Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Bonerate

PEMERINTAH    KABUPATEN   KEPULAUAN    SELAYAR                 
                    DINAS    KESEHATAN                                  

           Jl. K.H. Abdul Kadir Kasim No. 3 Parappa, Telp/Fax 0414-2313041

                URAIAN    SINGKAT   PEKERJAAN                           
               PENGAWASAN    TEKNIS PEMBANGUNAN                         
                RUMAH   SAKIT PRATAMA   BONERATE                        
                      TAHUN  ANGGARAN   2023                            

  URAIAN PENDAHULUAN                                                    
       Nama dan Organisasi PPK :                                        
       I. Pengguna Jasa adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar
          Nama PPK    : Andi Usman, S.ST                                
          Nip.        : 19770420 200312 1013                            
          Alamat      : Kepulauan Selayar                               
       II. Lokasi Pekerjaan                                             
            Pulau Bonerate Desa Lamantu Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar

  DATA PENUNJANG                                                        
     1. Dokumen Pelaksanaan :                                           
       A. Gambar Pelaksanaa                                             
       B. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat                               

       C. Dokumen Kontrak                                               
     2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan                           
     3. Peraturan-peraturan, standar dan pedoman yang berlaku untuk pekerjaan pengawasan teknis
        konstruksi, termasuk petunjuk teknis simak pengawasan mutu pekerjaan, dll.
     4. Informasi Lainnya                                               
  STANDAR TEKNIS                                                        
  Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas pada Kerangka
  Acuan Kerja ini harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
  1. Persyaratan Umum Pekerjaan                                         
   Setiap bagian dari pekerjaan pengawasan harus dilaksanakan secara benar
   dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima
   dengan baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).                     
  2. Persyaratan Obyektif                                               
   Pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis konstruksi yang obyektif untuk
   kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas, dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan
   sesuai standar hasil kerja pengawasan                                
   yang berlaku.                                                        
  3. Persyaratan Fungsional                                             
   Pekerjaan pengawasan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan komitmen
   dan profesionalisme yang tinggi, sebagai konsultan Pengawas yang secara
   fungsional dapat mendorong peningkatan kinerja kegiatan.             
  4. Persyaratan Prosedural                                             
   Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus
   dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.      
  5. Persyaratan Teknis Lainnya                                         
   Selain kriteria umum diatas, untuk pekerjaan pengawasan berlaku pula 
   ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku
SASARAN                                                                 
  a. Mengadakan pengawasan dan membimbing pelaksanaan pekerjaan;        
  b. Melakukan Perhitungan kemajuan/prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor;
  c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan konstruksi serta aliran informasi antara berbagai bidang agar
   pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan lancar;                        
  d. Menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin serta menghindari terjadinya pembengkakan
   biaya;                                                               
  e. Mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul di lapangan agar dicapai hasil akhir sesuai dengan kualitas,
   kuantitas serta waktu pelaksanaan yang sudah ditetapkan;             
  f. Menerima atau menolak material/peralatan yang didatangkan oleh kontraktor;
  g. Menghentikan sementara bila terjadi penyimpangan dari persyaratan yang sudah ditetapkan; dan
  h. Menyiapkan dan menghitung kemungkinan terjadinya pekerjaan tambah kurang.
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                                                
  Uraian Singkat Pekerjaan                                              
  a. Lingkup Pekerjaan                                                  
   Pengawasan menyeluruh Pembangunan Gedung Pendidikan Fakultas MIPA    
   Universitas Jenderal Soedirman, meliputi pengawasan:                 
   - Pekerjaan Arsitektur;                                              
   - Pekerjaan Struktur;                                                
   - Pekerjaan Interior;                                                
   - Pekerjaan Elektrikal; dan                                          
   - Pekerjaan Sarpras;                                                 
   berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya teknis Pembangunan 
   Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor       
   22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pembangunan Bangunan   
   Gedung Negara.                                                       
  b. Lingkup Tugas Konsultan Pengawas tersebut antara lain adalah:      
   1) Memeriksa dan mempelajari kondisi lahan dan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan
      dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;           
   2) Mengawasi dan menyetujui pemakaian bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metoda dan produk
      pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, mutu dan biaya pekerjaan konstruksi;
   3) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian
      volume/realisasi fisik;                                           
   4) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama
      pelaksanaan konstruksi;                                           
   5) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan
      pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan
      bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Penyedia jasa pelaksana konstruksi;
   6) Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan kedua
      pekerjaan konstruksi;                                             
   7) Menyetujui program kerja harian/mingguan dan gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawings) yang
      diajukan oleh Penyedia jasa pelaksana konstruksi.                 
   8) Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (AsBuilt drawings) sebelum serah
      terima pertama.                                                   
   9) Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa
      pemeliharaan, dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.             
   10) Bersama konsultan Perencana menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.
   11) Membantu pengelola satuan kerja dalam menyusun dokumen untuk kelengkapan pendaftaran gedung
      sebagai bangunan gedung negara.                                   
   12) Membantu pengelola satuan kerja mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Pemerintah
      Daerah setempat.                                                  
c. Tanggung Jawab Pengawasan                                            
  1) Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai
    ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.                  
  2) Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut :
   a) Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen kontrak pelaksanaan fisik yang dijadikan pedoman,
     serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku.          
   b) Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil kerja pengawasan yang berlaku, baik kualitas dan
      kuantitas Tenaga Ahli maupun laporan-laporan yang disyaratkan.    
   c) Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan.            
3) Penanggung jawab profesional pengawasan adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu badan usaha, tetapi
   juga bagi para tenaga ahli profesional pengawasan yang terlibat.     
4) Konsultan pengawas berkewajiban melakukan pengawasan pada masa pemeliharaan. Konsultan pengawas
   berkewajiban menyerahkan jaminan pengawasan pemeliharaan sebesar 10% dari nilai surat perjanjian/kontrak.
  Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa                                      
   a. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun kontraktor;
   b. Melakukan koreksi dan memberikan persetujuan mengenai hasil gambar (shop drawing) yang diajukan oleh
    kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan proyek;                      
   c. Memilih dan menyetujui tipe dan merek bahan/material konstruksi yang diusulkan oleh kontraktor agar
    sesuai dengan harapan pemilik proyek namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja konstruksi yang
    sudah dibuat sebelumnya.                                            
  Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan                                   
  a. Jangka waktu pelaksanaan Pengawasan sejak tanggal yang ditetapkan dalam SPMK sampai dengan paling
   lambat 14 (empat belas) hari kelender setelah serah terima ertama pekerjaan oleh pelaksanan konstruksi,
   dengan perkiraan jangka waktu elaksanaan konstruksi selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan
   masa Pemeliharaan Konstruksi selama 180(seratus delapan puluh) hari kalender.
  b. Hari dan jam kerja Konsultan Pengawas adalah hari kalender mengikuti sebagaimana hari dan jam kerja
   pelaksana pekerjaan konstruksi.