Pembangunan Lanjutan Jalan Lapen Sd Negeri 2 Dobo

Spesifikasi Teknis PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN AKSES SD NEGERI 2 DOBO

                   URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                           

          PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN AKSES SD NEGERI 2 DOBO        

                            Pasal 1                                   
                     LINGKUP PEKERJAAN                                

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah : Perencanaan Pembangunan Jalan Akses SD Negeri 2 Dobo
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan membutuhkan waktu 90 (sembilan
  puluh ) hari kalender atau 3 (tiga) bulan.                          
3. Termasuk dalam pekerjaan ini adalah mendatangkan segala bahan bangunan, peralatan dan

  tenaga kerja serta pekerjaan-pekerjaan lain yang ada kaitannya dengan pekerjaan ini.

                            Pasal 2                                   
                      PEKERJAAN PERSIAPAN                             

1. Segera setelah Surat Perintah Kerja diterbitkan oleh Pemberi Tugas, Kontraktor harus membuat
  Direksi Keet (Kantor Direksi) yang berukuran 4 x 6 m dari bahan-bahan yang sederhana, lantai dicor
  semen dan dapat dikunci dengan baik.                                

2. Ayat 1 pasal 2 syarat Teknik ini merupakan tanggung jawab Kontraktor.
3. Kontraktor harus membuat papan nama proyek berukuran 1,20 x 1,20 meter yang mencantumkan
  antara lain :                                                       
    a. SKPD Dinas    :                                                

    b. Nama Kegiatan :                                                
    c. Nama Pekerjaan :                                               
    d. Nilai Kontrak :                                                
    e. Tahun Anggaran :                                               

    f. Sumber Dana   :                                                
    g. Pelaksana/Kontraktor :                                         

                            Pasal 2                                   
                   PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN                       

1. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor harus menempatkan seorang penanggung jawab pelaksanaan yaitu

  seorang sarjana Sipil yang ahli dan berpengalaman pekerjaan bangunan minimal selama 5 tahun
  sebagai penanggung jawab pelaksana pada bangunan dan harus selalu berada di lapangan, yang
  bertindak sebagai wakil Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor di lapangan dan mempunyai
  kemampuan untuk memberikan keputusan-keputusan teknis dengan tanggung jawab penuh di

  lapangan untuk menerima semua instruksi dari Konsultan Pengawas.    
2. Semua langkah dan tindakannya oleh Konsultan Pengawas dianggap sebagai langkah dan
  tindakan Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor.                            

3. Penanggung jawab pelaksana pekerjaan harus selalu berada di tempat pekerjaan selama jam- jam
                      Spesifikasi Teknis PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN AKSES SD NEGERI 2 DOBO

  kerja dan saat diperlukan dalam pelaksanaan.                        
4. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor diwajibkan setiap saat menjalankan disiplin dan tata tertib yang
  ketat terhadap semua pekerja, pegawai, termasuk petugas yang mengurus material.

                        Pasal 3                                       
                   BESTEK DAN GAMBAR                                  

1. Kontraktor diwajibkan meneliti semua gambar-gambar dan bestek mengenai pekerjaan ini.
2. Bila ternyata ada perbedaan antara gambar dan RKS, antara gambar satu dengan gambar lainnya
  maka yang berlaku adalah :                                          
  a. B e s t e k ( RKS )                                              

  b. Gambar dengan skala yang lebih besar (detail).                   
3. Bila perbedaan itu menimbulkan keragu-raguan yang mungkin menimbulkan kekeliruan atau
  bahaya dikemudian hari, Kontraktor wajib menanyakan terlebih dahulu kepada direksi teknis untuk
  mendapatkan ketegasan.                                              

                        Pasal 4                                       

                        RENCANA KERJA                                 

1. Sebelum melaksanakan pekerjaan, Kontraktor harus menyusun suatu rencana kerja (jadwal

  waktu pelaksanaan) sebanyak empat rangkap yang diajukan paling lambat dalam satu minggu
  setelah diterbitkan Surat Perintah Kerja, untuk diketahui dan disetujui oleh Direksi pekerjaan.
2. Setelah rencana kerja disetujui Direksi pekerjaan, 3 (tiga) salinan untuk Direksi dan 1 (satu)
  salinan ditempel pada ruang Direksi Keet.                           

