Pembangunan Miniatur Tambang

KERANGKA       ACUAN     KERJA    (KAK)          

     PEKERJAAN   KONSTRUKSI  PEMBANGUNAN    MINIATUR  TAMBANG          

                                               BPVP SAMARINDA          

KEMENTERIAN  KETENAGAKERJAAN                                           
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS       

BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS SAMARINDA                     
JL. UNTUNG SURAPATI, SUNGAI KUNJANG, KOTA SAMARINDA.                   

KALIMANTAN TIMUR. 75126                                                

                   KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                          

      PEKERJAAN  KONSTRUKSI PEMBANGUNAN  MINIATUR TAMBANG              
                         BPVP SAMARINDA                                

   1. PENDAHULUAN                                                      
     1.1 LATAR BELAKANG                                                

            Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Pusat Direktorat Jenderal Pembinaan
        Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, BPVP Samarinda

        memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi kepada calon pencari kerja di seluruh

        Indonesia khususnya di Kalimantan. Dalam rangka usaha meningkatkan pelayanan publik
        terhadap masyarakat, BPVP Samarinda berusaha untuk meningkatkan kapasitas dan

        kualitas sarana prasarana penunjang pelatihan.                 
            Oleh sebab itu dalam menjalankan tugas tersebut, BPVP Samarinda akan

        melaksanakan pekerjaan konstruksi Pembangunan Miniatur Tambang sesuai dengan

        rencana mutu, biaya, volume dan waktu yang telah ditetapkan. Maka dari itu diperlukan
        penyedia jasa konstruksi yang bertugas untuk melaksanakan renovasi fisik di lapangan

        untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Miniatur Tambang tersebut. Penyedia Jasa
        Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Miniatur Tambang ini perlu diarahkan

        dengan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu menghasilkan karya fisik bangunan
        yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku professional.

        Kerangka Acuan Kerja untuk pekerjaan konstruksi ini sudah dipersiapkan secara matang

        sehingga diharapkan mampu mendorong perwujudan karya yang sesuai dengan
        kepentingan kegiatan.                                          

     1.2 MAKSUD DAN TUJUAN                                             

        A. Maksud                                                      

           Maksud dari pengadaan penyedia jasa pekerjaan konstruksi ini adalah Petunjuk bagi
           pelaksana konstruksi (kontraktor) yang termuat didalam KAK ini diantaranya masukan,

           azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi, diperhatikan, dan
           diinterpretasikan ke dalam pekerjaan konstruksi Pembangunan Miniatur Tambang

           BPVP Samarinda. Dengan Penugasan ini penyedia jasa konstruksi diharapkan dapat

           melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan pekerjaan fisik
           yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan memadai.          

        B. Tujuan                                                      
           Tujuan dari pengadaan penyedia jasa pekerjaan konstruksi ini adalah melaksanakan
           pekerjaan konstruksi Pembangunan Miniatur Tambang BPVP Samarinda sesuai
           dengan Detail Engineering Design (DED) dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan

           sebagai dasar acuan pada saat pelaksanaan proses renovasi pekerjaan fisik

   2. SASARAN                                                          

         Sasaran pengadaan jasa pekerjaan konstruksi Pembangunan Miniatur Tambang BPVP
     Samarinda ini adalah tercapainya hasil pekerjaan yang tepat waktu dan memenuhi kriteria

     teknis bangunan yang layak dari segi mutu dan biaya, sehingga diharapkan dapat memberikan
     layanannya sampai akhir umur rencana.                             

   3. DASAR HUKUM                                                      
         Dasar hukum untuk pekerjaan teknis Pembangunan Miniatur Tambang BPVP Samarinda

     ini meliputi :                                                    
     a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;      

     b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

     c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –
       Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;              

     d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
       Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;   

     e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang
       Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan

       Perumahan Rakyat                                                

     f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang
       Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi                 

     g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang
       Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. 

     h. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021

       tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

   4. SUMBER PENDANAAN                                                 
     Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan DIPA BPVP Samarinda, Tahun Anggaran 2024.

     Nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.740.053.000,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta

     Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).                                     
     Nilai HPS Sebesar Rp. 2.720.343.657,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus

     Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).        
   5. RUANG LINGKUP PEKERJAAN                                          
          Lingkup pekerjaan yang harus dilakukan penyedia jasa konstruksi pada Kegiatan

     Pembangunan Miniatur Tambang BPVP Samarinda meliputi :            

     1. Pekerjaan Persiapan dan Sistem Manajemen dan Keselamatan Kerja 
     2. Pekerjaan Jalan                                                

     3. Pekerjaan Lahan Loading Point Area                             
     4. Pekerjaan Lahan Disposal Area                                  

     5. Pekerjaan Lahan Area Parkir Dump Truck                         

   6. LOKASI KEGIATAN                                                  

     Lokasi kegiatan Pembangunan Miniatur Tambang berada di Jalan Untung Surapati, Sungai
     Kunjang, Kota Samarinda.                                          

                                  Lokasi Pekerjaan                     

                 Gambar 1. Lokasi Proyek Pembangunan Miniatur Tambang BPVP Samarinda

     Kondisi eksisting pada area lokasi yang akan dilakukan Pembangunan Miniatur Tambang
     BPVP Samarinda berupa lahan kosong. Mobilisasi material renovasi menuju lokasi proyek

     dapat diakses melalui Jalan Untung Surapati dan Jalan KH. Mas Mansyur

   7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                         

     a. Waktu pelaksanaan kegiatan pelaksanaan konstruksi yaitu selama 4 (empat) Bulan atau
        120 (seratus dua puluh) Hari Kalender sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja

        (SPMK) sampai dengan serah terima pekerjaan fisik termasuk proses administrasi serah

        terima pertama pekerjaan (PHO) dan masa pemeliharaan selama 4 (empat) bulan atau 120
        (serratus dua puluh) hari kalender sejak serah terima pertama pekerjaan (PHO).

     b. Apabila terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi, maka pelaksana konstruksi
        (kontraktor) tetap wajib melaksanakan pekerjaan tanpa biaya tambahan.

