Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sd Negeri Sawapudo

PEMERINTAH   KABUPATEN    KONAWE                      

      D  INA  S  PEND    ID IKAN    &   KEBUDAYAAN                    

            Alamat : Jalan Inolobunggadue II, Kompleks Perkantoran Pemkab Konawe. Unaaha

            KERANGKA        ACUAN     KERJA                           

                          (KAK)                                       

  Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Sawapudo (3 Ruang)        

              PEKERJAAN      KONSTRUKSI                               

                   Tahun Anggaran   2024                              
SKPD          : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                       
Pekerjaan     : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Sawapudo (3 Ruang)

Sumber Dana   : APBD Tahun Anggaran 2024                              

A. LATAR BELAKANG                                                     
         Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh setiap orang. upaya yang dilakukan
  oleh pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan yang berlangsung di sekolah dan
  di luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan siswa agar dapat memainkan peranan dalam
  berbagai lingkungan hidup secara tepat dimasa yang akan datang. Pendidikan adalah pengalaman-

  pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal di sekolah
  dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi
         Pendidikan merupakan faktor penting dalam menentukan kehidupan suatu bangsa yang
  berdaya. Kemajuan suatu bangsa sangat tergantung pada tingkat pendidikan yang diperolehnya. Oleh
  karena itu pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup
  suatu bangsa dan negara. Dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
  Nasional dinyatakan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

  belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
  memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
  keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
         Untuk mewujudkan Undang-Undang ini, perlu ada tempat untuk menjalankan pendidikan.
  Oleh karena itu, proses pendidikan dapat diperoleh melalui jalur pendidikan formal, non formal dan
  informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas
  pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur

  pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur. Sedangkan pendidikan
  informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.           
         Maka dari itu di perlukakan fasilitas yang memadai Agar pembangunan dapat terlaksana
  dengan baik perlu dilakukan perencanaan fisik yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan
  dalam peraturan perundang-undangan pembangunan.                     
         Adapun kerangka acuan kerja ini dibuat sebagai pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen
  dan Pelaksana pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat tercapai kinerja yang baik

  dengan hasil sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan, serta memberikan manfaat bagi
  masyarakat.                                                         

B. MAKSUD DAN TUJUAN                                                  
  1. Maksud dari pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Sekolah ini sesuai dengan apa yang telah
    direncanakan dari sisi kualitas, volume, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan,
    sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Kerangka Acuan

    Kerja (KAK) dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan
    lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan.              
  2. Tujuan dari pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Sekolah ini adalah untuk menambah Kelayakan
    ruang Belajar sesuai dengan kebutuhan Siswa siswi agar dapat beraktivitas dengan nyaman, efektif
    dan efisien.                                                      
C. NAMA ORGANISASI PENGADAAN                                          
  1. Satuan Kerja :                                                   

    Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe.                 
  2. Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) :                            
    Dr. Suriyadi, S.Pd,M.Pd                                           
    NIP. 19730308 199903 1 005                                        

D. SUMBER DANA, PERKIRAAN BIAYA DAN KLASIFIKASI PEKERJAN              
      Sumber dana untuk pekerjaan ini adalah berasal dari APBD Kab. Konawe Tahun Anggaran 2024

  dengan rincian sebagai berikut :                                    
  Pagu Dana DPA   : Rp420.000.000,00- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
  HPS             : Rp420.000.000,00- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
  Subklasifikasi Penyedia : Konstruksi Gedung Pendidikan              
                    SBU : BG006                                       
                    KBLI : 41016                                      

E. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN                                 
  Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender.
  Masa pemeliharaan berlaku selama : 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender.

F. KELUARAN                                                           
  Keluaran yang diminta dari Kontraktor Pelaksana pada penugasan ini adalah :
  1. Melaksanakan pekerjaan pembangunan yang menyangkut kualitas, biaya dan ketepatan waktu

    pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai
    dengan Dokumen Pelaksanaan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan
    dengan pekerjaan di lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan.
  2. Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan yang terdiri dari :
    a. Metode Pelaksanaan Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pelaksanaan pekerjaan.
    b. Melakukan control terhadap kondisi eksisting di lapangan;      
    c. Mengajukan Shop Drawing pada setiap tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan;

    d. Membuat Laporan harian berisikan keterangan tentang :          
       Tenaga kerja.                                                 
       Bahan bangunan yang didatangkan, diterima atau ditolak.       
       Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan.        
       Kegiatan per-komponen pekerjaan yang dilaksanakan.            
       Waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan.          
       Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan.      
       Membuat Laporan mingguan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga

        dan hari kerja), Laporan Bulanan.                             
  3. Mengajukan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran termyn.
  4. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah dan Kurang
    (jika ada tambahan atau perubahan pekerjaan).                     
  5. Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan.               