3. Kontraktor harus mengikuti rencana kerja tersebut yang menjadi dasar bagi Direksi pekerjaan dan direksi
  teknis untuk menilai prestasi pekerjaan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
  kelambatan pekerjaan.                                               

                         Pasal 5                                      

                     PEKERJAAN PEMBERSIHAN                            
1. Sebelum memulai pekerjaan Kontraktor harus membersihkan permukaan jalan dari rumput,
  semak-semak dan tumbuhan lainnya serta puing-puing dan brangkal-brangkal yang terdapat pada
  lokasi pekerjaan. (Apa bila ada)                                    

2. Pembersihan lokasi dilaksanakan sesuai dengan gambar site plan, dan Kontraktor harus
  mengerjakan pengupasan lapisan sampai permukaan beton eksisitig termasuk membuang bekas

  bongkaran.                                                          
3. Jika pada halaman pekerjaan terdapat konstruksi atau utility yang masih berfungsi seperti pipa
  pipa, kabel-kabel, tiang-tiang listrik yang ada dibawah atau diatas tanah, Kontraktor harus
  melindungi jangan sampai terjadi kerusakan selama pelaksanaan.      

4. Apabila untuk pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan kendaraan atau peralatan-peralatan lain yang
  dipandang perlu untuk menunjang pelaksanaan, maka hal ini menjadi kewajiban Kontraktor untuk
  menyediakannya dan seluruh biaya yang timbul menjadi beban dan kewajiban Kontraktor.
                      Spesifikasi Teknis PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN AKSES SD NEGERI 2 DOBO

                            Pasal 6                                   
                PENGUKURAN DAN PEMASANGAN BOUWPLANK                   

1. Pengukuran dan pemasangan bouwplank dilakukan sekaligus untuk seluruh site, agar pengaturan
  perletakan bangunan tidak meleset serta menjaga kemungkinan perubahan-perubahan atau
  pergeseran-pergeseran sesuai keadaan.                               
2. Untuk mendapatkan ukuran yang tepat sesuai rencana, pengukuran wajib dilaksanakan dengan

  menggunakan waterpass dan atau theodolite.                          
3. Sebelum dipasang papan untuk bouwplank harus diserut rata dan lurus.

                            Pasal 7                                   

                      TINGGI TITIK DUGA ( PEIL )                      

1. Ukuran tinggi titik duga (peil) 0,00 yang dinyatakan dalam gambar disesuaikan dengan keadaan
  site.                                                               

2. Ukuran tinggi titik duga (peil) dinyatakan dengan suatu tanda tetap dan dipasang pada tempat
  yang tidak mudah terganggu.                                         
3. Pembuatan/pemasangan tanda tetap ini dikerjakan oleh Kontraktor dengan petunjuk dan
  persetujuan Direksi/Pengawas Teknik.                                

                            Pasal 8                                   
                      GAMBAR DAN UKURAN                               

1. Denah, tampak-tampak dan potongan-potongan dinyatakan dalam gambar-gambar rencana
  arsitektur dan struktur, dan dijelaskan pula dalam gambar detail lengkap dengan ukuran
  ukurannya.                                                          
2. Apabila terdapat ketidak-jelasan dalam ukuran pada gambar, maka Kontraktor wajib meminta

  penjelasan dan petunjuk kepada Direksi/ Pengawas Teknik sebelum pekerjaan dilaksanakan.

