Pembangunan Gedung Arsip Kecamatan Samboja

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG ARSIP KECAMATAN SAMBOJA       

1. INFORMASI KEGIATAN                                                     
  a. Program             : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  b. Nama Kegiatan       : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada
     Camat                                                                
  c. Nama Sub Kegiatan   : Pembangunan Gedung Arsip Kecamatan Samboja     
  d. Lokasi Kegiatan     : Kec. Samboja                                   
  e. Tahun Anggaran      : 2024                                           

2. RUANG LINGKUP KEGIATAN                                                 
     Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pemborong termasuk pula pengadaan tenaga kerja, bahan - bahan,
     alat -alat                                                           
     dan segala keperluan yang berhubungan dengan pekerjaan pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini

     meliputi :                                                           
     PEKERJAAN PERSIAPAN                                                  

     PEKERJAAN TANAH                                                      
     PEKERJAAN PONDASI                                                    
     PEKERJAAN BETON                                                      
     PEKERJAAN DINDING PASANGAN  DAN PLESTERAN                            
     PEKERJAAN PENUTUP  LANTAI DAN PENUTUP                                
     DINDING                                                              

     PEKERJAAN PENUTUP  ATAP                                              
     PEKERJAN LISTRIK DAN INSTALASI                                       
     PEKERJAAN  PENGECATAN                                                
     PEKERJAAN LAIN-LAIN                                                  

3. STANDART RUJUKAN                                                       
  Semua pekerjaan yang akan dilaksanakan harus mengikuti Normalisasi Indonesia, Standar Konstruksi
  Indonesia dan peraturan nasional lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, antara lain :

  a. PUBI-1992                : Peraturan Bahan Bangunan di Indonesia     
  b. NI-5 PKKI                : Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia       

  c. NI-8                     : Peraturan Semen Portland Indonesia        
  d. NI-10                    : Bata Merah sebagai Bahan Bangunan         
  e. PPI-1979                 : Pedoman Plumbing Indonesia                
  f. PUIL-1977                : Peraturan Umum Instalasi Listrik          
  g. SNI 3976                 : Standar Tatacara Pengadukan dan Pengecoran Beton
  h. SNI 2834                 : Standar Tata cara Pembuatan Rencana Campuran Beton
     Normal                                                               
4. PEMBUATAN JADWAL PELAKSANAAN                                           
  a. Kontraktor Pelaksana berkewajiban menyusun dan membuat jadual pelaksanaan dalam bentuk
     barchart yang dilengkapi dengan grafik prestasi yang direncanakan berdasarkan butir-butir
     komponen pekerjaan sesuai dengan penawaran.                          

  b. Pembuatan rencana jadual pelaksanaan ini harus diselesaikan oleh Kontraktor Pelaksana selambat-
     lambatnya 10 hari setelah dimulainya pelaksanaan di lapangan pekerjaan. Penyelesaian yang

     dimaksud ini sudah harus dalam arti telah mendapatkan persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis
     Kegiatan / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Penganwas.  

  c. Bila selama 10 hari setelah pelaksanaan pekerjaan dimulai, Kontraktor Pelaksana belum
     menyelesaikan pembuatan jadual pelaksanaan, maka Kontraktor Pelaksana harus dapat menyajikan
     jadual pelaksanaan sementara minimal untuk 2 minggu pertama dan 2 minggu kedua dari
     pelaksanaan pekerjaan.                                               

5. KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT BAHAN                                      
  a. Kontraktor harus menyediakan bahan-bahan bangunan dalam jumlah dan kualitas yang sesuai
     dengan lingkup pekerjaan yang dilaksanakan. Sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam RKS ini
     dan Berita Acara Rapat Penjelasan, maka bahan-bahan yang dipergunakan maupun syarat-syarat
     pelaksanaan harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam AV-41 dan PUBI-1982 serta

     ketentuan lainnya yang berlaku di Indonesia.                         

  b. Sebelum memulai pekerjaan atau bagian pekerjaan, Pemborong harus mengajukan contoh bahan
     yang akan digunakan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Pejabat Pelaksana Teknis
     Kegiatan / Konsultan Penganwas yang akan diajukan User dan Konsultan Perencana untuk
     mendapatkan persetujuan. Bahan-bahan yang tidak memenuhi ketentuan seperti disyaratkan atau
     yang dinyatakan ditolak oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Pejabat Pelaksana Teknis
     Kegiatan / Konsultan Penganwas tidak boleh digunakan dan harus segera dikeluarkan dari halaman

     pekerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam.                 

  c. Apabila bahan-bahan yang ditolak oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Pejabat Pelaksana
     Teknis Kegiatan / Konsultan Penganwas ternyata masih dipergunakan oleh Kontraktor, maka
     Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Penganwas
     memerintahkan untuk membongkar kembali bagian pekerjaan yang menggunakan bahan tersebut.
     Semua kerugian akibat pembongkaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor.

  d. Penyimpanan bahan-bahan harus diatur dan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak
     mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan terhindarnya bahan-bahan dari kerusakan.
6. SARANA DAN CARA KERJA                                                  
  a. Kontraktor wajib memeriksa kebenaran dari kondisi pekerjaan meninjau tempat pekerjaan,
     melakukan pengukuran-pengukuran dan mempertimbangkan seluruh lingkup pekerjaan yang
     dibutuhkan untuk penyelesaian dan kelengkapan dari proyek.           

  b. Kontraktor harus menyediakan tenaga kerja serta tenaga ahli yang cakap dan memadai dengan jenis
     pekerjaan yang dilaksanakan, serta tidak akan mempekerjakan orang-orang yang tidak tepat atau

     tidak terampil untuk jenis-jenis pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Kontraktor harus selalu
     menjaga disiplin dan aturan yang baik diantara pekerja/karyawannya.  

  c. Kontraktor harus menyediakan alat-alat kerja dan perlengkapan seperti beton molen, pompa air,
     timbris, waterpas, alat-alat pengangkut dan peralatan lain yang diperlukan untuk pekerjaan ini.
     Peralatan dan perlengkapan itu harus dalam kondisi baik.             

  d. Kontraktor wajib mengawasi dan mengatur pekerjaan dengan perhatian penuh dan menggunakan
     kemampuan terbaiknya. Kontraktor bertanggung jawab penuh atas seluruh cara pelaksanaan,
     metode, teknik, urut-urutan dan prosedur, serta pengaturan semua bagian pekerjaan yang tercantum
     dalam Kontrak.                                                       

  e. Shop Drawing (gambar kerja) harus dibuat oleh Kontraktor sebelum suatu komponen konstruksi

     dilaksanakan.                                                        

  f. Shop Drawing harus sudah mendapatkan persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Pejabat
     Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Penganwas dan Konsultan Perencana sebelum elemen
     konstruksi yang bersangkutan dilaksanakan.                           

  g. Sebelum penyerahan pekerjaan, Kontraktor Pelaksana sudah harus menyelesaikan gambar sesuai
     pelaksanaan yang terdiri atas :Gambar rancangan pelaksanaan yang tidak mengalami perubahan
     dalam pelaksanaannya.                                                
  h. Penyelesaian yang dimaksud pada ayat g harus diartikan telah memperoleh persetujuan Pejabat
     Pelaksana Teknis Kegiatan / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Penganwas setelah
     dilakukan pemeriksaan secara teliti.                                 

Pembenahan lapangan yang berupa pembersihan lokasi dari bahan-bahan sisa-sisa pelaksanaan termasuk
bowkeet dan direksikeet harus dilaksanakan sebelum masa kontrak berakhir, kecuali akan dipergunakan
kembali pada tahap selanjutnya.