| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0427450721525000 | Rp 485,766,152 | - | |
| 0023770043525000 | Rp 485,377,652 | 1.Daftar peralatan tidak ada 2. Daftar peralatan tidak ada 3. Uraian RKK tidak sesuai 4.Tidak melampirkan surat dukungan Gypsum dan GRC | |
| 0705763639525000 | Rp 489,951,000 | 1. Tidak melampirkan surat dukungan Gypsum dan GRC 2.Daftar peralatan , Personil , dan RKK tidak ada | |
| 0014443105525000 | Rp 481,324,733 | 1. Daftar peralatan tidak ada 2. Tidak melampirkan surat dukungan Gypsum dan GRC | |
| 0838592087543000 | - | - | |
CV Eloka Raya | 06*7**6****25**0 | - | - |
| 0017364092525000 | - | - | |
| 0809773468518000 | - | - | |
| 0019433028311000 | - | - | |
CV Bangun Besar Bersama | 09*3**5****26**0 | - | - |
| 0020582060525000 | - | - | |
CV Segitiga | 02*0**2****42**0 | - | - |
| 0023770654525000 | - | - | |
| 0315901520525000 | - | - |
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Alamat : Jl. Sulawesi No. 26 Telp ( 0272 ) 321301 Klaten
SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan
Paket Pekerjaan Konstruksi
Rehabilitasi Kantor Kecamatan Klaten Selatan
Nomor : ........................
SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga
Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di ........... pada hari
.......... tanggal ….... bulan ................. tahun .............. [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan
huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor.…… tanggal ……., Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ……. tanggal
……., antara:
Nama : ZULI PURWA HANDAKA, S.T., M.T.
NIP : 19780707 200604 1 008
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya
Berkedudukan di : Jl. Pemuda No. 226
yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Klaten berdasarkan Surat Keputusan ……. Nomor ……. tanggal ……. tentang ……. [SK
pengangkatan PPK] selanjutnya disebut “PPK”, dengan:
Nama : ………….. [nama wakil Penyedia]
Jabatan : ………….. [sesuai akta notaris]
Berkedudukan di : ………….. [alamat Penyedia]
Akta Notaris Nomor : ………….. [sesuai akta notaris]
Tanggal : ………….. [tanggal penerbitan akta]
Notaris : ………….. [nama notaris penerbit akta]
yang bertindak untuk dan atas nama ………….. [nama badan usaha] selanjutnya disebut
“Penyedia”.
Dan dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi;;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 31/PRT/M/2015.
PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:
(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen
Pemilihan;
(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini
melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan
Konstruksi Rehabilitasi Kantor Kecamatan Klaten Selatan sebagaimana diterangkan dalam
dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian
profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam
Kontrak ini;
(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa
sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan
kondisi yang terkait.
Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan
menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Rehabilitasi Kantor
Kecamatan Klaten Selatan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.
Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN
Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama
seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.
Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
Ruang lingkup utama pekerjaan Rehabilitasi Kantor Kecamatan Klaten Selatan yang terdiri
dari:
a. Rehabilitasi Kantor Kecamatan Klaten Selatan
Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total
harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga
adalah sebesar Rp. ……….. (……….. ditulis dalam huruf ……..) dengan kode akun
kegiatan ……….;
(2) Kontrak ini dibiayai dari APBD;
(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : ............. atas nama
Penyedia : ............... .
Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK
(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat
Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak,
Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A (daftar harga satuan
timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana
Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-
gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal
Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan
Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam
dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi
berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
b. Surat Perjanjian;
c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
f. Spesifikasi teknis; dan
g. Gambar-gambar.
Pasal 5
MASA KONTRAK
(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal
Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama
Pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama
365 ( tiga ratus enam puluhlma ) hari kalender.
Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada
tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing
dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para
pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.
Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Klaten
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktur
ZULI PURWA HANDAKA, S.T., M.T.
NIP. 19780707 200604 1 008
MENGETAHUI
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KLATEN
SURYANTO, S.T., M.M
Pembina
NIP. 19750123 200604 1 005
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Alamat : Jl. Sulawesi No. 26 Telp ( 0272 ) 321301 Klaten
Nomor : , 20
Lampiran :
Kepada Yth.
di
Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan
Rehabilitasi Kantor Kecamatan Klaten Selatan
Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _
tanggal perihal dengan [nilai penawaran/penawaran
terkoreksi] sebesar Rp ( ) kami nyatakan
diterima/disetujui.
Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara
diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. ………. (………..
Rupiah) [5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran/terkoreksi antara
80% sampai dengan 100% HPS atau 5% dari HPS untuk nilai penawaran/terkoreksi
dibawah 80% HPS] dengan masa berlaku selama 90 ( Sembilan puluh ) hari kalender
[sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan] dan
menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
diterbitkannya SPPBJ.
Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan
evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam
Peraturan Perundangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk
teknisnya.
Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN Bidang Ciptakarya
PENATAAN RUANG Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
KABUPATEN KLATEN Kabupaten Klaten
Pejabat Pembuat Komitmen
ZULI PURWA HANDAKA, S.T., M.T.
SURYANTO, S.T., M.M
Pembina NIP. 19780707 200604 1 008
NIP. 19750123 200604 1 005
LAMPIRAN B. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
Pasal Ketentuan Data
dalam
SSUK
4.1 & 4.2 Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja PPK : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang
Nama : ZULI PURWA HANDAKA, S.T., M.T.
Alamat : Jl. Sulawesi No. 26 Klaten
Website : .......... [diisi website PPK
E-mail :
Faksimili : .......... [diisi nomor faksimili PPK]
Penyedia : ........................ [diisi nama badan usaha/nama
KSO]
Nama : .......... [diisi nama yang ttd surat
perjanjian]
Alamat : .......... [diisi alamat Penyedia]
E-mail : .......... [diisi email Penyedia]
Faksimili : .......... [diisi nomor faksimili Penyedia]
4.2 & 5.1 Wakil Sah Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Para Pihak
Untuk PPK : ZULI PURWA HANDAKA, S.T., M.T.
Untuk Penyedia : .......... [diisi nama yang ditunjuk
menjadi Wakil Sah Penyedia] Berdasarkan
Surat Keputusan …… nomor .…. tanggal
……. [diisi nomor dan tanggal SK
pengangkatan Wakil Sah Penyedia]
6.3 & Pencairan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
41.3 & Jaminan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan, berupa Bank
41.5 garansi yang dikeluarkan Bank Pemerintah
Jaminan Uang muka dari Bank Umum, Perusahaan
Penjaminan, Perusahaan Asuransi
27.1 Masa Masa Pelaksanaan selama 90 (Sembilan puluh) hari
Pelaksanaan kalender
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum
dalam SPMK.
31.8 Masa Masa Pemeliharaan berlaku selama 365 ( tiga ratus
Pemeliharaan enam puluh lima ) hari kalender
terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
(PHO).
33.1 Pedoman Gambar ”As built” dan/atau pedoman pengoperasian
Pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling
dan lambat 7 ( tujuh ) hari kalender setelah
Perawatan/ Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
Pemeliharaan
42.b Pembayaran Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP
Tagihan oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah
7 ( tujuh ) hari kerja terhitung sejak tagihan dan
kelengkapan dokumen penunjang yang tidak
diperselisihkan diterima oleh PPK.
47.(i) Hak dan Hak dan kewajiban Penyedia :
Kewajiban tidak ada tambahan
Penyedia
54.1.(d) Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan
Penyedia yang persetujuan PPK tidak ada tambahan, sesuai yang
Mensyaratkan tercantum dalam ssuk
Persetujuan
PPK
54.2.(d) Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan
Penyedia yang persetujuan Pengawas Pekerjaan tidak ada tambahan,
Mensyaratkan sesuai yang tercantum dalam ssuk
Persetujuan
Pengawas
Pekerjaan
56 Kepemilikan Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen
Dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan
Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut:
dilarang memberikan kepada pihak pihak yang tidak
berkepentingan
63 Fasilitas PPK akan memberikan fasilitas berupa : Menggunakan
ruangan Disperwaskim untuk kepentingan kelancaran
kegiatan, selama tidak bersamaan
64.1.(h) Peristiwa Termasuk Peristiwa Kompensasi yan g dapat diberikan
Kompensasi kepada Penyedia tidak ada tambahan, sesuai yang
tercantum dalam ssuk
68.1.(e) Besaran Uang Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30%
Muka ( tiga puluh) dari Harga Kontrak.
