Pembangunan Drainase Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat

Hal. 1        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

                                            SPESIFIKASI  TEKNIS          
                                                           Hal. 2        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

                              BAB I                                      
                     SYARAT - SYARAT UMUM                                

Pasal 1                                                                  
1. LINGKUP PEKERJAAN                                                     

  Pekerjaan ini harus dilaksanakan oleh Penyedia jasa meliputi bagian-bagian pekerjaan yang
  dinyatakan dalam Gambar Kerja serta Buku Rencana Kerja dan Syarat- syarat Teknis ini.
  1.1. PEKERJAAN DED (DESIGN ENGERERING EVELOPMEN                        

      Meliputi :                                                         
     a. Perencanaan pembangunan Site Office.                             
     b. Perhitungan dan analisa .                                        
  1.2. PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT.                                       
     Termasuk dalam pekerjaan ini perataan / pembersihan dan melaksanakan pekerjaan site
     development sesuai Gambar Kerja dan RKS.                            
  1.3. PEKERJAAN PERSIAPAN.                                              
     Meliputi : mobilisasi peralatan, pengadaan air dan listrik          
  1.4. PEKERJAAN SIPIL ARSITEKTUR , Sesuai dalam Gambar Kerja.           

Pasal 2                                                                  
MEMULAI KERJA                                                            
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal perintah kerja pelaksanaan pekerjaan, pihak
Penyedia jasa harus sudah memulai melaksanakan pembangunan fisik secara nyata di lapangan.Apabila
setelah 14 (empat belas) hari Penyedia jasa yang ditetapkan belum melaksanakan pembangunan
fisik secara nyata di lapangan, maka akan diberlakukan ketentuan yang telah dibuat oleh Pemberi
Kerja/Direksi.                                                           

Pasal 3 :                                                                
MOBILISASI                                                               

3. Mobilisasi yang dimaksud adalah mencakup hal-hal sebagai berikut :    
   3.1. Transportasi peralatan konstruksi yang berdasarkan daftar alat-alat konstruksi yang diajukan
   3.2. Pembuatan Direksi Keet / gudang dan lain-lain di lokasi proyek untuk keperluan pekerjaan
     ini.                                                                
   3.3. Dengan selalu disertai izin Pengawas / PPTK, Penyedia jasa dapat membuat berbagai
     perubahan, pengurangan dan atau penambahan terhadap alat-alat konstruksi .
   3.4. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum kerja, Penyedia jasa harus menyerahkan program
     mobilisasi kepada Pengawas/PPTK untuk disetujui.                    

Pasal 4                                                                  
PAPAN NAMA KEGIATAN                                                      
Penyedia jasa harus memasang Papan Nama Kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas
biaya dari Penyedia jasa.                                                
                                                           Hal. 3        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

Pasal 5                                                                  
5. PELAKSANA LAPANGAN                                                    
   5.1. Di lapangan pekerjaan, Penyedia jasa wajib menunjuk seorang Pelaksana Lapangan atau biasa
      disebut ‘Site Manajer’ yang cakap dan ahli untuk memimpin pelaksanaan pekerjaan di
      lapangan                                                           
      dan mendapat kuasa penuh dari Penyedia jasa, berpendidikan minimal Sarjana Muda Teknik
      Sipil / Arsitektur atau sederajat dengan pengalaman minimum 6 (enam) tahun.
   5.2. Dengan adanya ‘Pelaksana lapangan ’ tidak berarti bahwa Penyedia jasa lepas tanggung jawab
      sebagian maupun keseluruhan terhadap kewajibannya.                 
   5.3. Penyedia jasa wajib memberitahu secara tertulis kepada PPTK / Pengawas lapangan, nama
      dan jabatan ‘Pelaksana lapangan’ untuk mendapat persetujuan.       
   5.4. Bila dikemudian hari menurut pendapat PPTK / Pengawas bahwa ‘Pelaksana lapangan’
      dianggap kurang mampu atau tidak cukup cakap memimpin pekerjaan, maka akan
      diberitahukan kepada pihak Penyedia jasa secara tertulis untuk mengganti dengan Pelaksana
      yang lebih mampu’.                                                 
   5.5. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan Surat Pemberitahuan, Penyedia jasa harus
      sudah menunjuk ‘Pelaksana lapangan’ yang baru atau Pihak Penyedia jasa sendiri yang
      akan memimpin pelaksanaan pekerjaan.                               

Pasal 6                                                                  
6. RENCANA KERJA                                                         
   6.1. Sebelum mulai pelaksanaan pekerjaan di lapangan, Penyedia jasa wajib membuat Rencana
      Kerja Pelaksanaan dari bagian-bagian pekerjaan berupa rencana penggunaan bahan dan
      tenaga.                                                            
   6.2. Rencana Kerja tersebut harus sudah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPTK /
      Pengawas, paling lambat dalam waktu 8 (delapan) hari kalender setelah Surat Keputusan

      Penunjukan (SPK) diterima oleh Penyedia jasa.Rencana Kerja yang telah disetujui oleh PTK /
      Pengawas akan disahkan oleh Pemberi Tugas ( Pengguna Anggaran ).   
   6.3. Penyedia jasa wajib memberikan salinan Rencana Kerja rangkap 2 (dua)
      kepada PPTK / Pengawas untuk diberikan kepada Pengguna Anggaran ( PA).
      1 (satu) salinan Rencana Kerja harus ditempel pada dinding Direksi Keet / Bangsal kerja di
      lapangan yang selalu diikuti dengan grafik kemajuan / prestasi kerja.
   6.4. Penyedia jasa harus selalu dalam pelaksanaan penbangunan pekerjaan sesuai dengan
      Rencana Kerja tersebut.                                            
   6.5. Pengawas / PPTK akan menilai prestasi pekerjaan berdasarkan Rencana Kerja tersebut.

Pasal 7                                                                  
7. DIREKSI KEET, BARAK KERJA / GUDANG BAHAN DAN PAGAR PROYEK             
   7.1. Direksi Keet ( Barak kerja ).                                    
      Penyedia jasa harus menyediakan Direksi Keet untuk keperluan Pengawas Lapangan dan
      Personalia Proyek dengan bahan semi permanen dengan ukuran sesuai ketentuan atau atas
      persetuajuan Pengawas / PPTK                                       
   7.2. Pembuatan Direksi Keet / Kantor / Barak kerja harus diuntuk para pekerja dan gudang bahan
      yang dapat dikunci untuk menyimpan barang-barang, yang mana tempatnya / lokasinya akan
      ditentukan oleh Pengawas / Pelaksana lapangan.                     
   7.3. Penyedia jasa berkewajiban menjaga keamanan dan kebersihan Direksi Keet beserta
      inventarisnya.                                                     
   7.4. Pagar Pengaman Proyek.                                           
   7.5. Untuk keamanan lapangan kerja, bila dianggap perlu Pengawas / PPTK dapat memerintahkan
       kepada Penyedia jasa untuk memagari sekelilingnya lokasi pekerjaan sehingga aman.
                                                           Hal. 4        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

      Biaya untuk keperluan ini akan dimasukan didalam penawaran Penyedia jasa .
      Pagar Pengaman minimum 1,80 m dari permukaan tanah dengan bahan dari seng gelombang
      BJLS dicat, kolom setempat / tiang pagar dari kayu Dolken / kayu ukuran 5/7, memenuhi
      persyaratan kekuatan dan atau sesuai petunjuk pengawas / PPTK.     
   7.6. Direksi keet / Barak kerja yang dibuat dibiayai oleh Penyedia jasa, setelah selesai
      pelaksanaan pembangunan / Direksi keet / Barak kerja tersebut, harus segera
      dibongkar/dibersihkan.                                             

   7.7. Direksi Keet dan Pagar pengaman proyek yang dibuat oleh Penyedia jasa, setelah selesai
      pelaksanaan pembangunan / pekerjaan tersebut akan ditentukan pemanfaatannya oleh
      PPTK / Pengawas, namun apabila dianggap perlu                      

Pasal 8                                                                  
 8. KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN KERJA                                     
    8.1. Selama masa pekerjaan, Penyedia jasa harus senantiasa memelihara kebersihan lokasi
       pekerjaan, setiap saat sampah-sampah pekerjaan selalu diangkut dan dikumpulkan di

       suati tempat yang telah ditentukan.                               
    8.2. Penyedia jasa berkewajiban menyediakan air minum yang bersih, sehat dan cukup di
       tempat pekerjaan untuk para pekerja dan personil yang terlibat dalam kegiatan proyek
       tersebut.                                                         
    8.3. Penyedia jasa berkewajiban menyediakan kotak PPPK, SEFTI ( berupa Helm, sarung tangan

       dan sepatu lapangan ) di tempat pekerjaan.                        
    8.4. Dari permulaan hingga penyelesaian pekerjaan dan selama masa pemeliharaan,
       Penyedia jasa bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pekerja, bahan dan
       peralatan teknis serta konstruksi yang diserahkan oleh Pemberi Tugas.Dalam hal terjadinya
       kerusakan-kerusakan, maka Penyedia jasa harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya.

    8.5. Apabila terjadi kecelakaan, Penyedia jasa selekas mungkin memberitahukan kepada
       Pengawas / PPTK dan mengambil tindakan yang perlu untuk keselamatan korban
       kecelakaan itu.                                                   
    8.6. Selama pembangunan berlangsung, Penyedia jasa wajib menyediakan tabung alat
       pemadam kebakaran (Fire Extinguisher) lengkap dan siap pakai, dengan jumlah sekurang-
       kurangnya 2 (dua) buah tabung. Masing-masing tabung berkapasitas 3 kg.

    8.7. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri
       Tenaga Kerja Nomor 30/KPTS/1984 dan Kep-07/Men/1984 tanggal 27 Januari 1984 tentang
       Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 bagi Tenaga Kerja Borongan
       Harian Lepas pada Penyedia jasa maupun Sub penyedia jasa yang melaksanakan proyek-
       proyek Departemen Pekerjaan Umum, Pihak Penyedia jasa yang sedang melaksanakan

       pembangunan / pekerjaan agar ikut serta dalam program ASTEK dan memberitahukan
       secara tertulis kepada Kuasa Penggunaanggaran(PA).                
                                                           Hal. 5        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

Pasal 9                                                                  
9. TENAGA DAN SARANA KERJA                                               
   Penyedia jasa harus menyediakan tenaga kerja yang ahli, bahan-bahan, peralatan berikut alat
   bantu lainnya untuk melaksanakan bagian-bagian pekerjaan serta mengadakan pengamanan,
   pengawasan dan pemeliharaan terhadap bahan-bahan, alat-alat kerja maupun hasil pekerjaan

   selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga seluruh pekerjaan selesai dengan sempurna
   sampai dengan diserah-terimakannya pekerjaan tersebut kepada Pemberi Tugas.
    9.1. TENAGA KERJA / TENAGA AHLI                                      
       Tenaga Kerja dan Tenaga Ahli yang memadai dan berpengalaman dengan jenis dan volume
       pekerjaan yang akan dilaksanakan.                                 