  6. Membuat Berita Acara Pemyataan Selesainya Pekerjaan.             
  7. Membuat Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (As Built Drawing).
  8. Membuat Time schedule/S curve untuk pelaksanaan pekerjaan.       
G. PELAPORAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN                                 

      Setiap jenis laporan harus disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) atau
  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan. Sesuai
  dengan lingkup pekerjaan, maka jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan dan jenis laporan yang harus
  diserahkan kepada Konsultan Pengawas adalah :                       
  1. Laporan Harian                                                   
    a. Laporan Harian ini harus dibuat Kontraktor Pelaksana pekerjaan terhitung setelah SPMK
      ditandatangani (dimulainya pekerjaan fisik) sebanyak 5rangkap dan berisi antara lain : buku

      harian yang memuat semua kejadian, perintah atau petunjuk yang penting dari Konsultan
      Pengawas / Direksi, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, menimbulkan
      konsekuensi keuangan, kelambatan penyelesaian dan tidak terpenuhinya syarat teknis.
    b. Laporan harian berisikan keterangan tentang :                  
                                                                     
        Tenaga kerja.                                                 
                                                                     
        Bahan bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak.         
                                                                     
        Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan.        
                                                                     
        Kegiatan per-komponen pekerjaan yang diselenggarakan.         
                                                                     
        Waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan.                    
                                                                     
        Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan.      
  2. Laporan Pelaksanaan                                              
    Laporan pelaksanaan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja)
    terhitung 7 hari setelah dimulainya kerja oleh kontraktor (7 hari setelah SPMK ditandatangani)
    sebanyak 5 rangkap dan berisiantara lain :                        
    a. Review terhadap rencana kerja kontraktor.                      
    b. Resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja) selama seminggu tersebut.
    c. Gambaran/penjelasan secara garis besar kondisi lokasi proyek.  
    d. Monitor masalah teknis di lapangan.                            
    e. Permasalahan non teknis yang dihadapi.                         
    f. Monitor Kendali Mutu.                                          
    g. Pemeriksaan Gambar Kerja.                                      
    h. Foto-foto Kemajuan Pekerjaan dibuat secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan.
    i. Rencana kerja, metode dan jadwal pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.
H. PRODUKSI DALAM NEGERI                                              
      Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor harus mengutamakan pengunaan produksi dalam negeri.
  Produksi luar negeri boleh dipakai atau digunakan selama produksi dalam negeri tidak dapat digunakan.

I. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN                                  
      Untuk pelaksanaan Pembangunan Rehab Gedung SD ini didalam perhitungan volume
  berpedoman kepada peraturan yang berlaku, antara lain : Regulasi-Regulasi Nasional maupun
  Internasional yang mengatur, Standard Umum Bangunan Pemerintah dan lain-lain yang disyaratkan
  Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.                
J. ALIH PENGETAHUAN                                                   
      Jika diperlukan, penyedia jasa berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan

  pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada Pengguna Anggaran (PA) / PPK maupun PPTK.

K. SPESIFIKASI TEKNIS, SYARAT-SYARAT UMUM DAN LINGKUP PEKERJAAN       
  1. Umum                                                             
    Untuk dapat memahami dengan sebaik-baiknya seluruh seluk beluk pekerjaan ini, kontraktor
    diwajibkan memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU) : BG006 (Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi
    Gedung Pendidikan) serta mempelajari secara seksama seluruh gambar pelaksanaan beserta

    uraian pekerjaan dan persyaratan pelaksanaan seperti yang akan diuraikan di dalam buku ini. Bila
    terdapat ketidakjelasan dan / atau perbedaan-perbedaan dalam gambar dan uraian ini, Kontraktor
    diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada perencana / konsultan pengawas untuk mendapatkan
    penyelesaian.                                                     

