Konsultan Pengawas Gedung Administrasi II Atau Gedung Simulator

KONSULTAN  PENGAWAS  GEDUNG ADMINISTRASI II- GEDUNG SIMULATOR          
                         TAHUN 2025                                    
                                                                       
  Indonesia, sebagai negara maritim dengan kekayaan sumber daya laut yang
  melimpah, memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pemimpin global
  dalam sektor kelautan dan perikanan. Untuk mewujudkan ambisi tersebut,
  pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius dengan visi Indonesia
  Emas 2045. Salah satu sektor yang menjadi fokus utama dalam mencapai visi
  tersebut adalah sektor kelautan dan perikanan.                       
  Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen untuk mendukung       
  terwujudnya program Ekonomi Biru yang berkelanjutan, yang diterjemahkan
                                                                       
  kedalam program prioritas KKP, meliputi:                             
  1) Perluasan kawasan konservasi laut;                                
  2) Penangkapan ikan terukur berbasis kuota;                          
  3) Pembangunan perikanan budidaya ramah lingkungan;                  
  4) Pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara   
  berkelanjutan;                                                       
  5) Penanganan sampah plastik di laut.                                
  Dalam upaya memenuhi program prioritas dimaksud, Pemerintah Republik 
  Indonesia telah meratifikasi Standard of Training, Certification, and Watchkeeping
  for Fishing Vessel Personnels 1995 (STCW-F 1995) melalui Peraturan Presiden
  Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan International Convention on   
  Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel
  Personnel 1995.                                                      
  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2019 memiliki 3 mandat utama,
  dengan mandat pertama adalah melakukan quality assurance, kedua      
  memfasilitasi satu set tim ahli sebagai auditor yang akan melakukan pengesahan
                                                                       
  (approval), ketiga menyusun standar penyelenggaraan program diklat atau sistem
  kualitas standar (QSS) berdasarkan konvensi STCW-F 1995. Ratifikasi ini
  diharapkan dapat meningkatkan standar kompetensi awak kapal perikanan,
  melalui tata kelola standar pendidikan, pelatihan dan sertifikasi pengawakan kapal
  perikanan, yang dapat meningkatkan daya saing awak kapal perikanan baik yang
  bekerja di dalam maupun luar negeri, dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas
  di Tahun 2045. Kebijakan ini, mendukung terwujudnya Program Nasional ke 3
  (PN3) terkait Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya
  Saing, sesuai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional      
  (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.                 
  Peningkatan kompetensi sistem pengawakan kapal perikanan dilakukan dengan
  perbaikan tata kelola pengawakan kapal perikanan, yang telah diatur didalam
  Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
  Kelautan dan Perikanan, serta turunannya Peraturan Menteri Kelautan dan
  Perikanan No. 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan
  di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian,
  dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal    
                                                                       
  Perikanan. Untuk itu, perlu perhatian dan komitmen pemerintah dalam  
  meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bidang kelautan dan perikanan
  khususnya pengawakan kapal perikanan, untuk mewujudkan masyarakat maritim
  Indonesia yang berdaya saing.                                        
  Dalam mencapai target Indonesia Emas 2045, Badan Penyuluhan dan      
  Pengembangan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP)   
  berkomitmen dalam menyiapkan sumber daya manusia kelautan dan perikanan
  yang berkualitas dan berkompeten untuk mendukung kemajuan sektor kelautan
  dan perikanan melalui kebijakan 100% Anak Pelaku Utama di dunia Perikanan
  dan Kelautan.                                                        
  Salah satu dari tridharma perguruan tinggi adalah pendidikan, untuk mendukung
  kompetensi SDM yang berkualitas di bidang kelautan dan perikanan maka perlu
  dukungan sarana dan prasarana pendukung yang menunjang, salah satunya agar
  prasarana pendukung kegiatan pendidikan tetap berfungsi dengan baik adalah
  dilakukan pembangunan Gedung Administrasi II / GEDUNG simulator di   
  Politeknik KP Karawang tahun 2025.