Pembangunan Kodim Baru Soekarno-Hatta Sangatta Utara (Tahap 1)

URAIAN         SINGKAT           PEKERJAAN                         

                             KEGIATAN  :                                 

  PEMBANGUNAN    KODIM  BARU  SOEKARNO-HATTA     SANGATTA  UTARA         

                             (TAHAP  1)                                  

                        SUMBER   DANA  APBD                              

                         TAHUN  ANGGARAN                                 
                                2025                                     
                       PEMBANGUNAN KODIM BARU SOEKARNO-HATTA SANGATTA UTARA (TAHAP 1)

                    SYARAT-SYARAT    UMUM                                

Pasal 01. PENGERTIAN                                                     

   Kecuali ditentukan lain, yang didefinisikan di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut :
   1.1. Pemberi Tugas:                                                   

      Berarti pimpinan proyek                                            

   1.2. Perencana :                                                      
     Berarti perusahaan berbadan hukum yang ditunjuk oleh pemberi tugas untuk melaksanakan

     pekerjaan perencanaan serta bertugas sebagai adviser berkala pada saat pelaksanaan
     pekerjaan dalam hal ini.                                            

   1.3. Pengawas:                                                        

     Berarti perusahaan berbadan hukum yang ditunjuk oleh pemberi tugas untuk melaksanakan
     pekerjaan pengawasan bertugas sebagai adviser berkala pada saat melakukan pekerjaan.

   1.4. Pelaksana:                                                       
     Berarti perusahaan berbadan hukum yang telah mengikat dirinya berdasarkan suatu kontrak

     perjanjian dengan Pemberi tugas untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar-
     gambar dan persyaratan-persyaratan sesuai yang tercantum dalam dokumen kontrak.

   1.5. Kontrak:                                                         

     Berarti perjanjian yang telah dicapai, yang diatur secara tertulis dalam bentuk tertentu dan
     meliputi semua yang tergambar dan tersebut di dalamnya.             

   1.6. Nilai Kontrak:                                                   
     Berarti jumlah yang tersebut dalam kontrak, termasuk provit, pajak-pajak dan sesuai dengan

     ketentuan-ketentuan dalam kontrak.                                  

   1.7. Gambar-Gambar:                                                   
     Berarti gambar-gambar yang tercantum dalam dokumen kontrak.         

   1.8. Jadwal Waktu:                                                    
     Berarti waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak dan menjadi dasar bagi pemberi tugas

     dalam menilai prestasi pekerjaan.                                   

                                                              I - 1      
BAB I SYARAT-SYARAT UMUM                                                 
                       PEMBANGUNAN KODIM BARU SOEKARNO-HATTA SANGATTA UTARA (TAHAP 1)

  1.9. Disetujui:                                                        

     Secara tertulis termasuk di dalamnya penegasan (confirmation) tertulis dari persetujuan

     secara lisan yang mendahuluinya.                                    

Pasal 02. LINGKUP KONTRAK                                                

   Kontrak meliputi pekerjaan Pembangunan Kodim baru Soekarno-Hatta Sangatta Utara

   (tahap 1) yang berlokasi di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 03. DOKUMEN KONTRAK                                                

   3.1. Dokumen kontrak terdiri dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dan Lampiran

       kontrak berupa dokumen pelelangan sebagai mana diuraikan dalam bagian I Buku Rencana
       Kerja dan Syarat-syarat ini, dokumen penawaran yang diajukan oleh calon Pelaksana dan

       lain-lain.                                                        
   3.2. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan lampiran kontrak, harus dianggap

       sebagai penjelasan timbal balik antara satu terhadap lainnya.     

   3.3. Ketentuan-ketentuan dalam dokumen lampiran kontrak akan merupakan bagian yang
       tak terpisahkan dari kontrak dan mengikat kedua belah pihak sebagaimana bila ketentuan-

       ketentuan dalam dokumen dicantumkan secara lengkap dalam kontrak. 
   3.4. Apabila terdapat hal-hal yang tidak jelas dalam ketentuan kontrak dan dokumen lampiran

       kontrak, maka Pelaksana berkewajiban menanyakan dalam rapat penjelasan kepada

       pemberi tugas yang kemudian akan memberikan penjelasan mengenai hal tersebut kepada
       Pelaksana. Segala akibat yang timbul karena kelalaian Pelaksana melaksanakan kewajiban

       tersebut menjadi tanggung jawab Pelaksana.                        

