Belanja Konsultansi Teknis Pengawasan

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARPerkantoran Bupati     

            Kutai Kartaneg                                              

                URAIAN        PEKERJAAN                                 

   PROGRAM           : PROGRAM  PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAHAN          
                       DAERAH KABUPATEN/KOTA                            

   KEGIATAN          : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
                       Pemerintah Daerah                                

   SUB. KEGIATAN     : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan      
                       Bangunan Lainnya                                 

   PEKERJAAN         : Belanja Konsultansi Teknis Pengawasan            

   LOKASI            : Kecamatan   Tenggarong  Kabupaten  Kutai         
                       Kartanegara                                      

                       SUMBER DANA APBD                                 

                  KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA                           

                      TAHUN ANGGARAN 2023                               

                                                       1                
Uraian Pekerjaan Belanja Konsultansi Teknis Pengawasan                  
Uraian Pekerjaan                                                        

1. LATAR BELAKANG                                                       
   Pelayanan Publik merupakan pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana   
   pelayanan publik atau aparatur sipil negara yang berupaya memenuhi kebutuhan

   masyarakat. Pemeliharaan gedung dan bangunan adalah suatu kegiatan yang
   butuhkan guna untuk pelayanan pendidikan yang sangat baik, dengan    
   kelengkapan seluruh jaringan baik yang bersifat struktur (bangunan) maupun

   infrastrukturnya.                                                    

   Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini melalui Dinas
   Pendidikan Dan Kebudayaan akan melaksanakan Pekerjaan Belanja        

   Konsultansi Teknis Pengawasan.                                       

   Kegiatan ini merupakan proses dalam rangka pengendalian pelaksanaan  

   pekerjaan dilapangan agar nantinya pekerjaan dilapangan sesuai dengan
   spesifikasi teknis yang ada, dan memberi kesempatan kepada pihak konsultan
   ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan Belanja Konsultansi Teknis
   pengawasan, guna membantu dalam hal meningkatkan mutu pengawasan     

   sehingga kegiatan yang akan dikerjakan dapat diawasi langsung demi tercapai
   hasil yang optimal.                                                  

   Pengawasan yang efektif akan mampu mengendalikan kelangsungan kegiatan

   pembangunan, dengan cara senantiasa melakukan hal – hal berikut ini :
   1. Pengawasan dan Pengendalian Biaya,                                
   2. Pengawasan dan Pengendalian Waktu,                                

   3. Pengawasan dan Pengendalian Kuantitas,                            
   4. Pengawasan dan Pengendalian Kualitas.                             

   Bertolak pada hal tersebut maka Konsultan Supervisi secara garis besar akan

   selalu mengawasi pelaksanaan pekerjaan secara kontinyu, baik terhadap biaya,
   waktu kuantitas dan kualitas serta menyediakan tenaga-tenaga ahli yang
   berpengalaman sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sehingga akan terciptanya
   produk kerja yang maksimal dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai   

   spesifikasi.                                                         

                                                       2                
Uraian Pekerjaan Belanja Konsultansi Teknis Pengawasan                  
2. MAKSUD DAN  TUJUAN                                                   
   a. Maksud                                                            

     Kerangka Acuan Kerja ini adalah merupakan petunjuk acuan kerja bagi
     konsultan Pengawas dalam melaksanakan pekerjaannya. Petunjuk ini harus
     dipedomani dan dipertimbangkan oleh Konsultan Pengawas dalam memuat
     masukan azaz, kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan

     yang selanjutnya akan di interprestasikan ke dalam pelaksanaan tugas
     pengawasan.                                                        

   b. Tujuan                                                            
     Konsultan Pengawas bertujuan untuk :                               
     1.   Membantu dan mendukung Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dalam  
          pengawasan pelaksanaan kegiatan.                              

     2.   Menjamin dan bertanggung jawab bahwa pekerjaan tercapai sesuai
          dengan kualitas dan kuantitas berdasarkan rencana perekayasaan dan
          dokumen-dokumen kontrak maupun syarat-syarat lain yang berlaku

          kegiatan yang bersangkutan.                                   
     3.   Menyiapkan dan mengadakan laporan tentang kemajuan kegiatan dari
          segi administrasi, fisik dan pembayaran.                      
     4.   Bantuan-bantuan teknis pengawasan lainnya yang dibutuhkan selama

          pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi.                       

3. SASARAN                                                              

   Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan pengadaan jasa konsultansi 
   Pengawasan yang dilaksanakan oleh Konsultan ini adalah :             
   dapat terlaksana dengan baik, tercapai kualitas, kuantitas dan waktu 
   pelaksanaan serta sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar pelaksanaan

4. DATA DASAR                                                           

   Data dan fasilitas                                                   
   Untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan Pengawas harus mencari sendiri
   informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pejabat
   Pembuat Komitmen melalui Uraian Pekerjaan ini.                       

   a. Konsultan Pengawas harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan
      dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Kegiatan maupun yang

      dicari sendiri. Kesalahan/kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan
      Pengawasan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Konsultan Pengawas.

