Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Dalam Kota (Hotmix)

PEMERINTAH    KABUPATEN    KEPAHIANG                    

                   DINAS    PEKERJAAN         UMUM                       

                    DAN    PENATAAN        RUANG                         
           Jln. Lintas Tebat Monok – Kelilik, Km. 2,5 Kode Pos. 39372, Kepahiang

  Nama Pekerjaan   : PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN DALAM KOTA           
                     (HOTMIX)                                            

  Nama OPD         : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten   

                     Kepahiang                                           

  Jumlah Dana      : Rp 2.000.000.000,-                                  

  Tahun Anggaran   : 2025                                                
                     URAIAN    KEGIATAN                                  

PEKERJAAN  : Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Dalam Kota (Hotmix)          
LOKASI     : Kecamatan Kepahiang                                         

OPD        : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang 
T.A         2025                                                         

Uraian Pendahuluan                                                       

1. Latar Belakang                                                        

      Infrastruktur jalan dan jembatan merupakan salah satu syarat utama 
   dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, sehingga ketepatan penyediaannya   

   melalui besaran investasi daerah maupun dana pinjaman marupakan hal   

   yang  penting. Berkaitan dengan   pertumbuhan   ekonomi  dan          
   perkembangannya, investasi jalan memiliki pengaruh besar bagi         

   pengguna jalan ataupun  wilayah secara keseluruhan. Untuk itu         
   diperlukan penanganan dan penyelenggaraan jalan sebagai pendukung     

   pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonominya.                      

      Isu  strategis dalam penyelenggaraan jalan  adalah kurang          
   memadainya sistem jaringan jalan baik di perkotaan maupun perdesaan   

   baik itu jaringan jalan primer ataupun jalan kolektor yang menyebabkan

   terhambatnya arus transportasi orang maupun barang yang secara        
   langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dikarenakan pembiayaan      

   transportasi yang tinggi mempengaruhi ekonomi dan sosial masyarakat   
   pengguna jalan.                                                       

      Salah satu keberhasilan pembangunan adalah tersedianya sarana      

   infrastruktur jalan yang baik di daerah, berperan dalam menunjang     
   kelancaran kegiatan sosial ekonomi dan pembangunan fisik di daerah.   

   Pemerintah Kabupaten Kepahiang melalui instansi teknis dalam hal ini  

   Dinas Pekerjaan Umum  dan Penataan Ruang Kabupaten  Kepahiang         
   melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jalanyang merupakan  sarana         

   infrastruktur jalan yang tersebar di beberapa lokasi dalam Kabupaten  
   Kepahiang bertujuan untuk meningkatkan kondisi jalan agar layak dan   

   lebih baik sebagai sarana pelayanan masyarakat di bidang infrastruktur
   jalan sebagai sarana transportasi dan akses penghubung antar daerah   

   satu dengan lainnya. Untuk mendukung hal tersebut, direncanakan       

   Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Dalam Kota (Hotmix) yang bersumber     
   dana dari APBD Tahun 2025.                                            

2. MAKSUD  DAN TUJUAN                                                    
  a. Maksud                                                              

     Mendukung  program  Pembagunan  Jalan dan  Jembatan dengan          
     kondisi dan mutu sesuai denganklasifikasi jalan, sebagai sarana     

     transportasi dalam  rangka  pembangunan   dan   peningkatan         

     infrastruktur jalan yang lebih baik.                                
  b. Tujuan                                                              

     Meningkatkan kondisi situasi jalan, termasuk penyiapan badan jalan, 

     perbaikan kelandaian dan penyesuaian lintasan jalan (Vertical dan   
     Horizontal Alignment) pada Rute Pembangunan/Rehabilitasi Jalan      

     Dalam Kota (Hotmix) sebagai sarana pelayanan bidang infrastruktur   
     jalan akses transportasi masyarakat yang bersumber dana APBD Tahun  