                         Pasal 9                                      
                     PENGADAAN BAHAN BANGUNAN                         

1. Bahan-bahan yang boleh ditempatkan didalam kompleks pekerjaan hanyalah bahan-bahan yang
  disyaratkan dalam RKS maupun gambar-gambar.                         
2. Cara dan tempat penimbunan/penyimpanan bahan harus memenuhi syarat atau menurut

  petunjuk Direksi/Pengawas Teknik.                                   
3. Bahan bangunan yang dipakai adalah yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas serta dimensi
  yang disyaratkan dalam RKS maupun gambar.                           

4. Apabila suatu bahan yang disyaratkan tidak terdapat dipasaran, sebelum diganti Kontraktor harus
  konsultasi terlebih dahulu dengan Direksi / Pengawas Teknik, dan penggantian bisa dilakukan
  setelah ada persetujuan secara tertulis.                            
5. Penggantian bahan bangunan yang tidak terdapat dipasaran dengan bahan bangunan lain harus

  setara/setingkat kualitasnya.                                       
                      Spesifikasi Teknis PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN AKSES SD NEGERI 2 DOBO

                            Pasal 10                                  
                   PENGGUNAAN PERSYARATAN TEKNIS                      

1. Persyaratan teknis ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan (yang disebut
  sebagai proyek) termasuk seluruh bangunan-bangunan dan pekerjaan-pekerjaan lainnya satu
  kesatuan yang tidak terpisahkan;                                    
2. Kecuali disebutkan lain, maka setiap bagian dalam persyaratan teknis ini berlaku untuk seluruh

  bangunan yang termasuk dalam pekerjaan proyek ini, disesuaikan dengan gambar-gambar,
  keterangan-keterangan tambahan tertulis dan perintah-perintah direksi/pengawas.
3. Standar-standar utama yang dipakai adalah standar-standar yang dibuat dan berlaku resmi di
  negara RI, apabila tidak terdapat standar yang dapat diberlakukan terhadap pekerjaan tersebut, maka

  harus digunakan standar internasional yang berlaku atas pekerjaan-pekerjaan tersebut atau setidak-
  tidaknya standar dari negara produsen bahan yang menyangkut pekerjaan tersebut yang
  diberlakukan.                                                       
4. Air Kerja                                                          

  Kontraktor di lapangan untuk pelaksanaan pekerjaan harus menyediakan air kerja yang bersih untuk
  kebutuhan proyek. Air dapat diperoleh langsung di lapangan atau kalau tidak memungkinkan bisa
  mendapatkan air dengan jalan mendatangkan dari luar lokasi proyek,  
  ▪  Air dapat diperoleh dengan cara sumur dangkal, atau didatangkan dari tempat lain.

  ▪  Air yang diperoleh baik di lapangan atau didatangkan dari luar harus bersih , tidak berbau dan
     tidak mengandung kotoran, lumpur atau bahan organik. serta persyaratan-persyaratan yang
     diperlukan sesuai dengan persyaratan teknis tiap jenis pekerjaan 
  ▪  Bak/tempat penampung air yang dianggap cukup untuk keperluan pekerjaan proyek.

  ▪  Sumber baku tempat pengambilan air, metoda pengangkutan, penjernihan (bila perlu) dan
     cara penampungan air kerja harus memperoleh ijin dari Konsultan  

  ▪  Konsultan Pengawas berhak menolak pemakaian air kerja yang tidak memenuhi persyaratan
     material.                                                        
5. Pembayaran fasilitas kerja kontraktor.                             

   Segala keperluan penyediaan fasilitas kerja ( Air dan Listrik ) dibayarkan tersendiri, merupakanbagian
   yang diperhitungkan dalam harga satuan tiap-tiap komponen pekerjaan terkait.

