PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Kompleks Perkantoran Pemerintah K abupaten Labuhanbatu Selatan Desa
SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)
NOMOR : ……………/KONTRAK/PPK/DAK/Disdik-LS/2023
Tanggal : ……………
Antara
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Dengan
……………
Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi :
Pembangunan ruang tata usaha pada UPTD. SMP NEGERI 10 TORGAMBA
Kecamatan Torgamba (DAK 2023)
Nilai Pekerjaan :
Rp. ……………,-
(……………)
Waktu Pelaksanaan
…… (……………) Hari Kalender
SUMBER DANA
DAK
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
KOTAPINANG – SUMATERA UTARA Kode Pos 21464
SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan
Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan ruang tata usaha pada UPTD. SMP NEGERI 10 TORGAMBA
Kecamatan Torgamba (DAK 2023)
Nomor : ……………/KONTRAK/PPK/DAK/Disdik-LS/2023
SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja
Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan
ditandatangani di Kotapinang pada hari ……………, berdasarkan Surat Penetapan
Pemenang Nomor …………… tanggal ……………, Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : ……………/SPPBJ/PPK/DAK/Disdik-LS/2023 tanggal
……………, antara:
Nama : JULPAN HAMSAR HASIBUAN, S.Pd
NIP : 19810512 201001 1 033
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)
Berkedudukan di : Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu
Selatan – Kompleks Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan
yang bertindak untuk dan dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Nomor 870/788/U.Peg/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang
Pengunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan
Kontrak”, dengan:
Nama : ……………
Jabatan : ……………
Berkedudukan di : ……………
Akta Notaris Nomor : ……………
Tanggal : ……………
Notaris : ……………
yang bertindak untuk dan atas nama …………… selanjutnya disebut “Penyedia”.
Dan dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12
tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
Penyedia.
PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:
(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen
Pemilihan;
(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam
Kontrak ini melalui SPPBJ untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan ruang tata usaha pada UPTD. SMP NEGERI 10 TORGAMBA
Kecamatan Torgamba (DAK 2023) sebagaimana diterangkan dalam dokumen
Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki
keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta
telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan
persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki
kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang
diwakili;
(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan
bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua
fakta dan kondisi yang terkait.
Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini
bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan
Konstruksi Pembangunan ruang tata usaha pada UPTD. SMP NEGERI 10
TORGAMBA Kecamatan Torgamba (DAK 2023) dengan syarat dan ketentuan
sebagai berikut.
Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN
Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang
sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.
Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA
Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:
1. Pekerjaan Pendahuluan;
2. Pekerjaan Tanah;
3. Pekerjaan Pondasi;
4. Pekerjaan Beton;
5. Pekerjaan Pasangan dan Plesteran;
6. Pekerjaan Atap dan Plafond;
7. Pekerjaan Pengecatan;
Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN, DAN PEMBAYARAN
(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh
berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam
Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. ……………,- dengan
kode akun kegiatan ……………;
(2) Kontrak ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023;
(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank …………… rekening nomor:
…………… atas nama Penyedia: ……………
Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK
(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila
ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga,
Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta
lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor,
personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan
Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti:
Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan,
jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak,
Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan
ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan
dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
a. adendum Kontrak (apabila ada);
b. Surat Perjanjian;
c. Surat Penawaran;
d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
f. spesifikasi teknis dan gambar;
g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga
hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga
Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).
Pasal 5
MASA KONTRAK
(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak
tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan;
(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung
sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama … (……………) Hari Kalender;
(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung
sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan selama …… (……………) Hari Kalender.
Pasal 6
PENYEDIA
Penyedia bertanggung jawab atas:
(1) Pelaksanaan kontrak;
(2) Kualitas barang/jasa;
(3) Ketepatan perhitungan jumlah/volume;
(4) Ketepatan waktu penyerahan; dan Ketepatan tempat penyerahan.
Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat
untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan
Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik
Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan
meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak,
rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.
Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
……………, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
JULPAN HAMSAR HASIBUAN, S.Pd
…………… NIP. 19810512 201001 1 033
……………
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
KOTAPINANG – SUMATERA UTARA Kode Pos 21464
SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : ……………/SPMK/PPK/DAK/Disdik-LS/2023
PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI :
Pembangunan ruang tata usaha pada UPTD. SMP NEGERI 10 TORGAMBA
Kecamatan Torgamba (DAK 2023)
Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : JULPAN HAMSAR HASIBUAN, S.Pd
NIP : 19810512 201001 1 033
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan –
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan
Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen “PPKom”.
Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : ……………/KONTRAK/PPK/DAK/Disdik-
LS/2021 tanggal ……………, bersama ini memerintahkan :
Nama : ……………
Alamat : ……………
Yang dalam hal ini diwakili oleh ……………selanjutnya disebut “Penyedia”;
Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:
1. Macam pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi;
2. Tanggal mulai kerja : ……………
3. Syarat-syarat pekerjaan: Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak
4. Waktu penyelesaian : selama ……. (……………) Hari Kalender dan
pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal
……………
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan
pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan
dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000
(satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian
tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-
syarat Khusus Kontrak.
Untuk dan Atas Nama
Dinas pendidikan Kabupaten labuhanbatu selatan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom),
JULPAN HAMSAR HASIBUAN, S.Pd
NIP. 19810512 201001 1 033
Menerima dan menyetujui :
Untuk dan Atas Nama
……………,
……………
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
KOTAPINANG – SUMATERA UTARA Kode Pos 21464
SURAT PENYERAHAN LAPANGAN (SPL)
Nomor : ……………/SPL/PPK/DAK/Disdik-LS/2023
Pada hari ini ……………, Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023,
MENYERAHKAN LAPANGAN KEPADA :
Nama : ……………
Jabatan : ……………
Perusahaan : ……………
Alamat : ……………
UNTUK MENGERJAKAN :
Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:
Pekerjaan : Pembangunan ruang tata usaha pada UPTD. SMP
NEGERI 10 TORGAMBA Kecamatan Torgamba (DAK
2023)
Lokasi : ……………
Sumber Dana : APBD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Tahun Anggaran 2023.
BERDASARKAN :
1. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
Nomor : ……………/SPPBJ/PPK/DAK/Disdik-LS/2023
Tanggal : ……………
2. Pihak Kedua harus memulai pekerjaan setelah menerima Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK).
Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Yang Menerima Yang Menyerahkan
……………, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
…………… JULPAN HAMSAR HASIBUAN, S.Pd
…………… NIP. 19810512 201001 1 033
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
PEKERJAAN KONSTRUKSI JENIS KONTRAK HARGA SATUAN
A. KETENTUAN UMUM
1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat
Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus
mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan
sebagai berikut.
1.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang
selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang
melakukan pengawasan melalui audit, reviu,
pemantauan, evaluasi, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pemerintah.
1.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakan
adalah bagian pekerjaan utama atau bagian
pekerjaan bukan utama yang ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Dokumen
Pemilihan yang pelaksanaanya diserahkan
kepada Penyedia lain (subkontraktor) dan
disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.
1.3 Daftar Kuantitas dan Harga adalah daftar
kuantitas yang telah diisi harga satuan dan
jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan
bagian dari penawaran.
1.4 Direksi Lapangan adalah tenaga/tim
pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih,
untuk mengelola administrasi Kontrak dan
mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
1.5 Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan
pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
1.6 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya
disingkat HPS adalah perkiraan harga
barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak yang telah
memperhitungkan biaya tidak langsung,
keuntungan, dan Pajak Pertambahan Nilai.
1.7 Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan
tertentu per satu satuan tertentu.
1.8 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah
kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan
Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan
pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati
dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
1.9 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang
terjadi di luar kehendak para pihak dalam
Kontrak dan tidak dapat diperkirakan
sebelumnya, sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat
dipenuhi.
1.10 Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan
keruntuhan bangunan dan/atau tidak
berfungsinya bangunan setelah penyerahan
akhir hasil Jasa Konstruksi.
1.11 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat
KSO adalah kerja sama usaha antar Penyedia
yang masing-masing pihak mempunyai hak,
kewajiban dan tanggung jawab yang jelas
berdasarkan perjanjian tertulis.
1.12 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut
Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang
mengatur hubungan hukum antara Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa
konsultansi konstruksi atau pekerjaan
konstruksi.
1.13 Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak dengan
harga satuan yang tetap untuk setiap satuan
atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis
tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan
dalam batas waktu yang telah ditetapkan,
volume atau kuantitas pekerjaanya masih
bersifat perkiraan pada saat Kontrak
ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil
pengukuran bersama atas realisasi volume
pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan
setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
1.14 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan
APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada
Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan.
1.15 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan
APBD yang selanjutnya disebut KPA, adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah
1.16 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya
Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatangananan Kontrak sampai dengan
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
1.17 Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk
melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak
Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan.
1.18 Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk
melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh
Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan.
