Pembangunan Penunjang Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit / Ruang Cytotoxic Drug Cabinet

URAIAN  SINGKAT  PEKERJAAN                             

  Pembangunan Penunjang Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit / Ruang       
                    Cytotoxic Drug Cabinet                            

1. LATAR BELAKANG                                                     

   1. Visi RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang adalah “Pelayanan Medik Prima
     Untuk Mewujudkan Ketapang Maju, Mandiri dan Sejahtera"           

    2. Misi RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten KetapangSebagai Berikut :    

    a. Menyediakan pelayanan medis yang berkualitas dan berkesinambungan

       dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.        
    b. Meningkatkan kapasitass organisasi dan manajemen menuju pengelolaan
       rumah sakit yang akuntabel, efektif, dan efisien.              

    c. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang profesional, produktif
       dan berkomitmen pada pelayanan kesehatan rumah sakit.          

   3. Setiap bangunan negara harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-

     baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis yang layak dari segi mutu,
     biaya dan kriteria administrasi. Pemberi jasa perencanaan untuk bangunan

     negara dan prasarana lingkungannya perlu diarahkan secara baik dan
     menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan perencanaan teknis yang  

     memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku 
     profesional.                                                     

   4. Pemberi Jasa Detail Engineering Design (DED) untuk bangunan gedung negara
     perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan

     karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima
     menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.               

   5. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Detail Engineering Design

     (DED) perlu disiapkan secara matang sehingga memang mampu mendorong
     perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.
2. LANDASAN HUKUM                                                     
   Landasan Hukum untuk kegiatan Perencanaan Konstruksi pembangunan : 
      a) Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan      

        Kefarmasian Di Rumah Sakit                                    
      b) Permenkes Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis     
        Bangunan, Prasarana, Dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit      
      c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan       
        Kawasan Permukiman                                            
      d) Peraturan Pemerintah (PP) No. 31/2005 tentang Perubahan Atas 
        Peraturan Pemerintah No. 40/1994 tentang Rumah Negara         
      e) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.22/PRT/M/2008 tentang    

        Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status,      
        Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara
      f) Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa
        Konstruksi;                                                   
      g) Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 tentang   
        Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;                           
      h) Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang   
        Bangunan Gedung;                                              

      i) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan    
        Lingkungan Hidup                                              
      j) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015    
        tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan  
        Jaminan Kematian;                                             
      k) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010    
        tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;           
      l) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan       
        Barang/Jasa Pemerintah;                                       

      m) Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan     
        Bangunan Gedung Negara;                                       
      n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang   
        Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah  
        beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
        Nomor 21 Tahun 2011;                                          
      o) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 44 Tahun 2015 tentang  
        Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan  

        Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja
        Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi;             
      p) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
        Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan pedoman     
        Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;                   
      q) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
        Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan    
        Gedung Negara;                                                

      r) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor  
        02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau;                  
      s) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
        Indonesia Nomor 19/PRT/M/2014 tentang Pembagian Subklasifikasi
        dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;                     
      t) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
        Indonesia Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem          
        Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi   
        Bidang Pekerjaan Umum;                                        
      u) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik

        Indonesia Nomor 09/PRT/M/2013 tentang Persyaratan Kompetensi  
        untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa
        Konstruksi;                                                   
      v) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 26/PRT/M/2008         
        tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakatan pada     
        Banguan Gedung dan Lingkungan;                                
      w) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 29/PRT/M/2006         
        tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;           

      x) Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan 
        Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.           
      y) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat     
        Republik Indonesia Nomor 14/SE/M/2018 tentang pemberlakuan    
        Standar dokumen Pemilihan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi Tahun
        Anggaran 2020;                                                
      z) Peraturan Lembaga LKPP no. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan
        Barang/Jasa Pemerintah;                                       

      å) Peraturan LPJK no. 6 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi
        Tenaga Terampil.                                              
      ä) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan         
        Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun   
        2008 (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor
        10, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7) 
        Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2012 
        tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008  
        tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan

        Barat Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
        2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan    
        Barat Nomor 6);                                               
      ö) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
        Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Perkiraan Biaya
        Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
      aa) Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :
        2/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan penyebaran Corona Virus

        Disease 2019 (COVID-19) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
      bb) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi
        Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022. Tentang Petunjuk       
        Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 
        Anggaran 2022;                                                
      cc) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 97 Tahun 2016     
        tentang tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi
        Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

        Nomor 97);                                                    
      dd) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 44 Tahun 2017     
        tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan di
        Kalimantan Barat;                                             
3. MAKSUD DAN TUJUAN                                                  

    Melaksanakan Pengadaan Jasa Konstruksi pada pekerjaan RSUD dr. Agoesdjam
    Kabupaten Ketapang dengan maksud untuk membuat kerangka penilaian 
    konstruksi yang strategis dan komprehensif.                       

   Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah :                           
      a) Spesifikasi Teknis ini merupakan petunjuk bagi penyedia jasa 
        konstruksi yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan  
        proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke
        dalam pelaksanaan tugas.                                      
      b) Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai sesuai standar teknis
        dan aturan yang berlaku dan menjadi fasilitas umum bagi masyarakat,
        juga dapat digunakan untuk pelaksanaan acara pemerintahan.    

      c) Dalam penugasan ini diharapkan Penyedia Jasa Konstruksi dapat
        melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan 
        keluaran yang sesuai spesifikasi dan standar teknis yang tercantum
        dalam Spesifikasi Teknis ini dan Penyedia Jasa diwajibkan melaksanakan
        Protokol Pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019      
        (COVID-19) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Instruksi
        Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :           
        2/IN/M/2020 (terlampir).                                      

4. SASARAN                                                            
   Tersedianya Jasa Kostruksi dalam proses pekerjaan yang dapat       

   dipertanggungjawabkan baik ditinjau dari aspek arsitektural, struktural,
   mekanikal dan elektrikal, tata lingkungan maupun dari aspek ekonomis serta
   tahapan- tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan terpenuhi dengan 
   teratur dan tercapainya tingkat umur konstruksi bangunan sesuai umur
   rencana agar terhindar dari kendala dan permasalahan selama masa   
   pelaksanaan konstruksinya.                                         

5. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA                                  

   RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang                              

6. SUMBER PENDANAAN                                                   
   Sumber Pendanaan pelaksanaan kegiatan RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten 
   Ketapang ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran
   2024 dengan besaran Pagu dana Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)
7. URAIAN KEGIATAN                                                    
   Kegiatan RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten KetapangUraian Kegiatan ini  
   meliputi:                                                          

     a) Ruang Lingkup Pekerjaan pada disebutkan sesuai uraian pekerjaan yang
       ada pada Rekapitulasi HPS,                                     

8. LOKASI PEKERJAAN                                                   
          RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang ini berada di Jl. DI Panjaitan
          No.51, Sampit, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
          78811, Indonesia. Lokasi : RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang

9. PERALATAN                                                          
   Daftar Peralatan Utama (berdasarkan Perka LKPP no 12 Tahun 2021):  
          - Jumlah peralatan utama dari setiap jenis peralatan dengan nilai HPS
            paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah),
            disyaratkan paling banyak 3 (tiga) unit peralatan utama;  
          - Kapasitas peralatan harus diisi                           
          - Keterangan ketentuan:                                     
              a. Bukti kepemilikan peralatan, jika Milik sendiri dilakukan
                terhadap bukti kepemilikan peralatan, Sewa Beli, dilakukan
                terhadap bukti pembayaran Sewa Beli, Untuk peralatan sewa,
                selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai
                dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan
                dari pemberi sewa;                                    
              b. Jenis, kapasitas, dan jumlah yang disediakan untuk   
                pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan; 

10. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)                              
   Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai table jenis
   pekerjaan dan identifikasi bahaya di bawah ini :                   

     No.      Uraian Pekerjaan         Identifikasi Bahaya            
     1.  Pekerjaan Pembongkaran Pintu, Terkena Serpihan               
         Jendela, Ventilasi, Dinding Bata Bongkaran/Peralatan         
         serta pembongkaran keramik                                   
     2.  Pekerjaan Pengacian Lantai Terkena Debu di mata, terhirup    
                                 debu semen & tertimpa                
                                 barang/peralatan                     
     3.  Pekerjaan Lantai Vinyl Anti Terhirup polusi udara dari lem   
         Bakteri                 pemasangan Vinyl                     
     4.  Pekerjaan Pemasangan Batako Terkena Debu di mata, terhirup   
                                 debu semen & tertimpa                
                                 barang/peralatan                     
     5.  Pekerjaan Plesteran     Terkena Debu di mata, terhirup       
                                 debu semen & tertimpa                
                                 barang/peralatan                     
     6.  Pekerjaan Pengecatan    Terkena Debu di mata & tertimpa      
                                 barang/peralatan                     
     7.  Pekerjaan Sandwich Panel Anti Terkena Alat Pemotong & tertimpa
         Bakteri                 barang                               
11. KETENTUAN DAN PROSEDUR                                            

