pekerja dan sebagainya;                 
        7)  Keadaan cuaca dan sebagainya.                               
     b. Setiap laporan harian pada tanggal yang sama harus diperiksa dan disetujui kebenarannya
       oleh petugas-petugas Konsultan Manajemen Konstruksi. Perselisihan mengenai ini
       mengekibatkan dihentikan sementara untuk diadakan pemeriksaan.   
     c. Berdasarkan laporan harian tersebut, maka setiap minggu oleh Pelaksana
       Pekerjaan/Kontraktor dibuat "Laporan Mingguan" yang disampaikan langsung kepada Konsultan
       Manajemen Konstruksi.                                            
     d. Salah satu tembusan laporan mingguan harus selalu ditempat pekerjaan agar dapat
       diteliti kembali oleh Konsultan Pengawas setiap saat.            
     e. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor diwajibkan mem buat foto-foto dan video kegiatan proyek
       dalam bagian atau tahapan yang penting sesuai petunjuk Konsultan Pengawas sebagai
       dokumentasi proyek.                                              
        Untuk setiap progress pelaksanaan pekerjaan disyaratkan minimum sebanyak 36
        eksemplar foto berwarna yang dicetak dalam ukuran post card.    
        Video yang memuat seluruh proses pekerjaan di lapangan dan minimum 3 (tiga)
        buah.                                                           
        Album foto berikut soft copy masing- masing diserahkan minimum sebanyak 3 (tiga) set
        kepada Pemberi Tugas.                                           
        Semua biaya untuk pembuatan foto dan video tersebut menjadi tanggungjawab
        Pelaksana/Kontraktor.                                           
     f. Berdasarkan laporan mingguan terakhir, Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor membuat
       "Laporan Bulanan" di dalam form yang ditentukan oleh Konsultan Manajemen
       Konstruksi.                                                      

  19. Perubahan Rencana                                                 
     a. Atas instruksi dan persetujuan Pemberi Tugas Konsultan Manajemen Konstruksi atau
       Konsultan Perencana berhak mengadakan suatu perubahan atas rencana yang telah
       ada dengan memberi instruksi tertulis kepada Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor untuk
       dilaksanakan. Dalam hal ini Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor haus  
       bertanggungjawab atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan instruksi tersebut.

     b. Yang dimaksud dengan perubahan tersebut adalah perubahan dari desain kualitas
       maupun kuantitas dari pekerjaan seperti yang tercantum dalam gambar-gambar kerja
       (Kontrak), berupa modifikasi maupun altematif. Perubahan tersebut termasuk penambahan,
       pembatalan dan atau penggantian dari suatu pekerjaan, peralatan atau standard material.
     c. Kuantitas nilai dari semua perubahan akan dihitung oleh Konsultan MK menurut ketentuan
       yang berlaku di dalam kontrak ini dan apabila diperlukan Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor
       diberi kesempatan untuk mengikuti perhitungan yang dibuat. Untuk perhitungan nilai dan
       perubahan, metode atau cara berikut ini harus dipakai :          

       1) Harga- harga yang tertera di dalam kontrak dipakai untuk menghitung nilai dari
          item pekerjaan yang bersifat sama.                            
       2) Untuk item pekerjaan yang sifatnya berbeda maka harga- harga yang tertera di dalam
          Penawaran merupakan dasar perhitungan, sepanjang nilai yang didapat adalah wajar.