  2. Lingkup Pekerjaan                                                
    Penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan dan alat-alat kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan
    pekerjaan ini serta mengamankan, mengawasi dan memelihara bahan-bahan, alat kerja maupun
    hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga seluruh pekerjaan dapat selesai

    dengan sempurna.                                                  

  3. Sarana Kerja                                                     
    Kontraktor wajib memasukkan jadwal kerja, identifikasi dari tempat kerja, nama, jabatan dan
    keahlian masing-masing anggota pelaksana pekerjaan, serta inventarisasi peralatan yang digunakan
    dalam melaksanakan pekerjaan ini.                                 
    Kontraktor wajib menyediakan tempat penyimpanan bahan / material ditapak yang aman dari segala
    kerusakan, kehilangan dan hal-hal yang dapat mengganggu pekerjaan lain. Semua sarana yang
    digunakan harus benar-benar baik dan memenuhi persyaratan kerja, sehingga kelancaran dan

    memudahkan kerja di tapak dapat tercapai.                         

  4. Gambar-Gambar Dokumen                                            
    Dalam hal terjadi perbedaan dan / atau pertentangan dalam gambar-gambar yang ada dalam buku
    uraian pekerjaan ini, maupun perbedaan yang terjadi akibat keadaan ditetapkan, kontraktor
    diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada perencana / konsultan pengawas secara tertulis untuk
    mendapatkan keputusan pelaksanaan di tapak setelah konsultan pengawas berunding terlebih
    dahulu dengan perencana.                                          
    Ketentuan tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh Kontraktor untuk memperpanjang waktu

    pelaksanaan. Semua ukuran yang tertera dalam gambar adalah ukuran jadi, dalam keadaan selesai
    / terpasang.                                                      
    Mengingat masalah ukuran ini sangat penting, kontraktor diwajibkan memperhatikan dan meneliti
    terlebih dahulu semua ukuran yang tercantum seperti peil-peil, ketinggian, lebar, ketebalan, luas
    penampang dan lain-lainnya sebelum memulai pekerjaan. Bila ada keraguan mengenai ukuran atau
    bila ada ukuran yang belum dicantumkan dalam gambar kontraktor wajib melaporkan hal tersebut
    secara tertulis kepada konsultan pengawas dan konsultan pengawas memberikan keputusan ukuran

    mana yang akan dipakai dan dijadikkan pegangan setelah berunding terlebih dahulu dengan
    perencana.                                                        
    Kontraktor tidak dibenarkan mengubah dan atau mengganti ukuran-ukuran yang tercantum di dalam
    gambar pelaksanaan tanpa sepengetahuan konsultan pengawas. Bila hal tersebut terjadi, segala
    akibat yang akan ada menjadi tanggung jawab kontraktor baik dari segi biaya maupun waktu.

    Kontraktor harus selalu menyediakan dengan lengkap masing-masing dua salinan, segala gambar-
    gambar, spesifikasi teknis, addendum (apabila ada), berita-berita perubahan dan gambar-gambar
    pelaksanaan yang telah disetujui di tempat pekerjaan. Dokumen-dokumen ini harus dapat dilihat
    konsultan pengawas dan direksi setiap saat sampai dengan serahterima kesatu. Setelah serah
    terima kesatu, dokumen-dokumen tersebut akan didokumentasikan oleh pemberi tugas.

  5. Gambar-Gambar Pelaksanaan dan Contoh-Contoh                      
    a. Gambar-gambar pelaksanaan (shop drawing) adalah gambar-gambar, diagram, ilustrasi, jadwal,
      brosur atau data yang disiapkan kontraktor atau sub kontraktor, supplier atau prosedur yang

      menjelaskan bahan-bahan atau sebagian pekerjaan.                
    b. Contoh-contoh adalah benda-benda yang disediakan kontraktor untuk menunjukkan bahan,
      kelengkapan dan kualitas kerja. Ini akan dipakai oleh konsultan pengawas untuk menilai
      pekerjaan, setelah disetujui terlebih dahulu oleh konsultan perencana.
    c. Kontraktor akan memeriksa, menandatangani persetujuan dan menyerahkan dengan segera
      semua gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh yang disyaratkan dalam dokumen
      kontrak atau oleh konsultan pengawas. Gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh harus

