Lanjutan Pembangunan Bangunan Negara Di Kawasan Loa Ipuh Darat (Tahap.3)

PEMERINTAH   KABUPATEN   KUTAI  KARTANEGARA                    

          DINAS      PEKERJAAN            UMUM                          

    Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara
                        TENGGARONG - 75511                              

                 URAIAN         SINGKAT                                 

                          PROGRAM  :                                    
            PENATAAN BANGUNAN   DAN LINGKUNGANNYA                       

                          KEGIATAN :                                    
  PENYELENGGARAAN   PENATAAN BANGUNAN  DAN  LINGKUNGANNYA  DI           
                    DAERAH KABUPATEN/KOTA                               

                        SUB KEGIATAN :                                  
              PENATAAN BANGUNAN  DAN LINGKUNGAN                         

                       RINCIAN KEGIATAN :                               

 LANJUTAN PEMBANGUNAN   BANGUNAN  NEGARA  DI KAWASAN LOA IPUH           
                        DARAT  (Tahap.3)                                

                APBD Kab. Kutai  Kartanegara                            

                      Tahun   Anggaran                                  
                             2025                                       
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                                                

Lingkup Pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Bangunan
Gedung Kantor Peningkatan Jalan Lingkungan yang dalam pelaksanaannya harus
mengacu pada peraturan-peraturan tentang bangunan gedung pemerintah yang
berlaku. Pekerjaan yang dilakukan meliputi beberapa tahapan, antara lain:

a. Metode Pelaksanaan                                                   

  Diuraikan tahap demi tahap meliputi :                                 

  tahap persiapan, pelaksanaan pekerjaan utama dan pemeliharaan yang harus
  menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian tahap pekerjaannya termasuk
  pelaksanaan penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang       
  sekurangkurangnya berisi bahasan :                                    

  1) Rencana persiapan penanganan pekerjaan.                            

    Menggambarkan secara jelas antara lain penempatan direksi keet /barak kerja,
    mobilisasi dan penempatan alat bantu kerja, mobilisasi barang/material,

    mobilisasi tukang dan pekerja dll sehingga dapat diketahui jumlah dan macam
    kebutuhannya sehingga diyakini menggambarkan penguasaan penawar untuk
    melaksanakan tahapan pekerjaan ini.                                 

  2) Rencana penanganan pekerjaan utama.                                

    Menggambarkan secara jelas teknis-teknis pelaksanaan pekerjaan tanah,
    struktur, pekerjaan arsitektur dsbnya sesuai dengan RAB dan Spesifikasi Teknis
    dan/atau pekerjaan spesifik (contoh : pek. struktur dari pemasangan perancah
    sampai dengan pengecoran), juga menjelaskan kebutuhan tenaga dan peralatan

    untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yg diperlukan. Dituangkan dalam
    uraian singkat dan sketsa-sketsa diyakini menggambarkan penguasaan penawar
    untuk melaksanakan tahapan pekerjaan ini.                           

  3) Rencana penerapan dan penanganan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

    Memuat penjelasan rencana penerapan dan prosedur penanganan keselamatan
    dan  kesehatan kerja selama pelaksanaan pekerjaan yang diyakini     
    menggambarkan penguasaan penawar dalam pelaksanaan penerapan dan    
    prosedur penanganan K3 pada lokasi kegiatan.                        

b. Jadwal Waktu Pelaksanaan                                             

  Jadwal Pelaksanaan dalam bentuk analisa teknis satuan pekerjaan (lampiran 1) dan
  Barchart rinci/Curve-S, Jadwal tidak boleh melebihi jangka waktu pelaksanaan yang

  dipersyaratkan dan selaras dengan metoda pelaksanaan.                 
c. Sumber Dana                                                          

  Sumber Dana yang digunakan untuk membiayai Pekerjaan Belanja Modal Program
  Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan
  Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penataan
  Bangunan Dan Lingkungan adalah DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai
  Kartanegara Tahun Anggaran 2025.                                      

  Dengan nilai Nilai Pagu : Rp 4.663.500,00.00,- (Empat Milyar Enam Ratus Enam

                    Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)             
 1. Latar Belakang                                                      