1.19 Mata Pembayaran Utama adalah mata
pembayaran yang pokok dan penting yang nilai
bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh
persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung
mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya
terbesar.
1.20 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah
metode yang menggambarkan penguasaan
penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari
awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan
pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari
masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama
yang dapat dipertanggungjawabkan secara
teknis.
1.21 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disebut Pejabat Penandatangan Kontrak
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara.
1.22 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau
sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran,
dan pembangunan kembali suatu bangunan.
1.23 Pekerjaan Utama adalah rangkaian kegiatan
dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar
dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan
penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara
langsung menunjang terwujudnya dan
berfungsinya suatu konstruksi sesuai
peruntukannya sebagaimana tercantum dalam
rancangan kontrak.
1.24 Pelaku Usaha adalah badan usaha atau
perseorangan yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan pada bidang tertentu.
1.25 Pengawas Pekerjaan adalah tim pendukung/
badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak yang bertugas untuk mengawasi
pelaksanaan pekerjaan.
1.26 Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian Negara/ Lembaga/Perangkat
Daerah.
1.27 Pejabat yang berwenang untuk menanda-
tangani Kontrak adalah pemilik atau pemberi
pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa
Konstruksi yang dapat berupa Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau
Pejabat Pembuat Komitmen.
1.28 Penyedia adalah Pelaku Usaha yang
menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
1.29 Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau
tenaga teknis yang ditempatkan sesuai
penugasan pada organisasi pelaksanaan
pekerjaan.
1.30 Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang
diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia
berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/
Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam
jangka waktu tertentu.
1.31 Subkontraktor adalah Penyedia yang
mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan
Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk
melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
1.32 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut
Jaminan adalah jaminan tertulis yang
dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga
keuangan khusus yang menjalankan usaha di
bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi
untuk mendorong ekspor Indonesia.
1.33 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya
disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan
oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak kepada Penyedia
untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
1.34 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang
dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak untuk memulai melaksanakan
pekerjaan.
1.35 Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan
selesai (Provisional Hand Over/PHO) dinyatakan
dalam Berita Acara Serah Terima Pertama
Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.
1.36 Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah
tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai
(Final Hand Over/FHO) dinyatakan dalam Berita
Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang
diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.
1.37 Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja
yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi
ahli, teknisi atau analis, dan operator.
2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan
dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak
lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam
Surat Perjanjian.
3. Bahasa dan Hukum 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak
asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan
dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam
bahasa Indonesia.
3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang
berlaku di Indonesia.
4. Korespondensi 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat,
e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan
para pihak yang tercantum dalam SSKK.
4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau
persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus
dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia,
dan dianggap telah diberitahukan jika telah
disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah
Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan
melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan
ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. Wakil Sah Para Pihak 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau
diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap
dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan
untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan
atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau
pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali
untuk melakukan perubahan kontrak.
5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam
Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus
disampaikan kepada masing-masing pihak.
5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan
ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak,
maka selain melaksanakan pengelolaan
administrasi kontrak dan pengendalian
pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga
melaksanakan pendelegasian sesuai dengan
pelimpahan dari Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.
6. Larangan Korupsi, 6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa
Kolusi dan/atau pemerintah, para pihak dilarang untuk:
Nepotisme,
1) menawarkan, menerima atau menjanjikan
Penyalahgunaan
untuk memberi atau menerima hadiah atau
Wewenang serta
imbalan berupa apa saja atau melakukan
Penipuan
tindakan lainnya untuk mempengaruhi
siapapun yang diketahui atau patut dapat
diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
2) mendorong terjadinya persaingan tidak
sehat; dan/atau
3) membuat dan/atau menyampaikan secara
tidak benar dokumen dan/atau keterangan
lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan
pelaksanaan Kontrak ini.
6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan
termasuk semua anggota KSO (apabila
berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada)
tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan
yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.
6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
terbukti melakukan larangan-larangan di atas
dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak sebagai berikut:
1) pemutusan Kontrak;
2) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan
disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam
SSKK;
3) sisa uang muka harus dilunasi oleh
Penyedia atau Jaminan Uang Muka
dicairkan dan disetorkan sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK; dan
4) pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas
dilaporkan oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak kepada PA/KPA.
6.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi,
dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan
sanksi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
7. Asal Material/Bahan 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/
bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam
negeri dan komponen impor selama
pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.
7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/
bahan diperoleh, antara lain tempat material/
bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman
dan pengangkutan material/bahan mematuhi
peraturan perundangan terkait beban dan
dimensi kendaraan.
8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan
keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan
dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar
akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja
Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk
membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan
lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas
pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga
Kontrak.
10. Pengalihan Seluruh 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya
Kontrak diperbolehkan dalam hal pergantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan
(merger) maupun akibat lainnya.
10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak
diputuskan sepihak oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dan
Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur
dalam pasal 44.2.
11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap
pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang
lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi
pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak
atau seketika menjadi pengabaian terhadap
pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya
dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan
ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan
pengabaian.
12. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab
penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruki dan
subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang
dilakukan oleh mereka.
13. KSO KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang
disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas
nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban
terhadap Pejabat yang berwenang untuk menanda-
tangani Kontrak berdasarkan Kontrak ini.
14. Pengawasan 14.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Pelaksanaan Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan
Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan
pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas
Pekerjaan dapat berasal dari personel Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
(Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa
Pengawasan (Konsultan Pengawas).
14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas
Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum
dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang
berasal dari Personel Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak dapat bertindak
sebagai Wakil Sah Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak.
15. Tugas dan Wewenang 15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang
Pengawas Pekerjaan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai
Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun
pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan
dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan
wewenang dari Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.
15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan
terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang
tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan
Harga di dalam Kontrak maka Penyedia
berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi
dan gambar usulan pekerjaan sementara
tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak
berkeberatan (no objection) untuk dilaksanakan
dari Pengawas Pekerjaan.
Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana
pekerjaan sementara ini tidak melepaskan
Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai
Kontrak.
15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan
wewenang paling sedikit meliputi:
1) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu
pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa
pelaksana konstruksi;
2) memberikan izin dimulainya setiap tahapan
pekerjaan;
3) memeriksa dan menyetujui kemajuan
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai
dengan ketentuan dalam Kontrak;
4) memeriksa dan menilai mutu dan
keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir
pekerjaan;
5) menghentikan setiap pekerjaan yang tidak
memenuhi persyaratan;
6) bertanggung jawab terhadap hasil
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai
tugas dan tanggungjawabnya;
7) memberikan laporan secara periodik kepada
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak sesuai dengan
ketentuan dalam Kontrak.
15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan
tugas dan wewenang sebagaimana yang
dimaksud pada pasal 15.3 yang akan
mempengaruhi ketentuan atau persyaratan
dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak.
15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan
perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai
dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan
dalam Kontrak ini.
16. Penemuan-Penemuan Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dan kepada
pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang
yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan
kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan
perundang-undangan dikuasai oleh negara.
17. Akses ke Lokasi Kerja 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak, Wakil Sah Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak, Pengawas
Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin
dari Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak ke lokasi kerja dan
lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau
akan dilaksanakan.
17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima
kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju
lapangan dan Penyedia harus berupaya
menjaga setiap jalan atau jembatan dari
kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas
Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka:
a. Penyedia harus bertanggung jawab atas
pemeliharaan yang mungkin diperlukan
akibat pengunaan jalur akses;
b. Penyedia harus menyediakan rambu atau
petunjuk sepanjang jalur akses, dan
mendapatkan perizinan yang mungkin
disyaratkan oleh otoritas terkait untuk
penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
c. biaya karena ketidak layakan atau tidak
tersedianya jalur akses untuk digunakan
oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia;
dan
d. Pejabat yang berwenang untuk menanda-
tangani Kontrak tidak bertanggung jawab
atas klaim yang mungkin timbul akibat
penggunaan jalur akses.
17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan
akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih
besar dari biaya umum (overhead) dalam
Penawaran Penyedia, maka Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan
jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.
17.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim
yang mungkin timbul selain penggunaan jalur
akses tersebut.
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM, DAN PEMUTUSAN KONTRAK
18. Masa Kontrak Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatangananan
Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan
kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak
sudah terpenuhi.
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan
19. Penyerahan Lokasi 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan
Kerja dan Personel peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.
19.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi
kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang
tercantum dalam rencana penyerahan lokasi
kerja yang telah disepakati oleh para pihak
dalam Rapat Persiapan Penandatangananan
Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa
ada hambatan kepada Penyedia sebelum
SPMK diterbitkan.
19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan
dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama
ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan
perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut
harus dituangkan dalam Berita Acara
Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan
dituangkan dalam adendum kontrak.