    9.2. PERALATAN BEKERJA                                               
       Menyediakan alat-alat bantu seperti Beton Molen (Mixer) mesin las, alat bor, alat-alaT
       pengangkat dan pengangkut serta peralatan-peralatan lain yang benar-benar diperlukan
       dalam pelaksanaan pekerjaan ini.                                  
    9.3. BAHAN-BAHAN BANGUNAN                                            
       Menyediakan bahan-bahan bangunan dalam jumlah yang cukup untuk setiap jenis

       pekerjaan yang akan dilaksanakan serta tepat pada waktunya.       
    9.4. PENYEDIAAN AIR DAN LISTRIK UNTUK BEKERJA                        
       9.a.1. Air untuk bekerja harus disediakan oleh Penyedia jasa berasal dari sumur gali /
            ledeng atau di-supply dari luar.                             
       9.a.2. Air harus bersih, bebas dari : bau, lumpur, minyak dan bahan kimia lainnya yang

            merusak. Penyediaan air harus sesuai dengan petunjuk dan persetujuan dari
            Pengawas / PPTK.                                             
       9.a.3. Penyedia jasa harus membuat bak penampung air / Hidran untuk bekerja yang
            senantiasa terisi penuh dengan kapasitas minimum 2000 ltr .  
       9.a.4. Listrik untuk bekerja harus disediakan Penyedia jasa dan diperoleh dari sambungan

            sementara PLN setempat selama masa pembangunan. Penggunaan Genset untuk
            pembangkit tenaga listrik hanya diperkenankan untuk penggunaan sementara
            apabila sambungan sementara PLN tidak memungkinkan dan harus atas petunjuk
            Pengawas / PPTK                                              

Pasal 10 :                                                               

10. PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN YANG DIGUNAKAN                          
   a.  PERSYARATAN PELAKSANAAN.                                          
       Untuk menghindari klaim dari Pemberi tugas dikemudian hari, maka Penyedia jasa harus

       betul-betul memperhatikan pelaksanaan pekerjaan struktur dengan memperhitungkan
       “ukuran jadi (finished)” sesuai persyaratan ukuran pada gambar kerja dan penjelasan RKS.
       Penyedia jasa wajib melaksanakan semua pekerjaan dengan mengikuti petunjuk dan syarat
       pekerjaan, peraturan persyaratan pemakaian bahan bangunan yang dipergunakan sesuai
       dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Teknis dan atau petunjuk yang diberikan oleh

       Pengawas / PPTK.Untuk menjamin mutu dan kelancaran pekerjaan, Penyedia jasa harus
       menyediakan :                                                     
                                                           Hal. 6        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

       1. Penanggung jawab lapangan yang terampil dan ahli dibidangnya selama pelaksanaan
         pekerjaan dan selama masa pemeliharaan guna memenuhi kewajiban menurut kontrak.
       2. Buku komunikasi untuk kunjungan tamu-tamu yang ada hubungannya dengan proyek.
       3. Buku harian lapangan yang mencatat semua petunjuk dan Evaluasi Pengawas dan PPTK
         mulai dari awal sampai dengan berkkhirnya kegiatan proyek.      

       4. Alat-alat yang senantiasa tersedia di proyek adalah :          
            • 1 (satu) kamera.                                           
            • 1 (satu) alat ukur (waterpass).                            
            • 1 (satu) unit komputer dan 1 (satu) printer                

            • 1 (satu) alat ukur ( meteran ) panjang 5 m & 50 m.         
            •  1 (satu) mistar waterpass panjang 120 cm.                 
    b. STANDAR YANG DIPERGUNAKAN.                                        
    c. Semua pekerjaan yang akan silaksanakan harus mengikuti Standar Normalisasi Indonesia,
       Standar Industri Konstruksi, Peraturan Nasional lainnya yang ada hubungannya dengan

       pekerjaan, antara lain                                            
          ✓ PUBI-1982 : Peraturan Bahan Bangunan di Indonesia.           
          ✓ NI-3 PMI PUBB 1970 : Peraturan Umum Bahan Bangunan di Indonesia.
          ✓ NI-8 : Peraturan Semen Portland Indonesia.                   
          ✓ NI-10 : Bata Merah Sebagai Bahan Bangunan.                   
          ✓ PPBI-1984     : Peraturan Perencanaan Bangunan Baja di Indonesia.

          ✓ SII           : Standar Industri Indonesia.                  
          ✓ SKSNIT-15-1991-03(PBI-1991 ) : Peraturan Beton Bertulang Indonesia.
          ✓ Serta :                                                      

       a. Peraturan Perburuhan di Indonesia dan Peraturan Tentang Keselamatan Tenaga

          Kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.
       b. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KPTS/1985 tentang    
          penanggulangan Jika tidak terdapat di dalam Peraturan / Standar / Normalisasi tersebut
          di atas, maka berlaku Peraturan / Standar / Normalisasi Internasional ataupun dari
          negara asal produsen bahan / material / komponen yang bersangkutan.Selain

          ketentuan-ketentuan yang tersebut, berlaku pula dalam ketentuan ini :
       c. Dokumen Lelang yang sudah disahkan oleh Pemberi Tugas (Gambar Kerja, RKS,
          BQ, BA, Aanwijzing dan Surat Perjanjian / Kontrak ).           
       d. Shop Drawing yang dibuat oleh Penyedia jasa dan sudah disetujui oleh Pengawas dan
          PPTK.                                                          

Pasal 11 :                                                               
11. LAPORAN HARIAN, MINGGUAN DAN BULANAN                                 
  11.1.Pelaksana lapangan dari pihak penyedia jasa setiap hari harus membuat Laporan Harian
     mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan / pekerjaan,
     baik bersifat teknis maupun administratif.                          

  11.2.Dalam pembuatan laporan tersebut, Pelaksana lapangan harus memberikan data-data
     yang diperlukan menurut data dan keadaan sebenarnya.                
                                                           Hal. 7        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

  11.3.Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan secara rutin dibuat oleh Pengawas Lapangan / PPTK.
  11.4.Laporan-laporan tersebut di atas setiap minggu dan bulannya, harus diserahkan kepada
     Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) untuk bahan monitoring.            

Pasal 12 :                                                               

12. PENJELASAN RKS DAN GAMBAR                                            
  12.1. Bila gambar yang menyangkut spesifikasi teknis tidak sesuai dengan Rencana
  12.2. Kerja dan Syarat-syarat (RKS), maka yang mengikat / berlaku adalah RKS.
  12.3. Harus juga disadari bahwa revisi-revisi gambar kerja pada bagian pekerjaan tertentu
      dimungkinkan terjadi selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung, maka dalam hal tersebut

      Pelaksanan Lapangan dari Pihak Penyedia jasa harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
      maksud gambar dan spesifikasinya, dan tidak boleh mencari keuntungan dari kesalahan atau
      kelalaian dalam gambar atau dari ketidak-sesuaian antara gambar dan spesifikasinya.
      Setiap deviasi dari karakter yang tidak dijelaskan dalam gambar dan spesifikasi atau gambar
      kerja yang mungkin diperlukan oleh keadaan darurat konstruksi atau lain-lainnya, akan
      ditentukan oleh Pengawas dan PPTK dan disahkan secara tertulis.    

  12.4. Pengawas dan PPTK akan memberikan instruksi berkenaan dengan penafsiran yang
      semestinya untuk memenuhi ketentuan gambar dan spesifikasinya.Permukaan-permukaan
      pekerjaan yang sudah selesai harus sesuai dengan garis, lapisan bagian dan ukuran yang
      tercantum dalam gambar, kecuali bila ada ketentuan lain dari Pengawas.
  12.5. UKURAN.                                                          

      12.5.1. Pada dasarnya semua ukuran yang tertera dalam Gambar Kerja dan Gambar
           Pelengkap meliputi :                                          
           • As - as                                                     
           • Luar - luar                                                 
           • Dalam - dalam                                               

           • Luar - dalam.                                               
      12.5.2. Ukuran - ukuran yang digunakan disini semuanya dinyatakan dalam Centi
           meter ( cm ) untuk pekerjaan Arsitektur dan Sipil, dan ukuran Milimeter ( mm )
           untuk pekerjaan Baja dan Mekanikal .                          
      12.5.3. Khusus ukuran-ukuran dalam Gambar Kerja Arsitektur, pada dasarnya adalah
           ukuran jadi seperti dalam keadaan jadi / selesai ( “finished”).

      12.5.4. Bila ada keraguan mengenai ukuran, Pelaksana lapangan wajib melaporkan
           secara tertulis kepada Pengawas dan PPTK yang selanjutnya akan memberikan
           keputusan ukuran mana yang akan dipakai dan dijadikan pegangan
      12.5.5. Bila ukuran sudah tertera dalam gambar atau dapat dihitung, maka pengukuran
           skala tidak boleh dipergunakan kecuali bila sudah disetujui oleh Pengawas dan

           PPTK. Setiap deviasi dari gambar karena kondisi lapangan yang tak terduga akan
           ditentukan oleh Pengawas / PPTK dan disahkan secara tertulis. Pihak Penyedia jasa
           tidak dibenarkan merubah atau mengganti ukuran- ukuran yang tercantum di dalam
           Gambar Pelaksanaan tanpa sepengetahuan Pengawas dan PPTK, dan segala akibat
           yang terjadi adalah tanggung jawab Penyedia jasa baik dari segi biaya maupun

           waktu.                                                        
                                                           Hal. 8        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

  12.6. PERBEDAAN GAMBAR.                                                
      12.6.1. Bila suatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain dalam satu disiplin kerja,
           maka gambar yang mempunyai skala yang lebih besar yang mengikat (berlaku).

      12.6.2. Bila ada perbedaan antara gambar kerja Arsitektur dengan Sipil / Struktur, maka

           Pelaksana lapangan wajib melaporkannya kepada Pengawas dan PPTK yang akan
           memutuskannya setelah berkonsultasi dengan Perencana dan Pejabat Pembuat
           Komitmen ( PPK )                                              

      12.6.3. Mengingat setiap kesalahan maupun ketidak-telitian di dalam pelaksanaan satu

           bagian pekerjaan akan selalu mempengaruhi bagian pekerjaan lainnya, maka didalam
           hal terdapat ketidak-jelasan, kesimpang-siuran, perbedaan- perbedaan dan ataupun
           ketidak-sesuaian dan keragu-raguan diantara setiap Gambar Kerja, Pelaksana
           lapangan diwajibkan melaporkan kepada Pengawas dan PPTK secara tertulis dan
           selanjutnya diadakan pertemuan dengan untuk mendapat keputusan gambar mana
           yang akan dijadikan pegangan.                                 