68.2.(d) Pembayaran Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara :
Prestasi Bulanan (monthly certificate )
Pekerjaan Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk
mengajukan tagihan pembayaran prestasi sesuai
ketentuan berlaku
68.4.(c) Denda akibat Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk
Keterlambatan setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu)
dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak
(sebelum PPN);
75.4 Perbaikan Denda keterlambatan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari
Cacat Mutu
keterlambatan adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu)
dari biaya perbaikan cacat mutu. Jangka waktu perbaikan
cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang
diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh PPK.
1. Hasil pekerjaan yang menurut penilaian Manajemen
Konstruksi dan atau PPK dianggap cacat mutu maka
akan diperhitungkan dalam pembayaran.
2. PPK memerintahkan kepada konsultan MK untuk
membuat daftar pekerjaan cacat mutu.
3. Nilai Ganti rugi atau perbaikan cacat mutu
diperhitungkan bersama antara PPK, Konsultan
Pengawas/ MK dan Penyedia dan dituangkan dalam
lampiran laporan progress mingguan
4. Pembayaran ganti rugi diperhitungkan dalam
pembayaran prestasi pekerjaan atau diperbaiki pada
saat masa pemeliharaan.
5. Perbaikan cacat mutu yang dilaksanakan pada saat
masa pemeliharaan dapat disetujui PPK dengan
syarat penyedia menyerahkan jaminan pemeliharan.
6. Adanya cacat mutu akan menambah nilai jaminan
pemeliharaan yaitu sebesar 5% dari nilai kontrak
ditambah dengan nilai perbaikan cacat mutu.
7. Jangka waktu perbaikan cacat mutu adalah 60 (Enam
puluh) hari kalender sejak tanggal BAST-1.
8. Denda keterlambatan akibat perbaikan Cacat Mutu
adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya
perbaikan cacat mutu diperhitungkan sejak hari ke-
61 (enam puluh satu) setelah BAST-1.
76.1 Umur a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi
Konstruksi dan selama 10 ( sepuluh ) tahun sejak Tanggal
Pertanggungan Penyerahan Akhir Pekerjaan.
terhadap
b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan
Kegagalan
ditetapkan selama 10 ( sepuluh ) tahun sejak
Bangunan
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
77.4 Penyelesaian Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
Perselisihan/Se Maka para pihak sepakat menyelesaikan
ngketa perselisihan/sengketa melalui Inspektorat Kab. Klaten
a. Rekap Daftar Personil Inti dan Pendukung
Pendidikan Jumlah Ijazah/ Keahlian/
No Nama/ Jabatan Pengalaman
minimal minimal Ketrampilan
SMA / STM/ SKK Jenjang 4
1 Pelaksana Gedung 1 2 Tahun
Sederajat Bangunan Gedung
SMA / STM/
2 Pelaksana K-3 1 Sertifikat K3
Sederajat
b. Rekap Daftar Peralatan Minimal
Jumlah
No Jenis Alat Kapasitas Kepemilikan
minimal
1 Beton Molen 350 liter 1 Sewa/ Milik Sendiri
2 Pick up 1 m3 1 Sewa/ Milik Sendiri
3 Waterpass Digital 1 Sewa/ Milik Sendiri
4 Schafolding 200 Sewa/ Milik Sendiri
5 Pemotong Keramik 1 Sewa/ Milik Sendiri
6 Gerobak dorong 2 Sewa/ Milik Sendiri
No. Jenis Type Pekerjaan Identifikasi Jenis Bahaya & Resiko K3
1 Pemasangan Plafon - Pekerja terjatuh dari ketinggian
- Terpeleset dari ketinggian
- Terbentur plafon
- Resiko kecelakaan karena kurangnya rambu
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Alamat : Jl. Sulawesi No. 26 Telp ( 0272 ) 321301 Klaten
SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor:
Paket Pekerjaan: Rehabilitasi
Kantor Kecamatan Klaten Selatan
Yang bertanda tangan di bawah ini:
[nama Pejabat Pembuat Komitmen]
[jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]
[alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
berdasarkan Surat Perjanjian nomor tanggal ,
bersama ini memerintahkan:
[nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
[alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
yang dalam hal ini diwakili oleh:
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:
1. Macam pekerjaan: ;
2. Tanggal mulai kerja: ;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
[hari kalender
4. Waktu penyelesaian: selama 90 (Sembilan puluh)
/bulan/tahun] dan
pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan
Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari
harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN) sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
Bidang Cipta Karya
Pejabat Pembuat Komitmen,
ZULI PURWA HANDAKA, S.T., M.T. Direktur
NIP. 19780707 200604 1 008
MENGETAHUI
PLT. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN KLATEN
SURYANTO, S.T., M.M
Pembina
NIP. 19750123 200604 1 005
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
KETENTUAN UMUM
1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat
Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus
mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan
sebagai berikut.
1.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang
selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang
melakukan pengawasan melalui audit, reviu,
pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan
lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pemerintah.
1.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakan adalah
bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan
bukan utama yang ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang
pelaksanaanya diserahkan kepada Penyedia lain
(subpenyedia) dan disetujui terlebih dahulu oleh
PPK.
1.3 Daftar Kuantitas dan Harga adalah daftar
kuantitas yang telah diisi harga satuan dan
jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan
bagian dari penawaran.
1.4 Direksi Lapangan adalah tenaga/tim pendukung
yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari
1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola
administrasi Kontrak dan mengendalikan
pelaksanaan pekerjaan.
1.5 Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan
pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
1.6 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya
disingkat HPS adalah perkiraan harga
barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
1.7 Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan
tertentu per satu satuan tertentu.
1.8 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka
waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa
Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan
lapangan bersama dan disepakati dalam rapat
persiapan pelaksanaan Kontrak.
1.9 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang
terjadi di luar kehendak para pihak dalam
Kontrak dan tidak dapat diperkirakan
sebelumnya, sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat
dipenuhi.
1.10 Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan
keruntuhan bangunan dan/atau tidak
berfungsinya bangunan setelah penyerahan
akhir hasil Jasa Konstruksi.
1.11 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat
KSO adalah kerja sama usaha antar Penyedia
yang masing-masing pihak mempunyai hak,
kewajiban dan tanggung jawab yang jelas
berdasarkan perjanjian tertulis.
1.12 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut
Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang
mengatur hubungan hukum antara PPK dengan
Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi
konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
1.13 Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak dengan
harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau
unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis
tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan
dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume
atau kuantitas pekerjaanya masih bersifat
perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani,
pembayaran berdasarkan hasil pengukuran
bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai
akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh
pekerjaan diselesaikan.
1.14 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan
APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada
Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan.
1.15 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya
Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatangananan Kontrak sampai dengan
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
1.16 Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk
melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak
Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan.
1.17 Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk
melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh
Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan.
1.18 Mata Pembayaran Utama adalah mata
pembayaran yang pokok dan penting yang nilai
bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh
persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung
mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya
terbesar.
1.19 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode
yang menggambarkan penguasaan penyelesaian
pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir
meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan
uraian/cara kerja dari masing-masing jenis
kegiatan pekerjaan utama yang dapat
dipertanggung jawabkan secara teknis.
1.20 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang
selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang
bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa.
1.21 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja negara.
1.22 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau
sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran,
dan pembangunan kembali suatu bangunan.
1.23 Pekerjaan Utama adalah jenis pekerjaan yang
secara langsung menunjang terwujudnya dan
berfungsinya suatu konstruksi sesuai
peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
1.24 Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan
atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan
usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
1.25 Pengawas Pekerjaan atau Direksi Teknis adalah
tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh
PPK yang bertugas untuk mengawasi
pelaksanaan pekerjaan.
1.26 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
PA adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran Kementerian
Negara/Lembaga.
1.27 Penyedia adalah Pelaku Usaha yang
menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
1.28 Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga
teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada
organisasi pelaksanaan pekerjaan.
1.29 Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang
diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia
berupa larangan mengikuti Pengadaan
Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga
dalam jangka waktu tertentu.
