Perencanaan Rehab Dan Pengembangan Gedung Bapenda Kab. Kukar

KERANGKA  ACUAN KERJA (KAK)                           

           Perencanaan Rehab dan Pengembangan Gedung Bapenda            

1. Latar Belakang                                                       
Sebagai salah satu ujung tombak untuk penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara, dan mengingat kebutuhan akan pelayanan kepada masyarakat yang semakin meningkat
mengakibatkan perlunya fasilitas yang lebih memadai di Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara
sesuai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi pemerintah sehingga perlunya penambahan dan
rehab fasilitas yang Iebih memadai.                                     

Untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat daiam haknya menerima pelayanan yang optimal
dan berkualitas maka perlunya untuk dilakukan pembangunan rehabilitasi dan pengembangan
bangunan pada Gedung Bapenda saat ini, dimana daiam pelaksanaan pembangunannya harus
memenuhi azas dan prinsip kemanfaatan, keselamatan, keselarasan bangunan gedung dengan
lingkungan, efektif, efesien, terarah dan terkendali sesuai program .fungsi dan Pemanfaatannya.

Kegiatan Perencanaan Perencanaan Rehab dan Pengembangan Gedung Bapenda Kabupaten Kutai
Kartanegara adalah proyek pembangunan disertai sarana gedung Kantor dan prasarana pendukung
lainnya dengan fasilitas mekanikal dan elektrikal yang memadai yang diharapkan menjadi fasilitas yang

nyaman bagi masyarakat, secara kualitas maupun kuantitas diharapkan mampu melengkapi apa yang
di inginkan.                                                            
Kegiatan pembangunan tersebut adalah upaya untuk mengimplementasikan Program Pengadaan

Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya daiam skala pembangunan fisik yang
cukup besar, sehingga harus dapat perhatian penuh daiam pelaksanaan pembangunannya agar
mencapai sasaran akhir yang tepat guna dan memenuhi fungsinya secara optimal dan dapat manjadi
spread effecy bagi pertumbuhan dikawasan tersebut dan secara langsung dapat meningkatan
pertumbuhan ekonomi masyarakat.                                         

Oleh karena itu pengendalian dan pengarahan dari proses pekerjaan Rehab dan Pengembangan
Gedung Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara ini diperlukan sejak dini atau sejak proses awal
perencanaan hingga akhir penutupan proyek atau serah terima gedung, guna mendukung kesuksesan
pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan nantinya.                    

Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan suatu pengarahan tugas untuk Penyedia Jasa Konsultan
Perencanaan Perencanaan Rehab dan Pengembangan Gedung Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara,
dipersiapkan sebagai pendorong dan pengendali pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik, sehingga
dapat mewujudkan hasil yang sesuai dengan kepentingan dan tujuan program Pemerintah Kabupaten

Kutai Kartanegara.                                                      
Pekerjaan kegiatan Konsultan Perencana merupakan pekerjaan yang berfungsi sebagai kontrol
pengelolaan kegiatan yang menyeluruh dan terintegrasi, sehingga hasilnya dapat terealisasi dengan

baik dan dapat memenuhi secara optimal baik secara aspek fungsi, estetika dan keandalan bangunan
dan lingkungannya, serta dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Oleh karenanya,
diperlukan suatu Jasa Konsultansi sebagai Konsultan Perencana yang berbadan hukum, sesuai dengan
bidang pekerjaannya, yang dapat mengawasi dan merealisasikan kegiatan Perencanaan Rehab dan
Pengembangan Gedung Bapenda di Kota Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang memenuhi
kriteria Perencanaan teknis yang berstandar, layak dari segi kriteria perencanaan, kualitas, kuantitas,
Kerangka Acuan Kerja – Perencanaan Rehab dan Penambahan Gedung Bapenda  
biaya dan administrasi kegiatan pekerjaan dalam rangkaian proses kegiatan tersebut hingga proses
serah terima dan pemanfaatan gedung nantinya.                           