      12.6.4. Ketentuan tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh Pihak Penyedia jasa
           untuk memperpanjang / meng-“klaim” biaya maupun waktu pelaksanaan.
      12.6.5. ISTILAH.                                                   
           Istilah yang digunakan berdasarkan pada masing-masing disiplin adalah sebagai
           berikut :                                                     

           SR : Struktur, mencakup hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan
           konstruksi, bahan konstruksi utama dan spesifikasinya.        
           EL : Elektrikal, yang ada hubungannya dengan sistim penyediaan daya listrik dan
           penerangan.                                                   

  12.7. SHOP DRAWING.                                                    
      12.7.1. Shop drawing merupakan gambar detail pelaksanaan di lapangan yang harus
           dibuat oleh Pihak Penyedia jasa berdasarkan gambar Dokumen Kontrak yang telah
           disesuaikan dengan keadaan lapangan.                          
      12.7.2. Penyedia jasa wajib membuat shop drawing untuk detail khusus yang belum tercakup
           lengkap dalam Gambar Kerja / Dokumen Kontrak maupun yang diminta oleh

           Pengawas . PPTK.                                              
      12.7.3. Dalam shop drawing ini harus jelas dicantumkan dan digambarkan semua data yang
           diperlukan termasuk pengajuan contoh dari semua bahan, keterangan produk, cara
           pemasangan dan atau spesifikasi/persyaratan khusus sesuai dengan spesifikasi
           pabrik yang belum tercakup secara lengkap di dalam Gambar Kerja / Dokumen

           Kontrak maupun di dalam Buku ini.                             
      12.7.4. Penyedia jasa wajib mengajukan shop drawing tersebut kepada Pengawas untuk
           mendapat persetujuan tertulis dari Pihak direksi.             
      12.7.5. Semua gambar yang dipersiapkan oleh Penyedia jasa dan diajukan kepada
           Pengawas dan PPTK untuk diminta persetujuannya harus sesuain dengan format

           standar dari proyek dan harus digambar pada kertas yang dapat direproduksi.
                                                           Hal. 9        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

      12.7.6. PERUBAHAN, PENAMBAHAN, PENGURANGAN PEKERJAAN DAN PEMBUATAN 
           “AS BUILT DRAWING“                                            
      12.7.7. Tata cara pelaksanaan dan penilaian perubahan, penambahan dan
           pengurangan pekerjaan disesuaikan dengan Dokumen Kontrak.     
      12.7.8. Setelah pekerjaan selesai dan diserah-terimakan, Pihak Penyedia jasa berkewajiban

           membuat gambar-gambar yang memuat seluruh perubahan, dan sesuai dengan
           kenyataan yang telah dikerjakan ( As  Built Drawing ).        
           Biaya untuk penggambaran “As Built Drawing”, sepenuhnya menjadi tanggungan
           Penyedia jasa.                                                
Pasal 13 :                                                               

13. TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA                                         
   13.1. Penyedia jasa harus bertanggung-jawab penuh atas kualitas pekerjaan sesuai dengan
        ketentuan-ketentuan dalam RKS dan Gambar Kerja.                  
   13.2. Kehadiran Pengawas dan PPTK selaku wakil Pemberi Tugas untuk melihat,
        mengawasi, menegur atau memberi petunjuk teknis.                 
   13.3. Penyedia jasa bertanggung-jawab atas kerusakan lingkungan yang timbul akibat

        pelaksanaan pekerjaan dan berkewajiban memperbaiki kerusakan tersebut
   13.4. Bilamana terjadi gangguan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, maka Pihak
        Penyedia jasa berkewajiban memberikan saran-saran perbaikan kepada Pemberi Tugas
        melalui Pengawas dan PPTK. Apabila hal ini tidak dilakukan, Pihak Penyedia jasa
        bertanggung jawab atas segala kerusakan yang timbul.             

   13.5. Penyedia jasa bertanggung jawab atas keselamatan tenaga kerja yang dikerahkan
        dalam pelaksanaan pekerjaan.                                     
   13.6. Segala biaya yang timbul akibat kelalaian Pelaksana lapangan dalam melaksanakan
        pekerjaan menjadi tanggung jawab Pihak Penyedia jasa             
   13.7. Selama pembangunan belangsung, Pelaksana lapangan harus menjaga keamanan

        bahan / material, barang milik proyek, milik Direksi dan milik Pihak Ketiga yang ada di
        lapangan, maupun bangunan yang dilaksanakannya sampai tahap serah terima.Bila terjadi
        kehilangan bahan-bahan bangunan yang telah disetujui, baik yang telah dipasang maupun
        yang belum, adalah tanggung jawab KPelaksana dan tidak akan diperhitungkan dalam
        biaya Pekerjaan Tambah.                                          
   13.8. Apabila terjadi kebakaran, Pihak Penyedia bertanggung jawab atas akibatnya, baik

        yang berupa barang-barang maupun keselamatan jiwa.               
   13.9. Apabila pekerjaan telah selesai, Pelaksana lapangan harus segera mengangkut bahan
        bongkaran dan sisa-sisa bahan bangunan yang sudah tidak dipergunakan lagi keluar lokasi
        pekerjaan. Segala pembiayaannya menjadi tanggung jawab Pihak Penyedia jasa.

Pasal 14 :                                                               
14. KETENTUAN DAN SYARAT BAHAN - BAHAN                                   

14.1 Sepanjang tidak ada ketetapan lain dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini maupun
     dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, bahan-bahan yang akan dipergunakan maupun

      syarat-syarat pelaksanaan harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam A.V.
                                                          Hal. 10        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

      1941 dan Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia (PUBI Tahun 1982), Standar
     Industri Indonesia (SII) untuk bahan termaksud, serta ketentuan-ketentuan dan syaratbahan-
     bahan lainnya yang berlaku di Indonesia.Seluruh barang material yang dibutuhkan dalam
     menyelesaikan pekerjaan, seperti material, peralatan dan alat lainnya, harus dalam kondisi
     baru dan dengan kualitas terbaik untuk tujuan yang dimaksudkan.     

14.1  MERK PEMBUATAN BAHAN / MATERIAL & KOMPONEN JADI.                   
      14.1.1 Kecuali bila ditentukan lain dalam Dokumen Kontrak, semua merk pembuatan
           atau merk dagang dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis ini dimaksudkan
           sebagai dasar perbandingan kualitas / setara dan tidak diartikan sebagai sesuatu
           yang mengikat. Setiap keterangan mengenai peralatan, material barang atau proses,

           dalam bentuk nama dagang, buatan atau nomor katalog harus dianggap sebagai
           penentu standar atau kualitas dan tidak boleh ditafsirkan sebagai upaya membatasi
           persaingan, dan Pihak penyedia harus dengan sendirinya menggunakan
           peralatan, material, barang atau proses, yang atas penilaian Pengawas dan PPTK,
           sesuai dengan keterangan itu. Seluruh material paten itu harus dipergunakan
           sesuai dengan instruksi pabrik yang membuatnya.               

      14.1.2 Bahan / material dan komponen jadi yang dipasang / dipakai, harus sesuai dengan
           yang tercantum dalam Gambar Kerja dan RKS, memenuhi standar spesifikasi bahan
           tersebut, mengikuti peraturan persyaratan bahan bangunan yang berlaku.
      14.1.3 Apabila dianggap perlu, Pengawas dan PPTK berhak untuk menunjuk tenaga ahli
           yang diajukan / ditunjuk oleh pabrik dan atau supplier yang bersangkutan tersebut

           sebagai Pelaksana.Dalam hal ini, Pihak penyedia jasa tidak berhak mengajukan
           klaim sebagai pekerjaan tambah.                               
      14.1.4 Disyaratkan dalam satu merk pembuatan atau merk dagang hanya diperkenankan
           untuk setiap jenis bahan yang boleh dipakai dalam pekerjaan ini.
      14.1.5 Penggunaan bahan produk lain yang setaraf dengan apa yang dipersyaratkan

           harus disertai test dari Laboratorium lokal / dalam negeri baik kualitas, ketahan serta
           kekuatannya dan harus disetujui oleh Pengawas dan PPTK secara tertulis dan
           diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Apabila diperlukan biaya untuk
           test laboratorium, maka biaya tersebut harus ditanggung oleh Pihak Penyedia
           tanpa dapat mengajukan sebagai biaya pekerjaan tambah.        
14.2 Pelaksana dari Pihak Penyedia jasa terlebih dahulu harus memberikan contoh-contoh semua

    bahan-bahan yang diperlukan untuk bangunan tersebut kepada Pengawas / PPTK untuk
    mendapatkan persetujuan secara tertulis sebelum semua bahan-bahan tersebut didatangkan /
    dipakai.Contoh bahan tersebut yang harus diserahkan kepada Pengawas / PPTK adalah sebanyak
    4 (empat) buah dari satu bahan yang ditentukan untuk menetapkan “standard of
    appearance” dan disimpan di ruang Direksi. Paling lambat waktu penyerahan contoh bahan

    adalah 2 (dua) minggu sebelum jadwal pelaksanaan.                    
14.3 Keputusan bahan, jenis, warna, tekstur dan produk yang dipilih, akan di- informasikan
    kepada Pihak penyedia selama tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender setelah penyerahan contoh
    bahan tersebut.                                                      
14.4 PENYIMPANAN MATERIAL                                                
                                                          Hal. 11        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

    Penyimpanan dan pemeliharaan bahan harus sesuai persyaratan pabrik yang bersangkutan dan
    atau sesuai dengan spesifikasi bahan tersebut.                       
      14.4.1 Penempatan bahan-bahan material diatur dengan pertimbangan yang matang
           agar tidak mengganggu kelancaran pekerjaan serta sirkulasi / akses pekerja.Bahan
           material disusun dengan metoda yang baik dengan cara FIFO (first in first out),

           sehingga tidak ada bahan material yang tersimpan terlalu lama dalam gudang / stock
           material.                                                     
      14.4.2 Material harus disimpan sedemikian rupa untuk menjaga kualitas dan kesesuaian
           untuk pekerjaan. Material harus diletakkan di atas permukaan yang bersih, keras dan
           bila diminta harus ditutupi. Material harus disimpan sedemikian rupa agar

           memudahkan pemeriksaan. Benda-benda milik pribadi tidak boleh dipergunakan
           untuk penyimpanan tanpa ijin tertulis dari pemiliknya.        
      14.4.3 Tempat penyimpanan barang harus dibersihkan (clearing) dan diratakan
           (levelling) menurut petunjuk Pengawas.                        
      14.4.4 Bagian tengah tempat penyimpanan barang harus ditinggikan dan miring kesamping
           sesuai dengan ketentuan, sehingga memberikan drainase/pemasukan dari kandungan

           air / cairan yang berlebihan.Material harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak
           menyebabkan pemisahan bahan (segregation), agar timbunan tidak berbentuk
           kerucut, dan menjaga gradasi serta mengatur kadar air. Penyimpanan agregat kasar
           harus ditimbun dan diangkat / dibongkar lapis demi lapis dengan tebal lapisan tidak
           lebih dari 1 (satu) meter. Tinggi tempat penyimpanan tidak lebih dari 5 (lima)

           meter.                                                        

