Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pengembangan Workshop Teknologi Informasi Dan Komunikasi

URAIAN SINGKAT PENGADAAN PENGAWASAN PENGEMBANGAN WORKSHOP TEKNOLOGI      

                      INFORMASI DAN KOMUNIKASI                            

     Berdasarkan UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 10 ayat 1 Pelatihan kerja
dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha dan berbasis kompetensi,
serta PP 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional Bab III Pasal 3 bahwa pelatihan kerja

berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan SDM.             
     Untuk mengimplementasikan hal tersebut maka Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi
dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, membuat kebijakan strategis yang

saat ini dilaksanakan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja antara lain dengan memberdayakan
lembaga-lembaga pelatihan dan produktivitas baik di Pusat maupun Daerah dengan melakukan
revitalisasi kelembagaan termasuk sumber daya pelatihan melalui Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja.                                               

     Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banda Aceh sebagai salah satu unit pelaksana teknis di
bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan
mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain: melaksanakan pelatihan, pemberdayaan, dan uji
kompetensi tenaga kerja.                                                  

     Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 8 tahun 2014 tentang
pedoman pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi bahwa dalam implementasinya perlu ketersediaan
sumber daya pelatihan (SDP) yang memadahi baik dalam bentuk hardware, brainware maupun software
sehingga output pelatihan bisa sesuai dengan kebutuhan dan persaratan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia (SKKNI). Salah satu hardware pelatihan adalah tersedianya sarana dan prasarana yang
memadai untuk memfasilitasi pelatihan baik teori maupun praktek serta fasilitas penunjang lainnya antara
lain tersedianya Workshop Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk siswa yang representatif
sehingga mampu mendukung proses pelatihan berjalan secara efektif dan efisien.

     Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2024 akan dibangun fasilitas pendukung
pelatihan dalam bentuk Gedung Workshop Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam
pelaksanaannya, maka setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi Gedung pada Balai Pelatihan Vokasi dan

Produktivitas Banda Aceh yang dilakukan penyedia jasa konstruksi harus mendapatkan pengawasan
secara teknis di lapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar
pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung operasional dan efektif.         
     Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan yang

kompeten dan dilakukan secara penuh dengan menempatkan personil ahli pengawasan di lapangan
sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan. Konsultan pengawas bertujuan secara umum mengawasi
pekerjaan konstruksi dari segi biaya, mutu dan waktu kegiatan pelaksanaan. Kinerja pengawas lapangan
sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas pengawasan, serta yang secara menyeluruh dapat
dilakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditetapkan.

                                             BPVP Banda Aceh