        Setiap Bangunan Gedung Negara harus diwujudkan dengan sebaik    
    baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal
    dan layak dari segi mutu, biaya, dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang
    berlaku.                                                            
        Untuk itu dalam pelaksanaannya haruslah benar-benar dilakukan dengan

    baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta sesuai dengan
    ketentuan teknis pengadaan bangunan asset pemerintah sehingga prosesnya
    dapat berlangsung dengan arah yang benar. Pada tahap pelaksanaan    
    pembangunan fisik dilapangan diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu kontraktor

    pelaksana melalui pelelangan umum sehingga, mendapatkan penyedia jasa
    yang profesional dan berpengalaman dibidangnya. Kontraktor Pelaksana akan
    melakukan pelaksanaan pekerjaan fisik, yang menyangkut beberapa aspek
    mutu, volume, waktu dan biaya. Disamping itu juga bertanggung jawab atas
    semua kegiatan selama pelaksanaan berlangsung. Secara kontraktual   

    Pelaksana bertanggung jawab kepada OPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai
    Kartanegara selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam kegiatan pelaksanaan
    pekerjaan, kontraktor pelaksana akan mendapat bantuan bimbingan untuk
    menentukan arah pekerjaan Pelaksanaan Fisik dari Pejabat Pembuat    

    Komitmen.                                                           
        Kegiatan Lanjutan LANJUTAN PEMBANGUNAN BANGUNAN NEGARA          
    DI KAWASAN LOA IPUH DARAT (Tahap.3) yang ada pada saat ini belum    
    rampung seluruhnya. Sarana dan prasarana bangunan saat ini sedang dalam
    tahap penyelesaian dan diperlukan pelaksanaan yang memadai sehingga 

    menghasilkan bangunan yang berfungsi sebagai indikator dalam kelayakan
    Bangunan Negara Di Kawasan Loa Ipuh Darat yang telah dibangun.      
        Dalam hal peningkatan bangunan pendukung IKN, maka diperlukan   
    pembangunan Lanjutan LANJUTAN PEMBANGUNAN BANGUNAN NEGARA           

    DI KAWASAN LOA IPUH DARAT (Tahap.3) yang fungsional dan representatif
    dalam mewujudkan hasil yang sesuai dengan kepentingan dan tujuan program
    Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara                              
        Spesifikasi Teknis merupakan suatu pengarahan tugas untuk pekerjaan
    konstruksi Kegiatan LANJUTAN LANJUTAN PEMBANGUNAN BANGUNAN          

    NEGARA  DI KAWASAN LOA  IPUH DARAT (TAHAP.3) yang disampaikan       
    sebagai pedoman dalam pelaksanaan konstruksi untuk mewujudkan hasil yang
    sesuai dengan kepentingan dan tujuan program Pemerintah Kabupaten Kutai
    Kartanegara, yaitu :                                                

    a). Mewujudkan Lanjutan LANJUTAN PEMBANGUNAN BANGUNAN NEGARA        
      DI KAWASAN LOA IPUH DARAT (Tahap.3) yang Representatif dan layak  
      untuk digunakan sebagai kawasan bangunan pendidikan dan pelatihan.
    b). Pembangunan sarana dan  prasarana LANJUTAN   LANJUTAN           
      PEMBANGUNAN   BANGUNAN NEGARA  DI KAWASAN LOA IPUH DARAT          

      (TAHAP.3) perlu diwujudkan dengan sebaik - baiknya, sehingga mampu
      memenuhi secara optimal fungsi bangunan nya.                      
    c). Pelaksanaan pembangunan harus memenuhi kriteria teknis bangunan yang
      layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan sesuai
      dengan fungsinya sebagai bangunan gedung tempat belajar mengajar. 

    d). Pemberi tugas dalam pembangunan ini perlu mengarahkan secara baik dan
      menyeluruh, sehingga bangunan memadai dan layak diterima menurut  
      kaidah, norma serta tata laku profesional.                        

 2. Maksud dan Tujuan                                                   
        dimaksudkan sebagai petunjuk bagi pelaksana konstruksi dalam    
   melaksanakan pekerjaannya. Petunjuk ini memuat masukan azaz, kriteria, dan
   proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan   
   diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan serta mendapatkan hasil karya

   bangunan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari sisi kualitas,
   volume, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai
   wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan kerangka  
   Acuan  Kerja (KAK) dan kelancaran penyelesaian administrasi yang     

   berhubungan dengan pekerjaan dilapangan                              
        Dengan butir – butir acuan penugasan ini, diharapkan pelaksana  
   konstruksi dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan   
   keluaran sebagaimana diharapkan oleh pemberi tugas.                  