1.30 Subpenyedia adalah Penyedia yang mengadakan
perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia
penanggung jawab Kontrak, untuk
melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
1.31 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan
adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh
Bank Umum/Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga
keuangan khusus yang menjalankan usaha di
bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi
untuk mendorong ekspor Indonesia/Konsorsium
Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium
Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan
Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan.
1.32 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya
disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan
oleh PPK kepada Penyedia untuk memulai
melaksanakan pekerjaan.
1.33 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang
dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh
PPK untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
1.34 Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah
tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai
(Provisional Hand Over/PHO) dinyatakan dalam
Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan
yang diterbitkan oleh PPK.
1.35 Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah
tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai
(Final Hand Over/FHO) dinyatakan dalam Berita
Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang
diterbitkan oleh PPK.
1.36 Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja
yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi
ahli, teknisi atau analis, dan operator.
2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan
dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak
lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki
dalam Surat Perjanjian.
3. Bahasa dan Hukum 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak
asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan
dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam
bahasa Indonesia.
3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang
berlaku di Indonesia.
4. Korespondensi 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-
mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan
para pihak yang tercantum dalam SSKK.
4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau
persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus
dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia,
dan dianggap telah diberitahukan jika telah
disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah
Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan
melalui surat tercatat dan/atau faksimili
ditujukan ke alamat yang tercantum dalam
SSKK.
5. Wakil Sah Para Pihak 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau
diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap
dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan
untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK
atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat
oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang
disebutkan dalam SSKK.
5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam
Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus
disampaikan kepada masing-masing pihak.
5.3 Direksi Lapangan yang ditunjuk menjadi Wakil
Sah PPK memiliki tugas :
a. melaksanakan pendelegasian sesuai dengan
pelimpahan dari PPK;
b. mengelola administrasi kontrak; dan
c. mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
6. Larangan Korupsi, 6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa
Kolusi dan Nepotisme pemerintah, para pihak dilarang untuk :
(KKN), Penyalahgunaan
Wewenang serta a. menawarkan, menerima atau menjanjikan
Penipuan untuk memberi atau menerima hadiah atau
imbalan berupa apa saja atau melakukan
tindakan lainnya untuk mempengaruhi
siapapun yang diketahui atau patut dapat
diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
b. mendorong terjadinya persaingan tidak
sehat; dan/atau
c. membuat dan/atau menyampaikan secara
tidak benar dokumen dan/atau keterangan
lain yang disyaratkan untuk penyusunan
dan pelaksanaan Kontrak ini.
6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan
termasuk semua anggota KSO (apabila
berbentuk KSO) dan subpenyedianya (jika ada)
tidak pernah dan tidak akan melakukan
tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.
6.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti
melakukan larangan-larangan di atas dapat
dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK
sebagai berikut:
a. pemutusan Kontrak;
b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan
disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam
SSKK;
c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia
atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan
disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam
SSKK; dan
d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
[catatan: pengenaan Sanksi Daftar Hitam
ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK.
PA/KPA menyampaikan dokumen
penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada:
1) Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar
Hitam; dan
2) unit kerja yang melaksanakan fungsi
layanan pengadaan secara elektronik,
untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam
Nasional]
6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan
oleh PPK kepada PA/KPA.
6.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan
dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
7. Asal Material/Bahan 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal
material/bahan yang terdiri dari rincian
komponen dalam negeri dan komponen impor.
7.2 Asal material/bahan merupakan tempat
material/bahan diperoleh, antara lain tempat
material/bahan ditambang, tumbuh, atau
diproduksi.
8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan
keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan
dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar
akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Tenaga Kerja
Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk
membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan
lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas
pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga
Kontrak.
10. Pengalihan Seluruh 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya
Kontrak diperbolehkan dalam hal pergantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger)
maupun akibat lainnya.
10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak
diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia
dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam
pasal 41.2.
11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap
pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang
lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi
pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak
atau seketika menjadi pengabaian terhadap
pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya
dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan
ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan
pengabaian.
12. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab
penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruki dan
subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang
dilakukan oleh mereka.
13. KSO KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang
disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas
nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban
terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.
14. Pengawasan 14.1 PPK menetapkan Pengawas Pekerjaan (Direksi
Pelaksanaan Pekerjaan Teknis) untuk melakukan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini.
Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel
PPK atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan
Pengawas).
14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas
Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum
dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal
dari Personel PPK dapat bertindak sebagai Wakil
Sah PPK.
15. Tugas dan Wewenang 15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang
Pengawas Pekerjaan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai
Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun
pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan
dari Pengawas Pekerjaan.
15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan
terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang
tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan
Harga di dalam Kontrak maka Penyedia
berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi
dan gambar usulan pekerjaan sementara
tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak
berkeberatan (no objection) untuk dilaksanakan
dari Pengawas Pekerjaan.
Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana
pekerjaan sementara ini tidak melepaskan
Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai
Kontrak.
15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan
wewenang paling sedikit meliputi:
a. mengevaluasi dan menyetujui rencana
mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa
pelaksana konstruksi;
b. memberikan ijin dimulainya setiap tahapan
pekerjaan;
c. memeriksa dan menyetujui kemajuan
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai
dengan ketentuan dalam Kontrak;
d. memeriksa dan menilai mutu dan
keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir
pekerjaan;
e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak
memenuhi persyaratan;
f. bertanggungjawab terhadap hasil
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai
tugas dan tanggungjawabnya;
g. memberikan laporan secara periodik kepada
PPK sesuai dengan ketentuan dalam
Kontrak.
15.4 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan
perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai
dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam
Kontrak ini.
16. Penemuan-penemuan Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan
kepada pihak yang berwenang semua penemuan
benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau
penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut
peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.
17. Akses ke Lokasi Kerja 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses
PPK, Wakil Sah PPK, Pengawas Pekerjaan
dan/atau pihak yang mendapat izin dari PPK ke
lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan
ini sedang atau akan dilaksanakan.
17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima
kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju
lapangan. Penyedia harus berupaya menjaga
setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat
penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat
personel Penyedia. Kecuali ditentukan lain maka:
a. Penyedia harus bertanggung jawab atas
pemeliharaan yang mungkin diperlukan
akibat pengunaan jalur akses;
b. Penyedia harus menyediakan rambu atau
petunjuk sepanjang jalur akses, dan
mendapatkan perizinan yang mungkin
disyaratkan oleh otoritas terkait untuk
penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
c. Biaya karena ketidak layakan atau tidak
tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh
Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan
d. PPK tidak bertanggung jawab atas klaim
yang mungkin timbul akibat penggunaan
jalur akses.
17.3 PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang
mungkin timbul selain penggunaan jalur akses
tersebut.
PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK
18. Masa Pelaksanaan Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatangananan
Kontrak Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban
Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah
terpenuhi.
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan
19. Penyerahan Lokasi Kerja 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan
peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.
19.2 PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi
kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang
tercantum dalam rencana kerja yang telah
disepakati oleh para pihak dalam Rapat
Persiapan Penandatangananan Kontrak, untuk
melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan
kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan
dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama
ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan
perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut
harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
19.5 Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerja
sesuai kebutuhan Penyedia yang tercantum
dalam rencana kerja (sesuai pasal 19.2) untuk
melaksanakan pekerjaan dan terbukti
merupakan suatu hambatan, maka kondisi ini
ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
20. Surat Perintah Mulai 20.1 PPK menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat
Kerja (SPMK) belas) hari kerja sejak tanggal
penandatangananan Kontrak atau 14 (empat
belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja
pertama kali.
20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup
pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.
21. Rencana Mutu 21.1 Penyedia berkewajiban untuk
Pekerjaan Konstruksi mempresentasikan dan menyerahkan RMPK
(RMPK) sebagai penjaminan dan pengendalian mutu
pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan
pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan
disetujui oleh PPK.
21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:
a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Method
Statement );
b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/
Inspection and Test Plan (ITP);
c. Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok.
21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan
pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk
mencapai mutu yang dipersyaratkan pada
pelaksanaan pekerjaan ini.
21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi
pekerjaan.
21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan
RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau
Peristiwa Kompensasi.
21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukan
perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan
dampaknya terhadap penjadwalan sisa
pekerjaan, termasuk perubahan terhadap
urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus
mendapatkan persetujuan PPK.
