Pembangunan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat Klasifikasi Sederhana Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Bpn) Kantor Pertanahan Kota Bogor [Hibah-Brg]

GAMBARAN   UMUM                         

                   Pembangunan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat      
              Klasifikasi Sederhana KEMENTERIAN AGRARIA DAN          
             TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN  NASIONAL  (BPN)           
             KANTOR  PERTANAHAN  KOTA  BOGOR [HIBAH-BRG]             
                      URAIAN PENDAHULUAN                             

1. Pendahuluan a. Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-
                 baiknya sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi
                 bangunannya, andal, ramah lingkungan, dan dapat sebagai teladan
                 bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan
                 arsitektur di Indonesia.                            
               b. Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dirancang
                 dengan sebaik–baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis
                 bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, utility, keamanan,
                 kenyamanan, dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara.
               c. Penyedia Jasa Konstruksi untuk bangunan negara dan lebih spesifik
                 bangunan pendidikan perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh,
                 sehingga mampu menghasilkan hasil konstruksi bangunan yang
                 memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku
                 profesional.                                        

2. Latar Belakang                                                    
               Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dan dilengkapi
               dengan peningkatan mutu atau kualitas, sehingga mampu memenuhi
               secara optimal fungsi bangunannya, dan dapat menjadi teladan bagi
               lingkungannya, serta memberi kontribusi positif bagi perkembangan
               arsitektur. Bangunan negara harus direncanakan dan dirancang dengan
               sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan
               yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi
               bangunan negara. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang
               Bangunan Gedung, pasal Pasal 35 (ayat 1) disebutkan bahwa
               pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan
               perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasannya. Perencanaan
               pembangunan bangunan gedung merupakan kegiatan penyusunan
               rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan persyaratan
               teknis yang ditetapkan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan
               pengawasan pembangunan. Dengan demikian sudah jelas bahwa segala
               bentuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung (baik gedung
               kantor Negara / pemerintahan, rumah dinas jabatan maupun bangunan
               gedung milik pemerintah pusat dan daerah) harus mengacu pada
               tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
               undangan yang berlaku.                                

3.  Maksud dan a. Maksud                                             
  Tujuan         Melaksanakan Pembangunan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat
                 Klasifikasi Sederhana KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA  
                 RUANG/ BADAN  PERTANAHAN  NASIONAL (BPN) KANTOR     
                 PERTANAHAN  KOTA BOGOR [HIBAH-BRG]                  

               b. Tujuan                                             
                  Membangun bangunan rumah dinas dan sarana prasarana yang
                   menunjang pemenuhan kebutuhan bagi aparatur BPN Kota
                   Bogor.                                            
                  Menunjang kebutuhan rumah dinas dengan lahan terbatas untuk
                   BPN Kota Bogor.