      diberi tanda-tanda sebagaimana ditentukan konsultan pengawas. Kontraktor harus melampirkan
      keterangan tertulis mengenai setiap perbedaan dengan dokumen kontrak jika ada hal-hal
      demikian.                                                       
    d. Dengan menyetujui dan menyerahkan gambar-gambar pelaksanaan atau contoh- contoh
      dianggap kontraktor telah meneliti dan menyesuaikan setiap gambar atau contoh tersebut
      dengan dokumen Kontrak.                                         
    e. Konsultan pengawas dan perencana akan memeriksa dan menolak atau menyetujui gambar-

      gambar pelaksanaan atau contoh-contoh dalam waktu sesingkat-singkatnya, sehingga tidak
      mengganggu jalannya pekerjaan dengan mempertimbangkan syarat-syarat dalam dokumen
      kontrak dan syarat-syarat keindahan.                            
    f. Kontraktor akan melakukan perbaikan-perbaikan yang diminta konsultan pengawas dan
      menyerahkan kembali segala gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh sampai disetujui.
    g. Persetujuan konsultan pengawas terhadap gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh,
      tidak membebaskan kontraktor dari tanggung jawabnya atas perbedaan dengan dokumen

      kontrak, apabila perbedaan tersebut tidak diberitahukan secara tertulis kepada konsultan
      pengawas.                                                       
    h. Semua pekerjaan yang memerlukan gambar-gambar pelaksanaan atau contoh- contoh yang
      harus disetujui konsultan pengawas dan perencana, tidak boleh dilaksanakan sebelum ada
      persetujuan tertulis dari konsultan pengawas dan perencana.     
    i. Gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh harus dikirimkan kepada konsultan pengawas
      dalam dua salinan, konsultan pengawas akan memeriksa dan mencantumkan tanda-tanda “Telah

      Diperiksa Tanpa Perubahan” atau “Telah Diperiksa Dengan Perubahan” atau “Ditolak”. Satu
      salinan disimpan oleh konsultan pengawas untuk arsip, sedangkan yang kedua dikembalikan
      kepada kontraktor untuk dibagikan atau diperlihatkan kepada sub kontraktor atau yang
      bersangkutan lainnya.                                           
    j. Sebutan katalog atau barang cetakan, hanya boleh diserahkan apabila menurut konsultan
      pengawas hal-hal yang sudah ditentukan dalam katalog atau barang cetakan tersebut sudah
      jelas dan tidak perlu diubah. Barang cetakan ini juga harus diserahkan dalam dua rangkap untuk
      masing-masing jenis dan diperlukan sama seperti butir di atas.  
    k. Contoh-contoh yang disebutkan dalam spesifikasi teknis harus dikirimkan kepada konsultan

      pengawas dan perencana.                                         
    l. Biaya pengiriman gambar-gambar pelaksanaan, contoh-contoh, katalog-katalog kepada
      konsultan pengawas dan perencana menjadi tanggung jawab kontraktor.

  6. Jaminan Kualitas                                                 
    Kontraktor menjamin pada pemberi tugas dan konsultan pengawas, bahwa semua bahan dan
    perlengkapan untuk pekerjaan adalah sama sekali baru, kecuali ditentukan lain, serta kontraktor
    menyetujui bahwa semua pekerjaan dilaksanakan dengan baik, bebas dari cacat teknis dan estetis
    serta sesuai dengan dokumen kontrak. Apabila diminta, kontraktor sanggup memberikan bukti-bukti

    mengenai hal- hal tersebut pada butir ini. Sebelum mendapat persetujuan dari konsultan pengawas,
    bahwa pekerjaan telah diselesaikan dengan sempurna, semua pekerjaan tetap menjadi tanggung
    jawab kontraktor sepenuhnya.                                      

