Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Bangunan Gedung Labkesda) - Labkesda (Dak 2023)

KERANGKA      ACUAN     KERJA                          

                            (KAK)                                      

                         KEGIATAN    :                                 
    PENYEDIAAN     FASILITAS   PELAYANAN     KESEHATAN                 

      UNTUK   UKM   DAN  UKP   KEWENANGAN       DAERAH                 
                     KABUPATEN/KOTA                                    

                         PEKERJAAN    :                                
     BELANJA    MODAL    BANGUNAN     GEDUNG    KANTOR                 

(BANGUNAN     GEDUNG    LABKESDA)     - LABKESDA    (DAK  2023)        

          PEMERINTAH      DAERAH     KOTA    BOGOR                     
                    DINAS   KESEHATAN                                  

                       KOTA    BOGOR                                   
                             2023                                      
                  KERANGKA  ACUAN KERJA (KAK)                          
  BELANJA  MODAL BANGUNAN  GEDUNG  KANTOR  (BANGUNAN GEDUNG            
                 LABKESDA) - LABKESDA (DAK 2023)                       
                      TAHUN ANGGARAN  2023                             

                       URAIAN PENDAHULUAN                              

  1. Latar Belakang Pandemi covid-19 yang melanda dunia dan potensi munculnya ancaman
                  wabah penyakit emerging, new emerging dan re-emerging mendorong
                  Kementerian Kesehatan untuk berinovasi, sebagaimana amanat Presiden
                  kepada Kementerian Kesehatan tentang :               
                  a. Percepatan pelaksanaan vaksinasi untuk mewujudkan herd immunity;
                  b. Penanganan pandemi secara lebih baik dan berkelanjutan; dan
                  c. Transformasi sektor kesehatan.                    
                  Kunci dalam menjawab tantangan di atas adalah reformasi sistem
                  kesehatan nasional yang diterjemahkan oleh Kementerian Kesehatan ke
                  dalam transformasi kesehatan. transformasi kesehatan terdiri dari 6
                  (enam) pilar, yaitu;                                 
                  (1) transformasi layanan primer;                     
                  (2) transformasi layanan rujukan;                    
                  (3) transformasi sistem ketahanan kesehatan;         
                  (4) transformasi sumber daya manusia kesehatan;      
                  (5) transformasi pembiayaan kesehatan; dan           
                  (6) transformasi teknologi kesehatan.                
                  Sejalan dengan transformasi ketahanan kesehatan dibutuhkan
                  peningkatan kuantitas dan kualitas laboratorium kesehatan yaitu
                  laboratorium Menuju Standar Laboratorium BSL-2.      
                  Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bogor saat ini mempunyai
                  bangunan yang sudah berdiri sejak tahun 2003 dengan kondisi yang
                  sesuai dengan laboratorium kesehatan, dalam rangka mendukung
                  transformasi sistem ketahanan kesehatan serta sejalan dengan
                  perkembabgan penyakit maka dibutuhkan ruangan yang lebih memadai
                  sehingga perlu dilakukan revitalisasi gedung laboratorium baik dari segi
                  sarana maupun prasarananya guna menuju typical laboratorium menuju
                  Laboratorium BSL 2.                                  
  2. Maksud dan   Maksud dan tujuan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai
     Tujuan       berikut:                                             
                  1. Mendapatkan struktur konstruksi yang kuat dengan analisa
                     terukur.                                          
                  2. Tujuan yang ingin dicapai yaitu peningkatan pelayanan dan
                     kenyamanan terhadap Pengguna Laboratorium Kesehatan Daerah
                     Kota Bogor.                                       
                  3. Sebagai petunjuk bagi penyedia jasa yang memuat masukan, azas,
                     kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan dalam
                     melaksanakan pekerjaan.                           