21.7 Persetujuan PPK terhadap RMPK tidak
mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
22. Rencana Keselamatan 22.1 Penyedia berkewajiban untuk
Konstruksi (RKK) mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada
saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak,
kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan
disetujui oleh PPK.
22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan
mengendalikan pelaksanaan RKK secara
konsisten.
22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan
RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi
perubahan maka dituangkan dalam adendum
Kontrak.
22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan
PPK.
22.6 Persetujuan PPK terhadap pelaksanaan RKK
tidak mengubah kewajiban kontraktual
Penyedia.
23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak
23. Rapat Persiapan
diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan
Pelaksanaan Kontrak
pekerjaan, PPK bersama dengan Penyedia, unsur
perancangan, dan unsur pengawasan, harus
sudah menyelenggarakan rapat persiapan
pelaksanaan kontrak.
23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam
rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
a. RMPK;
b. pelaksaan RKK;
c. organisasi kerja;
d. tata cara pengaturan pelaksanaan
pekerjaan;
e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti
uraian tentang metode kerja yang
memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja;
f. jadwal pengadaan bahan/material,
mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja
Konstruksi;
g. Penyusunan rencana pengukuran
/pemeriksaan bersama; dan
h. hal-hal lain yang dianggap perlu.
23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak
dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak.
24. Mobilisasi 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai
dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai
kebutuhan dan rencana kerja.
24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup
pekerjaan, yaitu :
a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait
yang diperlukan dalam pelaksanaan
pekerjaan, termasuk instalasi alat;
b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor,
rumah, gedung laboratorium, bengkel,
gudang, dan sebagainya; dan/atau
c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
24.3 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja
Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap
sesuai dengan kebutuhan.
25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK dan
25. Pengukuran /
Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan
Pemeriksaan Bersama
Penyedia melakukan pengukuran dan
pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi
pekerjaan untuk setiap rencana mata
pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan
Peralatan Utama (Mutual Check 0%).
25.2 Pada tahapan pengukuran/pemeriksaan
bersama, PA/KPA telah membentuk Panitia
Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam
Berita Acara. Apabila dalam
pengukuran/pemeriksaan bersama
mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka
harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
25.4 Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan
Utama yang sesuai dengan persyaratan Kontrak
dapat segera dimobilisasi.
25.5 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga
Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama
mengikuti ketentuan pasal 65 dan 66.
26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia
26. Penggunaan Produksi
berkewajiban mengutamakan material/bahan
Dalam Negeri
produksi dalam negeri dan tenaga kerja
Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di
Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada
saat penawaran.
26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan
baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat
lunak yang digunakan mengacu kepada
dokumen:
c. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk
Penyedia yang mendapat preferensi harga;
dan
d. daftar barang yang diimpor, untuk barang
yang diimpor.
26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan
ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen
pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi
sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
B.2 Pengendalian Waktu
27. Masa Pelaksanaan 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia
berkewajiban untuk memulai pelaksanaan
pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK,
serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat
selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan
dalam SSKK.
27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa
Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya
yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia
telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK,
dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui
PPK, maka PPK dapat memberlakukan Peristiwa
Kompensasi dan melakukan penjadwalan
kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan
membuat adendum Kontrak.
27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa
Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau
Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan
atau kelalaian Penyedia maka Penyedia
dikenakan denda.
27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian
pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan
dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut
sesuai dengan SSKK.
27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan.
28. Penundaan Oleh Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara
Pegawas Pekerjaan tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan
pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera
ditembuskan kepada PPK.
29. Rapat Pemantauan 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat
menyelenggarakan rapat pemantauan, dan
meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat
tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan
untuk membahas perkembangan pekerjaan dan
perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk
menindaklanjuti peringatan dini.
29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh
Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat,
dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan
pihak-pihak yang menghadiri rapat.
29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu
diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat
memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat
melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak
yang menghadiri rapat.
30. Peringatan Dini 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan
sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas
peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat
mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan
Harga Kontrak atau menunda penyelesaian
pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat
memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan
secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau
kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak
dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini
harus sesegera mungkin disampaikan oleh
Penyedia.
30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama
dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah
atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi
tersebut.
B.3 Penyelesaian Kontrak
31. Serah Terima Pekerjaan 31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen),
sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam
Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk serah terima
pertama pekerjaan.
31.2 PPK memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk
melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekerjaan.
31.3 Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian
hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi
yang tercantum dalam Kontrak.
31.4 Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan
disampaikan kepada PPK, apabila dalam
pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam
Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK
memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki
dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
31.5 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan
telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia
menandatangani Berita Acara Serah Terima
Pertama Pekerjaan.
31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan
puluh lima persen) dari Harga Kontrak,
sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan
retensi selama masa pemeliharaan, atau
pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus
persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus
menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5%
(lima persen) dari Harga Kontrak.
31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan
selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi
tetap seperti pada saat penyerahan pertama
pekerjaan.
31.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk
pekerjaan permanen selama 12 (dua belas )
bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi
permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat
melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa
Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
31.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada
PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
31.10 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan,
Penyedia telah melaksanakan semua
kewajibannya selama Masa Pemeliharaan
dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan
Penyedia menandatangani Berita Acara Serah
Terima Akhir Pekerjaan.
31.11 PPK wajib melakukan pembayaran sisa Harga
Kontrak yang belum dibayar atau
mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
31.12 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban
pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka
Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh PPK dan
Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur
dalam pasal 41.4.
31.13 Setelah penandatangananan Berita Acara Serah
Terima Akhir Pekerjaan, PPK menyerahkan hasil
pekerjaan kepada PA/KPA.
31.14 PA/KPA meminta PPHP untuk melakukan
pemeriksaan administratif terhadap hasil
pekerjaan yang diserahterimakan.
31.15 PPHP melakukan pemeriksaan administratif
proses pengadaan barang/jasa sejak
perencanaan pengadaan sampai dengan serah
terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen
program/penganggaran, surat penetapan PPK,
dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP,
dokumen persiapan pengadaan, dokumen
pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan
perubahannya serta pengendaliannya, dan
dokumen serah terima hasil pekerjaan.
31.16 Apabila hasil pemeriksaan administrasi
ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PPHP
melalui PA/KPA memerintahkan PPK untuk
memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan
dokumen administratif.
31.17 Hasil pemeriksaan administratif dituangkan
dalam Berita Acara.
31.18 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan
perbagian pekerjaan (secara parsial) yang
ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
31.19 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah
terima pekerjaan sebagian atau secara parsial
yaitu:
a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung
satu sama lain; dan
b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak
terkait satu sama lain dalam pencapaian
kinerja pekerjaan.
31.20 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan
secara parsial, maka cara pembayaran,
ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan
tersebut di atas disesuaikan.
31.21 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan
setelah serah terima pertama pekerjaan untuk
bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut
dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian
pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang
tercantum dalam SSKK.
31.22 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian
pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam
Berita Acara.
32. Pengambilalihan PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan
dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat
keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
33. Pedoman Pengoperasian 33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk
dan Perawatan / kepada PPK tentang pedoman pengoperasian
Pemeliharaan dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan
SSKK.
33.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman
pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan,
PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan
Pemeliharaan.
B.4 Adendum
34. Perubahan Kontrak 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum
Kontrak.
34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila
disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan
beberapa hal berikut meliputi:
a. perubahan pekerjaan;
b. perubahan Harga Kontrak;
c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan
dan/atau Masa Pelaksanaan;
d. perubahan Kontrak yang disebabkan
masalah administrasi.
34.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, PPK
dapat meminta pertimbangan dari Pengawas
Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.
35. Perubahan Pekerjaan 35.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar
dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan
dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia
dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang
meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume yang
tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis
kegiatan/pekerjaan;
c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau
gambar pekerjaan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
35.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi
lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 35.1
namun ada perintah perubahan dari PPK, PPK
bersama Penyedia dapat menyepakati
perubahan pekerjaan yang meliputi:
a. menambah dan/atau mengurangi jenis
kegiatan/pekerjaan;
b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau
gambar pekerjaan; dan/atau
c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
35.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK
secara tertulis kepada Penyedia kemudian
dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga
dengan tetap mengacu pada ketentuan yang
tercantum dalam Kontrak awal.
35.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita
Acara sebagai dasar penyusunan adendum
Kontrak.