  7. Nama Pabrik / Merek yang ditentukan                              
    Apabila pada spesifikasi teknis ini disebutkan nama pabrik/merek dari satu jenis bahan/komponen,
    maka kontraktor menawarkan dan memasang sesuai dengan yang ditentukan. Jadi tidak ada alasan
    bagi kontraktor pada waktu pemasangan menyatakan barang tersebut sudah tidak terdapat lagi
    dipasaran ataupun sukar didapat dipasaran.Untuk barang-barang yang harus diimport, segera

    setelah ditunjuk sebagai pemenang, kontraktor harus sesegera mungkin memesan pada agennya di
    indonesia. Apabila kontraktor telah berusaha untuk memesan namun pada saat pemesanan
    bahan/merek tersebut tidak/sukar diperoleh, maka perencana akan menentukan sendiri alternatif
    merek lain dengan spesifikasi minimum yang sama. Setelah 1 (satu) bulan menunjukkan pemenang,
    kontraktor harus memberikan kepada pemberi tugas fotocopy dari pemesanan material yang
    diimport pada agen ataupun Importir lainnya, yang menyatakan bahwa material-material tersebut
    telah dipesan (order import).                                     

  8. Contoh-Contoh                                                    
    Contoh-contoh material yang dikehendaki oleh pemberi tugas atau wakilnya harus segera disediakan
    atas biaya kontraktor dan contoh-contoh tersebut diambil dengan jalan atau cara sedemikian rupa,
    sehingga dapat dianggap bahwa bahan atau pekerjaan tersebutlah yang akan dipakai dalam
    pelaksanaan pekerjaan nanti. Contoh- contoh tersebut jika telah disetujui, disimpan oleh pemberi
    tugas atau wakilnya untuk dijadikan dasar penolakan bila ternyata bahan-bahan atau cara
    pengerjaan yang dipakai tidak sesuai dengan contoh, baik kualitas maupun sifatnya substitusi.
    Produk yang disebutkan nama pabriknya, material, peralatan, perkakas, aksesories yang disebutkan

    nama pabriknya dalam RKS, kontraktor harus melengkapi produk yang disebutkan dalam spesifikasi
    teknis, atau dapat mengajukan produk pengganti yang setara, disertai data-data yaang lengkap
    untuk mendapatkan persetujuan konsultan perencana sebelum pemesanan.
    Produk yang tidak disebutkan nama pabriknya, material, peralatan, perkakas, akserories dan
    produk-produk yang tidak disebutkan nama pabriknya di dalam spesifikasi teknis, kontraktor harus
    mengajukan secara tertulis nama negara dari pabrik yang menghasilkannya, katalog dan selanjutnya
    menguraikan data yang menunjukkan secara benar bahwa produk-produk yang dipergunakan

    adalah sesuai dengan spesifikasi teknis dan kondisi proyek untuk mendapatkan persetujuan dari
    pemilik/perencana.                                                
  9. Material dan Tenaga Kerja                                        
    Seluruh peralatan, material yang dipergunakan dalam pekerjaan ini harus baru, dan material harus

    tahan terhadap iklim tropis. Seluruh pekerjaan harus dilaksanakan dengan cara yang benar dan
    setiap pekerja harus mempunyai keterampilan yang memuaskan, dimana latihan khusus bagi
    pekerja sangat diperlukan dan kontraktor harus melaksanakannya. Kontraktor harus melengkapi
    surat sertifikat yang sah untuk setiap personil ahli yang menyatakan bahwa personal tersebut telah
    mengikuti latihan-latihan khusus ataupun mempunyai pengalaman-pengalaman khusus dalam
    bidang keahlian masing-masing. Klausul disebutkan kembali apabila dalam dokumen tender ini ada
    klausul-klausul yang disebutkan kembali pada butir lain, maka ini bukan berarti menghilangkan butir

    tersebut tetapi dengan pengertian lebih menegaskan masalahnya. Jika terjadi hal yang saling
    bertentangan antara gambar atau terhadap spesifikasi teknis, maka diambil sebagai patokan adalah
    yang mempunyai bobot teknis dan/atau yang mempunyai bobot biaya yang paling tinggi. Pemilik
    proyek dibebaskan dari patent dan lain-lain untuk segala “claim” atau tuntutan terhadap hak-hak
    khusus seperti patent dan lain-lain.                              

  10. Koordinasi Pekerjaan                                            
    Untuk kelancaran pekerjaan ini, harus disediakan koordinasi dari seluruh bagian yang terlibat
    didalam kegiatan proyek ini. Seluruh aktivitas yang menyangkut dalam proyek ini, harus dikoordinir

    lebih dahulu agar gangguan dan konflik satu dengan lainnya dapat dihindarkan. Melokalisasi /
    memerinci setiap pekerjaan sampai dengan detail untuk menghindari gangguan dan konflik, serta
    harus mendapat persetujuan dari konsultan perencana / konsultan pengawas.