  3. Sasaran      Sasaran dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah Pekerjaan Belanja
                  Modal Bangunan Gedung Kantor (Bangunan Gedung Labkesda) -
                  Labkesda (DAK 2023) sesuai spesifikasi teknis Typical Biosafety
                  Laboratory Level 2 dengan tekanan negatif sesuai dokumen
                  perencanaan.                                         
  4. Lokasi Pekerjaan Kegiatan Pekerjaan Konstruksi ini dilaksanakan di Wilayah Kota Bogor
                  dengan Objek Lokasi Jalan Jl. RM Tirto Adhi Soerjo No. 3, Kelurahan
                  Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor 16161.
                  Peta Lokasi seperti terlihat pada Gambar dibawah ini.

                         Citra Satelit BLUD UPTD Labkesda Kota Bogor   

                  UPTD Labkesda Kota Bogor mempunyai luas tanah 725 m², dengan
                  kepemilikan lahan milik Pemerintah Kota Bogor. Beberapa ruang di Labkesda
                  Kota Bogor yang belum memenuhi syarat antara lain :  
                  1. Lantai 1                                          
                     1) Ruang Tunggu                                   
                       Ruang tunggu setiap hari dipenuhi oleh pasien dengan rata-rata
                       kunjungan 20 sampai dengan 50 pasien per hari, karena itu pasien yang
                       sedang menunggu panggilan pada ruang tunggu berdesak-desakan
                       dengan pasien yang baru datang. Ruang tunggu luar merupakan teras
                     2) Ruang Pendaftaran                              
                       Ruang pendaftaran hanya memungkinkan untuk 2 petugas saja
                       sehingga memperpanjang antrian umum dan prioritas.
                     3) Ruang Laboratorium                             
                       Ruangan tidak sesuai dengan laboratorium BSL 2, ruangan yang tidak
                       memadai untuk sehingga pasien tidak nyaman pada saat pengambilan
                       darah, belum adanya ruangan BSL 2               
                     4) Ruang Limbah Medis                             
                       Ruangan belum memadai untuk penampungan limbah, sebelum dibawa
                       petugas limbah yang datang.                     
                     5) Area Parkir                                    
                       Area Parkir tidak ada untuk kendaraan roda 4, sehingga pasien dan
                       karyawan parkir di area Jalan Jl. RM Tirto Adhi Soerjo No. 3 di
                       depan Labkesda Kota Bogor.                      
                  2. Lantai 2                                          
                     1) Gudang arsip                                   
                       Ruangan gudang tidalk memadai untuk menyimpan dan mengambil
                       dokumen                                         
                     2) Aula                                           
                       Aula menyatu dengan ruang karyawan sehinga tidak memadai untuk
                       menampung pegawai sehingga pada saat Lokbul dan kegiatan
                       pertemuan lainnya.                              
                     3) Ruang Karyawan                                 
                       Ruang Karyawan tidak memadai untuk kegiatan pegawai mengerjakan
                       administrasi seperti laporan-laporan program dan keuangan setiap
                       bulan.                                          
                     4) Gudang alat                                    
                       Gudang tidak cukup untuk menyimpan barang-barang

                  Mengingat bahwa, tanah bangunan Labkesda Kota Bogor tidak memenuhi
                  persyaratan standar sehingga menjadi tidak nyaman bagi karyawan dan
                  pengunjung, maka diperlukan bangunan baru di atas tanah milik Pemerintah
                  Kota Bogor, dengan rencana luas bangunan yang akan di bangun ± 761 m².

  5. Sumber Pendanaan Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Bangunan
                  Gedung Labkesda) - Labkesda (DAK 2023) ini dibiayai dari sumber
                  pendanaan:                                           
                  DAK  Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem
                  Kesehatan Tahun Anggaran 2023.                       
                  Dengan perkiraan biaya untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan
                  Rp. 3.134.972.300,00 (Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan
                  Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).       