35.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada pasal 35.1 dan 35.2
mengakibatkan penambahan Harga Kontrak,
perubahan Kontrak dilaksanakan dengan
ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir
tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga
yang tercantum dalam Kontrak awal dan
tersedianya anggaran.
36. Perubahan Harga 36.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan
oleh:
a. perubahan pekerjaan;
b. penyesuaian harga; dan/atau
c. Peristiwa Kompensasi.
36.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang
akan dilaksanakan berubah akibat perubahan
pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari
kuantitas awal, maka pembayaran volume
selanjutnya dengan menggunakan harga satuan
yang disesuaikan dengan negosiasi.
36.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat
harga satuan timpang, maka harga satuan
timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas
pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen
Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan
digunakan harga satuan berdasarkan hasil
negosiasi.
36.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang
masuk kategori harga satuan timpang, maka
dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.
36.5 Apabila diperlukan mata pembayaran baru,
maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian
harga satuannya kepada PPK. Penentuan harga
satuan mata pembayaran baru dilakukan
dengan negosiasi.
36.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian
harga adalah sebagai berikut:
a) harga yang tercantum dalam Kontrak dapat
berubah akibat adanya penyesuaian harga
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b) penyesuaian harga diberlakukan pada
Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa
pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan
belas) bulan;
c) penyesuaian harga satuan diberlakukan
mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak
pelaksanaan pekerjaan;
d) penyesuaian harga satuan berlaku bagi
seluruh kegiatan/mata pembayaran,
kecuali komponen keuntungan, biaya tidak
langsung (overhead cost) dan harga satuan
timpang sebagaimana tercantum dalam
penawaran;
e) penyesuaian harga satuan diberlakukan
sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang
tercantum dalam Kontrak awal/adendum
Kontrak;
f) penyesuaian harga satuan bagi komponen
pekerjaan yang berasal dari luar negeri,
menggunakan indeks penyesuaian harga
dari negara asal barang tersebut;
g) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan
baru sebagai akibat adanya adendum
Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga
mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak
adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
h) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan
Kontrak terlambat disebabkan oleh
kesalahan Penyedia adalah indeks terendah
antara jadwal Kontrak dan realisasi
pekerjaan;
i) jenis pekerjaan yang lebih cepat
pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian
harga berdasarkan indeks harga pada saat
pelaksanaan.
36.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian
harga diatur dalam SSKK.
36.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa
Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa
Kompensasi.
37.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat
37. Perubahan Jadwal
diakibatkan oleh:
Pelaksanaan Pekerjaan
dan/atau Masa a. perubahan pekerjaan;
Pelaksanaan b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
c. Peristiwa Kompensasi.
37.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat
diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak
dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
a. perubahan pekerjaan;
b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
c. Keadaan Kahar.
37.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling
kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak
akibat Keadaan Kahar atau waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan
akibat dari ketentuan pada pasal 37.2 huruf a
atau b.
37.4 PPK dapat menyetujui perpanjangan Masa
Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang
diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu
sesuai pertimbangan yang wajar setelah
Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia
lalai untuk memberikan peringatan dini atas
keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama
untuk mencegah keterlambatan sesegera
mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak
dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang
Masa Pelaksanaan.
37.5 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan
Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya
perpanjangan dan untuk berapa lama.
37.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan
dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan
dituangkan dalam Adendum Kontrak.
37.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga
penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa
Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk
meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan
berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan
pertimbangan Pengawas Pekerjaan
memperpanjang Masa Pelaksanaan secara
tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus
dilakukan melalui adendum Kontrak.
B.5 Keadaan Kahar
38. Keadaan Kahar 38.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
bencana alam, bencana non alam, bencana
sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca
ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
38.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal
merugikan yang disebabkan oleh perbuatan
atau kelalaian para pihak.
38.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK atau
Penyedia memberitahukan tentang terjadinya
Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara
tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender sejak menyadari atau
seharusnya menyadari atas kejadian atau
terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan
bukti serta hasil identifikasi kewajiban dan
kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau
akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
38.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
a. pernyataan yang diterbitkan oleh
pihak/instansi yang berwenang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau
b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar
yang telah diverifikasi kebenarannya.
38.5 PPK meminta Pengawas Pekerjaan untuk
melakukan penelitian terhadap penyampaian
pemberitahuan Keadaan Kahardan bukti
sebagaimana dimaksud pada pasal 38.4.
38.6 Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu
Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang
ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan
cidera janji atau wanprestasi apabila telah
dilakukan sesuai pada pasal 38.3. Kewajiban
yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan
kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian
pekerjaan yang terdampak dan/atau akan
terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
38.7 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan
Kontrak dapat dihentikan. Penghentian Kontrak
karena Keadaan Kahar dapat bersifat
a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir;
atau
b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar
tidak memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
38.8 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar
dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan
disertai alasan penghentian pekerjaan.
38.9 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan,
para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak.
Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-
kurangnya sama dengan jangka
waktu terhentinya Kontrak akibat Keadan
Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat
melewati Tahun Anggaran.
38.10 Selama masa Keadaan Kahar, jika PPK
memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia
untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan,
maka Penyedia berhak untuk menerima
pembayaran sebagaimana ditentukan dalam
Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang
wajar sesuai dengan kondisi yang telah
dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan
Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam
suatu adendum Kontrak.
38.11 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan,
para pihak menyelesaikan hak dan kewajiban
sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk
menerima pembayaran sesuai dengan prestasi
atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai
setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan
bersama atau berdasarkan hasil audit.
B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak
39. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi
Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 38.
40. Pemutusan Kontrak 40.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK
atau Penyedia.
40.2 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-
kurangnya 14 (empat belas) hari kalender
setelah PPK/Penyedia menyampaikan
pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak
secara tertulis kepada Penyedia/PPK.
40.3 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh
salah satu pihak maka PPK membayar kepada
Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi
pekerjaan yang telah diterima oleh PPK
dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia
(apabila ada), serta Penyedia menyerahkan
semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan
selanjutnya menjadi hak milik PPK.
41. Pemutusan Kontrak oleh 41.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
PPK Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat
melakukan pemutusan Kontrak apabila:
a. Penyedia terbukti melakukan KKN,
kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses pengadaan yang diputuskan oleh
Instansi yang berwenang;
b. pengaduan tentang penyimpangan
prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
dinyatakan benar oleh Instansi yang
berwenang;
c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar
Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah
mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis
berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;
f. Penyedia tidak mempertahankan
berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
g. Penyedia lalai/cidera janji dalam
melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan;
h. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak
akan mampu menyelesaikan keseluruhan
pekerjaan walaupun diberikan kesempatan
sampai dengan 50 (lima puluh) hari
kalender sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan untuk
menyelesaikan pekerjaan;
i. setelah diberikan kesempatan
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50
(lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan,
Penyedia tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan;
j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama
28 (dua puluh delapan) hari kalender dan
penghentian ini tidak tercantum dalam
jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa
persetujuan pengawas pekerjaan; atau
k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak
bukan dikarenakan pergantian nama
Penyedia.
41.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada
Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia,
maka:
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
b. sisa uang muka harus dilunasi oleh
Penyedia atau Jaminan Uang Muka
dicairkan (apabila diberikan);
c. Penyedia membayar denda (apabila ada);
dan
d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
41.3 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada
pasal 41.2 di atas, dicairkan dan disetorkan
sesuai ketentuan dalam SSKK.
41.4 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada
Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia,
maka:
a. PPK berhak untuk tidak membayar retensi
atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk
membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
41.5 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang
retensi atau uang pencairan Jaminan
Pemeliharaan untuk membiayai
pembiayaan/pemeliharaan maka PPK wajib
menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam
SSKK.
41.6 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara
sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia,
maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk
pemenang cadangan berikutnya pada paket
pekerjaan yang sama atau Penyedia yang
mampu dan memenuhi syarat.
42. Pemutusan Kontrak oleh Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Penyedia Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat
melakukan pemutusan Kontrak apabila:
a. setelah mendapatkan persetujuan PPK, Pengawas
Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk
menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan
pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik
selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
b. PPK tidak menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati
sebagaimana tercantum dalam SSKK.