   Ketentuan Teknis Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, meliputi
   semua yang tertuang di dalam                                       
   Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis adalah :                      
     a) Ketentuan bahan/material yang diperlukan (Spesifikasi teknis tiap
       material/ barang yang ditawarkan terdapat data mengenai jenis, tipe dan
       merk secara lengkap disertai brosur-brosur apabila ada);       
     b) Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan;               
     c) Ketentuan penggunaan tenaga kerja;                            
     d) Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan;                  
     e) Ketentuan gambar kerja;                                       
     f) Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;    
     g) Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi.                  
     h) Adapun daftar peralatan yang disampaikan pada Spesifikasi Teknis tersebut
       diatas merupakan peralatan yang harus dipenuhi pada saat proses lelang
       (tender), sementara pada metode pelaksanaan apabila ada peralatan yang
       digunakan berarti merupakan peralatan yang dibutuhkan pada saat
       pelaksanaan.                                                   
       Sedangkan prosedur teknis Pekerjaan RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten
       Ketapang, meliputi:                                            
      a) Pre Award Meeting (PAM) untuk memperoleh pemahaman dan       
        kesepakatan kepada setiap unsur mengenai persyaratan dan waktu
        penerbitan SPBBJ, ketentuan apabila penyedia jasa yang ditunjuk
        mengundurkan diri, persyaratan dan waktu penandatanganan surat
        perjanjian, serta hal-hal lain yang di anggap perlu. (persyaratan dan
        aturan Pre Award Meeting sesuai Peraturan Menteri PU No. 14 Tahun
        2020 dan peraturan perundangan lain yang melengkapi).         
      b) Pre Construction Meeting (PCM)                               
        Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan
        pelaksanaan Kontrak adalah :                                  
           1. Rencana Mutu Pelaksanaan Kosntruksi                     
           2. Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Konstruksi              
           3. Organisasi Kerja.                                       
           4. Tata cara pengaturan Pelaksanaan Pekerjaan              
           5. Jadwal Pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode
             kerja yang memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja.
           6. Jadwal pengadaan bahan/ material, mobilisasi peralatan  
             dan Tenaga Kerja Konstruksi                              
           7. Penyusunan rencana pengukuran/pemeriksaan Bersama       
           8. Dan hal-hal lain dianggap perlu                         
      c) Perubahan Kontrak/Justifikasi Teknis                         
        Didalam rentang pelaksanaan kontrak, jika terdapat perubahan, baik
        dari jenis pekerjaan, volume tambah kurang pekerjaan, perubahan
        alokasi biaya, perubahan waktu pelaksanaan, dan lain-lain. Maka perlu
        dilaksanakan evaluasi teknis terhadap hal tersebut. Akibat dari pada
        itu, maka kontrak akan mengalami perubahan yang akan dituangkan di
        dalam addendum kontrak.                                       
      d) d. Laporan hasil pekerjaan yang harus penyedia jasa sediakan 
        adalah sebagai berikut :                                      
           1. Laporan harian                                          
           2. Laporan mingguan                                        
           3. Laporan Bulanan                                         
           4. Foto dokumentasi (hardcopy dan softcopy)                
           5. Backup data quantitas dan kualitas (Volume, bar bending 
             schedule, job mix, hasil uji, dll.)                      
           6. As Build Drawing                                        
 12. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN                               
      • Pekerjaan RSUD dr. Agoesdkam Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran
        2024 dengan jangka waktu 4 Bulan atau setara 120 (Seratus Dua Puluh)
        hari kalender, terhitung dari keluarnya Surat Perintah Mulai Kerja
        /Kontrak.                                                     
      • Dalam proses pelaksanaan untuk menghasilkan keluaran-keluaran 
        yang diminta, Pelaksana jasa konstruksi dan konsultan pengawas harus
        menyusun jadwal pertemuan berkala dengan Tim Teknis dan Pejabat
        Pembuat Komitmen.                                             
      • Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal, antara dan
        pokok yang harus dihasilkan sesuai dengan rencana keluaran yang
        ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis ini.                      

      • Dalam  melaksanakan tugas, penyedia jasa harus selalu         
        memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat.
13. RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT TEKNIS                            
   Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Teknis merupakan satu kesatuan yang tidak
   terpisahkan dengan Spesifikasi Teknis ini (Terlampir).             

14. GAMBAR KERJA                                                      
   Gambar kerja merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Spesifikasi
   Teknis ini (Terlampir).                                            

15. PENUTUP                                                           
   Setelah Spesifikasi Teknis ini diterima, maka penyedia hendaknya memeriksa
   semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang
   dibutuhkan. Berdasarkan bahan tersebut Penyedia Jasa agar segera menyusun
   program kerja untuk dibahas dengan Pejabat Pembuat Komitmen.       

                                Dibuat di ketapang                    
                                Tanggal … … … … … 2 0 2 4             

                                           Mengetahui,                
                                      Kuasa Pengguna Anggaran         
                                        RSUD dr. Agoesdjam            
                                        Kabupaten Ketapang            
                                              Ttd                     
                                       Prajuneka, SKM.,MPHC