  6. Nama dan     Nama Pejabat Pembuat Komitmen:                       
     Organisasi Pejabat dr. Selamat Djaya M.K.M                        
     Pembuat Komitmen                                                  
                  Satuan Kerja:                                        
                  Dinas Kesehatan Kota Bogor                           

                           DATA PENUNJANG                              

  7. Data Dasar   Dokumen Perencanaan Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung
                  Kantor (Bangunan Gedung Labkesda) - Labkesda (DAK 2023)
                  (DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem
                  Kesehatan Tahun Anggaran 2023) Kota Bogor yang telah disusun oleh
                  Konsultan Perencana dan PPK yang meliputi:           
                  1. Gambar Perencanaan;                               
                  2. Spesifikasi Teknis;                               
                  3. Rencana Anggaran Biaya dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
                  Informasi detail mengenai Gambar Perencanaan, Spesifikasi Teknis, dan
                  Bill of Quantity (BoQ) sebagaimana pada lampiran:    
                  1. Lampiran 1 Gambar Perencanaan                     
                  2. Lampiran 2 Spesifikasi Teknis                     
                  3. Lampiran 3 Bill of Quantity (BoQ)                 

  8. Standar Teknis Secara normatif setiap bagian proses pekerjaan ini harus menggunakan
                  standar teknis yang berlaku (terbaru) dan dapat      
                  dipertanggungjawabkan seperti SNI ataupun NSPK ke-Binamarga-
                  an yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Ataupun
                  menggunakan standar teknis lainnya yang  dapat       
                  dipertanggungjawabkan.                               
                  Standar ini berlaku normatif sesuai kebutuhan, situasi dan kondisi.
  9. Referensi Hukum 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021
                     tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018
                     tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.         
                  2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
                     Nomor 22/Prt/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung
                     Negara.                                           
                  3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2013 Cara
                     Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik.    
                  4. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang
                     Bangunan Gedung Dan Izin Mendirikan Bangunan.     
                  5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang
                     Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031.  
                  6. Peraturan Daerah (PERDA) no 9 Tahun 2021 tentang Perubahan
                     Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.           
                  7. Peraturan Walikota (PERWALI) nomor 154 Tahun 2021 tentang
                     Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
                     Anggaran 2022.                                    
                  8. Keputusan Walikota Bogor Nomor 900.45-218 Tahun 2019
                     Perubahan Atas Lampiran Keputusan Walikota Bogor Nomor
                     900.45-164 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Biaya Umum di
                     Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2020.

                           RUANG LINGKUP                               

  10. Lingkup Pekerjaan Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, spesifikasi teknis dan
                  standar teknis, dengan mempertimbangkan aspek keamanan,
                  keselamatan, dan kenyamanan.                         
                  Ruang lingkup Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
                  (Bangunan Gedung Labkesda) - Labkesda (DAK 2023) antara lain:
                  1. Pekerjaan Persiapan;                              
                  2. Pekerjaan Pembangunan ;                           
                  3. Pekerjaan Minor, dll.                             
                  4. Berkoordinasi dengan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
                     pekerjaan;                                        
                  5. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan.            
  11. Keluaran    Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Bangunan
                  Gedung Labkesda) - Labkesda (DAK 2023) sesuai dengan Gambar
                  Perencanaan yang sudah dibuat Pihak Konsultan Perencana. (Gambar,
                  RAB, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) terlampir).