                            Pasal 11                                  
     SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI DAN PEKERJA              

Pihak kontraktor wajib menjaga K3 seluruh pekerjaan yang dilibatkan dalam proyek ini sesuai dengan

peratuaran yang berlaku.                                              
Pihak Kontraktor harus menyiapkan tenaga Ahli K3 di lokasi pekerjaan  

Bagi Setiap person yang memasuki Lingkungan Kerja wajib menggunakan APD : HELM, SEPATU PROYEK
dan TANDA PENGENAL DIRI dan diberlakukan untuk seluruh :              

     1. Staf Management Konsultan dan Kontraktor                      
     2. Tamu dan atau Customer                                        

     3. Sub Kontraktor, Mandor dan Pekerja                            
                      Spesifikasi Teknis PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN AKSES SD NEGERI 2 DOBO

Untuk jenis pekerjaan yang memiliki resiko kecelakaan kerja , pihak kontraktor diwajibkan
menyediakan dan menggunakan APD ( Alat Pelindung Diri)                

  1. Helm Pelindung Kepala.                                           
  2. KACA MATA PELINDUNG atau KEDOK, SARUNG TANGAN dan Alat Pemadam Api Ringan
     (APAR) untuk melakukan Pengelasan serta memakai TAMENG PERCIKAN BUNGA API LAS /

     BLANDER (PEMOTONGAN).                                            
  3. SARUNG TANGAN untuk jenis Pekerjaan Pembesian                    
  4. MASKER untuk kebersihan dan kesehatan                            

  5. SAFETY HARNESS untuk jenis pekerjaan Climbing & Vertical (Gondola)
  6. ALAT PEMADAM API RINGAN ( APAR ) baik dari type dry chemical ( serbuk ) atau foamyang

     masih aktif akan ditempatkan di Direksi Keet dan Gudang.         
  7. Di dalam lokasi harus tersedia kotak obat pelengkap untuk pertolongan pertama pada
     kecelakaan (PPPK) dan Pencegahan Penyebaran Covid19.             
  8. Pelaksana wajib menyiapkan tanda / petunjuk kawasan terbatas dan spanduk informasi
     keselamatan kerja.                                               

  9. Seluruh tenaga kerja dipastikan telah terdaftar sebagai peserta Asuransi Kecelakaan Kerja
  10. Apabila pekerjaan dilaksanakan saat pandemi suatu penyakit maka wajib diberlakukan
     protocol kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.         

Bagi setiap Sub Kontraktor serta Pihak Mandor wajib mengisi Formulir Data Pekerja Awal maupun
perubahan Nama yang telah disediakan dan melaporkan Jumlah Pekerja serta jam kerja dan rencana

lembur setiap harinya kepada pihak Direksi/Pengawas Lapangan.         

                            Pasal 12                                  
                            RENCANA KERJA                             

1. Dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditunjuk oleh pemberi tugas, maka
  Pelaksana harus segera mengirim rencana kerja untuk disetujui oleh pemberi tugas, antara lain:
  a. Jadwal waktu dan urutan pelaksanaan pekerjaan dan metoda yang akan digunakan dalam
    melaksanakan pekerjaan, untuk dibicarakan dan disetujui oleh pemberi tugas.

  b. Keterangan lengkap mengenai struktur organisasi dan daftar personalia yang akan
    ditugaskan di lapangan, untuk diketahui pemberi tugas.            
  c. Jadwal personal yang disusun secara tabelaris serta dalam bentuk diagram.
  d. Jadwal pengadaan material                                        

  e. Jadwal pengadaan peralatan                                       
  f. Tata cara pelaksanaan baik secara teknis maupun secara administratif.

2. Dengan disetujuinya rencana kerja atau keterangan-keterangan lain oleh pemberi tugas, tidak
  berarti membebaskan Pelaksana dari suatu tugas pertanggung jawaban yang tercantum dalam
  kontrak.                                                            
                      Spesifikasi Teknis PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN AKSES SD NEGERI 2 DOBO

                           Pasal 14                                   
                       LAPORAN – LAPORAN                              

1. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor diwajibkan membuat catatan-catatan berupa "Laporan Harian"
  yang memberikan gambar dan catatan yang singkat dan jelas mengenai  
  a. Tahap berlangsungnya pekerjaan;                                  
  b. Pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sub Kontraktor (jika diijinkan);

  c. Catatan dan perintah Konsultan Pengawas yang disampaikan tertulis maupun lisan;
  d. Hal ikhwal mengenai bahan-bahan (yang masuk, yang dipakai maupun yang ditolak);
  e. Hal ikhwal mengenai keadaan pesanan barang-barang, baik di dalam maupun di luar negeri
     (pembukaan L/C, pengapalan, datangnya barang di pelabuhan dan sebagainya);

  f. Hal ikhwal mengenai pekerja dan sebagainya;                      
  g. Keadaan cuaca dan sebagainya.                                    
2. Setiap laporan harian pada tanggal yang sama harus diperiksa dan disetujui kebenarannya oleh
  petugas-petugas Konsultan Pengawas. Perselisihan mengenai ini mengekibatkan dihentikan

  sementara untuk diadakan pemeriksaan.                               
3. Berdasarkan laporan harian tersebut, maka setiap minggu oleh Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor

  dibuat "Laporan Mingguan" yang disampaikan langsung kepada Konsultan Pengawas.
4. Berdasarkan laporan mingguan terakhir, Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor membuat "Laporan
  Bulanan" di dalam form yang ditentukan oleh Konsultan Pengawas.     
5. Salah satu tembusan laporan mingguan harus selalu ditempat pekerjaan agar dapat diteliti

  kembali oleh Konsultan Pengawas setiap saat.                        
6. Untuk kelengkapan laporan, Kontraktor harus membuat foto-foto dokumentasi dibuat sebelum
  pekerjaan di mulai ( 0 % ), tahap pelaksanaan hingga selesai ( 25 %, 50 %, 75 % dan 100 % ),foto
  dokumentasi harus selalu diambil pada posisi yang sama untuk setiap kemajuan (tampak

  delapan, samping dan belakang) dan setiap bagian yang penting antara lain penulangan, pondasi dan lain-
  lain. Foto-foto tersebut dimasukan kedalam album dan diserahkan kepada Pemberi
  Tugassebanyak 2 (dua) set.                                          
7. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor diwajibkan membuat laporan perhitungan volume pekerjaan

  (back up volume)dan ‘as built drawing’ sesuai dengan kemajuan pekerjaan sebagai salah satu
  kelengkapan dalam pengajuan MC.                                     

                           Pasal 15                                   

                      PERUBAHAN RENCANA                               

1. Atas instruksi dan persetujuan Pemberi Tugas Konsultan Pengawas atau Konsultan Perencana berhak
  mengadakan suatu perubahan atas rencana yang telah ada dengan memberi instruksitertulis

  kepada Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor untuk dilaksanakan. Dalam hal ini Pelaksana
  Pekerjaan/Kontraktor harus bertanggungjawab atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan instruksi
  tersebut.                                                           
2. Yang dimaksud dengan perubahan tersebut adalah perubahan dari desain kualitas maupun

  kuantitas dari pekerjaan seperti yang tercantum dalam gambar-gambar kerja (Kontrak), berupa
  modifikasi maupun alternatif. Perubahan tersebut termasuk penambahan, pembatalan dan atau
                      Spesifikasi Teknis PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN AKSES SD NEGERI 2 DOBO

  penggantian dari suatu pekerjaan, peralatan atau standard material. 
3. Kuantitas nilai dari semua perubahan akan dihitung oleh Konsultan Pengawas menurut ketentuan
  yang berlaku di dalam kontrak ini dan apabila diperlukan Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor diberi

  kesempatan untuk mengikuti perhitungan yang dibuat. Untuk perhitungan nilai dan perubahan,
  metode atau cara berikut ini harus dipakai :                        
  a. Harga-harga yang tertera di dalam kontrak dipakai untuk menghitung nilai dari item pekerjaan
     yang bersifat sama.                                              

  b. Untuk item pekerjaan yang sifatnya berbeda maka harga-harga yang tertera di dalam
     Penawaran merupakan dasar perhitungan, sepanjang nilai yang didapat adalah wajar.