Pasal 04. PENGAWASAN                                                     

   4.1. Sebagai konsultan pengawas untuk pekerjaan ini akan dilaksanakan oleh konsultan

       pengawas yang akan ditunjuk kemudian. Tugas-tugas dan perintah-perintah dapat
       diberikan secara lisan dan tertulis dan dimuat dalam buku harian yang dibubuhi tanda

       tangan/paraf.                                                     

                                                              I - 2      
BAB I SYARAT-SYARAT UMUM                                                 
                       PEMBANGUNAN KODIM BARU SOEKARNO-HATTA SANGATTA UTARA (TAHAP 1)

   4.2. Berdasarkan penjelasan wewenang secara tertulis dari Pemberi tugas, konsultan

       pengawasan bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan serta kecakapan para

       pekerja yang melaksanakan pekerjaan.                              
   4.3. Pelaku pengawasan tidak berwenang untuk :                        

       - Membebaskan Pelaksana dari kewajiban yang ditentukan dalam surat perjanjian
         pekerjaan (Kontrak).                                            

       - Tidak menolak pelaksanaan suatu pekerjaan atau penggunaan bahan yang tidak

         memenuhi syarat-syarat dalam dokumen kontrak, dan mengurangi kekuasaan Pemberi
         tugas untuk tidak memerintahkan pembongkarannya.                

Pasal 05. KEWAJIBAN PELAKSANA                                            

   5.1. Pelaksana harus memeriksa lokasi tempat bekerja dan harus mencari keterangan-
       keterangan yang diperlukan tentang resiko, biaya tak terduga dan keadaan lain yang

       mungkin mempunyai pengaruh terhadap penawarannya.                 
   5.2. Sebelum memasukkan surat penawaran, Pelaksana dianggap telah mengetahui dan

       memahami tentang kelengkapan surat penawarannya. Harga - harga satuan yang

       dicantumkan dalam daftar harga penawaran harus sudah mencakup semua kewajiban yang
       disebut dalam dokumen kontrak.                                    

   5.3. Apabila penawarannya disetujui, Pelaksana harus bersedia menandatangani suatu perjanjian
       kontrak sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan, dengan perubahan- perubahan yang

       dianggap perlu atas persetujuan kedua belah pihak.                

Pasal 06. PERSONIL PELAKSANA                                             

   6.1. Sesuai dengan persyaratan dalam dokumen kontrak, Pelaksana harus menyediakan:

       a. Tenaga-tenaga teknik yang ahli dan berpengalaman dalam bidangnya dan mandor-
         mandor yang mampu untuk melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan. 

       b. Tenaga cakap (skilled), setengah cakap (semi skilled), dan tenaga kasar (unskilled)

         yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pekerjaan ini.            

                                                              I - 3      
BAB I SYARAT-SYARAT UMUM                                                 
                       PEMBANGUNAN KODIM BARU SOEKARNO-HATTA SANGATTA UTARA (TAHAP 1)

   6.3. Pelaku pengawasan dapat mengajukan dan meminta Pelaksana untuk segera mengganti

       tenaga-tenaga Pelaksana yang tidak cakap Pada Saat Pelaksanaan pekerjaan, apabila

       dianggap tidak sewajarnya dipekerjakan. Orang-orang tersebut tidak boleh dipekerjakan
       lagi untuk keperluan lain yang bersangkutan dengan pekerjaan ini tanpa ijin tertulis dari

       Konsultan pengawas.                                               

Pasal 07. SUB KONTRAKTOR                                                 

   7.1. Pelaksana bila dipandang perlu dibenarkan untuk bekerja sama dengan rekanan/ Pelaksana

       lain dengan ijin dan persetujuan tertulis dari Konsultan pengawas dan melaporkan kepada
       pemberi tugas.                                                    

   7.2. Pelaksana wajib memberikan laporan periodik kepada pemberi tugas mengenai

       pelaksanaan ayat (1) di atas.                                     
   7.3. Kerja sama sehubungan dengan ayat (1) di atas, hanya untuk sebagian dari pekerjaan yang

       akan dilaksanakan, tidak diperkenankan untuk menyerahkan seluruh pekerjaan pada sub
       kontraktor.                                                       