19.5 Jika Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak tidak dapat
menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan
Penyedia yang untuk mulai bekerja pada
Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan
pekerjaan dan terbukti merupakan suatu
hambatan yang disebabkan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak,
maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa
Kompensasi.
19.6 Penyedia menyerahkan Personel dengan
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
19.6.1 bukti sertifikat kompetensi:
1) personel manajerial pada Pekerjaan
Konstruksi; atau
2) personel inti pada Jasa Konsultansi
Konstruksi;
19.6.2 bukti sertifikat kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam huruf b dilaksanakan
tanpa menghadirkan personel yang
bersangkutan;
19.6.3 perubahan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan
pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya
akan melewati batas tahun anggaran;
19.6.4 melakukan sertifikasi bagi operator,
teknisi, atau analis yang belum bersertifikat
pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
19.6.5 pelaksanaan alih pengalaman/keahlian
bidang konstruksi melalui sistem kerja
praktik/magang, membahas paling sedikit
terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan,
dan jenis keahlian.
Apabila Penyedia tidak dapat menunjukan
bukti sertifikat maka Pejabat Penandatangan
Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti
personel yang memenuhi persyaratan yang
sudah ditentukan. Penggantian personel harus
dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan
sesuai dengan kesepakatan.
20. Surat Perintah Mulai 20.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kerja (SPMK) Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14
(empat belas) hari kerja sejak tanggal
penandatangananan Kontrak atau 14 (empat
belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja
pertama kali.
20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup
pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.
21. Rencana Mutu 21.1 Penyedia berkewajiban untuk
Pekerjaan Konstruksi mempresentasikan dan menyerahkan RMPK
(RMPK) sebagai penjaminan dan pengendalian mutu
pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan
pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan
disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak .
21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:
a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Work
Method Statement);
b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/
Inspection and Test Plan (ITP);
c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok.
21.3 Penyedia wajib menerapkan dan
mengendalikan pelaksanaan RMPK secara
konsisten untuk mencapai mutu yang
dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi
pekerjaan.
21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan
RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau
Peristiwa Kompensasi.
21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukan
perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan
dampaknya terhadap penjadwalan sisa
pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan
pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus
mendapatkan persetujuan Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.
21.7 Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak terhadap RMPK tidak
mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
22. Rencana Keselamatan 22.1 Penyedia berkewajiban untuk
Konstruksi (RKK) mempresentasikan dan menyerahkan RKK
pada saat rapat persiapan pelaksanaan
Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas
dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak.
22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan
mengendalikan pelaksanaan RKK secara
konsisten.
22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan
RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika
terjadi perubahan maka dituangkan dalam
adendum Kontrak.
22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak.
22.6 Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak terhadap pelaksanaan
RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual
Penyedia.
23. Rapat Persiapan 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak
Pelaksanaan Kontrak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan
pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak bersama dengan
Penyedia, unsur perancangan, dan unsur
pengawasan, harus sudah menyelenggarakan
rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati
dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak
meliputi:
a. Penerapan SMKK:
1) RKK;
2) RMPK;
3) Rencana Kerja Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan (RKPPL)
(apabila ada); dan
4) Rencana Manajemen Lalu Lintas
(RMLL) (apabila ada);
b. Rencana Kerja;
c. organisasi kerja;
d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan
termasuk permohonan persetujuan memulai
pekerjaan;
e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti
uraian tentang metode kerja yang
memperhatikan Keselamatan Konstruksi;
dan
f. hal-hal lain yang dianggap perlu.
23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak
dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat
persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan
perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan
dalam adendum Kontrak.
23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan
Kontrak, PA/KPA dapat membentuk
Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
24. Mobilisasi 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai
dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai
kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati
saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup
pekerjaan, yaitu:
a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait
yang diperlukan dalam pelaksanaan
pekerjaan, termasuk instalasi alat;
b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor,
rumah, gedung laboratorium, bengkel,
gudang, dan sebagainya; dan/atau
c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang
digunakan mematuhi peraturan perundangan
terkait beban dan dimensi kendaraan.
24.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja
Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap
sesuai dengan kebutuhan.
25. Pengukuran/ 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat
Pemeriksaan Bersama yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-
sama dengan Penyedia melakukan pengukuran
dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi
pekerjaan untuk setiap rencana mata
pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan
Peralatan Utama (Mutual Check 0%).
25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam
Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/
pemeriksaan bersama mengakibatkan
perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan
dalam adendum Kontrak.
25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama
Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan
Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.
26. Penggunaan Produksi 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia
Dalam Negeri berkewajiban mengutamakan material/bahan
produksi dalam negeri dan tenaga kerja
Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di
Indonesia sesuai dengan yang disampaikan
pada saat penawaran.
26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi,
bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan
perangkat lunak yang digunakan mengacu
kepada dokumen:
a. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk
Penyedia yang mendapat preferensi harga;
dan
b. daftar barang yang diimpor, untuk barang
yang diimpor.
26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan
ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen
pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi
sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
B.2 Pengendalian Waktu
27. Masa Pelaksanaan 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal,
Penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai
Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan
paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang
dinyatakan dalam SSKK.
27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa
Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya
yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia
telah melaporkan kejadian tersebut kepada
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat
disetujui Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, maka Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi
dan melakukan penjadwalan kembali
pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat
adendum Kontrak.
27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa
Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau
Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan
atau kelalaian Penyedia maka Penyedia
dikenakan denda.
27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian
pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan
dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut
sesuai dengan SSKK.
27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah
bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan.
28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara
Pegawas Pekerjaan tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan
pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus
mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.
29. Rapat Pemantauan 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat
menyelenggarakan rapat pemantauan, dan
meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat
tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan
untuk membahas perkembangan pekerjaan dan
perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk
menindaklanjuti peringatan dini.
29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh
Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat,
dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu
diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat
memutuskan baik dalam rapat atau setelah
rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua
pihak yang menghadiri rapat.
30. Peringatan Dini 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan
sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas
peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat
mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan
Harga Kontrak atau menunda penyelesaian
pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat
memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan
secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau
kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak
dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan
ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh
Penyedia.
30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama
dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah
atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi
tersebut.
31. Keterlambatan 31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan
Pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat yang
Pekerjaan dan Kontrak berwenang untuk menandatangani Kontrak
Kritis harus memberikan peringatan secara tertulis
atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:
a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan
0%-70% dari Kontrak), selisih keterlambatan
antara realisasi fisik pelaksanaan dengan
rencana lebih besar 10%
b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan
70%-100% dari Kontrak), selisih
keterlambatan antara realisasi fisik
pelaksanaan dengan rencana lebih besar
5%;
c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan
70%-100% dari Kontrak), selisih
keterlambatan antara realisasi fisik
pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan
kurang dari 5% dan akan melampaui tahun
anggaran berjalan.
31.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan
rapat pembuktian (show cause meeting/SCM)
a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas
Pekerjaan memberikan peringatan secara
tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak
menyelenggarakan Rapat Pembuktian
(SCM) Tahap I.
b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak,
Pengawas Pekerjaan dan Penyedia
membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh
Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji
coba pertama) yang dituangkan dalam
Berita Acara SCM Tahap I.
c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba
pertama, maka Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak menerbitkan
Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus
diselenggarakan SCM Tahap II yang
membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh
Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba
kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara
SCM Tahap II.
d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba
kedua, maka Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak menerbitkan Surat
Peringatan Kontrak Kritis II dan harus
diselenggarakan SCM Tahap III yang
membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh
Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba
ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara
SCM Tahap III.
e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba
ketiga, maka Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak menerbitkan Surat
Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dapat melakukan pemutusan
Kontrak secara sepihak dengan
mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
f. Apabila uji coba berhasil, namun pada
pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak
dinyatakan kritis lagi maka berlaku
ketentuan SCM dari awal.
32. Pemberian 32.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal
Kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai Masa
Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan
pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dapat memberikan
kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan.
32.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat
Penandatangan Kontrak untuk:
a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan
ketentuan sebagai berikut:
1) Pemberian kesempatan kepada
Penyedia menyelesaikan pekerjaan
sampai dengan 50 (lima puluh) hari
kalender.
2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan
sebagaimana angka 1 di atas, Penyedia
masih belum dapat menyelesaikan
pekerjaan, Pejabat Penandatangan
Kontrak dapat:
a) Memberikan kesempatan kedua
untuk penyelesaian sisa pekerjaan
dengan jangka waktu sesuai
kebutuhan; atau
b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam
hal Penyedia dinilai tidak akan
sanggup menyelesaikan
pekerjaannya.