43. Berakhirnya Kontrak Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan
hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam
Kontrak sudah terpenuhi.
44. Keterlambatan 44.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan
Pelaksanaan Pekerjaan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus
dan Kontrak Kritis memberikan peringatan secara tertulis atau
memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
44.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:
a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan
0% - 70% dari Kontrak), selisih
keterlambatan antara realisasi fisik
pelaksanaan dengan rencana lebih besar
10%
b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan
70% - 100% dari Kontrak), selisih
keterlambatan antara realisasi fisik
pelaksanaan dengan rencana lebih besar
5%;
c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan
70% - 100% dari Kontrak), selisih
keterlambatan antara realisasi fisik
pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan
kurang dari 5% dan akan melampaui tahun
anggaran berjalan.
44.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan
rapat pembuktian (show cause meeting/SCM)
a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis,
Pengawas Pekerjaan memberikan
peringatan secara tertulis kepada Penyedia
dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat
Pembuktian (SCM) Tahap I.
b. Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas
Pekerjaan dan Penyedia membahas dan
menyepakati besaran kemajuan fisik yang
harus dicapai oleh Penyedia dalam periode
waktu tertentu (uji coba pertama) yang
dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap
I.
c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba
pertama, maka PPK menerbitkan Surat
Peringatan Kontrak Kritis I dan harus
diselenggarakan SCM Tahap II yang
membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh
Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba
kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara
SCM Tahap II.
d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua,
maka PPK menerbitkan Surat Peringatan
Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan
SCM Tahap III yang membahas dan
menyepakati besaran kemajuan fisik yang
harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu
tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan
dalam Berita Acara SCM Tahap III.
e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga,
maka PPK menerbitkan Surat Peringatan
Kontrak Kritis III dan PPK dapat melakukan
pemutusan Kontrak secara sepihak dengan
mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
f. Apabila uji coba berhasil, namun pada
pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak
dinyatakan kritis lagi maka berlaku
ketentuan SCM dari awal.
45. Pemberian Kesempatan 45.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal
menyelesaikan pekerjaan sampai Masa
Pelaksanaan berakhir, namun PPK menilai
bahwa Penyedia mampu menyelesaikan
pekerjaan, PPK dapat memberikan kesempatan
kepada Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaan.
45.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam
adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
a. waktu pemberian kesempatan penyelesaian
pekerjaan;
b. pengenaan sanksi denda keterlambatan
kepada Penyedia;
c. perpanjangan masa berlaku Jaminan
Pelaksanaan; dan
45.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50
(lima puluh) hari kalender, sejak Masa
Pelaksanaan berakhir.
45.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui
Tahun Anggaran yang berkenaan .
46. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan
sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah
pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan
Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK
tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan.
Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh
Penyedia hanya dapat dilakukan setelah
mempertimbangkan kepentingan PPK.
HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
47. Hak dan Kewajiban Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang
Penyedia harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan
Kontrak, meliputi :
a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang
telah ditetapkan dalam Kontrak;
b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan
prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik
kepada PPK;
d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan
pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan
pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan
dalam Kontrak;
e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara
cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan
menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan,
peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan
segala pekerjaan permanen maupun sementara
yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian
dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam
Kontrak;
f. memberikan keterangan-keterangan yang
diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang
dilakukan PPK;
g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam
rangka memberi perlindungan kepada setiap orang
yang berada di tempat kerja maupun masyarakat
dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan
pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan
kerja konstruksi dan proses produksi;
h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan
yang sesuai dengan kewenangan Pengawas
Pekerjaan dalam Kontrak ini;
i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup
pekerjaan ditentukan di SSKK.
48. Penggunaan Dokumen- Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan
Dokumen Kontrak dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen
Informasi lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk
kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis
dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang
berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis
dari PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
49. Hak Kekayaan Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan
Intelektual atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan
penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan
Intelektual oleh Penyedia.
50. Penanggungan Risiko 50.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas
PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,
dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta
instansinya (kecuali kerugian yang mendasari
tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim
yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak
Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan :
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan
harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika
ada), dan tenaga kerja konstruksi;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga
kerja konstruksi;
c. kehilangan atau kerusakan harta benda,
dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak
ketiga.
50.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan,
semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil
pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan
merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian
atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh
kesalahan atau kelalaian PPK.
50.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh
Penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam pasal ini.
50.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil
pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan
hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja
sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh
Penyedia atas tanggungannya sendiri jika
kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi
akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
51.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas
51. Perlindungan Tenaga
biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga
Kerja
Kerja Konstruksinya pada program Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
51.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan
memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya
untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja.
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia
beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap
telah membaca dan memahami peraturan
keselamatan kerja tersebut.
51.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan
kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya
(termasuk Tenaga Kerja Konstruksi
Subpenyedia, jika ada) perlengkapan
keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
51.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk
melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum
yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan
kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang
timbul sehubungan dengan pelaksanaan
Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat)
jam setelah kejadian.
Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-
52. Pemeliharaan
langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan
Lingkungan
baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan
membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga
dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan
Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengelolaan lingkungan hidup.
53. Asuransi 53.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak
SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan untuk barang yang mempunyai risiko
tinggi terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan
pekerjaan atas segala risiko terhadap
kecelakaan, kerusakan akibat kecelakaan,
kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat
diduga.
53.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi
pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi
kerja.
53.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam
penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.
54. Tindakan Penyedia yang 54.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan
Mensyaratkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum
Persetujuan PPK atau melakukan tindakan-tindakan berikut:
Pengawas Pekerjaan
a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan
dalam Lampiran A SSKK;
b. menunjuk Personel Manajerial yang
namanya tidak tercantum dalam Lampiran A
SSKK;
c. mengubah atau memutakhirkan RMPK dan
RKK;
d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
54.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan
lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas
Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-
tindakan berikut:
a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan
berdasarkan rencana kerja dan metode
kerja;
b. mengubah syarat dan ketentuan polis
asuransi;
c. mengubah Personel Manajerial dan/atau
Peralatan Utama;
d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
55. Laporan Hasil Pekerjaan 55.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama
pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume
pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan
guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam
laporan kemajuan hasil pekerjaan.
55.2 Untuk kepentingan pengendalian dan
pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan
dicatat dalam buku harian sebagai bahan
laporan harian pekerjaan yang berisi rencana
dan realisasi pekerjaan harian.
55.3 Laporan harian berisi:
a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di
lokasi pekerjaan;
b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk
tiap macam tugasnya;
c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang
dilaksanakan;
e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan
peristiwa alam lainnya yang berpengaruh
terhadap kelancaran pekerjaan; dan
f. catatan-catatan lain yang berkenaan
dengan pelaksanaan pekerjaan.
55.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman
laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik
pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-
hal penting yang perlu ditonjolkan.
55.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman
laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan
fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta
hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
55.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan
pekerjaan konstruksi, PPK dan Penyedia
membuat foto-foto dokumentasi dan video
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai
kebutuhan.
55.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia,
diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan
disetujui oleh PPK/pihak PPK.
56. Kepemilikan Dokumen Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan,
dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang
dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini
sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling
lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau
akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan
semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta
daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat
menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan
piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai
penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas
di kemudian hari diatur dalam SSKK.
57. Kerjasama Antara 57.1 Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak
Penyedia dan sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia
Subpenyedia Spesialis dan/atau pekerjaan bukan pekerjaan
utama kepada Penyedia Usaha Kecil.
57.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
57.3 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau
mensubkontrakkan pekerjaan.
57.4 Apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan
Penyedia Usaha Kecil, maka pekerjaan tersebut
harus dilaksanakan sendiri oleh Penyedia yang
ditunjuk dan dilarang dialihkan atau
disubkontrakkan kepada pihak lain.
57.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan
kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh
melaksanakan sesuai dengan daftar bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada)
yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
57.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang
Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak boleh
diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK
dan dituangkan dalam adendum Kontrak.
57.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan
Subpenyedia diawasi oleh Pengawas Pekerjaan
dan Penyedia melaporkan secara periodik
kepada PPK.
57.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan
sebagaimana diatur pada pasal 57.4 atau 57.5
maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan
yang disubkontrakkan tersebut.
58. Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan
menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses
bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan
pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi
kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan
jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.