   7.4. Dalam pelaksanaan ayat (1) di atas, segala biaya yang timbul dan hasil pekerjaan yang

       didapat dari penyerahan sebagian pekerjaan kepada sub kontraktor, tetap menjadi tanggung
       jawab penuh Pelaksana.                                            

Pasal 08. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                       

   8.1. Pekerjaan harus diselesaikan dalam waktu 75 (Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender atau
       2,5 (Dua Koma Lima) bulan, terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja

       (SPMK).                                                           
   8.2. Jangka waktu pemeliharaan 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender sejak serah

       terima pertama pekerjaan (PHO).                                   
   8.3. Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan rencana kerja dan atau menurut

       perkiraan pemberi tugas bahwa pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu

       yang dicantumkan dalam kontrak, maka pemberi tugas berhak memutuskan kontrak
       secara sepihak.                                                   

                                                              I - 4      
BAB I SYARAT-SYARAT UMUM                                                 
                       PEMBANGUNAN KODIM BARU SOEKARNO-HATTA SANGATTA UTARA (TAHAP 1)

PasaL 09. WAKTU DIMULAINYA DAN KETERLAMBATAN PELAKSANAAN                 
       PEKERJAAN                                                         

    1.10. Pelaksana harus memulai pekerjaan sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak
        selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kelender setelah dikerluarkannya Surat Perintah

        Kerja dan melaksanakannya dengan baik dan tepat pada waktunya tanpa keterlambatan,

        kecuali disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan Pelaksana yang disetujui oleh
        Konsultan pengawas.                                              

    1.11. Apabila ternyata pelaksana tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagai mana telah
        ditetapkan dan berdasarkan schedule yang diajukan, maka pemberi tugas berhak untuk

        memutuskan kontrak secara sepihak. Segala akibat yang ditimbulkan oleh keadaan

        tersebut di atas sepenuhnya tanggung jawab pelaksana.            
    1.12. Apabila terlihat bahwa kemajuan pekerjaan mengalami hambatan dan mungkin akan

        mengakibatkan pekerjaan tidak selesai pada waktu yang telah ditetapkan, maka
        Pelaksana harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pemberi tugas mengenai

        alasan dan penyebab hambatan tersebut serta menyebutkan berapa hari diperkirakan

        terjadinya keterlambatan tersebut.                               
    1.13. Atas keterlambatan pekerjaan tersebut, Pelaksana harus mengajukan permohonan

        tertulis untuk perpanjangan waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum waktu
        penyerahan pertama pekerjaan, disertai alasan yang dapat diterima oleh pemberi tugas.

    1.14. Apabila permohonan tersebut disetujui, maka pemberi tugas akan memberikan

        perpanjangan waktu yang layak berdasarkan rekomendasi konsultan pengawas untuk
        menyelesaikan pekerjaan, dengan catatan bahwa Pelaksana harus berusaha untuk

        menyelesaikan pekerjaan.                                         

Pasal 10. RENCANA KERJA                                                  

   10.1. Dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditunjuk oleh pemberi tugas, maka

       Pelaksana harus segera mengirim rencana kerja untuk disetujui oleh pemberi tugas, antara
       lain:                                                             

       - Jadwal waktu dan urutan pelaksanaan pekerjaan dan metoda yang akan digunakan

         dalam melaksanakan pekerjaan, untuk dibicarakan dan disetujui oleh pemberi tugas.

                                                              I - 5      
BAB I SYARAT-SYARAT UMUM                                                 
                       PEMBANGUNAN KODIM BARU SOEKARNO-HATTA SANGATTA UTARA (TAHAP 1)

       - Keterangan lengkap mengenai struktur organisasi dan daftar personalia yang akan

         ditugaskan di lapangan, untuk diketahui pemberi tugas.          

       - Jadwal personal yang disusun secara tabelaris serta dalam bentuk diagram.
       - Jadwal pengadaan material                                       

       - Jadwal pengadaan peralatan                                      
       - Tata cara pelaksanaan baik secara teknis maupun secara administratif.