3) Pemberian kesempatan kepada
Penyedia sebagaimana dimaksud pada
angka 1) dan angka 2) huruf a),
dituangkan dalam adendum kontrak yang
didalamnya mengatur pengenaan sanksi
denda keterlambatan kepada Penyedia
dan perpanjangan masa berlaku
Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
4) Pemberian kesempatan kepada
Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaan dapat melampaui tahun
anggaran.
b. Tidak memberikan kesempatan kepada
Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan
kontrak serta pengenaan sanksi administratif
dalam hal antara lain:
1) Penyedia dinilai tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan;
2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi
dan tidak dapat ditunda; atau
3) Penyedia menyatakan tidak sanggup
menyelesaikan pekerjaan.
32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam
adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian
pekerjaan;
2) pengenaan sanksi denda keterlambatan
kepada Penyedia;
3) perpanjangan masa berlaku Jaminan
Pelaksanaan; dan
4) sumber dana untuk membiayai
penyelesaian sisa pekerjaan yang akan
dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya
dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya,
apabila pemberian kesempatan melampaui
Tahun Anggaran.
B.3 Penyelesaian Kontrak
33. Serah Terima 33.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan
Pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam
Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak untuk serah
terima pertama pekerjaan.
33.2 Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak memerintahkan
Pengawas Pekerjaan untuk melakukan
pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil
pekerjaan.
33.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan
terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap
kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam
Kontrak.
33.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari
Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, apabila dalam
pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam
Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak memerintahkan Penyedia untuk
memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan
pekerjaan.
33.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian
hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita
Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
33.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan
puluh lima persen) dari Harga Kontrak,
sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan
retensi selama masa pemeliharaan, atau
pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus
persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus
menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar
5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
33.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan
selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi
tetap seperti pada saat penyerahan pertama
pekerjaan.
33.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk
pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan,
sedangkan untuk pekerjaan semi permanen
selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui
Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan
ditetapkan dalam SSKK.
33.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak untuk penyerahan
akhir pekerjaan.
33.10 Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak setelah menerima
pegajuan sebagaimana pasal 33.9
memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk
melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila
diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
33.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan,
Penyedia telah melaksanakan semua
kewajibannya selama Masa Pemeliharaan
dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita
Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
33.12 Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak wajib melakukan
pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum
dibayar atau mengembalikan Jaminan
Pemeliharaan.
33.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan
kewajiban pemeliharaan sebagaimana
mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan
sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dan Penyedia
dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam
pasal 44.3.
33.14 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan
perbagian pekerjaan (secara parsial) yang
ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
33.15 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah
terima pekerjaan sebagian atau secara parsial
yaitu:
a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu
sama lain; dan
b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak
terkait satu sama lain dalam pencapaian
kinerja pekerjaan.
33.16 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan
secara parsial, maka cara pembayaran,
ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan
tersebut di atas disesuaikan.
33.17 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah
serah terima pertama pekerjaan untuk bagian
pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan
sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan
tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum
dalam SSKK.
33.18 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian
pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam
Berita Acara.
34. Pengambilalihan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan
dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat
keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
35. Gambar as-Built dan 35.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada
Pedoman Pejabat yang berwenang untuk
Pengoperasian dan menandatangani Kontrak Gambar as-Built dan
Perawatan/ pedoman pengoperasian dan
Pemeliharaan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
35.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman
pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan,
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak berhak menahan
uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.
B.4 Adendum
36. Perubahan Kontrak 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum
Kontrak.
36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila
disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan
beberapa hal berikut meliputi:
1) perubahan pekerjaan;
2) perubahan Harga Kontrak;
3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan
dan/atau Masa Pelaksanaan;
4) perubahan personel manajerial dan/atau
peralatan utama; dan/atau
5) perubahan Kontrak yang disebabkan
masalah administrasi.
36.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dapat meminta pertimbangan dari
Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia
Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
36.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
meneliti kelayakan perubahan kontrak
37. Perubahan Pekerjaan 37.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan
gambar dan/atau spesifikasi teknis yang
ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan
perubahan pekerjaan, yang meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume yang
tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis
kegiatan/pekerjaan;
c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau
gambar pekerjaan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
37.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi
lapangan seperti yang dimaksud pada pasal
37.1 namun ada perintah perubahan dari
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak bersama Penyedia
dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang
meliputi:
a. menambah dan/atau mengurangi jenis
kegiatan/pekerjaan;
b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau
gambar pekerjaan; dan/atau
c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak secara tertulis kepada Penyedia
kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis
dan harga dengan tetap mengacu pada
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam
Berita Acara sebagai dasar penyusunan
adendum Kontrak.
37.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2
mengakibatkan penambahan Harga Kontrak,
perubahan Kontrak dilaksanakan dengan
ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir
tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga
yang tercantum dalam Kontrak awal dan
tersedianya anggaran.
38. Perubahan Harga 38.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan
oleh:
1) perubahan pekerjaan;
2) penyesuaian harga; dan/atau
3) Peristiwa Kompensasi.
38.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang
akan dilaksanakan berubah akibat perubahan
pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari
kuantitas awal, maka pembayaran volume
selanjutnya dengan menggunakan harga satuan
yang disesuaikan dengan negosiasi.
38.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat
harga satuan timpang, maka harga satuan
timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas
pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen
Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan
digunakan harga satuan berdasarkan hasil
negosiasi.
38.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang
masuk kategori harga satuan timpang, maka
dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.
38.5 Apabila diperlukan mata pembayaran baru,
maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian
harga satuannya kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak. Penentuan harga
satuan mata pembayaran baru dilakukan
dengan negosiasi.
38.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian
harga adalah sebagai berikut:
a) harga yang tercantum dalam Kontrak dapat
berubah akibat adanya penyesuaian harga
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b) penyesuaian harga diberlakukan pada
Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa
pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan
belas) bulan;
c) penyesuaian harga satuan diberlakukan
mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak
pelaksanaan pekerjaan;
d) penyesuaian harga satuan berlaku bagi
seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali
komponen keuntungan, biaya tidak langsung
(overhead cost) dan harga satuan timpang
sebagaimana tercantum dalam penawaran;
e) penyesuaian harga satuan diberlakukan
sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang
tercantum dalam Kontrak awal/adendum
Kontrak;
f) penyesuaian harga satuan bagi komponen
pekerjaan yang berasal dari luar negeri,
menggunakan indeks penyesuaian harga
dari negara asal barang tersebut;
g) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan
baru sebagai akibat adanya adendum
Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga
mulai bulan ke-13 (ke tiga belas) sejak
adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
h) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan
Kontrak terlambat disebabkan oleh
kesalahan Penyedia adalah indeks terendah
antara jadwal Kontrak dan realisasi
pekerjaan;
i) jenis pekerjaan yang lebih cepat
pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian
harga berdasarkan indeks harga pada saat
pelaksanaan.
38.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian
harga diatur dalam SSKK.
38.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa
Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa
Kompensasi.
39. Perubahan Jadwal 39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat
Pelaksanaan diakibatkan oleh:
Pekerjaan dan/atau
1) perubahan pekerjaan;
Masa Pelaksanaan
2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
3) Peristiwa Kompensasi.
39.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat
diberikan oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak atas pertimbangan
yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai
berikut:
a. perubahan pekerjaan;
b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
c. Keadaan Kahar.
39.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling
kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak
akibat Keadaan Kahar atau waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan
akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a
atau b.
39.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa
Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan
oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai
pertimbangan yang wajar setelah Penyedia
meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai
untuk memberikan peringatan dini atas
keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama
untuk mencegah keterlambatan sesegera
mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak
dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang
Masa Pelaksanaan.
39.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan
Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya
perpanjangan dan untuk berapa lama.
39.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan
dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan
dituangkan dalam Adendum Kontrak.
39.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga
penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa
Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk
meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan
berdasarkan data penunjang. Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan
secara tertulis. Perpanjangan Masa
Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum
Kontrak.
40. Perubahan Personel 40.1 Jika Pejabat yang berwenang untuk
Manajerial dan/atau menandatangani Kontrak menilai bahwa
Peralatan Utama Personel Manajerial:
1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan
pekerjaan dengan baik;
2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi
tugasnya;
maka Penyedia berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dan menjamin Personel
Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja
dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak
diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak
40.2 Jika Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak menilai bahwa
Peralatan Utama:
1. tidak dapat berfungsi sesuai dengan
spesifikasi peralatan; dan/atau
2. tidak sesuai peraturan perundangan terkait
beban dan dimensi kendaraan.
maka Penyedia berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dan menjamin
peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi
kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak
diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak
40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial
dan/ atau Peralatan Utama perlu dilakukan,
maka Penyedia berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang
setara atau lebih baik dari tenaga kerja
konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan
tanpa biaya tambahan apapun.
40.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dapat menyetujui penempatan/
penggantian Personel Manajerial dan/atau
Peralatan Utama menurut kualifikasi yang
dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari
Pengawas Pekerjaan.