                        Pasal 16                                      

                    PEKERJAAN TAMBAH KURANG                           

1. Pekerjaan tambah kurang sebagai akibat dari adanya perubahan rencana/desain dituangkan
  dalam Berita Acara tersendiri dan baru bisa dibayarkan setelah pekerjaan selesai 100%

  (penyerahan pertama pekerjaan).                                     
2. Apabila pekerjaan tambah kurang selesai sebelum penyerahan pertama pekerjaan, maka dalam Berita
  Acara Pemeriksaan dan Penyerahan Pertama Pekerjaan tersebut sudah termasuk Berita Acara
  Tambah Kurang.                                                      

3. Apabila pekerjaan tambah kurang selesai setelah penyerahan pertama pekerjaan, maka
  pengajuan pekerjaan tambah kurang yang dituangkan dalam Berita Acara di lampiri dengan Berita
  Acara Pemeriksaan dan Penyerahan Pertama Pekerjaan.                 

                           Pasal 17                                   
                     PENYERAHAN PEKERJAAN                             

1. Penyerahan pertama harus dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal yang telah ditetapkan dalam
  surat perjanjian pemborongan, sesuai dengan penjelasan tentang waktu penyelesaian yang
  ditetapkan dalam aanwijzing.                                        

2. Perpanjangan waktu penyerahan hanya dapat diterima jika alasan-alasan tersebut sesuai dengan
  alasan- alasan yang diperkenankan dan tertulis dalam RKS dan disetujui oleh pemberi tugas.
3. Rencana dan tanggal penyerahan pertama harus diajukan kepada Konsultan Pengawas,
  selambat-Iambatnya 1 (Satu) minggu sebelum tanggal yang dimaksud, Konsultan Pengawas akan

  mengadakan pemeriksaan seksama atas hasil keseluruhan sesuai dengan Dokumen Kontrak.
  Semua perubahan-perubahan yang terjadi dituangkan dalam as built drawing/installed drawing,
  dimana gambar tersebut diserahkan kepada Pemberi Tugas sebelum mengajukan termijn
  (tagihan) prestasi pekerjaan 100%. Hasil pemeriksaan ini akan disampaikan kepada Pelaksana

  Pekerjaan/Kontraktor. Sebelum penyerahan pertama, pemeriksaan dapat diadakan lebih dari satu
  kali. Pada saat-saat pemeriksaan maupun penyerahan dibuat Berita Acara.
4. Keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan dalam mengajukan permohonan perpanjangan waktu
  penyelesaian atau pengunduran waktu penyerahan adalah keadaan-keadaan force majeure.

5. Keadaan Force Majeure yang dimaksud adalah :                       
  a. banjir;                                                          
                      Spesifikasi Teknis PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN AKSES SD NEGERI 2 DOBO

  b. hujan terus menerus dari hari ke hari;                           
  c. kebakaran;                                                       
  d. demonstrasi dan pemogokan yang langsung berpengaruh terhadap jalannya pekerjaan;

  e. dan keadaan lain menurut pertimbangan Konsultan Pengawas yang disetujui oleh Pemberi
     Tugas.                                                           
6. As built drawing harus dibuat oleh Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor secara bertahap sesuai
  dengan pekerjaan yang dilaksanakan untuk kebutuhan pemeriksaan setiap saat.As built Drawing

  harus dibuat dengan gambar (Autocad). Soft copy gambar As built Drawing harus diserahkan
  kepada Pemberi Tugas dalam bentuk CD.                               
7. Dalam penyerahan pertama tersebut disertakan pula Surat Pernyataan, Sertifikat dan Surat.
  Jaminan dari masing-masing pekerjaan yang telah dilaksanakan, sertifikat yang dikeluarkan oleh instasi

  yang terkait, berwewenang, seperti KONI/ PELTI.                     