   10.2. Dengan disetujuinya rencana kerja atau keterangan-keterangan lain oleh pemberi tugas,
       tidak berarti membebaskan pelaksana dari suatu tugas pertanggung jawaban yang

       tercantum dalam kontrak.                                          

Pasal 11. JAMINAN PELAKSANAAN                                            

   11.1. Sebelum penandatangan kontrak, Pelaksana harus menyerahkan Surat Jaminan

       Pelaksanaan Pekerjaan berupa Garansi Bank dari Bank Pemerintah/Swasta atau asuransi

       yang berwenang, sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak. Dalam surat jaminan
       pelaksanaan tersebut di atas harus ada ketentuan bahwa Jaminan Pelaksanaan akan

       menjadi milik Negara dan dapat diuangkan oleh Pemberi Tugas tanpa persetujuan
       Pelaksana, apabila terjadi pemutusan hubungan kerja dengan memperhitungkan prestasi

       pekerjaan yang telah dilaksanakan.                                

   11.2. Garansi Bank atau Asuransi tersebut harus dialamatkan kepada:   
       Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kawasan

       perkantoran bukit pelangi, kec. Sangatta, kab. Kutai Timur. Garansi Bank tersebut harus
       dapat diuangkan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah adanya permintaan tertulis dari

       pemberi tugas, serta berlaku sampai dengan penyerahan pertama pekerjaan.
   11.3. Apabila Pemberi Tugas memutuskan kontrak sebelum pelaksanaan pekerjaan selesai,

       sesuai dengan wewenang tersebut dalam pasal 28 dari buku Syarat-syarat Umum ini, maka

       Pemberi Tugas menguangkan Garansi Bank tersebut untuk dijadikan milik proyek.
   11.4. Selama masa pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana harus tetap mempertahankan agar Garansi

       Bank tersebut tetap bernilai utuh sebagai mana ditentukan dalam ayat (1) di atas.
   11.5. Garansi Bank tersebut akan segera dikembalikan kepada Pelaksana setelah seluruh

       pekerjaan yang dinyatakan dalam kontrak selesai dikerjakan dan diserahkan kepada

                                                              I - 6      
BAB I SYARAT-SYARAT UMUM                                                 
                       PEMBANGUNAN KODIM BARU SOEKARNO-HATTA SANGATTA UTARA (TAHAP 1)

       Pemberi tugas sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak

       dan dokumen lampiran kontrak.                                     

Pasal 12. ASURANSI                                                       

   12.1. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah kontrak ditanda tangani, Pelaksana

       sudah harus mengasuransikan seluruh pekerjaan yang menimbulkan kerusakan atau

       kejadian/kecelakaan yang menimbulkan kerusakan atau kerugian.     
   12.2. Selain itu Pelaksana juga harus menyelenggarakan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK)

       sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan mengadakan asuransi kecelakaan
       untuk wakil/staf pemberi tugas, Konsultan pengawas dan stafnya, staf lain dan tamu-tamu

       khusus yang akan ditentukan kemudian oleh Pemberi Tugas, yang berlaku selama

       pelaksanaan pekerjaan.                                            
   12.3. Apabila Pelaksana tidak mengadakan asuransi tersebut dalam ayat (1) dan (2) di atas atau

       tidak memperpanjang sedangkan pekerjaan belum selesai, maka pemberi tugas akan
       mengadakan atau memperpanjang asuransi tersebut menggunakan dana yang seharusnya

       dibayarkan kepada Pelaksana.                                      

Pasal 13. PERBURUHAN                                                     

   12.1. Dalam mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pengerahan tenaga kerja dan

       tenaga Pelaksana, maka Pelaksana harus memenuhi segala undang-undang dan

       peraturan perburuhan yang berlaku di Indonesia.                   
   12.2. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang pemeliharaan kesehatan

       tenaga kerja, Pelaksana harus menjamin pemeliharaan kesehatan di tempat pekerjaan,
       mencegah dan mengatasi penyakit menular dan menyediakan perlengkapan PPPK yang

       memadai.                                                          

   12.3. Pelaksana harus bertanggung jawab atas pemenuhan segala ketentuan yang termasuk
       dalam pasal ini, terhadap sub kontraktor dan semua orang yang dipekerjakan untuk

       keperluan atau yang berhubungan dengan kontrak.                   
   12.4. Pelaksana harus menghormati dan memberikan perhatian terhadap hari besar resmi dan

       hari-hari libur serta menyusun rencana kerja tersebut secara khusus apabila

       menghendaki melaksanakan pekerjaan pada hari-hari tersebut.       