40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau
Peralatan Utama harus mendapat persetujuan
terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan
dalam adendum kontrak.
40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat
perubahan Personel Manajerial dan/atau
Peralatan Utama menjadi tanggung jawab
Penyedia.
B.5 Keadaan Kahar
41. Keadaan Kahar 41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
bencana alam, bencana non alam, bencana
sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca
ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
41.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal
merugikan yang disebabkan oleh perbuatan
atau kelalaian para pihak.
41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak atau
Penyedia memberitahukan tentang terjadinya
Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara
tertulis dengan ketentuan:
a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari kalender sejak menyadari atau
seharusnya menyadari atas kejadian atau
terjadinya Keadaan Kahar
b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban
dan kinerja pelaksanaan yang terhambat
dan/atau akan terhambat akibat Keadaan
Kahar tersebut.
41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa:
1) pernyataan yang diterbitkan oleh
pihak/instansi yang berwenang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau
2) foto/video dokumentasi Keadaan Kahar
yang telah diverifikasi kebenarannya.
41.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja
pelaksanaan dapat berupa:
a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang
terdampak;
b. Kurva S pekerjaan; dan
c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).
41.6 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk
melakukan penelitian terhadap penyampaian
pemberitahuan Keadaan Kahardan dan bukti
serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud
pada pasal 41.4 dan pasal 41.5
41.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan
salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya
yang ditentukan dalam Kontrak bukan
merupakan cedera janji atau wanprestasi
apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3.
Kewajiban yang dimaksud adalah hanya
kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap
pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak
dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan
Kahar.
41.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan
pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian
Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat
a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir
apabila akibat Keadaan Kahar masih
memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya
pekerjaan;
b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar
tidak memungkinkan dilanjutkan/
diselesaikannya pekerjaan.
c. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya
berdampak pada bagian Pekerjaan;
dan/atau
d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar
berdampak terhadap keseluruhan
Pekerjaan;
41.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar
sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dengan disertai alasan penghentian
pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan
Rencana Kerja Penyedia
41.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup
seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun
permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
a. Kontrak dihentikan sementara hingga
keadaan kahar berakhir; atau
b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat
Keadaan Kahar tidak memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
41.11 Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10
dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dengan disertai alasan penghentian
kontrak dan dituangkan dalam adendum
kontrak.
41.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan,
para pihak dapat melakukan perubahan
Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang
sekurang-kurangnya sama dengan jangka
waktu terhentinya Kontrak akibat Keadan Kahar.
Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat
melewati Tahun Anggaran.
41.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia
untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan,
maka Penyedia berhak untuk menerima
pembayaran sebagaimana ditentukan dalam
Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang
wajar sesuai dengan kondisi yang telah
dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan
Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam
suatu adendum Kontrak.
41.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan
permanen, para pihak melakukan pengakhiran
kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban
sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk
menerima pembayaran sesuai dengan prestasi
atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah
dicapai setelah dilakukan
pengukuran/pemeriksaan bersama atau
berdasarkan hasil audit.
B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak
42. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi
Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.
43. Pemutusan Kontrak 43.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak atau Penyedia.
43.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih
dahulu memberikan surat peringatan dari salah
satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan
tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan
pidana.
43.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali
pelanggaran tersebut berdampak terhadap
kerugian atas konstruksi, jiwa manusia,
keselamatan publik, dan lingkungan dan
ditindaklanjuti dengan surat pernyataan
wanprestasi dari pihak yang dirugikan
43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-
kurangnya 14 (empat belas) hari kalender
setelah Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak/Penyedia
menyampaikan pemberitahuan rencana
Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada
Penyedia/Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.
43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh
salah satu pihak maka Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak membayar
kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian
prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar
Penyedia (apabila ada), serta Penyedia
menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak.
44. Pemutusan Kontrak 44.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
oleh Pejabat yang Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat yang
Berwenang untuk berwenang untuk menandatangani Kontrak
Menandatangani dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
Kontrak
a. Penyedia terbukti melakukan KKN,
kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses pengadaan yang diputuskan oleh
Instansi yang berwenang;
b. pengaduan tentang penyimpangan
prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
dinyatakan benar oleh Instansi yang
berwenang;
c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang
diputuskan oleh pengadilan;
d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar
Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya
Jaminan Pelaksanaan;
g. Penyedia lalai/cedera janji dalam
melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan;
h. berdasarkan penelitian Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak,
Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan
keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan
kesempatan untuk menyelesaikan
pekerjaan;
i. Penyedia tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan setelah diberikan kesempatan
menyelesaikan pekerjaan;
j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama
28 (dua puluh delapan) hari kalender dan
penghentian ini tidak tercantum dalam
jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa
persetujuan pengawas pekerjaan; atau
k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak
bukan dikarenakan pergantian nama
Penyedia.
44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada
Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia,
maka:
1) Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu
dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
2) sisa uang muka harus dilunasi oleh
Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih
dahulu dicairkan (apabila diberikan);
3) Penyedia membayar denda (apabila ada);
dan
4) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
44.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada
Masa Pemeliharaan karena kesalahan
Penyedia, maka:
1) Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak berhak untuk tidak
membayar retensi atau terlebih dahulu
mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum
pemutusan Kontrak untuk membiayai
perbaikan/pemeliharaan; dan
2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
44.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang
retensi atau uang pencairan Jaminan
Pemeliharaan untuk membiayai
pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan
dalam SSKK.
44.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud
pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:
a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan
ketentuan Kontrak; dan
b. dokumen pendukung.
44.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud
pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan
disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK
45. Pemutusan Kontrak Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
oleh Penyedia Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat
melakukan pemutusan Kontrak apabila:
1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk
memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan
pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan
Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak
ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
2) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati
sebagaimana tercantum dalam SSKK.
46. Pengakhiran 46.1 Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran
Pekerjaan pekerjaan dalam hal terjadi:
1) penyimpangan prosedur yang diakibatkan
bukan oleh kesalahan para pihak;
2) pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan
akibat keadaan kahar; atau
3) ruang lingkup kontrak sudah terwujud.
46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1
dituangkan dalam adendum final yang berisi
perubahan akhir dari Kontrak.
47. Berakhirnya Kontrak 47.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan
berdasarkan kesepakatan para pihak.
47.2 Kontrak berakhir apabila telah dilakukan
pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban
para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah
terpenuhi.
47.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak
sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah
terkait dengan pembayaran yang seharusnya
dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.
48. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil
pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja
setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau
kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya
oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan.
Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh
Penyedia hanya dapat dilakukan setelah
mempertimbangkan kepentingan Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
49. Hak dan Kewajiban Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang
Penyedia harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam
melaksanakan Kontrak, meliputi :
a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang
telah ditetapkan dalam Kontrak;
b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan
prasarana dari Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik
kepada Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak;
d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan
pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan
pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan
dalam Kontrak;
e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan
secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab
dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan,
peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan
segala pekerjaan permanen maupun sementara
yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian
dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam
Kontrak;
f. memberikan keterangan-keterangan yang
diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang
dilakukan Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak;
g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam
rangka memberi perlindungan kepada setiap orang
yang berada di tempat kerja maupun masyarakat
dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan
pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan
kerja konstruksi dan proses produksi;
h. melaksanakan semua perintah Pengawas
Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan
Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup
pekerjaan ditentukan di SSKK.
50. Penggunaan Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan
Dokumen-Dokumen menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen
Kontrak dan Informasi lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk
kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis
dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang
berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis
dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
51. Hak Kekayaan Penyedia wajib melindungi Pejabat yang berwenang
Intelektual untuk menandatangani Kontrak dari segala tuntutan
atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan
penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan
Intelektual oleh Penyedia.
52. Penanggungan Risiko 52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak beserta instansinya terhadap semua
bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,
dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian
yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan
kesalahan atau kelalaian berat Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak)
sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-
hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja
sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan:
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan
harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika
ada), dan tenaga kerja konstruksi;
b. cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga
kerja konstruksi;
c. kehilangan atau kerusakan harta benda,
dan cedera tubuh, sakit atau kematian
pihak ketiga.
52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan,
semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil
pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan
merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian
atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh
kesalahan atau kelalaian Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.
52.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh
Penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal
pertanggungan asuransi tidak mencukupi maka
biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap
ditanggung oleh Penyedia.
52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil
pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan
hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja
sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh
Penyedia atas tanggungannya sendiri jika
kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi
akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
53. Perlindungan Tenaga 53.1 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas
Kerja biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga
Kerja Konstruksinya pada program Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban
pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
53.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan
memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya
untuk mematuhi peraturan keselamatan
konstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan
pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja
Konstruksinya dianggap telah membaca dan
memahami peraturan keselamatan konstruksi
kerja tersebut.