Pasal 15 :                                                               
15. PEMERIKSAAN BAHAN-BAHAN                                              
   15.1. Bahan-bahan yang didatangkan / dipakai harus sesuai dengan contoh-contoh yang telah

        disetujui Pengawas / PPTK seperti yang diatur dalam Pasal 14 di atas.
   15.2. Bahan-bahan yang tidak memenuhi syarat-syarat atau kualitas jelek yang dinyatakan afkir
        / ditolak oleh Pengawas / PPTK, harus segera dikeluarkan dari lokasi bangunan / proyek
        selambat-lambatnya dalam tempo 3 x 24 jam dan tidak boleh dipergunakan.
   15.3. Apabila sesudah bahan-bahan tersebut dinyatakan ditolak oleh Pengawas / PPTK dan
        ternyata masih dipergunakan oleh Pelaksana, maka Pengawas dan PPTK berhak

        memerintahkan pembongkaran kembali kepada Pelaksana, yang mana segala
        kerugian yang diakibatkan                                        
       oleh pembongkaran tersebut menjadi tanggungan Pihak Penyedia sepenuhnya.
       Disamping itu pihak Penyedia tetap dikenakan denda sebesar 1 o/oo (satu per mil) dari
       harga borongan.                                                   

   15.4. Jika terdapat perselisihan dalam pelaksanaan tentang pemeriksaan kualitas dari bahan-
       bahan tersebut, maka Pihak Penyadia harus menguji dan memeriksakannya ke laboratorium
       Balai Penelitian Bahan pemerintah untuk diuji dan hasil pengujian tersebut disampaikan
        secara tertulis kepada Pengawas / PPTK. Segala biaya pemeriksaan ditanggung oleh
       Pihak Penyedia                                                    
                                                          Hal. 12        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

   15.5. Sebelum ada kepastian dari laboratorium di atas tentang baik atau tidaknya kualitas dari
       bahan-bahan tersebut, Pelaksana tidak diperkenankan melanjutkan pekerjaan- pekerjaan
       yang menggunakan bahan-bahan tersebut di atas.                    
   15.6. Bila diminta oleh Pengawas / PPTK, Pihak Penyedia harus memberikan penjelasan lengkap
       tertulis mengenai tempat asal diperolehnya material dan tempat pekerjaan yang akan

       dilaksanakan.                                                     
Pasal 16 :                                                               
16. SUPPLIER DAN SUB PENYEDIA JASA                                       
   16.1. Jika Pihak Penyedia menunjuk Supplier dan atau Sub penyedia jasa didalam hal pengadaan
       material dan pemasangannya, maka Pelaksana “wajib” memberi-tahukan terlebih dahulu

       kepada Pengawas / PPTK untuk mendapatkan persetujuan.             
   16.2. Pihak Penyedia jasa wajib mengadakan koordinasi pelaksanaan dengan Sub penyedia jasa
       dan Supplier bahan atas petunjuk Pengawas.                        
   16.3. Supplier wajib hadir mendampingi Pengawas di lapangan untuk pekerjaan khusus
       dimana pelaksanaan dan pemasangan bahan tersebut perlu persyaratan khusus sesuai
       instruksi pabrik.                                                 

Pasal 17 :                                                               

17. PEMBERSIHAN TEMPAT KERJA                                             

   17.1. Pekerjaan ini mencakup pembersihan, pembongkaran, pembuangan lapisan tanah
       permukaan, dan pembuangan serta pembersihan tumbuh-tumbuhan dan puing-puing
       didalam daerah kerja, kecuali benda-benda yang telah ditentukan harus tetap di tempatnya
       atau yang harus dipindahkan sesuai dengan ketentuan Pasal-pasal yang lain dari spesifikasi
       ini. Pekerjaan ini mencakup pula perlindungan/penjagaan tumbuhan dan benda-benda yang

       ditentukan harus tetap berada di tempatnya dari kerusakan atau cacat.
   17.2. Pengawas dan PPTK akan menetapkan batas-batas pekerjaan, dan menentukan semua
       pohon, semak, tumbuhan dan benda-benda lain yang harus tetap berada di tempatnya.
       Pelaksana dari Pihak Penyedia harus menjaga semua jenis benda yang telah ditentukan
       harus tetap di tempatnya.                                         
   17.3. Segala obyek yang ada di muka tanah dan semua pohon, tonggak, kayu lapuk, tunggul,

       akar, serpihan, tumbuhan lainnya, sampah dan rintangan-rintangan lainnya yang muncul,
       yang tidak diperuntukan berada disana; harus dibersihkan dan atau dibongkar serta dibuang
       bila perlu. Pada daerah galian, segala tunggul dan akar harus dibuang dari daerah
       galian sampai kedalaman sekurang-kurangnya 50 cm. di bawah elevasi lubang galian
       sesuai Gambar Kerja. Lubang-lubang akibat pembongkaran harus di-urug dengan material

       yang memadai dan dipadatkan sampai 90 % dari kepadatan kering maksimum AASHTO T 99.

Pasal 18 :                                                               

18. DRAINASE / SALURAN                                                   
   18.1. Pembuatan drainase / saluran tapak sementara.Dengan mempertimbangkan keadaan
       topografi / kontur tanah yang ada di tapak, Pelaksana harus membuat saluran air
       sementara yang berfungsi untuk pembuangan air yang ada untuk menjaga agar lahan
       konstruksi tetap kering. Arah aliran ditujukan ke daerah permukaan yang terendah yang ada
                                                          Hal. 13        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

       di tapak atau ke saluran yang sudah ada di lingkungan daerah pembangunan. Ketentuan
       tersebut harus dilaksanakan tanpa ada pembayaran tambahan.        
   18.2. Pemeliharaan drainase yang sudah ada                            
       Pelaksana harus memelihara drainase yang memasuki, melintasi atau mempengaruhi
       tempat kerja. Kewajiban ini mencakup, bila diminta oleh Pengawas pembersihan saluran-

       saluran, parit dan pipa-pipa menuju hulu dan hilir sampai sejauh 100 meter di luar batas
       daerah konstruksi dan daerah milik jalan (right of way). Ketentuan tersebut harus
       dilaksanakan tanpa ada pembayaran tambahan.                       

   18.3. Lokasi dan perlindungan utilitas.                               

        18.3.1. Sebelum memulai pekerjaan konstruksi, Pelaksana dari Pihak Penyedia harus
             melakukan survey untuk mengetahui detail lokasi segala utilitas yang akan terkena
             pengaruh pekerjaan. Hasil survey harus dicatat dalam format rencana sesuai
             dengan petunjuk Pengawas dan PPTK. Dan patok permukaan /surface pegs
             pada tempat kerja yang menunjukkan lokasi seluruh utilitas yang berada di

             bawah tanah, harus sudah ditancapkan. Patok-patok itu harus tetap terpancang
             selama berlakunya kontrak                                   
        18.3.2. Bila Pelaksana akan melaksanakan pekerjaan sementara atau permanen pada
             daerah sekitar utilitas itu, Pelaksana harus mempergunakan metoda konstruksi
             yang memadai, menyediakan peralatan perlindungan yang semestinya, dalam

             rangka mencegah kerusakan pada utilitas itu; tanpa ada pembayaran tembahan.
             Segala kerusakan pada utilitas yang disebabkan oleh pekerjaan Pelaksana di
             lapangan baik langsung maupun tidak langsung, dianggap sebagai tanggung
             jawab dari Pihak Penyedia                                   

Pasal 19 :                                                               
19. PEMASANGAN PATOK UKUR DAN PAPAN BANGUNAN ( BOUWPLANK )               
   19.1   PATOK UKUR.                                                    
      19.1.1. Pelaksana lapangan harus membuat patok-patok untuk membentuk garis-garis
           sesuai dengan gambar, dan harus memperoleh persetujuan Pengawas/ PPTK sebelum
           memulai pekerjaan. Bila dianggap perlu, Pengawas/ PPTK dapat merevisi garis-garis /

           kemiringan dan meminta Pelaksana untuk membetulkan patok-patok itu. Pelaksana
           harus mengajukan pemberitahuan mengenai rencana pematokan atau
           penentuan permukaan (level) dari bagian pekerjaan tertentu, tidak kurang dari
           48 (empat puluh delapan) jam, agar susunan patok itu dapat diperiksa. Pelaksana
           harus membuat pengukuran atas pekerjaan pematokan dan Pengawas akan

           memeriksa pengukuran itu.                                     
      19.1.2. Patok ukur dibuat dari kayu secukupnya, berpenampang 5 x 7 cm. tertancap kuat ke
           dalam tanah sedalam 100 cm. dengan bagian yang muncul diatas muka tanah cukup
           untuk memberikan indikasi peil + 0,00 sesuai Gambar Kerja, dan diatasnya
           ditambahkan pipa besi untuk mencantumkan patokan ketinggian diatas peil + 0,00.
                                                          Hal. 14        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

      19.1.3. Indikasi selanjutnya selain tersebut di atas agar dicantumkan pada patok ukur sesuai
           petunjuk Pengawas.                                            
      19.1.4. Pada dasarnya, patok ukur ini dibutuhkan sesuai patokan ketinggian atau peil
           permukaan yang ada dantercantum dalam Gambar Kerja.           
      19.1.5. Jumlah patok ukur yang harus dibuat oleh Kontraktor minimal 2 (dua) buah, dan

           lokasi penanamannya sesuai petunjuk dan persetujuan Pengawas / PPTK sedemikian
           rupa sehingga tidak mengganggu atau terganggu selama pelaksanaan
           pembangunan berlangsung.                                      
      19.1.6. Patok ukur adalah permanen, tidak dapat diubah, harus diberi tanda yang jelas, dan
           dijaga keutuhannya sampai pelaksanaan pembangunan selesai dan ada instruksi

           dari Pengawas untuk dibongkar.                                

20. PAPAN BANGUNAN (BOUWPLANK).                                          
       20.1.1. Papan bangunan (bouwplank) dibuat dari kayu Kelas III dengan ukuran tebal 3 cm.
            dan lebar 15 cm., lurus dan diserut rata pada sisi sebelah atasnya.
       20.1.2. Papan bangunan dipasang pada patok kayu 5/7 dengan jarak satu sama lain adalah

            1,50 m. tertancap di tanah sehingga tidak dapat digerak-gerakkan atau diubah
       20.1.3. Papan bangunan dipasang sejarak 2,00 m. dari as pondasi terluar atau sesuai
            dengan keadaan setempat.                                     
       20.1.4. Tinggi sisi atas papan bangunan harus sama dengan antara satu dengan lainnya
            atau rata waterpass, kecuali dikehendaki lain oleh Pengawas / PPTK.