Konsultan Perencana harus mampu melaksanakan dan memahami dari isi perencanaan dan Konsultan
Perencana secara teori dan teknis, serta cakap, handal, memadai dan layak untuk dapat diterima
menurut hirarkhi, kaidah, norma serta standar pekerjaan yang berlaku.   

2. Maksud dan Tujuan                                                    

Kerangka Acuan Kerja ini merupakan petunjuk Konsultan Perencana yang berisi masukan, azas, kriteria
keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam
pelaksanaan tugasnya.                                                   

Konsultan Perencana diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan konsultan perencana untuk dapat
berkoordinasi sehingga dapat merealisasikan Perencanaan Rehab dan Pengembangan Gedung

Bapenda Di Kota Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang representatif dan optimal sesuai
dengan harapan fungsinya dan dapat diterima dengan baik oleh pihak pemberi tugas (owner) dan
khalayak lainnya yang terkait. Konsultan Perencana diharapkan dapat melaksanakan tanggung
jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai, sesuai KAK ini.

3. Lokasi Kegiatan                                                      
Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara                        

4. Sumber Pendanaan                                                     

Paket pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Kegiatan Perencanaan Rehab dan Pengembangan Gedung Bapenda,
Tahun Anggaran 2023 dengan nilai HPS sebesar Rp. 409.035.000,00         

5. Nama dan Organisasi Kegiatan                                         

Pejabat Pembuat Komitmen :Taufik hidayat,SE/197907052003121004          

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Sri Fenty Widiyani/19760802 200604 2 028

Kegiatan                 : Perencanan Rehab dan Pengembangan Gedung Bapenda

                                 Badan Pendapatan Daerah Kab Kutai      
                                 Kartanegara                            

Kerangka Acuan Kerja – Perencanaan Rehab dan Penambahan Gedung Bapenda  
6. Data Dasar                                                           
  a. Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam

     pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Proyek maupun yang dicari sendiri.
     Kesalahan/kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan perencanaan menjadi tanggung
     jawab sepenuhnya dari Konsultan Perencana                          
  b. Dalam hal ini informasi yang diperlukan harus diperoleh untuk bahan perencanaan
     diantaranya mengenai hal-hal sebagai berikut:                      
             i. Kondisi fisik lokasi seperti: Luasan, batas-batas,      

             ii. Kondisi tanah (jika diperlukan)                        
             iii. Keadaan air tanah (Jika diperlukan) iv. Peruntukan tanah (jika diperlukan)
             v. Koefesien dasar bangunan (jika diperlukan)              

7. Standar Teknis                                                       

Standar teknis yaitu Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara           

8. Referensi Hukum                                                      
   1.  UU No. 02 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.                    

   2.  Peraturan Pemerintah Rl No. 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa
       Konstruksi.                                                      

   3.  Peraturan Pemerintah Rl No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa
       Konstruksi.                                                      

   4.  Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No
       16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah.          

   5.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
       07/PRT/M/2019, tanggal 20 Maret 2019 tentang Standard an Pedoman Pengadaan Jasa
       Konstruksi melalui penyedia.                                     

   6.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
       22/PRT/M/2018, tanggal 14 September 2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan
       Bangunan Gedung Negara.                                          

   7.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang
       Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi                   

   8.  Biaya tenaga ahli tersebut mengacu dan mengikuti pedoman dalam keputusan Menteri
       Pekerjaan Umum Nomor 524 / KPTS/ M/ 2022 dikeluarkan 27 Mei 2022 tentang Besaran
       Remunerasi Minimal Tenaga Konstruksi pada jenjang jabatan Ahli untuk layanan jasa
       konsultansi Konstruksi                                           

   9.  Keputusan DPN IKINDO tentang ketentuan Pedoman Standar Minimal Remunerasi/Biaya
       Personil (billing rate) dan biaya langsung(direct cost) untuk badan usaha jasa konsultasi
       Tahun 2023                                                       