53.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan
kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya
(termasuk Tenaga Kerja Konstruksi
Subkontraktor, jika ada) perlengkapan
keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
53.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk
melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum
yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan
kepada Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak mengenai setiap
kecelakaan yang timbul sehubungan dengan
pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua
puluh empat) jam setelah kejadian.
54. Pemeliharaan Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-
Lingkungan langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan
baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan
membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga
dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan
Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengelolaan lingkungan hidup.
55. Asuransi 55.1 Apabila disyaratkan, Penyedia wajib
menyediakan asuransi sejak SPMK sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
untuk pekerjaan/barang/peralatan yang
mempunyai risiko tinggi terhadap:
a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan
pekerjaan atas:
i. segala risiko terhadap kecelakaan;
ii. kerusakan akibat kecelakaan.
b. kehilangan; dan/atau
c. serta risiko lain yang tidak dapat diduga.
55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi
pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi
kerja.
55.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam
penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.
56. Tindakan Penyedia 56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan
yang Mensyaratkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat yang
Persetujuan Pejabat berwenang untuk menandatangani Kontrak
yang Berwenang sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
untuk Menandatangani
a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang
Kontrak atau
belum tercantum dalam Lampiran A SSKK;
Pengawas Pekerjaan
b. menunjuk Personel Manajerial yang
namanya tidak tercantum dalam Lampiran A
SSKK;
c. mengubah atau memutakhirkan dokumen
penerapan SMKK;
d. tindakan lain selain yang diatur dalam
SSUK.
56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan
lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas
Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-
tindakan berikut:
a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan
berdasarkan rencana kerja dan metode
kerja;
b. mengubah syarat dan ketentuan polis
asuransi;
c. mengubah Personel Manajerial dan/atau
Peralatan Utama;
d. tindakan lain selain yang diatur dalam
SSUK.
56.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2
huruf d dituangkan dalam SSKK
57. Laporan Hasil 57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama
Pekerjaan pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume
pekerjaan atau kegiatan yang telah
dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.
Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam
laporan kemajuan hasil pekerjaan.
57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan
pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan
dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan
yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan
harian.
57.3 Laporan harian berisi:
a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di
lokasi pekerjaan;
b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk
tiap macam tugasnya;
c. jenis, jumlah, dan kondisi peralatan;
d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang
dilaksanakan;
e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan
peristiwa alam lainnya yang berpengaruh
terhadap kelancaran pekerjaan; dan
f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan
pelaksanaan pekerjaan.
57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman
laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik
pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-
hal penting yang perlu ditonjolkan.
57.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan
mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik
pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-
hal penting yang perlu ditonjolkan.
57.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan
pekerjaan konstruksi, Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia
membuat foto-foto dokumentasi dan video
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan
sesuai kebutuhan.
57.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia,
diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan
disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.
58. Kepemilikan Dokumen Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain,
laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti
lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan
Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau
penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban
untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak
tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia
dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen
dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada)
mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak
tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
59. Kerjasama Antara 59.1 Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan
Penyedia dan harus memperhatikan:
Subkontraktor
59.1.1 Dalam hal nilai pagu anggaran di
atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh
lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang
wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam
dokumen pemilihan berdasarkan
penetapan Pejabat Penandatangan
Kontrak dalam dokumen persiapan
pengadaan; dan
59.1.2 Bagian pekerjaan yang wajib
disubkontrakkan yaitu:
1) Sebagian pekerjaan utama yang
disubkontrakkan kepada penyedia jasa
spesialis, dengan ketentuan:
a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada huruf a) sesuai dengan
subklasifikasi SBU;
2) Sebagian pekerjaan yang bukan
pekerjaan utama kepada sub penyedia
jasa usaha kualifikasi kecil dengan
ketentuan:
a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada huruf a) tidak mensyaratkan
subklasifikasi SBU.
59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
59.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau
mensubkontrakkan pekerjaan.
59.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh
mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.
59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan
kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh
melaksanakan sesuai dengan daftar bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada)
yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang
Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh
diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dan dituangkan dalam adendum
Kontrak.
59.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan
Subkontraktor diawasi oleh Pengawas
Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara
periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.
59.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan
sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5
maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan
yang disubkontrakkan tersebut.
60. Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan
menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses
bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan
pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi
kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan
jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.
61. Alih Pengalaman/ Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi
Keahlian dengan nilai pagu anggaran di atas
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),
Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/
keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/
magang sesuai dengan jumlah peserta, durasi
pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada
saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.
62. Pembayaran Denda Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi
finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau
cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia
dalam Kontrak ini. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak mengenakan denda dengan
memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan
Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi
tanggung jawab kontraktual Penyedia.
63. Jaminan 63.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan
Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau
surety bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat,
mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh
penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah surat perintah pencairan dari
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak diterima.
63.2 Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus
telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan
Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai
berikut:
a. Bank Umum;
b. Perusahaan Asuransi;
c. Perusahaan Penjaminan; atau
d. lembaga keuangan khusus yang
menjalankan usaha di bidang pembiayaan,
penjaminan, dan asuransi untuk mendorong
ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak setelah diterbitkannya Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak
dengan besar:
a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
b. 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga
penawaran atau penawaran terkoreksi di
bawah 80% (delapan puluh persen) nilai
HPS.
63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling
kurang sejak tanggal penandatangananan
Kontrak sampai dengan Tanggal PHO.
63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah
pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus
persen) dan diganti dengan Jaminan
Pemeliharaan atau menahan uang retensi
sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dalam rangka pengambilan uang
muka yang besarannya paling kurang sama
dengan besarnya uang muka yang diterima
Penyedia.
63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi
secara proporsional sesuai dengan sisa uang
muka yang diterima.
63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling
kurang sejak tanggal persetujuan pemberian
uang muka sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai
100% (seratus persen).
63.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
setelah Masa Pemeliharaan selesai dan
pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan
ketentuan Kontrak.
63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling
kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama
Pekerjaan sampai dengan Tanggal FHO.
D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK
MENANDATANGANI KONTRAK
64. Hak dan Kewajiban Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang
Pejabat yang harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang
Berwenang untuk untuk menandatangani Kontrak dalam melaksanakan
Benandatangani Kontrak, meliputi:
Kontrak
a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia;
b. menerima laporan-laporan secara periodik
mengenai pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia;
c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal
penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Kontrak.
d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang
tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan
kepada Penyedia;
e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana
yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
dan
f. menilai kinerja Penyedia.
65. Fasilitas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan
prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang
tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanan
pekerjaan ini.
66. Peristiwa Kompensasi 66.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada
Penyedia yaitu:
a. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak mengubah jadwal
pekerjaan yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada
Penyedia;
c. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak tidak memberikan
gambar-gambar, spesifikasi dan/atau
instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai
jadwal dalam kontrak;
e. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak menginstruksikan
kepada pihak Penyedia untuk melakukan
pengujian tambahan yang setelah
dilaksanakan pengujian ternyata tidak
ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
f. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak memerintahkan
penundaan pelaksanaan pekerjaan;
g. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak memerintahkan
untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak
dapat diduga sebelumnya yang
disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak; atau
h. ketentuan lain dalam SSKK.
66.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan
pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan
penyelesaian pekerjaan maka Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
berkewajiban untuk membayar ganti rugi
dan/atau memberikan perpanjangan Masa
Pelaksanaan.
66.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya
dapat dibayarkan jika berdasarkan data
penunjang dan perhitungan kompensasi yang
diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak,
dapat dibuktikan kerugian nyata.
66.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat
diberikan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
Penyedia kepada Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak, dapat
dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat
Peristiwa Kompensasi.
66.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau
perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia
gagal atau lalai untuk memberikan peringatan
dini dalam mengantisipasi atau mengatasi
dampak Peristiwa Kompensasi.
E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA
67. Tenaga Kerja 67.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja
Konstruksi pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat
kompetensi kerja.
67.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel
Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada
pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat
kompetensi kerja, maka Penyedia wajib
memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat
kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.
68. Personel Manajerial 68.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan
dan/atau Peralatan dipekerjakan harus sesuai dengan yang
Utama tercantum dalam Lampiran A SSKK.
68.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan
digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah
peralatan yang laik dan harus sesuai dengan
yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
68.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk
menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika
diperlukan oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, Personel Manajerial
dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk
menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah
sumpah.
F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA
69. Harga Kontrak 69.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak membayar kepada Penyedia atas
pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar
Harga Kontrak.
69.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi:
1) beban pajak;
2) keuntungan dan biaya overhead (biaya
umum);
3) biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
4) biaya penerapan SMKK.
69.3 Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian
yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan
Harga.
69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan
penawaran yang sebagaimana yang telah
diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan
dalam Kontrak.