   b. Diadakan pendataan dan inventarisir kebutuhan di lokasi kawasan bangunan

     tersebut, melakukan pengukuran dengan antisipasi perkembangan bangunan

                                                       3                
Uraian Pekerjaan Belanja Konsultansi Teknis Pengawasan                  
     di masa mendatang baik jalan maupun bangunan tersebut dan pertimbangan
     elevasi bangunan terhadap banjir.                                  

        a. Keadaan air tanah (Jika diperlukan)                          
        b. Peruntukan tanah (jika diperlukan)                           
        c. Koefesien dasar bangunan (jika diperlukan)                   

5. STANDAR TEKNIS                                                       
   Pekerjaan yang dilaksanakan mengikuti ketentuan sebagaimana tersebut di

   bawah ini, dengan berpedoman pada:                                   
    a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor      
       22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan        
       Gedung Negara.                                                   

    b. Petunjuk/ Tata Cara Standar Lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan
       ini;                                                             
    c. Memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI).       

   Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan belanja konsultansi teknis
   pengawasan wajib menggunakan Standar Nasional Indonesia yang masih   
   berlaku serta referensi-referensi teknis yang dapat dipertanggung jawabkan.

6. REFERENSI HUKUM                                                      

  1. UU No. 02 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.                      
  2. Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun200 tentang Usaha dan Peran Masyarakat
     Jasa Konstruksi.                                                   

  3. Peraturan Pemerintah RI No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa
     Konstruksi.                                                        
  4. Peraturan Pemerintah RI 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
     Pemerintah.                                                        

  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
     Nomor 07/PRT/M/2019, tanggal 20 Maret 2019 tentang Standard an Pedoman
     Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia.                        

  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
     Nomor 22/PRT/M/2018, tanggal 14 September 2018 tentang Pedoman Teknis
     Pembangunan Bangunan Gedung Negara.                                
  7. Biaya tenaga ahli tersebut mengacu dan mengikuti pedoman dalam keputusan

     Menteri Pekerjaan Umum Nomor 524/KPTS/M/2022 tanggal 27 Mei 2022   
     tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Konstruksi pada jenjang jabatan
     Ahli untuk layanan jasa konsultansi Konstruksi                     

                                                       4                
Uraian Pekerjaan Belanja Konsultansi Teknis Pengawasan                  
7.   RUANG LINGKUP KEGIATAN                                             

  a. Ruang Lingkup Pekerjaan                                            
     Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan Pengawas adalah
     berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta Gambar Kerja, Perincian
     Penawaran, Rencana Pengawasan Teknik Bangunan dan Syarat-Syarat yang

     merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Jasa 
     Pengawasan. Lingkup kegiatan tersebut antara lain meliputi:        

     a. Memberikan layanan keahlian kepada owner (Pemberi Tugas) dan Tim
        Pengelola Teknis dalam melaksanakan tugas-tugas koordinasi dan  
        pengendalian seluruh kegiatan teknis pembangunan tahap pelaksanaan
        konstruksi dan masa pemeliharaan, baik yang menyangkut aspek    

        manajemen maupun teknologi;                                     
     b. Observasi data, baik teknis maupun non teknis yang berkaitan dengan
        kegiatan, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan;     

     c. Memeriksa Time Schedule/Bar Chart, S-Curve, dan Net Work Planning
        yang diajukan oleh kontraktor pelaksana untuk selanjutnya diteruskan
        kepada pengelola proyek untuk mendapatkan persetujuan;          
     d. Memberi petunjuk dan mengarahkan kontraktor sehubungan dengan   

        pelaksanaan kegiatan perkerjaan per item.                       
     e. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan,    
        serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;

     f. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas,
        dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;                     
     g. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan    
        persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;           

     h. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat   
        laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan
        hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan

        pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pelaksana konstruksi;     
     i. Menghentikan jalannya pekerjaan apabila tidak sesuai dengan yang
        terdapat di dalam RAB atau perubahan pekerjaan yang telah disepakati.
     j. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang   

        diajukan oleh pelaksana konstruksi;                             
     k. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di        
        lapangan (As Built Drawings) sebelum serah terima pertama;      

     l. Menyusun daftar cacat/ kerusakan sebelum serah terima, mengawasi
        perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir 
        pekerjaan pengawasan;                                           

                                                       5                
Uraian Pekerjaan Belanja Konsultansi Teknis Pengawasan                  
     m. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara
        pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan serah terima

        kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran
        angsuran pekerjaan konstruksi;                                  
     n. Bersama-sama penyedia  jasa  perencanaan menyusun petunjuk      
        pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung;                    

     o. Membantu pengguna dalam menyusun dokumen-dokumen Serah Terima   
        Pekerjaan Pertama dan Serah Terima Kedua.                       

  b. Fasilitas penunjang lainnya                                        
     Tidak ada fasilitas penunjang yang disediakan oleh Pengguna Jasa, Semua
     fasilitas penunjang yang dibutuhkan termasuk akomodasi, alat transportasi,
     computer, printer, ATK, dll sudah termasuk dalam kontrak dan harus 

     disediakan oleh Penyedia Jasa.                                     

                                Tenggarong, 24 Juni 2023                
                                Pejabat Pembuat Komitmen                

                                                       6                
Uraian Pekerjaan Belanja Konsultansi Teknis Pengawasan