                                 Badan Pendapatan Daerah Kab Kutai      
                                 Kartanegara                            

Kerangka Acuan Kerja – Perencanaan Rehab dan Penambahan Gedung Bapenda  

9. Ruang Lingkup                                                        

Lingkup pekerjaan Perencanaan yang akan dilaksanakan pada Pekerjaan Perencanaan Rehab dan
Pengembangan Gedung Bapenda meliputi hal-hal sebagai berikut:           

  a.   Persiapan                                                        
       •  Penyusunan jadwal pekerjaan                                   
       •  Mobilisasi personil                                           

  b.   Survey pendahuluan                                               

       •  Inventarisasi dan identifikasi kondisi existing lapangan      
       •  Pengumpulan data-data penunjang perencanaan • Melakukan koordinasi
          dengan pihak pemberi tugas.                                   
       •  Melakukan koordinsi dengan pihak setempat                     

  c.   Survey pengukuran dan penyelidikan tanah                         
       •  Pembuatan patok sebagai titik ikat                            
       •  Pengukuran topografi menggunakan peralatan survey             
       •  Pengukuran tapak dan situasi di sekitar lokasi kerja          
       •  Pengujian tanah dengan sondir dan boring                      

  d.   Inventarisasi bangunan dan ruangan existing                      
       •  Inventarisasi dan analisis kondisi bangunan existing          
  e.   Konsep desain awal                                               

       Konsultan membuat konsep desain dan alternatif desain bangunan meliputi:
       •  Tema : Tema sebagai dasar pengembangan rancangan diserahkan kepada kreatifitas
          konsultan dan Pengguna Bangunan                               
       •  Konsep ; Konsep yang merupakan penjabaran tema agar disesuaikan dengan
          Pengguna bangunan yaitu Jon Armed. Unsur-unsur Arsitektur, struktur, Mekanikal

          elektrikal, arsitektur landsekap dan modernitas bisa dikombinasikan dalam
          penjabaran konsep bangunan sehingga kesan Modern bangunan terasa.
       •  Zoning : zonasi pemisahan ruang publik, ruang privat, dan sirkulasi baik manusia
          maupun kendaraan untuk dipikirkan dengan matang karena sebagai dasar
          pemrograman ruang.                                            

       •  Sistem Penerapan SMKK : wajib dibuat atau disusun demi kelancaran pelaksanaan
          pekerjaan baik mulai dari perencanaan masteplan, pelaksanaan konstruksi dan
          pengawasan supervisi.                                         

  f.   Pengembangan konsep dan rancangan                                
       Pada tahapan ini program ruang sudah matang dan mulai muncul sketsa denah awal dan

       bentuk bangunan sudah mulai dimunculkan dalam posisi tampak, potongan maupun
                                 Badan Pendapatan Daerah Kab Kutai      
                                 Kartanegara                            

Kerangka Acuan Kerja – Perencanaan Rehab dan Penambahan Gedung Bapenda  
       model 3D perspektif kasar. Pada tahap ini diharapkan sudah kelihatan pola sirkulasi antar
       ruang yang dibutuhkan, sirkulasi kendaraan termasuk zona parkir. 

  g.   Pengembangan Rancangan                                           
       Pada tahapan ini gambar-gambar sketsa dimatangkan dalam bentuk gambar
       perencanaan, sudah memuat perhitungan struktur bangunan (kekuatan struktur
       bangunan dirancang untuk kondisi tahan gempa), perhitungan biaya dan spesifikasi teknis
       termasuk elemen material arsitekturnya.                          

  h.   Finalisasi Rancangan                                             
       Semua tahapan perancangan telah selesai termasuk laporan- laporan sebelumnya, hanya
       tinggal menyempurkan apabiia ada revisi.                         