70. Pembayaran 70.1 Uang Muka
a. Uang muka dibayar untuk membiayai
mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi,
pembayaran uang tanda jadi kepada
pemasok bahan/material dan/atau untuk
persiapan teknis lain.
b. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat
diberikan paling tinggi 20% (dua puluh
persen) dari Harga Kontrak.
c. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka
dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas
persen) dari Harga Kontrak.
d. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK
dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan
Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar
uang muka yang diterima.
e. Dalam hal diberikan uang muka, maka
Penyedia harus mengajukan permohonan
pengambilan uang muka secara tertulis
kepada Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak disertai dengan
rencana penggunaan uang muka untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak
dan rencana pengembaliannya.
f. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak harus mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
kepada Pejabat Penandatangananan Surat
Perintah Membayar (PPSPM) untuk
permohonan tersebut pada huruf f, paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan
Uang Muka diterima.
g. Pengembalian uang muka harus
diperhitungkan berangsur-angsur secara
proporsional pada setiap pembayaran
prestasi pekerjaan dan paling lambat harus
lunas pada saat pekerjaan mencapai
prestasi 100% (seratus persen).
70.2 Prestasi Pekerjaan
Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang
disepakati dilakukan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak,
dengan ketentuan:
a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai
laporan kemajuan hasil pekerjaan;
b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi
kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai
dan diterima oleh Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak;
c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan
yang sudah terpasang;
d. pembayaran dilakukan dengan sistem
bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan
dalam SSKK;
e. pembayaran harus memperhitungkan:
1) angsuran uang muka;
2) peralatan dan/atau bahan yang
menjadi bagian permanen dari hasil
pekerjaan yang akan diserahterimakan
(material on site) yang sudah dibayar
sebelumnya;
3) denda (apabila ada);
4) pajak; dan/atau
5) uang retensi.
f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak,
permintaan pembayaran harus dilengkapi
bukti pembayaran kepada seluruh
Subkontraktor sesuai dengan prestasi
pekerjaan. Pembayaran kepada
Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi
pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh
Subkontraktor tanpa harus menunggu
pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak;
g. pembayaran terakhir hanya dilakukan
setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima
Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dan Penyedia;
h. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dalam kurun
waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan
permintaan pembayaran dari Penyedia
diterima harus sudah mengajukan Surat
Permintaan Pembayaran kepada Pejabat
Penandatanganan Surat Perintah
Membayar (PPSPM);
i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam
perhitungan angsuran, tidak akan menjadi
alasan untuk menunda pembayaran.
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dapat meminta
Penyedia untuk menyampaikan perhitungan
prestasi sementara dengan
mengesampingkan hal-hal yang sedang
menjadi perselisihan.
70.3 Material on Site
Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian
dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:
a. bahan dan/atau peralatan yang menjadi
bagian permanen dari hasil pekerjaan
b. bahan dan/atau peralatan yang belum
dilakukan uji fungsi (commisioning), serta
merupakan bagian dari pekerjaan utama
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
(1) berada di lokasi pekerjaan
sebagaimana tercantum dalam Kontrak
dan perubahannya;
(2) memiliki sertifikat uji mutu dari
pabrikan/produsen;
(3) bersertifikat garansi dari
produsen/agen resmi yang ditunjuk
oleh produsen;
(4) disetujui oleh Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak sesuai
dengan capaian fisik yang diterima;
(5) dilarang dipindahkan dari area lokasi
pekerjaan dan/atau dipindahtangankan
oleh pihak manapun; dan
(6) keamanan penyimpanan dan risiko
kerusakan sebelum diserahterimakan
secara satu kesatuan fungsi
merupakan tanggung jawab Penyedia.
c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak
diperlukan dalam hal peralatan dan/atau
bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
d. besaran yang akan dibayarkan dari material
on site (maksimal sampai dengan 70%) dari
Harga Satuan Pekerjaan (HSP);
e. besaran nilai pembayaran dan jenis
material on site dicantumkan di dalam
SSKK.
70.4 Denda dan Ganti Rugi
a. Denda merupakan sanksi finansial yang
dikenakan kepada Penyedia, antara lain:
denda keterlambatan dalam penyelesaian
pelaksanaan pekerjaan, denda
keterlambatan dalam perbaikan Cacat
Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan
subkontrak.
b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang
dikenakan kepada Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak maupun
Penyedia karena terjadinya cedera
janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti
rugi adalah sebesar nilai kerugian yang
ditimbulkan.
c. Besarnya denda keterlambatan yang
dikenakan kepada Penyedia atas
keterlambatan penyelesaian pekerjaan
adalah:
1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian
Kontrak yang tercantum dalam Kontrak
(sebelum PPN); atau
2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak
(sebelum PPN);
sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰
(satu perseribu) per hari keterlambatan
perbaikan dari nilai biaya perbaikan
pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.
e. Besaran denda pelanggaran subkontrak
sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang
disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.
f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat
Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak atas
keterlambatan pembayaran adalah sebesar
bunga dari nilai tagihan yang terlambat
dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga
yang berlaku pada saat itu menurut
ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah
diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi
diperhitungkan dalam pembayaran prestasi
pekerjaan.
h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat
mengubah Harga Kontrak setelah
dituangkan dalam adendum kontrak.
i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, apabila Penyedia
telah mengajukan tagihan disertai
perhitungan dan data.
71. Hari Kerja 71.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja
adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam
kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
71.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan
pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu
yang secara ketentuan peraturan perundang-
undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di
luar jam kerja normal, kecuali:
a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
b. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak memberikan izin;
atau
c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk
keselamatan/perlindungan masyarakat,
dimana Penyedia harus segera
memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut
kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak.
71.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan
datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar
pembayaran masing-masing pekerja dapat
diperiksa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
71.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari
kerja efektif dan jam kerja normal harus
mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi
ketenagakerjaan.
71.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif
dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh
Pengawas Pekerjaan.
72. Perhitungan Akhir 72.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan
terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai
100% (seratus persen) dan berita acara serah
terima pertama pekerjaan telah ditandatangani
oleh kedua pihak.
72.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan,
Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan
kepada Pengawas Pekerjaan rincian
perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh
tempo. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak berdasarkan hasil
penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan
berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk
pembayaran tagihan angsuran terakhir paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan
lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
73. Penangguhan 73.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dapat menangguhkan pembayaran
setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia
jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi
kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan
setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu
yang telah ditetapkan.
73.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada
Penyedia tentang penangguhan hak
pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas
mengenai penangguhan tersebut. Penyedia
diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam
jangka waktu tertentu.
73.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus
disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau
kelalaian Penyedia.
73.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak,
penangguhan pembayaran akibat keterlambatan
penyerahan pekerjaan dapat dilakukan
bersamaan dengan pengenaan denda kepada
Penyedia.
G. PENGAWASAN MUTU
74. Pengawasan dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Pemeriksaan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak dapat memerintahkan
kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan
pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia.
75. Penilaian Pekerjaan 75.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Sementara oleh Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan
Pejabat yang dapat melakukan penilaian sementara atas hasil
Berwenang untuk pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
Benandatangani
75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan
Kontrak
terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
76. Pemeriksaan dan 76.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Pengujian Cacat Mutu Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan
memeriksa setiap hasil pekerjaan dan
memberitahukan Penyedia secara tertulis atas
setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat
memerintahkan Penyedia untuk menemukan
dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji
hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung
Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas
perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
76.2 Jika Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak atau Pengawas
Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk
melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak
tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan
Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan
adanya cacat mutu maka Penyedia
berkewajiban untuk menanggung biaya
pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya
Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap
sebagai Peristiwa Kompensasi.
77. Perbaikan Cacat Mutu 77.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan
menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu
kepada Penyedia segera setelah ditemukan
Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung
jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
77.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut,
Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki
Cacat Mutu dalam jangka waktu yang
ditetapkan dalam pemberitahuan.
77.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu
dalam jangka waktu yang ditentukan maka
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau
melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak melakukan perbaikan tersebut.
Penyedia segera setelah menerima klaim
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk
mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya
dengan memotong pembayaran atas tagihan
Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang
retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan
atau jika tidak ada maka biaya penggantian
akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia
kepada Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak yang telah jatuh
tempo.
77.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak selama masa pelaksanaan maka
penyedia wajib memperbaiki cacat mutu
tersebut dan Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak tidak melakukan
pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu
tersebut selesai diperbaiki.
77.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak selama masa pemeliharaan maka
penyedia wajib memperbaiki cacat mutu
tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan
dan mengenakan denda keterlambatan untuk
setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.
77.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan
cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat
diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar
hitam.
77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai
dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk
perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.
77.8 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dapat memperpanjang Masa
Pemeliharaan dalam hal jangka waktu
perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa
Pemeliharaan.