       20.1.5. Setelah selesai pemasangan papan bangunan, Pelaksana lapangan harus
            melaporkan kepada Pengawas dan PPTK untuk mendapatkan persetujuan.
       20.1.6. Pelaksana lapangan harus menjaga dan memelihara keutuhan dan ketepatan letak
            papan bangunan ini sampai tidak diperlukan lagi.             

Pasal 21 :                                                               
21. PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN                                          
   21.1. IJIN MEMASUKI TEMPAT KERJA.                                     
        21.1.1. Pekerjaan atau bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan Pihak Penyedia jasa,
             tetapi karena bahan / material ataupun komponen jadi maupun mutu
             pekerjaannya sendiri ditolak oleh Pengawas / PPTK, harus segera dihentikan

             dan selanjutnya dibongkar dalam waktu yang ditetapkan oleh Pengawas / PPTK.
        21.1.2. Tidak ada pekerjaan yang boleh ditutupi atau menjadi tidak terlihat sebelum
             mendapatkan persetujuan Pengawas / PPTK, dan Pihak Penyedia jasa harus
             memberikan kesempatan sepenuhnya kepada Petugas / Pengawas dan PPTK
             untuk memeriksa dan mengukur pekerjaan yang akan ditutup dan tidak terlihat.

        21.1.3. Pelaksana harus melaporkan kepada Pengawas kapan setiap pekerjaan sudah
             siap atau diperkirakan akan siap diperiksa dan Pengawas / PPTK tidak boleh
             menunda waktu pemeriksaan, kecuali apabila Pengawas/ PPTK memberikan
             petunjuk tertulis kepada Pelaksana apa yang harus dilakukan.
        21.1.4. Bila permohonan pemeriksaan pekerjaan itu dalam waktu 2 x 24 jam

             (dihitung dari waktu diterimanya Surat Permohonan Pemeriksaan, tidak terhitung
                                                          Hal. 15        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

             hari libur / hari raya) tidak dipenuhi / ditanggapi oleh Pengawas / PPTK, maka
             Pelaksana dapat meneruskan pekerjaannya dan bagian yang seharusnya
             diperiksa dianggap telah disetujui oleh Pengawas / PPTK.    
        21.1.5. Bila Pelaksana melalaikan perintah, Pengawas / PPTK berhak menyuruh
             membongkar bagian pekerjaan sebagian atau seluruhnya untuk diperbaiki.

        21.1.6. Biaya pembongkaran dan pemasangan / perbaikan kembali menjadi
             tanggungan Pihak Penyedia jasa, tidak dapat di-klaim sebagai biaya pekerjaan
             tambah maupun alasan untuk perpanjangan waktu pelaksanaan.  
    21.2. KEMAJUAN PEKERJAAN                                             
        Seluruh bahan, peralatan konstruksi dan tenaga kerja yang harus disediakan oleh

        Pelaksana demikian pula metode / cara pelaksanaan pekerjaan harus diselenggarakan
        sedemikian rupa, sehingga diterima oleh Pengawas dan PPTK        
    21.3. Apabila laju kemajuan pekerjaan atau bagian pekerjaan pada suatu waktu menurut
        penilaian Pengawas /PPTK telah terlambat, untuk menjamin penyelesaian pada waktu
        yang telah ditentukan atau pada waktu yang diperpanjang, maka Pengawas / PPTK
        harus memberikan petunjuk secara tertulis langkah-langkah yang perlu diambil guna

        melancarkan laju pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan pada waktu yang telah
        ditentukan.                                                      
    21.4. PERINTAH UNTUK PELAKSANAAN.                                    
        Bila Pelaksana lapangan tidak berada di tempat kerja dimana Pengawas / PPTK bermaksud
        untuk memberikan petunjuk atau perintah, maka petunjuk atau perintah itu harus

        dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua petugas pelaksana atau petugas yang ditunjuk
        oleh Pihak Penyedia jasa untuk menangani pekerjaan itu.          
    21.5. TOLERANSI.                                                     
        Seluruh pekerjaan yang dilaksanakan dalam Kontrak ini harus dikerjakan sesuai dengan
        toleransi yang diberikan dalam spesifikasi dan toleransi lainnya yang ditetapkan pada

        bagian lainnya.                                                  
                                                          Hal. 16        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

                             BAB  II                                     
                      SYARAT - SYARAT TEKNIS                             

PEKERJAAN PEMBONGKARAN DAN PEKERJAAN TANAH                               

Pasal 1                                                                  
U M U M                                                                  

    1.1. LINGKUP PEKERJAAN                                               

      •  Pekerjaan yang dimaksud meliputi penyediaan tenaga, bahan-bahan, peralatan dan alat
         bantu lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini, yaitu dan tidak
         terbatas pada :                                                 
      •  Pekerjaan pembongkaran bangunan existing dan pembersihan sebelum pelaksanaan.
      •  Pekerjaan perlindungan instalasi “existing”.                    

      •  Pekerjaan galian, pengurugan, pemadatan dan perataan tanah.     
      •  pekerjaan perbaikan / urugan kembali                            

   1.2. PERSIAPAN PELAKSANAAN.                                           

     Sebelum pelaksanaan pekerjaan ini, Pelaksana lapangan harus mempelajari dengan
     seksama Gambar Kerja. Pelaksana lapangan harus sudah memperhitungkan segala kondisi di
     lapangan yang meliputi dan tidak terbatas pada bangunan existing, trench, saluran drainase,
      pipa-pipa,instalasi existing lainnya,tianG,listrik,danpenangkalpetir Pelaksana lapangan harus
     mengamankan / melindungi hasil paket pekerjaan sebelumnya maupun yang sedang berjalan,
     bahan / komponen / instalasi existing yang dipertahankan agar tidak rusak atauc acat. Rencana

      pengamanan, baik berupa penyangga, penopang atau konstruksi khusus sebagai penahan
      atau pelindung bagian yang tidak dibongkar, harus dilaporkan kepada Pengawas terlebih
     dahulu untuk mendapatkan persetujuan.                               

Pasal 2                                                                  

2. PEMBONGKARAN DAN PEMBERSIHAN                                          
   2.1. Pekerjaan pembongkaran dan pembersihan mencakup pembongkaran / pembersihan /
      pemindahan konstruksi keluar dari dalam tapak / site terhadap semua hal yang dinyatakan
      oleh Pengawas tidak akan digunakan lagi, maupun yang dapat mengganggu kelancaran
      pelaksanaan diantaranya:                                           

       a.  Pembongkaran dan pembersihan bangunan existing.               
       b.  Pembersihan material yang ada di lokasi.                      
       c.  Setiap pembongkaran harus dilakukan sedemikian rupa sehingga siap untuk dapat
           dilaksanakan pemasangan baru sesuai dengan Gambar Kerja.      
       d.  Barang hasil bongkaran dan pembersihan harus dikeluarkan dari tapak / site
           konstruksi dan dikumpulkan di tempat / lokasi tertentu yang ditunjukkan oleh
                                                          Hal. 17        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

           Pengawas / PPTK.Pada dasarnya, barang-barang bongkaran tersebut tidak dapat
           dipakai lagi dalam pekerjaan, kecuali apabila dinyatakan lain oleh Pengawas .

Pasal 3                                                                  
   3. PERLINDUNGAN INSTALASI EXISTING                                    

   3.1. Pekerjaan ini adalah perlindungan untuk semua instalasi existing yang berada di dalam tapak
     / site konstruksi dan dinyatakan oleh Pengawas masih berfungsi dan akan digunakan
     lagi.Untuk instalasi existing tersebut di atas, Pihak Penyrdia harus menjaga dan memeliharanya
     dari gangguan / cacat.                                              

   3.2. kabel dan pipa existing yang masih berfungsi harus dilindungi memakai buis beton ∅ 30 cm.
     Khusus pada bagian yang diperkirakan akan mendapat beban, maka pada dasar atau pipa
      yang bersangkutan harus diberi alas dasar terbuat dari pasangan batu bata minimal 1
     (satu) lapis, lebar 30 cm. sepanjang pembebanan tersebut.           
   3.3. Apabila karena satu dan lain sebab sehingga jalur instalasi existing yang masih berfungsi
     harus dipindah, maka Pelaksana lapangan harus melakukan pekerjaan ini sesuai dengan

     petunjuk dari Pengawas                                              

Pasal 4                                                                  
4. PEKERJAAN TANAH                                                       
   Pekerjaan tanah adalah pekerjaan pembuatan lubang / galian di tanah dan termasuk

   pengurugan / pemadatan tanah kembali yang diperlukan untuk :          
   • Pondasi Bored Pile, Poer dan Sloof                                  
   • Perataan (cut / fill )                                              
   • Galian lain seperti yang ditunjukkan dalam Gambar Kerja .           

   4.1. MACAM GALIAN.                                                    
     Penggalian dibagi dalam macam-macam jenis, yaitu :                  
      4.1.1. Galian tanah biasa                                          
           Galian tanah biasa mencakup semua galian yang bukan galian batu, galian konstruksi
           atau galian material dan bahan baku lainnya.                  
      4.1.2. Galian batu.                                                

           Galian batu terdiri dari pekerjaan menggali / membongkar batu-batuan pada daerah
           galian yang menurut pendapat Pengawas harus dilakukan pembongkaran.
      4.1.3. Galian konstruksi / obstacle.                               
           Galian konstruksi / obstacle adalah semua galian selain dari galian tanah dan galian
           batu dalam batas pekerjaan yang disebut dalam spesifikasi ini atau tercantum dalam

           Gambar Rencana.Semua galian yang disebut sebagai galian konstruksi terdiri dari
           galian lantai bangunan, galian pondasi bangunan existing, galian perkerasan jalan
           / halaman, galian pipa / kabel listrik / pipa gas, saluran-saluran serta
           konstruksi-konstruksi lainnya, selain yang disebutkan pada spesifikasi ini.Semua
           pekerjaan galian harus dikerjakan sesuai dengan spesifikasi untuk ketiga macam galian

           tersebut di atas. Syarat-syarat kerja yang menyangkut bidang lain, mengikuti
                                                          Hal. 18        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

           ketentuan-ketentuan letak, peil dan dimensi seperti yang dicantumkan dalam
           Gambar Rencana atau petunjuk Pengawas.                        