  11. Perlindungan Terhadap Orang, Harta Benda dan Pekerjaan          
    Perlindungan terhadap milik umum :                                
    a. Kontraktor harus menjaga jalan umum, jalan kecil dan jalan bersih dari alat-alat mesin, bahan-
      bahan bangunan dan sebagainya serta memelihara kelancaran lalu lintas, baik kendaraan
      maupun pejalan kaki selama kontrak berlangsung.                 

    b. Orang-orang yang tidak berkepentingan : kontraktor harus melarang siapapun yang tidak
      berkepentingan memasuki tempat pekerjaan dan dengan tegas memberikan perintah kepada ahli
      tekniknya yang bertugas dan para penjaga.                       
    c. Perlindungan terhadap bangunan yang ada : Selama masa-masa pelaksanaan kontrak,
      kontraktor bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan bangunan yang ada, utilitas, jalan-
      jalan, saluran-saluran pembuangan dan sebagainya di tempat pekerjaan, dan kerusakan-
      kerusakan sejenis yang disebabkan operasi- operasi kontraktor, dalam arti kata yang luas. Itu

      semua harus diperbaiki oleh kontraktor hingga dapat diterima pemberi tugas.
    d. Penjagaan dan perlindungan pekerjaan : Kontraktor bertanggung jawab atas penjagaan,
      penerangan dan perlindungan terhadap pekerjaan yang dianggap penting selama pelaksanaan
      kontrak, siang dan malam. Pemberi tugas tidak bertanggung jawab terhadap kontraktor dan sub
      kontraktor, atas kehilangan atau kerusakan bahan-bahan bangunan atau peralatan atau
      pekerjaan yang sedang dalam pelaksanaan.                        
    e. Kesejahteraan, keamanan dan pertolongan pertama, kontraktor harus mengadakan dan

      memelihara fasilitas kesejahteraan dan tindakan pengamanan yang layak untuk melindungi para
      pekerja dan tamu yang datang ke lokasi. Fasilitas dan tindakan pengamanan seperti ini
      disyaratkan harus memuaskan pemberi tugas dan juga harus menurut (memenuhi) ketentuan
      undang-undang yang berlaku pada waktu itu. Di lokasi pekerjaan, kontraktor wajib mengadakan
      perlengkapan yang cukup untuk pertolongan pertama, yang mudah dicapai. Sebagai tambahan
      hendaknya ditiap site ditempatkan paling sedikit seorang petugas yang telah dilatih dalam soal-
      soal mengenai pertolongan pertama.                              

    f. Gangguan pada tetangga : Segala pekerjaan yang menurut pemberi tugas mungkin akan
      menyebabkan adanya gangguan pada penduduk yang berdekatan, hendaknya dilaksanakan
      pada waktu-waktu sebagaimana pemberi tugas akan menentukannya dan tidak akan ada
      tambahan penggganti uang yang akan diberikan kepada kontraktor sebagai tambahan, yang
      mungkin ia keluarkan.                                           

  12. Peraturan Hak Patent                                            

    Kontraktor harus melindungi pemilik (Owner) terhadap semua “claim” atau tuntutan, biaya atau
    kenaikan harga karena bencana, dalam hubungan dengan merek dagang atau nama produksi, hak
    cipta pada semua material dan peralatan yang dipergunakan dalam proyek ini Iklan kontraktor tidak
    diijinkan membuat iklan dalam bentuk apapun di dalam sempadan (batas) site atau di tanah yang
    berdekatan tanpa seijin dari pihak pemberi tugas.                 

  13. Peraturan Teknis Pembangunan yang digunakan                     
    Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam rencana kerja dan syarat-syarat
    (RKS) ini berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan di bawah ini termasuk segala perubahan dan

    tambahannya, yakni :                                              
    a. Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
      sebagaimana yang telah diubah dengan peraturan presiden nomor 12 tahun 2021.
    b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan
      Teknis Bangunan Gedung.                                         
    c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Teknis
      Aksesibilitas dari Fasilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

    d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan
      Prasarana.                                                      
    e. Keputusan-keputusan dari Majelis Indonesia untuk Arbitrase Teknik dari Dewan Teknik
      Pembangunan Indonesia (DTPI).                                   