59. Alih Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi
Pengalaman/Keahlian dengan nilai pagu anggaran di atas
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),
Penyedia diwajibkan memberikan alih
pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem
kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah yang
disepakati pada saat Rapat Persiapan Penunjukan
Penyedia.
60. Pembayaran Denda Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi
finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau
cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia
dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan
memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan
Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi
tanggung jawab kontraktual Penyedia.
61. Jaminan 61.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan
Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau
surety bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat,
mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh
penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah surat perintah pencairan dari
PPK atau pihak yang diberi kuasa oleh PPK
diterima.
61.2 Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah
ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas
Jasa Keuangan (OJK)
61.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan
Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai
berikut:
a. paket pekerjaan sampai dengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah) dapat diterbitkan oleh:
1) Bank Umum;
2) Perusahaan Asuransi;
3) Perusahaan Penjaminan;
4) lembaga keuangan khusus yang
menjalankan usaha di bidang
pembiayaan, penjaminan, dan asuransi
untuk mendorong ekspor Indonesia
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang
lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
atau
5) Konsorsium Perusahaan Asuransi
Umum/Konsorsium Lembaga
Penjaminan/Konsorsium Perusahaan
Penjaminan yang mempunyai program
asuransi kerugian (suretyship).
b. paket pekerjaan di atas
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah) dapat diterbitkan oleh:
1) Bank Umum; atau
2) Konsorsium Perusahaan Asuransi
Umum/Konsorsium Lembaga
Penjaminan/Konsorsium Perusahaan
Penjaminan yang mempunyai program
asuransi kerugian (suretyship).
61.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK setelah
diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan
Penandatanganan Kontrak dengan besar:
a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau b.
5% (lima persen) dari nilai total HPS untuk
harga penawaran atau penawaran
terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh
persen) nilai total HPS.
61.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling
kurang sejak tanggal penandatangananan
Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan (Provisional Hand
Over/PHO).
61.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah
pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus
persen) dan diganti dengan Jaminan
Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar
5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
61.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK
dalam rangka pengambilan uang muka yang
besarannya paling kurang sama dengan
besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
61.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi
secara proporsional sesuai dengan sisa uang
muka yang diterima.
61.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling
kurang sejak tanggal persetujuan pemberian
uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan (PHO).
61.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK
setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%
(seratus persen).
61.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan
diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan
Kontrak.
61.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling
kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama
Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan
Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO).
HAK DAN KEWAJIBAN PPK
62. Hak dan Kewajiban PPK Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang
harus dilaksanakan oleh PPK dalam melaksanakan
Kontrak, meliputi :
a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia;
b. menerima laporan-laporan secara periodik
mengenai pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia;
c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal
penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Kontrak.
d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang
tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan
kepada Penyedia;
e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana
yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
dan
f. menilai kinerja Penyedia.
63. Fasilitas PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan
prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang
tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanan
pekerjaan ini.
64. Peristiwa Kompensasi 64.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada
Penyedia yaitu:
a. PPK mengubah jadwal pekerjaan yang dapat
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada
Penyedia;
c. PPK tidak memberikan gambar-gambar,
spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal
yang dibutuhkan;
d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai
jadwal dalam kontrak;
e. PPK menginstruksikan kepada pihak
Penyedia untuk melakukan pengujian
tambahan yang setelah dilaksanakan
pengujian ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
f. PPK memerintahkan penundaan
pelaksanaan pekerjaan;
g. PPK memerintahkan untuk mengatasi
kondisi tertentu yang tidak dapat diduga
sebelumnya yang disebabkan/tidak
disebabkan oleh PPK; atau
h. ketentuan lain dalam SSKK.
64.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan
pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan
penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban
untuk membayar ganti rugi dan/atau
memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.
64.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya
dapat dibayarkan jika berdasarkan data
penunjang dan perhitungan kompensasi yang
diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat
dibuktikan kerugian nyata.
64.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat
diberikan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya
tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
64.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau
perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia
gagal atau lalai untuk memberikan peringatan
dini dalam mengantisipasi atau mengatasi
dampak Peristiwa Kompensasi.
TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA
65. Tenaga Kerja Konstruksi 65.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja
pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat
kompetensi kerja.
65.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel
Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada
pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat
kompetensi kerja, maka Penyedia wajib
memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat
kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.
66. Personel Manajerial 66.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan
dan/atau Peralatan dipekerjakan harus sesuai dengan yang
Utama tercantum dalam Lampiran A SSKK.
66.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan
digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah
peralatan yang laik dan harus sesuai dengan
yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
66.3 Penggantian Personel Manajerial dan/atau
Peralatan Utama tidak boleh dilakukan kecuali
atas persetujuan tertulis dari PPK dan dituangkan
dalam adendum Kontrak.
66.4 Jika penggantian Personel Manajerial dan/atau
Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia
berkewajiban untuk menyediakan pengganti
dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik
dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan
yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
66.5 PPK dapat menyetujui penempatan/penggantian
Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama
menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah
mendapat rekomendasi dari Pengawas
Pekerjaan.
66.6 Jika PPK menilai bahwa Personel Manajerial :
1) tidak mampu atau tidak dapat melakukan
pekerjaan dengan baik;
2) berkelakuan tidak baik; dan/atau
3) mengabaikan pekerjaan yang menjadi
tugasnya;
maka Penyedia berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dan menjamin Personel
Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja
dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak
diminta oleh PPK
66.7 Personel Manajerial berkewajiban untuk
menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika
diperlukan oleh PPK, Personel Manajerial dapat
sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga
kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.
66.8 Apabila ada penambahan Personel Manajerial
dan/atau Peralatan Utama maka penambahan
tersebut harus mendapat persetujuan terlebih
dahulu dari PPK dan dituangkan dalam Lampiran
A SSKK.
PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA
67. Harga Kontrak 67.1 PPK membayar kepada Penyedia atas
pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar
Harga Kontrak.
67.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi
:
a. beban pajak;
b. keuntungan dan biaya overhead (biaya
umum);
c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
d. biaya penyelenggaraan keamanan dan
kesehatan kerja serta keselamatan
konstruksi.
67.3 Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian
yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan
Harga.
68. Pembayaran 68.1 Uang Muka
a. Uang muka dibayar untuk membiayai
mobilisasi peralatan/tenaga kerja
konstruksi, pembayaran uang tanda jadi
kepada pemasok bahan/material dan/atau
untuk persiapan teknis lain.
b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat
diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh
persen) dari Harga Kontrak.
c. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat
diberikan paling tinggi 20% (dua puluh
persen) dari Harga Kontrak.
d. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka
dapat diberikan paling tinggi 15% (lima
belas persen) dari Harga Kontrak.
e. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK
dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan
Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar
uang muka yang diterima.
f. Dalam hal diberikan uang muka, maka
Penyedia harus mengajukan permohonan
pengambilan uang muka secara tertulis
kepada PPK disertai dengan rencana
penggunaan uang muka untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan
rencana pengembaliannya.
g. PPK harus mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) kepada Pejabat
Penandatangananan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) untuk permohonan
tersebut pada huruf f, paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang
Muka diterima.
h. Pengembalian uang muka harus
diperhitungkan berangsur-angsur secara
proporsional pada setiap pembayaran
prestasi pekerjaan dan paling lambat harus
lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi
100% (seratus persen).
68.2 Prestasi pekerjaan
Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang
disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan:
a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai
laporan kemajuan hasil pekerjaan;
b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi
kemajuan hasil pekerjaan yang telah
dicapai dan diterima oleh PPK;
c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan
yang sudah terpasang;
d. pembayaran dilakukan dengan sistem
bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan
dalam SSKK;
e. pembayaran harus memperhitungkan:
1) angsuran uang muka;
2) peralatan dan/atau bahan yang
menjadi bagian permanen dari hasil
pekerjaan yang akan diserahterimakan
(material on site) yang sudah dibayar
sebelumnya;
3) denda (apabila ada);
4) pajak; dan/atau
5) uang retensi.
f. untuk Kontrak yang mempunyai
subkontrak, permintaan pembayaran harus
dilengkapi bukti pembayaran kepada
seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi
pekerjaan. Pembayaran kepada
Subpenyedia dilakukan sesuai prestasi
pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh
Subpenyedia tanpa harus menunggu
pembayaran terlebih dahulu dari PPK;
g. pembayaran terakhir hanya dilakukan
setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima
Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh PPK
dan Penyedia;
h. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja
setelah pengajuan permintaan pembayaran
dari Penyedia diterima harus sudah
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
kepada Pejabat Penandatanganan Surat
Perintah Membayar (PPSPM);
i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam
perhitungan angsuran, tidak akan menjadi
alasan untuk menunda pembayaran. PPK
dapat meminta Penyedia untuk
menyampaikan perhitungan prestasi
sementara dengan mengesampingkan hal-
hal yang sedang menjadi perselisihan.