                            Pasal 18                                  
                 PENYELESAIAN DAN MASA PEMELIHARAAN                   

1. Setelah pekerjaan dianggap terlaksana 100%, maka pihak Konsultan Pengawas dan Pelaksana
  Pekerjaan/ Kontraktor bersama-sama menandatangani Berita Acara Penyerahan I. Bertepatan dengan
  ini berlangsunglah penyerahan pekerjaan pertama.                    

2. Masa pemeliharaan adalah 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal
  dilakukannya penyerahan pertama pekerjaan dari Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor kepada
  Pemberi Tugas.                                                      
3. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor bertanggungjawab untuk mengganti atau memperbaiki cacat- cacat

  maupun kekurangan-kekurangan yang timbul dalam masa pemeliharaan yang disebabkan oleh
  pemakaian bahan-bahan maupun kualitas pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan-
  ketentuan di dalam kontrak.                                         

4. Penggantian ataupun perbaikan harus dilaksanakan secepat mungkin setelah ditemukannya cacat-
  cacat atau kekurangankekurangan tersebut. Apabila hal ini tidak segera dilakukan, Pemberi
  Tugas/Konsultan Pengawas berhak untuk menunjuk pihak lain untuk melaksanakan perbaikan
  tersebut dan biaya untuk itu merupakan beban Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor.

5. Jika Pemberi Tugas menganggap perlu, boleh mengeluarkan instruksi agar Pelaksana
  Pekerjaan/Kontraktor memperbaiki segala cacat, susut dan kesalahan lainnya yang timbul dalam masa
  pemeliharaan, dan yang disebabkan oleh bahan-bahan dan cara-cara pelaksanaan yang tidak sesuai
  dengan Kontrak.                                                     

6. Setelah semua instruksi perbaikan selesai dilaksanakan, maka dibuatkan Berita Acara.
7. Setelah masa pemeliharaan dilampui dan sesudah semua perbaikan-perbaikan dilaksanakan
  dengan baik, Konsultan Pengawas akan mengeluarkan rekomendasi mengenai selesainya
  pekerjaan dan perbaikan yang berarti penyerahan kedua dari pihak Pelaksana

  Pekerjaan/Kontraktor kepada Pemilik Proyek.                         
                      Spesifikasi Teknis PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN AKSES SD NEGERI 2 DOBO

                           Pasal 19                                   
                        P E N G A W A S A N                           

1. Pengawasan setiap hari terhadap pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan oleh Direksi/Pengawas.
2. Setiap saat Direksi/Pengawas atau petugas-petugasnya harus dapat mengawasi, memeriksa atau
  menguji setiap bagian pekerjaan, bahan dan peralatan. Untuk itu pemborong harus mengadakan
  fasilitas-fasilitas yang diperlukan.                                

3. Bagian-bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan tetapi luput dari pengamatan Direksi/Pengawas adalah
  menjadi tanggung jawab Kontraktor. Pekerjaan tersebut bila diperlukan harus dapat diperiksa
  sebagian atau seluruhnya untuk keperluan/kepentingan pemeriksaan.   
4. Jika diperlukan pengawasan oleh Pengawas Harian diluar jam kerja yang resmi, maka segala

  biaya yang diperlukan untuk hal tersebut menjadi beban Kontraktor. permohonan untuk
  mengadakaan pemeriksaan tersebut harus dengan surat yang disampaikan kepada
  Direksi/pengawas.                                                   

                        Pasal 20                                      

                      PEKERJAAN AKHIR                                 

1. Sekitar Halaman bangunan harus dibersihkan dari sisa-sisa bahan-bahan bangunan, kotoran-
  kotoran dan gundukan-gundukan tanah bekas galian harus diratakan serta bahan-bahan yang tidak
  terpakai lagi harus diangkut keluar lokasi pekerjaan.               

2. Untuk keperluan administrasi, kontraktor pelaksana harus menyiapkan laporan
  dan dokumentasi pekerjaan.