10. Keluaran /Output                                                    

Laporan yang meliputi : Laporan Pendahuluan, Laporan Struktur, Laporan akhir, Engineer Estimate (EE),
Rencana Kerja Dan Syarat (RKS) dan Spesifikasi Teknis, Gambar A3, Foto Dokumentasi.

11. Personil                                                            

Untuk melaksanakan tugasnya, konsultan Perencana harus menyediakan tenaga baik ditinjau dari segi
kebutuhan kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan.               

I.   Tenaga Ahli                                                        
  a. Team Leader                                                        
     Mempunyai sertifikat keahlian (SKA/SRTA) Ahli Arsitek Madya. Ketua Tim disyaratkan seorang

     Sarjana (S1) Teknik arsitektur lulusan universitas/perguruan tinggi atau swasta yang telah
     diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi negeri yang telah
     diakreditasi dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan Perencanaan /supervisi
     konstruksi bangunan. Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai ketua tim
     selama 5 (Lima) tahun. Sebagai ketua tim, tugas utamanya adalah memimpin dan
     mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sampai
     dengan pekerjaan dinyatakan selesai.                               

  b. Ahli Struktur                                                      
     Mempunyai sertifikat keahlian (SKA) Ahli Madya Teknik Bangunan , disyaratkan seorang
     Sarjana (S1) Teknik Sipil, lulusan universitas/ perguruan tinggi atau swasta yang telah
     diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi negeri yang telah
     diakreditasi. Berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan Perencanaan/supervisi

     bangunan gedung selama 3 (Tiga) tahun,                             

                                 Badan Pendapatan Daerah Kab Kutai      
                                 Kartanegara                            

Kerangka Acuan Kerja – Perencanaan Rehab dan Penambahan Gedung Bapenda  
  c. Ahli Engineering Estimates                                         
     Mempunyai sertifikat keahlian (SKA) Ahli Muda Teknik Bangunan , disyaratkan seorang Sarjana

     (S1) Teknik Sipil, lulusan universitas/ perguruan tinggi atau swasta yang telah diakreditasi atau
     yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi negeri yang telah diakreditasi.
     Berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan Perencanaan bangunan gedung selama 3
     (Tiga) tahun,                                                      

   d. Ahli K3 Konstruksi                                                

     Mempunyai sertifikat keahlian (SKA) Ahli Muda K3 Konstruksi , disyaratkan seorang Sarjana
     (S1) Teknik Sipil, lulusan universitas/ perguruan tinggi atau swasta yang telah diakreditasi atau
     yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi negeri yang telah diakreditasi.
     Berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan Perencanaan/supervisi bangunan gedung
     selama 1 (Satu) tahun                                              

II.  Tenaga Pendukung                                                   
     a. Assisten Ahli Elektrikal                                        
     b. Operator Computer                                               

12. Persyaratan Sertifikat Badan Usaha                                  
       Sertifikasi Badan Usaha menggunakan SBU Konstruksi AR101 atau 001

13. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan                                         
     90 (Sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak di terbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja
     (SPMK) oleh Pejabat Pembuat Komitmen                               

14. Pelaporan                                                           

     a. Laporan Pendahuluan                                             
     b. Laporan Antara                                                  
     c. Laporan Akhir                                                   
     d. Gambar DED Perencanaan A3                                       

     e. Laporan Dokumentasi                                             
     f. Rencana Anggaran Biaya (Engineering Estimates)                  
     g. Rencana Kerja dan Syarat (RKS)                                  
     h. Dokumen Keselamatan Konstruksi                                  
     i. Spesifikasi Teknis                                              

                                   Tenggarong, 12 Mei 2023              

                                  PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN              
                                          (PPK)                         

                                       TAUFIK HIDAYAT, SE               

                                    NIP. 19790705 200312 1 004          
                                 Badan Pendapatan Daerah Kab Kutai      
                                 Kartanegara