  20. Penyerahan Pekerjaan                                              
     a. Penyerahan pertama harus dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal yang telah
       ditetapkan dalam surat perjanjian pemborongan, sesuai dengan penjelasan tentang
       waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam aanwijzing.             
     b. Perpanjangan waktu penyerahan hanya dapat diterima jika alasanalasan tersebut sesuai

 Pembangunan Gedung Pemagangan Tahap 2                    Halaman 87    
       dengan alasan- alasan yang diperkenankan dan tertulis dalam RKS dan disetujui oleh
       pemberi tugas.                                                   

     c. Rencana dan tanggal penyerahan pertama harus diajukan kepada Konsultan Manajemen
       Konstruksi, selambat- Iambatnya 1 (Satu) minggu sebelum tanggal yang dimaksud,
       Konsultan Pengawas akan mengadakan pemeriksaan seksama atas hasil
       keseluruhan sesuai dengan Dokumen Kontrak. Semua perubahan-perubahan yang
       terjadi dituangkan dalam as built drawing/installed drawing, dimana gambar tersebut
       diserahkan kepada Pemberi Tugas sebelum mengajukan termijn (tagihan) prestasi
       pekerjaan 100%. Hasil pemeriksaan ini akan disampaikan kepada Pelaksana
       Pekerjaan/ Kontraktor. Sebelum penyerahan pertama, pemeriksaan dapat diadakan
       lebih dari satu kali. Pada saat-saat pemeriksaan maupun penyerahan dibuat Berita Acara.

     d. Keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan dalam mengajukan permohonan
       perpanjangan waktu penyelesaian atau pengunduran waktu penyerahan adalah keadaan-
       keadaan force majeure.                                           
     e. Keadaan Force Majeure yang dimaksud adalah :                    
        1) Banjir;                                                      
        2) hujan terus menerus dari hari ke hari;                       
        3) kebakaran;                                                   
        4) demonstrasi dan pemogokan yang langsung berpengaruh terhadap jalannya
          pekerjaan;                                                    
        5) dan keadaan lain menurut pertimbangan Konsultan Manajemen    
          Konstruksi/Pengawas yang disetujui oleh Pemberi Tugas.        

     f. As built drawing harus dibuat oleh Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor secara bertahap sesuai
       dengan pekerjaan yang dilaksanakan untuk kebutuhan pemeriksaan setiap saat. As built
       Drawing harus dibuat dengan gambar ( Dalam bentuk Autocad). Soft copy gambar As built
       Drawing harus diserahkan kepada Pemberi Tugas melalui Manajemen Konstruksi dalam
       bentuk Soft Copy didalam External Hardisk.                       
     g. Dalam penyerahan pertama tersebut disertakan pula Surat Pernyataan, Sertifikat
       dan Surat. Jaminan dari masing-masing pekerjaan yang telah dilaksanakan, sertifikat
       yang dikeluarkan oleh instasi yang terkait, berwewenang, seperti Depnaker, Produsen dan
       Applikator.                                                      

  21. Penyelesaian dan Masa Pemeliharaan                                

     a. Setelah pekerjaan dianggap terlaksana 100%, maka pihak Konsultan Manajemen
       Konstruksi dan Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor bersama-sama menandatangani Berita
       Acara Penyerahan I. Bertepatan dengan ini berlangsunglah penyerahan pekerjaan pertama.
     b. Masa pemeliharaan adalah 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung sejak
       tanggal dilakukannya penyerahan pertama pekerjaan dari Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor
       kepada Pemberi Tugas.                                            
     c. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor bertanggungjawab untuk mengganti atau memperbaiki
       cacat-cacat maupun kekurangan-kekurangan yang timbul dalam masa  
       pemeliharaan yang disebabkan oleh pemakaian bahan- bahan maupun kualitas
       pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam kontrak. Penggantian
       ataupun perbaikan harus dilaksanakan secepat mungkin setelah ditemukannya
       cacat-cacat atau kekurangankekurangan tersebut. Apabila hal ini tidak segera dilakukan,
       Pemberi Tugas/Konsultan Manajemen Konstruksi berhak untuk menunjuk pihak lain
       unt uk melaksanakan perbaikan tersebut dan biaya untuk itu merupakan beban
       Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor.                                  

     d. Jika Pemberi Tugas menganggap perlu, is boleh mengeluarkan instruksi agar
       Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor memperbaiki segala cacat, susut dan kesalahan