   4.2. Pekerjaan galian ini baru boleh dilaksanakan setelah papan Patok Ukur terpasang lengkap
      dengan penandaan sumbu, ketinggian dan bentuk telah diperiksa seta disetujui

     Pengawas.                                                           
   4.3. Galian untuk konstruksi harus sesuai dengan Gambar Kerja dan bersih dari tanah urug bekas
     serta sisa bahan bangunan.                                          
   4.4. Urutan penggalian harus diatur sedemikian rupa dengan mengikuti petunjuk- petunjuk
     Pengawas sehingga tidak menimbulkan gangguan pada lingkungan tapak / site atau

      menyebabkan timbulnya genangan air untuk waktu lebih dari 24 jam   
   4.5. Jika pada galian terdapat akar kayu, kotoran dan bagian tanah yang tidak padat atau longgar,
     maka bagian ini harus dikeluarkan seluruhnya, kemudian lubang yang tejadi harus ditutup
     urugan  pasir yang dipadatkan dan disirami air setiap ketebalan     
     5 cm. lapis demi lapis sampai penuh sehingga mencapai ketinggian yang diinginkan.
     Biaya pekerjaan ini menjadi tanggungan Pihak Penyedia dan tidak dapat di-klaim sebagai

     pekerjaan tambah.                                                   
   4.6. Bila pada galian terdapat instalasi existing, Pelaksana lapangan harus mengikuti
     prosedur seperti terurai dalam butir 3.1. s/d. 3.3.                 
   4.7. Bila Pelaksana lapangan melakukan penggalian yang melebihi kedalaman yang ditentukan
      dalam Gambar Kerja, maka Pihak Penyedia wajib untuk menutupi kelebihan galian

      tersebut dengan urugan pasir yang dipadatkan dan disirami air setiap ketebalan 5 cm.
      lapis demi lapis sampai penuh sehingga mencapai ketinggian yang diinginkan.
   4.8. Dasar galian harus dikerjakan dengan teliti, datar / rata sesuai dengan Gambar Kerja dan harus
     dibersihkan dari segala macam kotoran.                              
   4.9. Galian pondasi harus dilakukan sesuaidengan lebar lantai kerja pondasi atau seperti tercantum

     dalam Gambar Kerja, dengan penampang lereng galian kiri dan kanan dimiringkan 10o
     kearah luar pondasi dari As, ketinggian serta bentuk selesai sesuai Gambar Kerja, diperiksa
     serta disetujui Pengawas.                                           
  4.10. Kelebihan tanah galian harus dibuang keluar dari dalam tapak / site konstruksi.Area
      antara papan Patok Ukur dengan galian harus bebas dari timbunan tanah.
  4.11. Untuk menjaga lereng-lereng lubang galian agar tidak longsor / runtuh, maka apabila

      dianggap perlu oleh Pengawas , Pelaksana harus memasang konstruksi penahan (casing)
      sementara dari bahan seng gelombang BJLS 50 atau setara, atau dari papan-papan tebal 3
      cm. diperkuat dengan kayu-kayu dolken minimal diameter 8 cm. sehingga konstruksi
      tersebut dapat menjamin kestabilan lereng galian.                  
  4.12. Apabila dan atau karena permukaan air tanah tinggi, Pihak Penyedia jasa harus menyediakan

      pompa air secukupnya untuk menyedot air yang menggenangi galian. Disyaratkan bahwa
      seluruh permukaan galian terutama lantai galian, harus kering untuk pekerjaan-pekerjaan
      selanjutnya, khususnya untuk pekerjaan :                           
        •  Pengurugan dan pemadat                                        
        •  Pondasi beton setempat dan Sloof beton                        

        •  Pondasi Batu Kali.                                            
                                                          Hal. 19        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

  4.13. Biaya untuk lingkup yang terurai pada butir 4.11. dan 4.12. di atas ditanggung oleh Pihak
      Penyedia, serta tidak dapat di-klaim sebagai pekerjaan tambah.     

Pasal 5                                                                  

5. GALIAN STRUKTUR                                                       
   5.1. LINGKUP PEKERJAAN.                                               
   5.1.1. Galian struktur merupakan penggalian tanah untuk bangunan struktur, sesuai dengan
        batasan pekerjaan sebagaimana dijelaskan disini atau sebagaimana tampak pada gambar.
        Pekerjaan galian yang dijelaskan dengan pasal-pasal lain dalam spesifikasi ini tidaklah

        digolongkan sebagai galian struktur.                             
   5.1.2. Galian struktur disini tidak dibatasi hanya pada galian / pengeboran struktur pondasi, tapi
        termasuk pekerjaan galian untuk poer, sloof dan batu kali        
   5.1.3. Pekerjaan galian ini mencakup pengurugan kembali dengan material yang disetujui oleh
        Pengawas , berikut pembuangan bahan-bahan sisa, dan semua bahan serta peralatan
        lainnnya untuk menghindarkan galian dari genangan air tanah dan air permukaan.

   5.1.4. Penyediaan tenaga kerja, bahan, fasilitas pelaksanaan dan kebutuhan- kebutuhan
        lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tanah yang sesuai dengan
        gambar-gambar dan spesifikasi.                                   

   5.2. PERSYARATAN PEKERJAAN.                                           

   5.2.1. Tata letak.                                                    
        Pelaksana lapangan bertanggung jawab atas tata letak yang diperlukan untuk
        melaksanakan pekerjaan. Sebelum penataan, Pelaksana lapangan harus menyerahkan
        rencana tata letak untuk mendapat persetujuan dari Pengawas . Bench mark yang bersifat
        tetap maupun sementara harus dijaga dari kemungkinan gangguan atau pemindahan

   5.2.2. Pengawasan.                                                    
        Selama pelaksanaan pekerjaan tanah ini, Pihak Penyedia jasa harus diwakili oleh seorang
        Pelaksana lapangan yang sudah berpengalaman dalam bidang pekerjaan penggalian /
        pengurugan, yang mengetahui semua aspek pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai
        kontrak.                                                         
   5.2.3. Pekerjaan pembersihan dan pembongkaran.                        

        Semua benda di permukaan seperti pohon, akar dan tonjolan, serta rintangan-
        rintangan dan lain-lain yang berada di dalam batas daerah pembangunan yang tercantum
        dalam gambar, harus dibersihkan dan atau dibongkar, kecuali untuk hal-hal di bawah ini :

        a. Sisa-sisa pohon yang tidak mengganggu dan akar-akar serta benda-benda yang tidak

          mudah rusak, yang letaknya minimal 1 (satu) meter di bawah dasar poer.
        b. Pembongkaran tiang-tiang, saluran-saluran dan selokan-selokan hanya sedalam
          yang diperlukan dalam penggalian di tempat tersebut.           
        c. Kecuali pada tempat-tempat yang harus digali, lubang-lubang bekas pepohonan
          dan lubang-lubang lain, harus diurug kembali dengan bahan- bahan yang baik dan

          dipadatkan.                                                    
                                                          Hal. 20        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

        d. Pihak Penyedia bertanggung jawab untuk membuang sendiri tanaman-tanaman dan
          puing-puing ke tempat yang ditentukan oleh Pengawas.           
        e. Pihak Penyedia harus melestarikan semua benda-benda yang ditentukan tetap
          berada pada tempatnya.                                         
        f. Galian konstruksi / obstacle.                                 

          Kriteria obstacle adalah berupa konstruksi beton, pasangan batu kali, pasangan
           dinding tembok, besi-besi tua dan lain-lain bekas konstruksi bangunan lama,
          dimana cara melakukan pembongkarannya memerlukan metoda khusus dengan
          menggunakan peralatan yang lebih khusus pula ( misalnya pemecah beton /
          concrete breaker, compressor, mesin potong ) dibandingkan peralatan yang digunakan

          pada pekerjaan galian tanah. Semua brangkal dan kotoran dari bekas
          pembongkaran konstruksi existing harus segera dikeluarkan dari site dan dibuang ke
          tempat yang ditentukan oleh Direksi / Pengawas dan PPTK. Semua peralatan yang
          diperlukan pada paket pekerjaan ini, harus tersedia di lapangan dalam keadaan siap
          pakai. Batasan pembongkaran obstacle adalah sebagai berikut :  
           •  Pada daerah titik galian pondasi sampai mencapai kedalaman yang masih

              memungkinkan, obstacle tersebut bisa dibongkar / digali sesuai dengan kondisi
              dan sifat tanah pada daerah tersebut.                      
           •  Pada jalur yang akan dibuat poer dan sloof, mulai dari permukaan tanah existing
              sampai dengan di bawah permukaan dasar urugan pasir dari konstruksi beton

              poer dan sloof.                                            
        g. Pembuangan humus.                                             
          Sebelum mulai pekerjaan penggalian, lapisan humus dan rumput harus dibersihkan,
           harus bebas dari sisa-sisa tanah bawah (sub soil), bekas- bekas pohon, akar-akar,
          batu-batuan, semak-semak atau bahan lainnya. Humus yang didapat dari pengupasan
          tersebut harus dibuang ke tempat yang sudah ditentukan oleh Pengawas .

   5.3. PENGGALIAN.                                                      
   5.3.1. Sebelum memulai pekerjaan galian, Pelaksana lapangan harus :   
         • Dengan inisiatif sendiri mengambil tindakan untuk mengatur drainase alamiah dari
           air yang mengalir pada permukaan tanah, untuk mencegah galian tergenang air.

         • Memeriksa segala pembongkaran dan pembersihan di tempat itu sudah dilaksanakan
           sesuai dengan spesifikasi ini.                                
         • Memberitahu Pengawas sebelum memulai suatu galian apapun, agar elevasi
           penampang melintang dan pengukuran dapat diketahui dan dilakukan pada tanah
           yang belum terganggu. Tanah yang berdekatan dengan struktur tidak boleh diganggu

           tanpa ijin Pengawas .                                         
   5.3.2. Parit-parit atau galian pondasi untuk struktur atau alas struktur, harus mempunyai
        ukuran yang cukup sehingga memungkinkan perletakan atau alas pondasi sesuai
        dengan ukurannya. Bagian-bagian dinding / sisi parit harus selalu ditopang. Elevasi dasar
        alas sebagaimana tampak pada gambar merupakan perkiraan, sehingga secara tertulis

        Pengawas dapat memerintahkan perubahan ukuran dan elevasi jika diperlukan untuk
        menjamin pondasi yang kokoh.                                     
                                                          Hal. 21        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

   5.3.3. Penggunaan mesin untuk penggalian diperbolehkan, kecuali untuk tempat- tempat
        dimana penggunaan mesin-mesin itu dapat merusak benda-benda yang berada
        didekatnya, bangunan-bangunan ataupun pekerjaan yang telah rampung. Dalam hal ini
        metoda pekerjaan secara manual / dengan menggunakan tenaga buruh yang harus
        dilakukan.                                                       

   5.3.4. Bila diperlukan, Pihak Penyedia / Pelaksana harus membuat turap sementara yang cukup
        kuat untuk menahan lereng-lereng tanah galian supaya tidak ambruk, dan agar tidak
        mengganggu pekerjaan. Turap sementara tersebut harus dapat menjaga bangunan-
        bangunan yang berada didekat lereng galian tetap stabil.         
   5.3.5. Apabila terjadi kerusakan bangunan (roboh) yang diakibatkan oleh pekerjaan

        galian, maka Pelaksana harus bertanggung jawab terhadap kerusakan bangunan tersebut
        dan harus menggantinya / memperbaikinya atas biaya Pihak Penyedia jasa.
   5.3.6. Pihak Penyedia jasa harus melakukan perlindungan dan perawatan yang cukup untuk
        bagian-bagian pekerjaan di atas maupun di bawah tanah, drainase, saluran-saluran
        pembuang dan rintangan-rintangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan. Semua
        biaya yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab Pelaksana lapangan.