68.3 Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian
permanen dari hasil pekerjaan sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam SSKK. Bahan
dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari
hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:
a. bahan dan/atau peralatan yang belum
dilakukan uji fungsi (commisioning), serta
merupakan bagian dari pekerjaan utama
harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
(1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana
tercantum dalam Kontrak dan
perubahannya;
(2) memiliki sertifikat uji mutu dari
pabrikan/produsen;
(3) bersertifikat garansi dari
produsen/agen resmi yang ditunjuk
oleh produsen;
(4) disetujui oleh PPK sesuai dengan
capaian fisik yang diterima;
(5) dilarang dipindahkan dari area lokasi
pekerjaan dan/atau dipindah-
tangankan oleh pihak manapun; dan
(6) keamanan penyimpanan dan risiko
kerusakan sebelum diserahterimakan
secara satu kesatuan fungsi merupakan
tanggung jawab Penyedia.
b. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi
tidak diperlukan dalam hal peralatan
dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh
Penyedia;
c. besaran yang akan dibayarkan dari material
on site (berkisar antara 50% sampai dengan
70%);
d. besaran nilai pembayaran dan jenis material
on site dicantumkan di dalam SSKK.
68.4 Denda dan Ganti Rugi
a. Denda merupakan sanksi finansial yang
dikenakan kepada Penyedia, antara lain:
denda keterlambatan dalam penyelesaian
pelaksanaan pekerjaan, denda
keterlambatan dalam perbaikan Cacat
Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan
subkontrak.
b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang
dikenakan kepada PPK maupun Penyedia
karena terjadinya cidera janji/wanprestasi.
Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar
nilai kerugian yang ditimbulkan.
c. Besarnya denda keterlambatan yang
dikenakan kepada Penyedia atas
keterlambatan penyelesaian pekerjaan
adalah:
1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian
Kontrak yang tercantum dalam Kontrak
(sebelum PPN); atau
sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
d. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa
Kompensasi yang dibayar oleh PPK atas
keterlambatan pembayaran adalah sebesar
bunga dari nilai tagihan yang terlambat
dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga
yang berlaku pada saat itu menurut
ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah
diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
e. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi
diperhitungkan dalam pembayaran prestasi
pekerjaan.
f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat
mengubah Harga Kontrak setelah
dituangkan dalam adendum kontrak.
g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh PPK,
apabila Penyedia telah mengajukan tagihan
disertai perhitungan dan data-data.
69. Hari Kerja 69.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja
adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam
kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
69.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan
pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu
yang secara ketentuan peraturan perundang-
undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di
luar jam kerja normal, kecuali:
a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
b. PPK memberikan izin; atau
c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk
keselamatan/perlindungan masyarakat,
dimana Penyedia harus segera
memberitahukan urgensi pekerjaan
tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan
PPK.
69.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan
datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar
pembayaran masing-masing pekerja dapat
diperiksa oleh PPK.
69.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari
kerja efektif dan jam kerja normal harus
mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi
ketenagakerjaan.
69.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif
dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh
Pengawas Pekerjaan.
70. Perhitungan Akhir 70.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan
terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai
100% (seratus persen) dan berita acara serah
terima pertama pekerjaan telah ditandatangani
oleh kedua pihak.
70.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan,
Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan
kepada Pengawas Pekerjaan rincian
perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh
tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan
oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk
menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan
angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen
penunjang dinyatakan lengkap dan diterima
oleh Pengawas Pekerjaan.
71. Penangguhan 71.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap
angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika
Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban
kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap
Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan.
71.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada
Penyedia tentang penangguhan hak
pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas
mengenai penangguhan tersebut. Penyedia
diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam
jangka waktu tertentu.
71.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus
disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau
kelalaian Penyedia.
71.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan
pembayaran akibat keterlambatan penyerahan
pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan
pengenaan denda kepada Penyedia.
PENGAWASAN MUTU
72. Pengawasan dan PPK berwenang melakukan pengawasan dan
Pemeriksaan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia. PPK dapat memerintahkan
kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan
pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia.
73. Penilaian Pekerjaan 73.1 PPK dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat
Sementara oleh PPK melakukan penilaian sementara atas hasil
pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
73.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan
terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
74. Pemeriksaan dan 74.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa
Pengujian Cacat Mutu setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan
Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu
yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan
dapat memerintahkan Penyedia untuk
menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu ,
serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap
oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung
Cacat Mutu . Penyedia bertanggung jawab atas
perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
74.2 Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan
memerintahkan Penyedia untuk melakukan
pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum
dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil
uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka
Penyedia berkewajiban untuk menanggung
biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan
adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut
dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi
75. Perbaikan Cacat Mutu 75.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan
menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu
kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat
Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab
atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut,
Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki
Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan
dalam pemberitahuan.
75.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu
dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK,
berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan,
berhak untuk secara langsung atau melalui
pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan
perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah
menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban
untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK
dapat memperoleh penggantian biaya dengan
memotong pembayaran atas tagihan Penyedia
yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi
atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika
tidak ada maka biaya penggantian akan
diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada
PPK yang telah jatuh tempo.
75.4 PPK mengenakan denda keterlambatan untuk
setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan
mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada
Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan
cacat mutu. Besaran denda keterlambatan dan
jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu ini
ditentukan dalam SSKK.
76. Kegagalan Bangunan 76.1 Apabila terjadi Kegagalan Bangunan maka PPK
dan/atau Penyedia terhitung sejak Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan bertanggung jawab
atas Kegagalan Bangunan sesuai dengan
kesalahan masing-masing selama Umur
Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi
tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam
SSKK agar dicantumkan lama pertanggungan
terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan
apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari
10 (sepuluh) tahun.
76.2 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK
beserta instansinya terhadap semua bentuk
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,
dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta
instansinya (kecuali kerugian yang mendasari
tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim
kehilangan atau kerusakan harta benda, dan
cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga
yang timbul dari kegagalan bangunan.
76.3 PPK maupun Penyedia berkewajiban untuk
menyimpan dan memelihara semua dokumen
yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan
ini selama Umur Konstruksi yang tercantum
dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh)
tahun.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
77. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa
77.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya
sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai
semua perselisihan yang timbul dari atau
berhubungan dengan Kontrak ini atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan
pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah
untuk mencapai kemufakatan.
77.2 Dalam hal musyawarah para pihak
sebagaimana dimaksud pada pasal 77.1 tidak
dapat mencapai suatu kemufakatan, maka
penyelesaian perselisihan atau sengketa antara
para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan
melalui,
alternatif penyelesaian sengketa, dewan
sengketa (menggantikan mediasi/konsiliasi),
dan/atau arbitrase.
77.3 Penyelesaian perselisihan/sengketa yang dipilih
ditetapkan dalam SSKK.
78. Itikad Baik 78.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling
percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang
terdapat dalam Kontrak.
78.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan
perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan
kepentingan masing-masing pihak. Apabila
selama Kontrak, salah satu pihak merasa
dirugikan, maka diupayakan tindakan yang
terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 17 April 2023 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Kenongo | Kab. Klaten | Rp 235,000,000 |
| 17 October 2025 | Belanja Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | Kab. Klaten | Rp 199,917,000 |
| 9 September 2025 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kab. Klaten | Rp 143,070,000 |
| 24 February 2025 | Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi | Kab. Klaten | Rp 100,471,520 |
| 18 June 2025 | Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai | Kab. Klaten | Rp 80,085,000 |
| 21 October 2025 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Pemeliharaan Paud Aster | Kab. Klaten | Rp 26,355,000 |
| 24 June 2025 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kab. Klaten | Rp 25,000,000 |