     2025                                                                

3. TARGET/SASARAN                                                        

   Sasaran pengadaan jasa Konstruksi ini adalah tercapainya hasil        

   pekerjaan konstruksi Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Dalam Kota        
   (Hotmix) sesuai dengan isi dokumen kontrak, yang meliputi penyiapan   

   badan jalan, perbaikan kelandaian dan penyesuaian lintasan jalan (Vertical
   dan Horizontal Alignment) dalam rangka pelayanan infrastruktur jalan di

   Kabupaten Kepahiang, sehingga hasil dari Pembangunan yang ditangani   

   diharapkan dapat memberikan layanan sesuai dengan kriteria yang       
   direncanakan.                                                         

4. Lokasi Pekerjaan                                                      
   Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan : Kecamatan Kepahiang,        

   Kabupaten Kepahiang.                                                  
5. Sumber Pendanaan                                                      

   APBD Tahun 2025, Dengan Pagu Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah). 

6. Nama Organisasi Pengadaan Barang/ Jasa                                

      - Dinas                                                            

        Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang      
      - Pengguna Anggaran (PA) dan PPK                                   

        TEDDY ADEBA, ST, ME                                              

7. RUANG LINGKUP, LOKASI  PEKERJAAN  FASILITAS PENUNJANG                 

      a. Ruang lingkup/ batasan lingkup pekerjaan konstruksi :           
         Ruang   Lingkup   dan   Jenis  Pekerjaan  Utama   pada          

         Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Dalam Kota (Hotmix) meliputi     

         Pekerjaan sebagai berikut :                                     
           No               Jenis Pekerjaan Utama                        

           1   Umum                                                      

           2   Pekerjaan Tanah dan Geosintetik                           
           3   Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen            

           4   Perkerasan Aspal                                          

           5   Struktur                                                  

      b. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Pelaksana            
         Konstruksi dapat diuraikan sebagai berikut :                    

         i. Pelaksanaan konstruksi pekerjaan tanah pembentukan badan     

           jalan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Dalam Kota (Hotmix)      
           yang dengan dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang     

           telah disusun oleh perencana konstruksi (gambar teknis dan    

           spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya  
           pada saat penjelasan pekerjaan/aanwijzing pelelangan, serta   

           ketentuan teknis (pedoman   dan  standar teknis yang          
           dipersyaratkan).                                              

        ii. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas      

           masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara 
           pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan, seperti 

           yang tercantum dalam spesifikasi teknis.                      

        iii. Pelaksanaan konstruksi dengan mendapatkan pengawasan dari   
           penyedia jasa pengawasan konstruksi (Konsultan Pengawas).     

        iv. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan         
           Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).                         

        v. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatangan         

           Kontrak Kerja Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan      
           kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima pekerjaan 

           yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh panitia penerima  

           pekerjaan.                                                    
        vi. Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan pengawasan     

           mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden   
           12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden       

           Nomor  16  tahun 2018  Tentang  Pengadaan Barang/Jasa         

           Pemerintah dan Perpres 46 Tahun 2025 tentang Perubahan        
           kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang     

           Pengadaan Barang dan Jasa.                                    

       vii. Masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak      
           serah terima pertama pekerjaan.                               

   Masa Pemeliharaan konstruksi adalah termasuk tahap uji coba dan       
   pemeriksaan atas hasilpelaksanaan konstruksi fisik. Di dalam masa     

   pemeliharaan  ini   penyedia  jasa   konstruksi  berkewajiban         

   memperbaikisegala bentuk cacat atau kerusakan yang terjadi sampai     
   berakhirnya masa pemeliharaan dan atau Pengurusan Berita Acara Final  

   Hand Over (FHO).                                                      

8. JANGKA WAKTU   PELAKSANAAN                                            

   75 ( Tujuh Puluh Lima ) hari Kalender.                                

9. REFERENSI HUKUM                                                       

      1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009;                                
      2. Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;        

      3. Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan     

        Barang/Jasa Instasi Pemerintah beserta peraturan perubahan       
        lainnya;                                                         

      4. Perpres 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan    
        Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan        

        Jasa;                                                            

      5. Permen PU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standard dan Pedoman      
        Pegadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;                       

      6. Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan       
      pengadaan barang/ jasa pemerintah melalui penyedia.