78. Kegagalan Bangunan 78.1 Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan
78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan
Bangunan selama Umur Konstruksi yang
tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10
(sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar
dicantumkan lama pertanggungan terhadap
Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila
rencana Umur Konstruksi kurang dari 10
(sepuluh) tahun.
78.3 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak bertanggung jawab atas Kegagalan
Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu
yang ditetapkan dalam SSKK.
78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak beserta instansinya terhadap semua
bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,
dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian
yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan
kesalahan atau kelalaian Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak)
sehubungan dengan klaim kehilangan atau
kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit
atau kematian pihak ketiga yang timbul dari
Kegagalan Bangunan.
78.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk
menyimpan dan memelihara semua dokumen
yang digunakan dan terkait dengan
pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang
tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10
(sepuluh) tahun.
H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
79. Penyelesaian 79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya
Perselisihan/Sengketa sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai
semua perselisihan yang timbul dari atau
berhubungan dengan Kontrak ini atau
interpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar
musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
79.2 Dalam hal musyawarah para pihak
sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak
dapat mencapai suatu kemufakatan, maka
penyelesaian perselisihan atau sengketa antara
para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi,
konsiliasi, dan arbitrase.
79.3 Selain ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian
perselisihan/sengketa para pihak dapat
dilakukan melalui:
a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
b. dewan sengketa konstruksi; atau
c. Pengadilan.
79.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan
sengketa untuk menggantikan mediasi dan
konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa
yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak
sebelum penandatanganan kontrak.
80. Itikad Baik 80.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling
percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang
terdapat dalam Kontrak.
80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan
perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan
kepentingan masing-masing pihak. Apabila
selama Kontrak, salah satu pihak merasa
dirugikan, maka diupayakan tindakan yang
terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK
PEKERJAAN KONSTRUKSI JENIS KONTRAK HARGA SATUAN
Pasal
dalam Ketentuan Data
SSUK
4.1 & Koresponden Alamat Para Pihak sebagai berikut:
4.2 si
Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak:
Nama : DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten
Labuhanbatu Selatan – Kompleks
Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan
Website : disdik.labuhanbatuselatankab.go.id
e-mail : [email protected]
Faksimili : (0624) 4970155
Penyedia:
Nama : ……………
Alamat : ……………
e-mail : ……………
Faksimili : ……………
4.2 & Wakil Sah Untuk Pejabat yang berwenang menandatangani
5.1 Para Pihak Kontrak:
Nama : JULPAN HAMSAR HASIBUAN, S.Pd
Berdasarkan Surat Keputusan
Nomor 870/788/U.Peg/2023
tanggal 19 Mei 2023 tentang
Pengunjukan Pejabat Pembuat
Komitmen
Untuk Penyedia:
Nama : ……………
Berdasarkan Akta Notaris Nomor
….. tanggal ……………
6.3.b & Pencairan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada ……………
6.3.c Jaminan
44.4 &
44.6
27.1 Masa Masa Pelaksanaan selama … (……………) Hari
Pelaksanaan Kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang
tercantum dalam SPMK.
27.4 Masa 1. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian
Pelaksanaan Kontrak) …………… selama ......... hari kalender
untuk Serah terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang
Terima tercantum dalam SPMK.
Sebagian
2. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan
Pekerjaan
…………… selama ......... hari kalender
(Bagian
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang
Kontrak)
tercantum dalam SPMK.
3. dst.
33.8 Masa Masa Pemeliharaan berlaku selama … (……………)
Pemeliharaan Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan/ Provisional Hand Over (PHO).
33.19 Serah Terima Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima
sebagian pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk
Pekerjaan bagian kontrak sebagai berikut:
(Bagian
1. ............
Kontrak)
2. ............
3. dst.
33.22 Masa 1. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian
Pemeliharaan Kontrak)…………… selama ......... hari kalender
untuk Serah terhitung sejak tanggal penyerahan pertama
Terima bagian pekerjaan …………….
Sebagian 2. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian
Pekerjaan Kontrak) …………… selama ......... hari kalender
(Bagian terhitung sejak tanggal penyerahan pertama
Kontrak) bagian pekerjaan …………….
3. dst.
35.1 Gambar As Gambar ”as Built” diserahkan paling lambat 7
Built dan (Tujuh)
Pedoman
Pengoperasia dan/atau pedoman pengoperasian dan
n perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling
dan lambat 7 (Tujuh) Hari Kalender setelah Tanggal
Perawatan/ PHO.
Pemeliharaan
38.7 Penyesuaian Penyesuaian harga …………….. dalam hal diberikan
Harga maka rumusannya sebagai berikut:
Hn = Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)
Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan
dilaksanakan;
Ho = Harga Satuan pada saat harga
penawaran;
A = Koefisien tetap yang terdiri atas
keuntungan dan overhead, dalam hal
penawaran tidak mencantumkan
besaran komponen keuntungan dan
overhead maka a = 0,15
b, c, = Koefisien komponen kontrak seperti
d tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah
1,00
Bn, = Indeks harga komponen pada b u lan
Cn, saat pekerjaan dilaksanakan
Dn
Bo, = Indeks harga komponen pada bulan
Co, penyampaian penawaran.
Do
Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
a) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat
kerja, bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan
seperti contoh sebagai berikut:
KoefisienKomponen
Pekerjaan
a. b. c. d. a+b+c+d
Timbunan 0,15 …. …. …. 1,00
Galian 0,15 …. …. …. 1,00
Galian 0,15 …. …. …. 1,00
dengan
Alat
Beton 0,15 …. …. …. 1,00
Beton 0,15 …. …. …. 1,00
Bertulang
b) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dari perbandingan
antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja,
dan sebagainya (apabila ada) terhadap Harga
Satuan dari pembobotan HPS dan dicantumkan
dalam Dokumen Pemilihan (Rancangan
Kontrak).
c) Indeks harga yang digunakan bersumber dari
penerbitan BPS.
d) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam
penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang
dikeluarkan oleh instansi teknis.
e) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak
ditetapkan sebagai berikut:
Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+....
dst
Pn = Harga Kontrak setelah dilakukan
penyesuaian Harga Satuan;
Hn = Harga Satuan baru setiap jenis
komponen pekerjaan setelah
dilakukan penyesuaian harga
menggunakan rumusan
penyesuaian Harga Satuan;
V = Volume setiap jenis komponen
pekerjaan yang dilaksanakan.
f) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, apabila Penyedia
telah mengajukan tagihan disertai perhitungan
beserta data-data dan telah dilakukan audit
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
g) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara
berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah
pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga
tersebut dilaksanakan.
h) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, apabila Penyedia
telah mengajukan tagihan disertai perhitungan
beserta data dan telah dilakukan audit sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
45.b Pembayaran Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan
Tagihan SPP oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak untuk pembayaran
tagihan angsuran adalah ........... (dalam huruf) hari
kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan
dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan
diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.
49. (i) Hak dan Hak dan kewajiban Penyedia:
Kewajiban
1. ……….
Penyedia
2. ……….
3. dst.
56.3 Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan
Penyedia persetujuan Pejabat yang berwenang untuk
yang menandatangani Kontrak adalah ....................
Mensyaratkan
Persetujuan
Pejabat yang
Berwenang
untuk
Menandatang
ani Kontrak
56.3 Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan
Penyedia persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah
yang ....................
Mensyaratkan
Persetujuan
Pengawas
Pekerjaan
58 Kepemilikan Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan
Dokumen dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari
Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan
sebagai berikut: ....................
65 Fasilitas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak akan memberikan fasilitas berupa:
....................
66.1. (h) Peristiwa Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat
Kompensasi diberikan kepada Penyedia adalah .....................
70.1. (e) Besaran Uang Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 20%
Muka (Dua Puluh Persent) dari Harga Kontrak.
70.2. (d) Pembayaran Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan
Prestasi cara: TERMIN.
Pekerjaan Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk
mengajukan tagihan pembayaran prestasi
pekerjaan:
1. Laporan Progres Pekerjaan dari konsultan
pengawas
2. Foto dokumentasi pekerjaan
3. Surat permohonan
70.3. (e) Pembayaran Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan
Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen
dan/atau dari pekerjaan utama (material on site), ditetapkan
Peralatan sebagai berikut:
1. ........ dibayar .......% dari harga satuan pekerjaan;
2. ........ dibayar .......% dari harga satuan pekerjaan;
3. ..............dst.
70.4. (c) Denda akibat Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan
Keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu
perseribu) dari Total Harga Kontrak.
78.2 Umur a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur
Konstruksi Konstruksi selama 10 (Sepuluh) tahun sejak
dan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan/Final Hand
Pertanggunga Over (FHO).
n terhadap
Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan
Kegagalan
ditetapkan selama 1 (Satu) tahun sejak Tanggal
Bangunan
FHO.