                                                              I - 7      
BAB I SYARAT-SYARAT UMUM                                                 
                       PEMBANGUNAN KODIM BARU SOEKARNO-HATTA SANGATTA UTARA (TAHAP 1)

Pasal 14. BENDA-BENDA ARKHEOLOGIS                                        

   14.1. Segala macam fosil, mata uang, barang-barang, bangunan atau benda lain yang mempunyai
       nilai antik serta peninggalan lain yang mempunyai nilai geologis atau arkheologis yang

       ditemukan di tempat pekerjaan harus dianggap sebagai milik negara dan Pelaksana harus

       mencegah agar para pekerjanya atau orang-orang lain memindahkan atau merusak
       barang-barang tersebut.                                           

   14.2. Pelaksana tidak diperkenankan memindahkan barang-barang tersebut setelah ditemukan
       dan harus segera memberitahukan kepada Konsultan pengawas serta melaksanakan

       perintah-perintah dari Konsultan pengawas untuk mengangkut barang-barang tersebut

       ke tempat yang telah ditentukan atas biaya Negara.                

Pasal 15. PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN UMUM                         

   15.1. Semua kegiatan yang diperlukan dalam pelaksanaan yang menggunakan milik umum,

       milik Pemberi tugas atau milik orang lain harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga
       tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum. Dalam hal terjadi gangguan

       terhadap kepentingan umum, maka Pelaksana harus membebaskan pemberi tugas dari
       segala macam tuntutan atau klaim.                                 

   15.2. Pelaksana harus bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat

       pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan kelalaian Pelaksana, pekerja Pelaksana, agen atau
       sub kontraktor yang berhubungan.                                  

Pasal 16. PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PATEN                                

   16.1. Pelaksana harus membebaskan Pemberi tugas dari segala macam klaim atau tuntutan atas
       pelanggaran suatu hak paten atau cap dagang atau nama dan hak-hak lain yang dilindungi

       undang-undang mengenai penggunaan suatu peralatan untuk pelaksanaan konstruksi,
       mesin atau bahan-bahan yang digunakan untuk keperluan atau yang berhubungan dengan

       kontrak.                                                          

       Semua royalti atau biaya lain yang harus dibayarkan sehubungan dengan hal tersebut di
       atas dianggap telah termasuk dalam harga penawaran.               

                                                              I - 8      
BAB I SYARAT-SYARAT UMUM                                                 
                       PEMBANGUNAN KODIM BARU SOEKARNO-HATTA SANGATTA UTARA (TAHAP 1)

Pasal 17. MUTU BAHAN DAN HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN                     

   17.1. Semua bahan yang digunakan dan seluruh hasil pekerjaan harus memenuhi syarat-syarat
       yang telah ditetapkan dalam kontrak dan dokumen lampiran kontrak. Demikian juga

       halnya dengan cara pelaksanaan dan penggunaan bahan tersebut harus sesuai dengan

       ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan dokumen lampiran kontrak serta perintah dan
       petunjuk pemberi tugas atau konsultan pengawas yang disampaikan selama pelaksanaan

       pekerjaan.                                                        
   17.2. Atas permintaan konsultan pengawas atau pemberi tugas, Pelaksana harus bersedia

       mengirimkan contoh bahan yang akan digunakan, untuk selanjutnya diuji mutunya. Setiap

       saat mutu pekerjaan harus siap diuji oleh Konsultan pengawas/pemberi tugas atau pihak
       ketiga yang ditentukan kemudian. Untuk memenuhi hal pengujian tersebut, Pelaksana

       tidak berhak mengajukan tuntutan (klaim) tambahan biaya.          

Pasal 18. PEMERIKSAAN PEKERJAAN                                          

   18.1. Pelaksana harus memberi ijin kepada Konsultan pengawas, pemberi tugas untuk memasuki

       bengkel kerja (work shop) atau tempat-tempat lain yang ada hubungannya dengan
       pelaksanaan pekerjaan, dan melakukan pemeriksaan serta perhitungan hasil pekerjaan

       yang telah dan sedang diselesaikan.                               