  12. Peralatan, Material, Pejabat Pembuat Komitmen memberikan fasilitas berupa bantuan dalam
     Personel dan pengumpulan data-data sekunder yang ada serta dibantu Tim teknis
     Fasilitas dari untuk memberikan masukan serta saran dalam pelaksanaan pekerjaan.
     Pejabat Pembuat                                                   
     Komitmen                                                          
  13. Material dan Penyedia Jasa wajib menyediakan Material dan Perlengkapan Kerja
     Perlengkapan Kerja yang sesuai dengan standar kebutuhan perencanaan yang ditetapkan.
     dari Penyedia Jasa                                                
  14. Lingkup     1. Mendapatkan bantuan akses terhadap kebutuhan data yang
     Kewenangan      tersedia yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya;
     Penyedia Jasa 2. Menyatakan pendapat lain selama tidak keluar dari KAK yang telah
                     ditetapkan dan proposal/usulan/penawaran teknis yang tertera
                     dalam kontrak;                                    
                  3. Penyedia Jasa dapat mengundang narasumber lain yang
                     berkualifikasi lebih tinggi daripada tenaga ahli yang ditugaskan
                     penyedia jasa dalam hal memberikan penjelasan terkait apabila
                     terjadi ketidaksepakatan dalam hal lingkup teknis. Akan tetapi
                     keputusan sesuai dengan pernyataan kontrak serta pembebanan
                     biaya menjadi tanggung jawab penyedia jasa; dan   
                  4. Penyedia Jasa dapat menggunakan instrumen dan standar lain yang
                     relevan yang lebih tinggi dari standar teknis yang dipersyaratkan.
  15. Jangka Waktu Jangka waktu pelaksanaan untuk pekerjaan ini adalah 180 (Seratus
     Penyelesaian delapan puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah
     Pekerjaan    Mulai Kerja (SPMK).                                  

  16. Personel    Kebutuhan Personil sebagai berikut:                  
                  Tenaga Ahli                                          
                  1. Pelaksana Pekerjaan (TS 051):       1 Orang       
                     Manajer Pelaksana                                 
                     Kualifikasi  : SMA/Sederajat                      
                     Sertifikat Keahlian : SKT Pelaksana Bangunan Gedung/
                                   Pekerjaan Gedung                    
                     Pengalaman (bidang): 2 Tahun pengalaman kontruksi 
                     Melampirkan  : Ijazah, SKA, Daftar Riwayat Hidup, KTP,
                                   NPWP, Job Desk dan Surat Pernyataan 
                                   Melaksanakan Tugas.                 
                  2. Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli Muda K3 Kontruksi :1 Orang
                     HSE Officer                                       
                     Kualifikasi : SMA/Sederajat                       
                     Sertifikat Keahlian : Sertifikat Petugas Keselamatan Kontruksi/
                                  Ahli Muda K3 Kontruksi               
                     Melampirkan : Ijazah, SKA, Daftar Riwayat Hidup, KTP,
                                  NPWP dan Job Desk dan Surat Pernyataan
                                  Melaksanakan Tugas.                  
 17. Peralatan Utama Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk
                   pelaksanaan pekerjaan, yaitu:                       
                                                     Kepemilikan/      
                    No.     Jenis     Kapasitas Jumlah                 
                                                       Status          
                     1  Concrete Mixer 0,6 m3  1 unit Milik / Sewa     
                     2  Concrete Vibrator 10 hp 1 unit Milik / Sewa    
                     3  Theodolite       -     2 unit Milik / Sewa     
                     4  Bar cutter     42 mm   2 unit Milik / Sewa     
                     5  Bar bender     42 mm   2 unit Milik / Sewa     
                   Keterangan:                                         
                   a. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK,
                     BPKB, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli,
                     atau bukti kepemilikan lainnya;                   
                   b. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat
                     perjanjian sewa beli, invois uang muka, kuitansi uang muka,
                     angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;           
                   c. Bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa
                     beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi
                     sewa berupa:                                      
                     1 ) bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK,
                       BPKB, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual
                       beli, atau bukti kepemilikan lainnya; atau      
                     2) Bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa:
                        a ) surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi
                          sewa;                                        
                        b) surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
                        c) surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa; atau
                        d) bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya
                          pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke
                          pemberi sewa;                                
  18. Bagian Pekerjaan Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan:          
    yang disubkontrakkan Tidak ada                                     