 3. Sasaran                                                             
        Pencapaian dalam pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah      
   mengoptimalkan    pekerjaan    Kegiatan  Lanjutan LANJUTAN           

   PEMBANGUNAN   BANGUNAN   NEGARA  DI KAWASAN LOA IPUH DARAT           
   (Tahap.3) sehingga pekerjaan tersebut menjadi lebih baik dan memberi 
   dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat setempat.              

 4. Lokasi Kegiatan                                                     
        Lokasi terletak di Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong Kabupaten Kutai

   Kartanegara.                                                         

 5. Sumber Dana                                                         
        Pagu Anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Lanjutan LANJUTAN      
   PEMBANGUNAN   BANGUNAN   NEGARA  DI KAWASAN LOA IPUH DARAT           
   (Tahap.3) dengan Sumber Dana dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara   
   tahun 2023.                                                          
        Nilai Pagu : Rp 4.663.500,00.00,-                               
                    (Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta       

                    Lima Ratus Ribu Rupiah)                             
        Catatan :   Penandatanganan  SPPBJ    dilakukan setelah         
   diterbitkannya DPA Bertanda tangan dan bersifat Definitif & setelah itu
   akan dilakukan Penandatanganan Kontrak.                              

 6. Nama dan Proyek / Satuan Kerja                                      
        Program     : Penataan Bangunan dan Lingkungannya               
        Rincian Kegiatan : LANJUTAN PEMBANGUNAN     BANGUNAN            
                       NEGARA   DI KAWASAN    LOA IPUH  DARAT           
                       (TAHAP.3)                                        

        Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :                                
        Yulius Rakhman, ST., MT. / NIP. 19850731 201101 1 001           
        Proyek /Satuan Kerja :                                          
        Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara                

 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan                                  
   Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan : 120 (Seratus Dua puluh) hari   
   Masa Pemeliharaan berlaku selama : 180 (seratus delapan puluh) hari  
                                   kalender                             

 8. Lingkup Pekerjaan                                                   
    Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa adalah     
    berpedoman pada k etentuan yang berlaku, Shop Drawing , Perincian   

    Penawaran (RAB), Rencana Metode Pelaksanaan, Spesifikasi Teknis untuk
    pekerjaan yang dimaksud, yang merupakan satu kesatuan yang tidak    
    terpisahkan dengan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi (Kontrak). Lingkup
    kegiatan tersebut antara lain meliputi:                             

       1. Memeriksa dan  mempelajari dokumen  untuk pelaksanaan         
         konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan
         dilapangan.                                                    
       2. Menyusun Field Engineering kondisi awal dan  rekayasa         

         lapangan (penyesuaian rencana awal dan kondisi / kebutuhan     
         lapangan), sebagai syarat utama tagihan I  pelaksanaan         
         pekerjaan                                                      
       3. Mengumpulkan  data  dan   informasi dilapangan  untuk         
         memecahkan   persoalan yang  terjadi selama pelaksanaan        

         konstruksi.                                                    
       4. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala antara   
         kontraktor pelaksana dan unsur konsultan pengawas, membuat     
         laporan harian, laporan mingguan dan bulanan pekerjaan         
         konstruksi, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan 
         mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh     
         konsultan pengawas.                                            

       5. Menyelenggarakan rapat secara berkala dengan PPK dan atau     
         unsur lain yang terkait dengan kegiatan.                       
       6. Menyusun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan perhitungan      
         volume pekerjaan (Back Up Data), serta Berita Acara Serah      
         Terima Pertama pekerjaan konstruksi.                           

       7. Membuat gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawings) yang        
         dikoreksi dan disetujui oleh konsultan pengawas dan diketahui oleh
         PPK                                                            
       8. Membuat gambar-gambar   yang   telah  sesuai  dengan          

         pelaksanaan (As-Built Drawing) sebelum serah terima pertama.   
       9. Menyusun laporan secara periodik (Rekapitulasi Pelaksanaan    
         Pekerjaan Dua Mingguan yang meliputi permasalahan/kendala di   
         lapangan dan resume pekerjaan) kepada PPK.                     
       10. Dalam pelaksanaan konstruksi sudah   termasuk  masa          

         pemeliharaan konstruksi.                                       
       11. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan
         yang telah disusun oleh perencana konstruksi (gambar teknis    
         dan   spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan          

         perubahannya  pada  saat  penjelasan pekerjaan/aanwijzing      
         pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis 
         yang dipersyaratkan)                                           
       12. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas      
         masukan  (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara 

         pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan, seperti yang
         tercantum dalam spesifikasi teknis.                            
       13. Pelaksanaan konstruksi akan mendapatkan pengawasan dari      
         penyedia jasa pengawasan konstruksi.                           