   8. KUALIFIKASI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI                             
     1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

     2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha KECIL, serta diisyaratkan
        sub bidang klasifikasi/layanan PL-003 Penyiapan Lahan Konstruksi, KBLI 2020 – 43120

        Penyiapan Lahan Konstruksi                                     
     3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak

        2023/2024                                                      

     4. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Perusahaan (apabila ada
        perubahan)                                                     

     5. Menyetujui Pakta Integritas                                    
     6. Tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam                     

     7. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam

        kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta
        termasuk pengalaman subkontrak.                                

     8. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:             
        (1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau

        (2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan

        subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan              
     9. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun

        terakhir.                                                      

   9. PERSONEL DAN PERALATAN                                           
          Penyedia Jasa Konstruksi diharuskan menunjuk tenaga/personel yang professional

     sesuai dengan bidang keahlian dan kualifikasi minimal sebagai berikut :

                            Kualifikasi                                
                                                         Jumlah        
   No.                                                                 
       Tingkat                                            Orang        
              Jurusan  Keahlian Pengalaman    Bukti                    
       Pendidikan                                                      
                                       1. SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan
                                        Jalan Jenjang 3                
              Teknik Pelaksana Lapangan                                
   1.   D3                       3 Tahun 2. Ijazah (Legalisir) 1 Orang 
               Sipil Pekerjaan Jalan                                   
                                       3. Copy KTP                     
                                       4. CV/Referensi Kerja           
                                       1. SKK Petugas K3 Konstruksi Jenjang
                    Petugas Keselamatan 3                              
      SMA/SMK/Sed                                                      
   2.           -   dan Kesehatan Kerja 2 Tahun 2. Ijazah (Legalisir) 1 Orang
        erajat                                                         
                     (K3) Konstruksi   3. Copy KTP                     
                                       4. CV/Referensi Kerja           
     Adapun Peralatan minimal yang ditawarkan oleh peserta tender dalam melakukan penawaran
     untuk pekerjaan ini diantaranya :                                 

      No       Jenis Peralatan        Jumlah         Keterangan        
     1   Dump Truck                    2 Unit     Kap. 5 m3            

     2   Excavator                     1 Unit     Kap. 0,5 – 1 m3      
     3   Vibratory Roller              1 Unit     Op. Weight 4 Ton     

     Dalam Dokumen Penawaran setidaknya harus menyertakan bukti kepemilikan (milik sendiri)
     berupa rekanan bukti bagi pembelian peralatan dan berupa rekanan STNK kendaraan yang sah

     dan berlaku. Apabila dokumen penawaran tidak disertai dengan bukti kepemilikan/sewa
     peralatan maka dinayatakan tidak memenuhi persayaratan (gugur).   

   10. KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN                               
     Keluaran yang dihasilkan oleh Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) berdasarkan Kerangka Acuan

     Kerja (KAK) ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yakni minimal meliputi :
     1) Metode pelaksanaan program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pelaksanaan pekerjaan.

     2) Membuat Rencana Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (RK3L)

     3) Melakukan control terhadap kondisi eksisting di lapangan       
     4) Membuat time schedule (Kurva S) untuk pelaksanaan pekerjaan    

     5) Mengajukan shop drawing pada setiap tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan
     6) Membuat Laporan Harian berisikan tentang                       

     7) Membuat laporan Mingguan yang berisi progress pekerjaan berdasarkan komulatif laporan

        harian selama 7 (tujuh) hari kerja.                            
     8) Membuat Laporan Bulanan yang berisi progress pekerjaan berdasarkan komultif laporan

        mingguan selama 4 (empat) minggu pekerjaan berlangsung         
     9) Membuat Ijin Persetujuan Material yang digunakan di lapangan.  

     10) Membuat Ijin Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan di lapangan.   
     11) Membuat foto dokumentasi setiap pekerjaan yang dilaksanakan.  

     12) Membuat gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan atau as built drawing.

     13) Membuat Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
        Tambah dan Kurang (jika ada tambahan atau perubahan pekerjaan).

     14) Mengajukan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran termin.
     15) Membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)     

     16) Membuat Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO)       

   11. HAL – HAL LAIN                                                  
     a. Semua kegiatan pekerjaan konstruksi berdasarkan KAK ini harus dilakukan didalam

        wilayah Negara Republik Indonesia dengan mempertimbangkan TKDN yang sesuai.

     b. Apabila jika ada kerja sama dengan penyedia jasa konstruksi lain diperlukan untuk
        pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi ini maka wajib Kerjasama operasi/KSO dengan

        badan usaha daerah menengah atau kecil dan memenuhi persyaratan yang dituangkan
        didalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini.                        

   12. PENUTUP                                                         
          Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai acuan dan pedoman bagi rekanan/penyedia

     dalam melaksanakan pekerjaan. Apabila terdapat hal – hal yang bertentangan dengan
     ketentuan, peraturan dan pedoman, maka segala yang tertera akan ditinjau kembali. Hal – hal

     yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan ditetapkan lebih lanjut.
     Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Miniatur Tambang

     BPVP Samarinda ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

                                       Samarinda, 02 April 2024        
                                      Pejabat Pembuat Komitmen,        

                                              Ttd.