   18.2. Konsultan pengawas dan Pemberi tugas mempunyai wewenang memerintahkan
       Pelaksana secara tertulis untuk:                                  

       - Mengganti bahan-bahan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan dalam
         kontrak dan dokumen lampiran kontrak dengan bahan-bahan yang sesuai dengan

         ketentuan dan syarat tersebut.                                  
       - Membongkar dan melaksanakan kembali sesuatu pekerjaan yang bahan-bahan, cara

         pelaksanaan atau hasil pekerjaannya tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam

         dokumen kontrak dan dokumen lampiran kontrak sampai didapat hasil pekerjaan, cara
         pelaksanaan dan bahan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan tersebut. Semua

         hal tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pelaksana tanpa hak untuk menuntut
         (klaim) tambahan biaya.                                         

                                                              I - 9      
BAB I SYARAT-SYARAT UMUM                                                 
                       PEMBANGUNAN KODIM BARU SOEKARNO-HATTA SANGATTA UTARA (TAHAP 1)

   18.3. Pelaksana harus memperhatikan dan mengindahkan perintah/peringatan yang diberikan

       tersebut ayat (2) di atas dan harus segera melakukan tindakan untuk memperbaiki hal- hal

       yang disebut dalam perintah/peringatan tersebut.                  

Pasal 19. LAPORAN                                                        

   19.1. Pelaksana wajib membuat dan menyampaikan laporan mengenai perkembangan

       pelaksanaan pekerjaan secara tertulis kepada konsultan pengawas, dan membuat buku
       harian yang mencatat semua instruksi, keputusan dan hal-hal lain yang penting dan

       dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan tersebut.      
   19.2. Dalam laporan harian, dicatat hal-hal berikut:                  

       - Kemajuan pekerjaan setiap hari, bahan-bahan dan peralatan yang datang, jumlah

         tenaga kerja yang bekerja, dan kondisi cuaca pada hari itu.     
       - Tugas dan perintah yang diberikan oleh konsultan pengawas.      

       - Perubahan pekerjaan yang dilaksanakan, baik pekerjaan tambahan atau pekerjaan
         kurang.                                                         

   19.3. Laporan tersebut harus dilengkapi dengan foto-foto yang bertanggal serta dibuat dalam
       rangkap 5 (lima).                                                 

Pasal 20. RESIKO KENAIKAN HARGA BAHAN DAN UPAH                           

   20.1. Apabila selama pelaksanaan pekerjaan terjadi kenaikan harga, maka Pelaksana tidak dapat
       mengajukan permohonan peninjauan dan perhitungan tambahan harga atau menuntut

       tambahan biaya. Pelaksana dianggap telah memperhitungkan faktor-faktor tersebut di atas

       pada saat mengajukan harga penawaran.                             
   20.2. Kenaikan harga tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan atau mengurangi kualitas

       pekerjaan, mengurangi volume pekejaan, dan/atau memperlambat waktu penyelesaian
       pekerjaan sebagai mana yang telah ditetapkan dalam kontrak.       

   20.3. Apabila terjadi kenaikan harga akibat adanya kebijaksanaan pemerintah dalam bidang

       moneter atau lainnya, akan ditentukan kemudian oleh pemberi tugas.

                                                              I - 10     
BAB I SYARAT-SYARAT UMUM                                                 
                       PEMBANGUNAN KODIM BARU SOEKARNO-HATTA SANGATTA UTARA (TAHAP 1)

Pasal 21. DENDA DAN PERSELISIHAN                                         

   21.1. Bila jangka waktu pelaksanaan yang telah disepakati dalam kontrak tidak dilaksanakan

       oleh Pelaksana karena suatu alasan yang tidak dapat diterima oleh pemberi tugas, maka
       Pelaksana akan dikenakan denda atau sanksi yang akan diatur kemudian dalam syarat

       khusus kontrak.                                                   

   21.2. Segala perselisihan yang mungkin timbul antara pemberi tugas dan Pelaksana, pada
       prinsipnya akan diselesaikan secara musyawarah. Alternatif penyelesaian akan diatur

       kemudian dalam kontrak.                                           

Pasal 22. RESIKO-RESIKO LAIN                                             

   22.1. Jika hasil pekerjaan Pelaksana musnah dengan cara apapun sebelum diserahkan kepada

       pemberi tugas, maka Pelaksana bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang timbul,
       kecuali pemberi tugas lalai menerima pekerjaan tersebut.          

   22.2. Jika terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan oleh kelalaian

       Pelaksana, maka segala kerugian yang timbul sehubungan dengan keterlambatan tersebut
       menjadi tanggung jawab Pelaksana.                                 

                                                              I - 11     
BAB I SYARAT-SYARAT UMUM