L. TENAGA AHLI TERAMPIL DAN PERALATAN                                 
      Dalam melaksanakan pekerjaannya, penyedia jasa konstruksi wajib menyediakan tenaga

  ahli/tenaga terampil sebagai berikut :                              

    NO.      POSISI/JABATAN     LEGALITAS KEAHLIAN PENGALAMAN         

                                SKK/SKA/SKT Pelaksana                 
    1.  Pelaksana                                    2 Tahun          
                                  Bangunan Gedung                     
        Petugas Keselamatan                                           
    2.                          SKK/SKA K3 Konstruksi 1 Tahun         
        Konstruksi/Petugas K3                                         
M. PERALATAN YANG DIBUTUHKAN                                          

  Peralatan yang dibutukan untuk pelaksanaan pekerjaan diambil dari standard minimal yaitu :

    NO.     JENIS PERALATAN         SPESIFIKASI       JUMLAH          

    1.  Concrete Mixer / Beton Molen 0,3 – 0,6 M3      1 Unit         

    2.  Gerobak Dorong (Artco)        65 Liter         1 Unit         

    3.  Dump Truck                    3,5 Ton          1 Unit         

    4.  Scafolding                     SNI             2 Set          

                                     2000 Watt                        
    5.  Genset                                         1 Unit         
                                   Generator 4 Tak                    

      Peralatan / fasilitas sebagaimana tercantum pada tabel peralatan di atas adalah peralatan /
  fasilitas minimal yang wajib ditawarkan / diajukan / disediakan oleh peserta lelang dalam melakukan
  penawaran untuk pekerjaan ini.                                      

N. RENCANA KESELAMATAN KERJA                                          
      Resiko keselamatan konstruksi untuk paket pekerjaan ini dengan tingkat resiko sedang, adapun

  Rencana Keselamatan Kerja Konstruksi (RK3) yang perlu dilaksanakan penyedia adalah sebagai
  berikut :                                                           

                                                      TINGKAT         
    NO.    URAIAN PEKERJAAN      IDENTIFIKASI BAHAYA                  
                                                      RESIKO          
    (1)          (2)                   (3)              (4)           
    1.  Pekerjaan Umum       • Kecelakaan lalu lintas saat mobilisasi Kecil
                             • Terkena sisa material pada saat        
                              pembongkaran/pembersihan                
                             • Menghirup debu / kotoran, dll.         
                             • Terluka oleh alat kerja                

                             • Kelelahan                              
                             • Tertimpa material                      

    2.  Pekerjaan Tanah      • Terluka oleh alat kerja Kecil          
                             • Menghirup Debu /Kotoran Dll            
                             • Kelelahan                              

                             • Tertimpa Material                      
    3.  Pekerjaan Langit-Langit (Plafond) Terluka oleh alat kerja Kecil
                            Menghirup Debu /Kotoran Dll               

                            Kelelahan                                 
                            Tertimpa Material                         

    4.  Pekerjaan Penutup Atap Terluka oleh alat kerja Sedang         
                            Jatuh dari ketinggian                     
                            Kelelahan                                 

                            Tertimpa Material                         

    5.  Pekerjaan Pembersihan • Terluka oleh alat kerja Kecil         
                             • Menghirup debu / kotoran, dll.         
                             • Kelelahan                              
                             • Tertimpa material saat permbersihan    

        Dst.                                                          

  Dari uraian diatas pekerjaan yang memiliki risiko paling tinggi yaitu : Pekerjaan Atap.

O. PENUTUP                                                            
      Hal-hal yang belum tertuang dan terinci namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
  di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini, dapat diadakan / dikerjakan dan disediakan oleh penyedia
  jasa konstruksi. Kerangka Acuan Kerja ini menjadi pedoman secara umum bagi penyedia jasa

  konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan. Hal-hal teknis yang dibutuhkan hendaknya dipersiapkan
  secara matang agar hasil pekerjaan dapat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta kualitas
  dan kuantitas yang telah ditetapkan.                                

                                     Konawe, Juni 2024                
                                Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK),  

                           Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe

                                     Dr. Suriyadi, S.Pd,M.Pd          
                                    Nip. 19730308 199903 1 005