   5.3.7. Kemiringan galian harus dibuat maksimal dengan perbandingan 1 (satu) horizontal
        dan 1 (satu) vertikal, kecuali diperlihatkan lain dalam gambar.  
   5.3.8. Batu-batu, kayu-kayu dan bahan-bahan lain dalam lubang galian yang tak berguna harus
        dibuang dan tidak boleh digunakan untuk pengurugan.              
   5.3.9. Setiap kali galian selesai dikerjakan, Pelaksana lapangan harus memberitahu Pengawas

        mengenai hal itu dan pembuatan Lapisan Sirtu, Lantai Kerja atau penempatan material
        apapun tidak boleh dilakukan sebelum Pengawas menyetujui kedalaman pondasi dan
        karakter tanah dasar pondasi.                                    
   5.3.10. Bila tanah dasar pondasi lembek, berlumpur atau tidak memenuhi syarat, maka bila
        diperintahkan oleh Pengawas ,Pihak Penyedia jasa harus menggantinya dengan material

        berbutir atau kerikil sebagaimana disyaratkan pada RKS ini. Material penggganti tersebut
        harus diurugkan dan dipadatkan lapis demi lapis dengan tebal tiap lapis 15 cm, sampai
        mencapai elevasi dasar pondasi dengan kepadatan sesuai petunjuk Pengawas
   5.3.11. Kepadatan tanah dasar harus mencapai CBR 3%. Bila menurut Konsultan Pengawas tanah
        dasar pondasi tidak memenuhi syarat semata-mata karena kesalahan Pihak Penyedia jasa
        dalam mengerjakan kewajibannya, maka Pihak Penyedia harus membuang dan

        mengganti tanah dasar pondasi atas tanggungan biaya sendiri, atau menangguhkan
        pekerjaan galian itu sampai kondisi tanah dasar pondasi tersebut memenuhi syarat.
   5.3.12. Semua material hasil galian bila memenuhi syarat, harus dimanfaatkan sebagai
        material urugan atau timbunan, dan bila ternyata berlebihan maka harus dibuang.

   5.4. AIR TANAH.                                                       
   5.4.1. Bila air tanah muncul ketika sedang dilakukan galian struktur, maka Pelaksana
        lapangan harus segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah air
        menggenangi galian dan alas struktur.                            
                                                          Hal. 22        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

   5.4.2. Bila galian terjadi pada tanah yang mengandung air permukaan, maka air ini tidak
        dianggap sebagai air tanah dan merupakan kewajiban Pihak Penyedia untuk
        menanggulanginya sesuai spesifikasi ini, sehingga tidak akan ada tambahan pembayaran.
        Penilaian apakah air itu merupakan air permukaan atau air tanah adalah mutlak
        wewenang Pengawas / PPTK. Jika air dapat dihalangi memasuki galian dengan

        menggunakan cofferdam terbuka, maka air ini tidak dinilai sebagai air tanah

   5.4.3. Bila tinggi muka air di atas elevasi dasar galian, maka harus digunakan cofferdam yang
        kedap air. Bila diminta, Pelaksana lapangan harus menunjukkan gambar mengenai
        metoda pembuatan cofferdam yang dipakainya kepada Pengawas untuk 

        disetujui.Cofferdam atau palung untuk pembuatan pondasi, secara umum harus dibuat di
        bawah dasar alas pondasi dan dibuat sedapat mungkin kedap air. Umumnya dimensi
        cofferdam itu harus sedemikian rupa sehingga memberikan cukup kebebasan /
        keleluasaan untuk pembuatan acuan (form) dan pemeriksaannya serta memudahkan
        proses pemompaan air keluar.Bila menurut Pengawas keadaannya tidak memungkinkan
        untuk mengeringkan galian sebelum membuat alas pondasi, maka Pengawas dapat

        memerintahkan pembuatan lapisan beton penutup dengan ukuran tertentu, dan lapisan
        tersebut harus diletakkan sebagaimana tampak pada gambar atau mengikuti petunjuk
        Pengawas .                                                       
        Lalu galian harus dikeringkandan alas pondasi diletakkan.Bila digunakan palung berbeban,
        dan beban tersebut dipakai untuk menanggulangi tekanan hidrostatik yang bekerja

        terhadap dasar lapisan pondasi penutup, maka harus digunakan penyemat (jangkar)
        khusus untuk mentransferseluruh berat palung terhadap lapisan pondasi.Bila lapisan
        pondasi penutup dibuat di bawah air, maka cofferdam harus dibuat pada muka air yang
        rendah. Cofferdam dibuat untuk melindungi beton dari kerusakan karena naiknya muka
        air dan erosi. Di dalam cofferdam tidak boleh ditinggalkan kayu-kayuan dan lain-lain

        tanpa ijin Pengawas . Bila pekerjaan memompa air diijinkan dilakukan dari bagian galian
        pondasi, maka harus dicegah agar jangan ada bahan beton yang ikut terbawa keluar.Setiap
        pekerjaan memompa yang dibutuhkan selama perletakan beton, atau selama waktu
        sekurang-kurangnya 24 jam sesudahnya harus menggunakan pompa yang sesuai dan air
        diletakkan di luar acuan beton.                                  

        Pemompaan air untuk mengeringkan ini tidak boleh dikerjakan sebelum lapisan cukup
        keras dan kuat untuk melawan tekanan hidrostatik.Kecuali bila ditentukan lain, cofferdam
        atau palung dengan segala kelengkapannya, harus dibongkar oleh Pelaksana lapangan
        segera setelah selesai pekerjaan sub-struktur. Pemindahannya harus sedemikian rupa
        sehingga tidak merusak pekerjaan yang telah diselesaikan.5.4.4. Pemeliharaan saluran.

        Bila tak diijinkan, penggalian tak boleh dikerjakan di luar caisson, palung, cofferdam atau
        sheet piling, dan saluran air yang berdekatan dengan pondasi tidak boleh terganggu tanpa
        ijin Pengawas.Jika ada pekerjaan galian atau pengerukan yang dilakukan sebelum caisson,
        palung dan cofferdam terpasang pada tempatnya, maka setelah selesai pembuatan dasar
        pondasi, Penyedia jasa harus mengurug kembali galian-galian itu sesuai dengan muka

        tanah semula, dengan memakai bahan yang telah disetujui oleh Pengawas .Bahan-bahan
                                                          Hal. 23        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

        yang tertinggal pada daerah aliran air akibat dari pembuatan pondasi atau galian lainnya
        harus dibuang agar saluran itu bersih dari segala macam halangan.

Pasal 6                                                                  
6. URUGAN                                                                

   6.1. PEKERJAAN URUGAN.                                                
    •  Pekerjaan pengurugan dan pemadatan tanah ini untuk :Semua galian sampai permukaan
       yang ditentukan dengan kepadatan sesuai Gambar Kerja.             
    •  Semua tanah lantai bangunan sampai permukaan yang ditentukan dengan kepadatan
       sesuai Gambar Kerja.                                              

    •  Terkecuali untuk tempat tertentu / khusus, kepadatan tanahnya seperti tercantum dalam
       Gambar Kerja atau petunjuk Pengawas .                             

   6.2. BAHAN URUGAN.                                                    
     Bahan urugan yang dipakai adalah tanah merah atau Sirtu darat yang memenuhi

     persyaratan sebagai bahan urugan.Tanah bekas galian pada umumnya tidak boleh dipakai lagi
     untuk bahan urugan, kecuali apabila tanah tersebut memenuhi persyaratan sebagai bahan
     urugan dan mendapat persetujuan dari Pengawas .Sumber bahan urugan ini harus
     mempunyai jumlah yang cukup untuk menjamin penyediaan bahan urugan yang bisa
     mencukupi          kebutuhan          seluruh         proyek.       

     Semua bahan urugan harus mendapat persetujuan dari Pengawas , baik mengenai kualitas
     bahan maupun sumber bahan itu sendiri sebelum dibawa atau digunakan di dalam lokasi
     pekerjaan.                                                          
     Bahan urugan yang mengandung tanah organis, akar-akaran, sampah dan lain-lain, tidak boleh
     dipergunakan untuk urugan. Bahan-bahan seperti ini harus dipindahkan dan ditempatkan
      pada daerah pembuangan yang disetujui atau ditunjuk oleh Pengawas .Daerah yang

      akan diurug harus dibersihkan, Bahan-bahan urugan yang sudah ditempatkan di lokasi
     pengurugan tetapi tidak memenuhi standar, harus dibuang dan diganti oleh Pihak
     Penyedia atas biaya sendiri.                                        

   6.3. PENGURUGAN.                                                      

      6.3.1. Sebelum pelaksanaan pekerjaan ini, seluruh area pembangunan harus sudah bersih
           dari humus, akar tanaman, benda-benda organis, sisa-sisa bongkaran dan bahan lain
           yang dapat mengurangi kualitas pekerjaan ini.                 
      6.3.2. Urugan harus bebas dari segala macam bahan yang dapat membusuk, sisa bongkaran,
           dan atau yang dapat mempengaruhi kepadatan urugan. Tanah urugan dapat

           diambil dari bekas galian atau tanah yang didatangkan dari luar yang tidak
           mengandung bahan-bahan seperti tersebut di atas dan atau telah disetujui Pengawas .
      6.3.3. Penghamparan tanah urugan dilakukan lapis demi lapis dan langsung dipadatkan
           sampai mencapai permukaan / peil yang diinginkan. Ketebalan perlapis setelah
           dipadatkan tidak boleh melebihi 20 cm. Setiap kali penghamparan harus mendapat

           persetujuan dari Pengawas yang menyatakan bahwa lapisan di bawahnya telah
                                                          Hal. 24        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

           memenuhi kepadatan yang disyaratkan, dan seluruh prosedur pemadatan ini harus
           ditulis dalam Berita Acara yang disetujui Pengawas .          
           a. Lapisan tanah lunak (lumpur) yang ada harus dihilangkan dengan dikeruk,
              sebelum pekerjaan pengurugan dimulai. Pada saat pengerukan dan pengurugan,
              daerah ini harus dikeringkan.                              

           b. Pemampatan dan pemadatan harus dilakukan sesuai dengan artikel yang
              bersangkutan di bawah ini dalam bab ini.                   
           c. Tidak boleh dilakukan pengurugan atau pemadatan selama hujan deras. Jika
              permukaan lapisan yang sudah dipadatkan tergenang oleh air, Pihak Penyedia
              jasa harus membuat alur-alur pada bagian teratas untuk mengeringkannya

              sampai mencapai kadar air yang benar dan dipadatkan kembali.
           d. Ketinggian pengurugan setelah dipadatkan harus mencapai elevasisesuai yang
              tercantum dalam Gambar Kerja.                              
      6.3.4. Pengurugan untuk halaman yang tidak dibangun, jalan dan perkerasan, tidak perlu
           dipadatkan dengan mesin pemadat, cukup ditimbris dengan tangan.