       14. Pelak sanaa n konstruksi harus se sua i deng an k etentuan   
         Renc ana Kese lamat an dan Kesehatan Kerja (K3). Penyedia Jasa 
         Wajib membuat Rencana Keselamatan Konstruksi untuk pekerjaan   
         ini (RKK).                                                     
       15. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatangan        

         Kontrak Kerja Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan       
         kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima pekerjaan  
         yang  dila njutk an pemerik saan pekerjaan. Semua administrasi 
         pelaksanaan konstruksi dan pengawasan mengikuti ketentuan yang 

         tercantum dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan  
         Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknis pelaksanaannya  
         dan beseerta perubahannya.                                     
       16. P e m e l i h a r a a n k o n s t r u k s i a d a l a h t a h a p u j i c o b a d a n p
         e m e r i k s a a n a t a s h a s i l pelaksanaan konstruksi fisik. Di dalam
         masa  pemeliharaan ini penyedia jasa konstruksi berkewajiban   
         memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang    

         terjadi selama masa konstruksi.                                
       17. Da la m ma s a p em e lih a ra a n s em u a b a han ya ng d ig u n ak a n,h
         a ru s d iuj i c o ba s e s ua i fungsinya. Apabila terjadi    
         kekurangan atau kerusakan, maka harus diperbaiki sampai        
         berfungsi dengan sempurna.                                     

       18. Masa pemeliharaan Kontruksi ini minimal selama 6 (Bulan)     
         bulan terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi.
       19. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan
         dan Kesehatan Kerja (K3). Yang telah di identifikasi bahaya dan resiko

         di tiap item kegiatan yang akan dilaksanakan dan sesuai dengan 
         dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi untuk pekerjaan ini     
         (RKK).                                                         
       20. melaksanakan pekerjaan sesuai kualitas (diperlukan uji-uji), Biaya
         dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud

         akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan dokumen   
         pelaksanaan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang      
         berhubungan dengan pekerjaan dilapangan.                       

 9. Dokumen Pelaksanaan                                                 
   Dokumen pelaksanaan yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :    
       a. Konstruksi fisik yang sesuai dengan  dokumen   untuk          
         pelaksanaan konstruksi;                                        
       b. Dok umen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :              

         1. Gambar-gambar  yang  sesuai dengan  pelaksanaan (as         
            build drawings).                                            
         2. Semua   berkas perizinan yang diperoleh pada  saat          
            pelaksanaan konstruksi fisik (request kerja).               

         3. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana 
            konstruksi, p e k e r j a a n p e n g a w a s a n o l e h p e n g a w a s p e k
            e r j a a n , b e s e r t a s e g a l a perubahan/addendumnya.
         4. L a p o r a n h a r i a n , m i n g g u a n , b u l a n a n y a n g d i b u a t
            s e l a m a pelak san aan k onstru k si f isik oleh pelak sana

            k onstruk si, serta lap oran akhir pengawasan, dan laporan  
            akhir pengawasan   berkala oleh pelaksana dan Konsultan     
            pengawasan.                                                 
         5. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang,  

            serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara
            lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik (jika ada)
         6. F o t o - f o t o d o k u m e n t a s i y a n g d ia m b i l p a d a s e t i a p t
            a h a p a n k e m a j u a n pelaksanaan konstruksi fisik.   
         7. Semua dokumen diharapkan dibuatkan softcopy nya.            

 10. Peralatan dan Material dari penyedia jasa konstruksi               
       Peralatan Lapangan yang harus disediakan Penyedia Konstruksi     

       merupakan fasilitas yang memenuhi ketentuan kegiatan untuk       
       menunjang berlangsungnya kegiatan Pekerjaan Lanjutan LANJUTAN    
       PEMBANGUNAN  BANGUNAN  NEGARA DI KAWASAN LOA IPUH DARAT          
       (Tahap.3) tersebut adalah : Peralatan dan kantor pada lokasi kegiatan
       tersebut baik milik sendiri maupun sewa                          

       Seperti :    Keperluan Survey MC0 untuk gambar shop drawing,     
       Keperluan ATK, Peralatan Komputer, Peralatan Tranportasi, Kantor serta
       peralatan lainya yang dapat mendukung kegiatan tesebut baik milik sendiri
       maupun sewa.                                                     

                                Tenggarong, 24 Maret 2025               
                               Pejabat Pembuat Komitmen                 

                                YULIUS RAKHMAN, ST., MT                 
                               NIP. 19850731 201101 1 001