  19. Rencana      Calon Penyedia Jasa harus menyampaikan dokumen rencana
     Keselamatan   keselamatan konstruksi yang memuat hal-hal sebagai berikut :
     Konstruksi                                                        
                   a. Menyampaikan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang
                     memenuhi ketentuan:                               
                     1) mencantumkan 7 (tujuh) pernyataan Komitmen     
                       Keselamatan Konstruksi; dan                     
                     2) nama paket pekerjaan sesuai dengan nama paket pekerjaan
                       yang ditenderkan.                               
                   b. Menyampaikan Identifikasi bahaya, Penilaian risiko,
                     Pengendalian dan Peluang, Rencana tindakan (sasaran khusus &
                     program khusus) yang memenuhi ketentuan:          
                     1) Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya; dan
                     2) Kolom lain telah diisi kecuali kolom keterangan tidak wajib
                       diisi.                                          
                   c. Menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen
                     dukungan keselamatan konstruksi atau menyampaikan tabel
                     Jadwal Program Komunikasi yang telah diisi;       
                   d. Menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen
                     dukungan keselamatan konstruksi atau tabel Analisis Keselamatan
                     Pekerjaan (Job Safety Analysis) yang telah diisi; dan
                   e. Menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen
                     dukungan keselamatan konstruksi atau tabel Jadwal Inspeksi
                     dan Audit yang telah diisi.                       
                             Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko,    
                             Penetapan Pengendalian Resiko K3          
                   No.   Jenis / Tipe Pekerjaan Identifikasi Bahaya    
                   1.   Pekerjaan Struktur     Terjatuh                
  20. Pembayaran Uang Pembayaran Uang Muka :                           
     Muka         Tidak ada uang muka.                                 
                          HAL-HAL LAIN                                 

  21. Persyaratan 1) Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di
     Kualifikasi dan bidang Jasa Konstruksi;                           
     Klasifikasi/                                                      
                  2) Mempunyai izin dan kelengkapan perusahaan yang terdiri dari
     Subklasifikasi                                                    
                    Sertifikasi Badan Usaha Jasa konstruksi (SBUJK) Kualifikasi Kecil
                    Klasifikasi Bangunan Gedung Sub klasifikasi jasa pelaksana untuk
                    Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG 008) yang masih berlaku atau
                    klasifikasi Konstruksi Gedung Sub Klasifikasi Konstruksi Gedung
                    Kesehatan (BG005) yang masih berlaku;              
                  3) Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil
                    Konfirmasi Status Wajib Pajak dan telah memenuhi kewajiban per
                    pajakan (SPT Tahunan) dua tahun terakhir;          
                  4) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang
                    benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
  22. Persyaratan 1) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi
    Pengalaman      dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan
                    pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak yang
                    dibuktikan dengan kontrak (surat perjanjian / SPK) dan Berita Acara
                    Serah Terima Pekerjaan;                            
                  2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama,
                    untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas
                    Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai
                    dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
                    rupiah).                                           
  23. Jenis Kontrak Jenis Kontrak:                                     
                  Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan.                   

  24. Produksi Dalam Peserta menyampaikan formulir penyampaian TKDN untuk semua item
     Negeri       barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima
                  persen).                                             
  25. Persyaratan Jika kerjasama dengan Penyedia Jasa lain diperlukan untuk pelaksanaan
     Kerjasama    kegiatan ini maka Penyedia Jasa harus sesuai dengan peraturan dan
                  ketentuan yang berlaku.                              

  26. Lain-lain  Apabila anggaran pada kegiatan ini tidak terealisasi, berubah, dan atau
                 berkurarg, maka pengadaan barang dan jasa dapat dibatalkan dean peserta
                 tidak dapat menuntut gand rugi dalam bentuk apapun.   

                                          Bogor, 20 Maret 2023         
                                        Pejabat Pembuat komitmen       

                                         dr, Selamat Djaya M.K.M       
                                         NIP. 197208072006041016