 Pembangunan Gedung Pemagangan Tahap 2                    Halaman 88    
       lainnya yang timbul dalam masa pemeliharaan, dan yang disebabkan oleh bahan-
       bahan dan caracara pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Kontrak. 

     e. Setelah semua instruksi perbaikan selesai dilaksanakan, maka dibuatkan Berita Acara.
     f. Setelah masa pemeliharaan dilampui dan sesudah semua perbaikan-perbaikan
       dilaksanakan dengan baik, Konsultan Manajemen Konstruksi akan mengeluarkan
       rekomendasi mengenai selesainya pekerjaan dan perbaikan yang berarti penyerahan
       kedua dari pihak Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor kepada Pemilik Proyek.

  22. Pekerjaan Tambah Kurang                                           
     a. Pekerjaan tambah kurang sebagai akibat dari adanya perubahan rencana/desain dituangkan
       dalam Berita Acara tersendiri dan baru bisa dibayarkan setelah pekerjaan selesai
       100% (penyerahan pertama peker jaan).                            
     b. Apabila pekerjaan tambah kurang selesai sebelum penyerahan pertama pekerjaan,
       maka dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penyerahan Pertama Pekerjaan tersebut
       sudah termasuk Berita Acara Tambah Kurang.                       

     c. Apabila pekerjaan tambah kurang selesai setelah penyerahan pertama pekerjaan,
       maka pengajuan pekerjaan tambah kurang yang dituangkan dalam Berita Acara di lampiri
       dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Penyerahan Pertama Pekerjaan.

  23. Pekerjaan Pembersihan dan Perapihan.                              
     a. Lingkup Pekerjaan                                               
       1) Pekerjaan pembersihan meliputi pembersihan pekerjaan pengecatan, pemasangan
          keramik, pemasangan kusen, pintu dan kaca, pekerjaan plafond termasuk plafond ekspose
          dari kotoran kotoran maupun bekas bekas semen atau bercak bercak lainnya dari material
          yang tidak semestinya ada.                                    
       2) Pekerjaan perapihan meliputi perapihan terhadap hasil hasil pekerjaan yang tidak
          semestinya atau tidak memenuhi standart teknis seperti perapihan permukaan beton,
          plesteran, plafond yang tidak rata, yang hasilnya bergelombang, dan pekerjaan perapihan
          yang perapihannya tidak sesuai dengan standart teknis.        
     b. Syarat Pelaksanaan                                              
       1) Semua pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan arsitektur, struktur maupun
          mekanikal elektrikal dalam pelaksanaannya harus benar benar bersih dan rapih.
       2) Semua pekerjaan pembersihan dan perapihan tersebut harus mendapat persetujuan dari
          konsultan pengawas bahwa pekerjaan tersebut telah bersih, rapih dan telah sesuai dengan
          keinginan pihak owner maupun standart teknis.                 
     c. Cara Pelaksanaan                                                
       1) Pada pekerjaan dinding, lantai maupun plafond, harus dibersihkan dari apapun yang
          melekat/menempel pada item tersebut.                          
       2) Pada pekerjaan perapihan dinding, lantai maupun plafond baik kolom maupun balok harus
          benar benar rapih, lurus, rata dan vertikal.                  
       3) Bagian bagian yang kotor di bersihkan dengan material bantu/alat bantu yang tidak
          menimbulkan cacat/goresan pada permukaan pekerjaan yang dibersihkan/dilaksanakan.

                                        Konsultan Perencana             
      Disetujui oleh :            PT. KOMLA CONSULTING ENGINEERS        
    PEJABAT PEMBUAT                                                     
        KOMITMEN                                                        

                                        Ir. Muslihin Iriadi, MBA        
  AKHIRUDIN, S.T.,M.Ec.Dev                                              
                                          Direktur Utama                
   NIP. 198510042009121001                                              

 Pembangunan Gedung Pemagangan Tahap 2                    Halaman 89    
 Pembangunan Gedung Pemagangan Tahap 2                    Halaman 90