   5.6. PEKERJAAN PERATAAN TANAH.                                        
      Bila terdapat bagian-bagian yang lebih tinggi dari permukaan tanah yang
      direncanakan, perataan pada bagian ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga kelebihan
      tanah tersebut dapat diangkut ke tempat lain yang ditentukan oleh Pengawas .
                                                          Hal. 25        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

                             BAB III                                     
            SYARAT - SYARAT TEKNIS PEKERJAAN STRUKTUR                    

Pasal 1                                                                  

1. PEKERJAAN STRUKTUR BETON                                              

   1.1. PERSYARATAN MUTU.                                                
    1.1.1. Mutu Beton.                                                   

        Persyaratan-persyaratan konstruksi beton, istilah teknik atau syarat-syarat pelaksanaan
        pekerjaan beton secara umum menjadi satu kesatuan dalam persyaratan teknis ini. Dalam
        segala hal yang menyangkut pekerjaan beton dan struktur beton harus sesuai dengan
        standard yang berlaku yaitu :                                    
        a. Tata Cara Perhitungan Kekuatan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung (SK SNI T-

           15- 1991-03).                                                 
        b. Peraturan Umum Beton Indonesia (PUBI, 1982).                  
        c. Standard Industri Indonesia (SII).                            
        d. Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung, 1983.            
        e. Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Untuk Gedung (PPTGUG, 1983).

        f. American Society Of Testing Matrial (ASTM). 1.2.              
           Beton yang dipergunakan untuk struktur bangunan ini harus mempunyai mutu
           karakteristik minimal, sebagai berikut :                      
        g. Lantai Kerja                                                  
           Seluruh beton untuk lantai kerja adalah beton rabat dengan campuran 1pc : 3ps : 5kr.

   1.2. PERSYARATAN BAHAN BETON.                                         
    1.2.1. Semen.                                                        
          6.4. Semua semen harus Semen Portland yang disesuaikan dengan persyaratan dalam
             Peraturan Portland Cement Indonesia NI-8 atau ASTM C-150 Type 1 atau standar
             Inggris BS 12.                                              

          6.5. Mutu semen yang memenuhi syarat dan dapat dipakai adalah GRESIK, PADANG.
             BATURAJA. TIGA RODA dan HOLCIM, serta memenuhi persyaratan NI-8. Pemilihan
             salah satu merk semen adalah mengikat dan dipakai untuk seluruh pekerjaan.
          6.6. Pemeriksaan                                               
             Pengawas dapat memeriksa semen yang disimpan dalam gudang pada setiap

              waktu sebelum dipergunakan. Pihak Penyedia harus bersedia untuk
             memberi bantuan yang dibutuhkan oleh Pengawas untuk pengambilan
             contoh-contoh tersebut. Semen yang tidak dapat diterima sesuai pemeriksaan oleh
             Pengawas, harus tidak dipergunakan atau diafkir. Jika semen yang
             dinyatakan tidak memuaskan tersebut telah dipergunakan untuk beton, maka
             Pengawas dapat memerintahkan untuk membongkar beton tersebut dan
                                                          Hal. 26        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

             diganti dengan memakai semen yang telah disetujui atas beban Penyedia jasa.
             Penyedia harus menyediakan semua semen-semen dan beton yang dibutuhkan
             untuk pemeriksaan .                                         
          6.7. Tempat Penyimpanan                                        
             •  Pihak Penyedia jasa harus menyediakan tempat penyimpanan yang sesuai

                untuk semen, dan setiap saat harus terlindung dengan cermat terhadap
                kelembaban udara. Tempat penyimpanan tersebut juga harus sedemikian
                rupa agar memudahkan waktu pengambilan.                  
             •  Gudang penyimpanan harus berlantai kuat dibuat dengan jarak
                minimal 30 cm. dari tanah, harus cukup besar untuk dapat memuat semen

                dalam jumlah cukup besar sehingga kelambatan atau kemacetan dalam
                pekerjaan dapat dicegah dan harus mempunyai ruang lantai yang cukup
                untuk menyimpan tiap muatan truk semen secara terpisah- pisah dan
                menyediakan jalan yang mudah untuk mengambil contoh, menghitung zak-
                zak dan memindahkannya. Semen dalam zak tidak boleh ditumpuk lebih tinggi

                dari 2 meter.                                            
             •  Untuk mencegah semen didalam zak disimpan terlalu lama sesudah
                penerimaan, Pelaksana lapangan hendaknya mempergunakan semen menurut
                urutan kronologis yang diterima di tempat pekerjaan. Tiap kiriman semen
                harus disimpan sedemikian rupa sehingga mudah dibedakan dari kiriman

                lainnya. Semua zak kosong harus disimpan dengan rapih dan diberi tanda
                yang telah disetujui oleh Pengawas.                      
             •  Timbangan-timbangan yang baik dan teliti harus diadakan oleh
                Penyedia untuk menimbang semen didalam gudang dan di lokasi serta
                harus dilengkapi segala timbangan untuk untuk keperluan penyelidikan.

             •  Pihak Penyedia jasa harus menyediakan penjaga yang cakap, untuk
                mengawasi gudang-gudang semen dan mengadakan catatan-catatan yang
                cocok dari penerimaan dan pemakaian semen seluruhnya.    
             •  Tembusan dari catatan-catatan harus disediakan untuk Pengawas bila
                dikehendakinya, jumlah dari semen yang digunakan selama hari itu ditiap

                bagian pekerjaan.                                        
   1.2.2. Pasir dan kerikil                                              
        •  Pelaksana harus mengangkut, membongkar, mengerjakan dan menimbun semua pasir
           dan kerikil. Segala cara yang dilaksanakan oleh Pelaksana untuk pembongkaran,
           pemuatan, pengerjaan dan penimbunan pasir dan kerikil harus mendapatkan

           persetujuan dari Pengawas.                                    
        •  Tempat dan pengaturan dari semua daerah penimbunan harus mendapat
           persetujuan dari Pengawas. Pelaksana harus membersihkan bahkan memperbaiki
           saluran buangan disemua tempat penimbunan dan harus mengatur semua
           pekerjaan penimbunan pasir dan kerikil sedemikian rupa sehingga timbulnya

           pemisahan dan pencampuran antara pasir dan kerikil akan dapat dihindari dan
            bahan yang ditimbun tidak akan tercampur tanah atau bahan lain pada waktu
           ada banjir atau air rembesan. Pihak Penyedia jasa diminta untuk menanggung
                                                          Hal. 27        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

           sendiri segala biaya untuk pengolahan kembali pasir dan kerikil yang kotor karena
           timbunan yang tidak sempurna dan lalai dalam pencegahan yang cukup. Pasir dan
           kerikil tidak boleh dipindah-pindah dari timbunan, kecuali bila diperlukan untuk
           meratakan pengiriman berikutnya.                              
           Pasir                                                         

            •  Jenis pasir yang dipakai untuk pekerjaan bangunan ini adalah pasir alam
               yaitu pasir yang dihasilkan dari sungai atau pasir alam lain yang didapat dengan
               persetujuan Pengawas .                                    
            •  Persetujuan untuk sumber-sumber pasir alam tidak dimaksudkan sebagai
               persetujuan dasar ( pokok ) untuk semua bahan yang diambil dari sumber

               tersebut. Pelaksana harus bertanggung jawab atas kualitas tiap jenis dari
               semua bahan yang dipakai dalam pekerjaan. Pelaksana lapangan harus
               menyerahkan pada Pengawas sebagai bahan pemeriksaan pendahuluan dan
               persetujuan, contoh yang cukup, seberat 15 kg. dari pasir alam yang diusulkan
               untuk dipakai, sedikitnya 14 hari sebelum diperlukan.     

            •  Timbunan pasir alam harus dibersihkan dari semua tumbuh-tumbuhan dan dari
               bahan-bahan lain yang tidak dikehendaki. Segala macam tanah pasir dan
               kerikil yang tidak dapat dipakai, harus disingkirkan. Timbunan harus diatur dan
               dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan kegunaan dari
               timbunan.                                                 

            •  Pasir harus halus, bersih dan bebas dari gumpalan-gumpalan kecil dan lunak
               dari tanah liat, mika dan hal-hal yang merugikan dari substansi yang merusak,
               jumlah prosentase dari segala macam subsansi yang merugikan, beratnya
               tidak boleh lebih dari 5% berat pasir.                    
        •  Agregat Kasar ( Kerikil )                                     

            •  Agregat kasar harus didapat dari sumber yang telah disetujui. Ini dapat berupa
               kerikil sebagai hasil disintegrasi alami dari batu-batuan atau berupa batu
               pecah yang diperoleh dari pemecahan batu.                 
            •  Kebersihan dan mutu                                       
               Agregat kasar harus bersih dan bebas dari bagian-bagian yang halus, mudah

               pecah, tipis atau yang berukuran panjang, bersih dari alkali, bahan-bahan
               organis atau dari substansi yang merusak dalam jumlah yang merugikan.
               Besarnya persentase dari semua substansi yang merusak tidak boleh
               mencapai 3 (tiga) persen dari beratnya. Agregat kasar harus berbentuk baik,
               keras, padat, kekal dan tidak berpori. Apabila kadar lumpur melampaui

               1%,     maka     agregat    kasar   harus    dicuci.      
               Agregat kasar harus sesuai dengan spesifikasi ini dan jika diperiksa oleh
               Pengawas ternyata tidak sesuai dengan ketentuan i, maka Pihak Penyedia
               harus menyaring kembali atau mengolah kembali bahannya atas bebannya
               sendiri, untuk menghasilkan agregat yang dapat disetujui Pengawas.
   1.2.3. A i r                                                          

        Air yang dipakai untuk semua pekerjaan beton, spesi / mortar dan spesi injeksi harus
         bebas dari lumpur, minyak, asam, bahan organik basah, garam dan kotoran-kotoran
                                                          Hal. 28        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

        lainnya dalam jumlah yang dapat merusak. Air tersebut harus diuji di Laboratorium
         pengujian yang ditetapkan oleh Pengawas untuk menetap-kan sesuai tidaknya dengan
        ketentuan-ketentuan yang ada di dalam PBI-1.2.3. Cetakan ( bekisting )
        a. Bekisting untuk seluruh struktur bangunan ini memakai Papan kayu Kls III + multiplex
           dengan tebal minimum 9 mm. Bekisting dari multiplex tersebut harus diperkuat

           dengan rangka kayu Kls III ukuran 5/7, 6/10, 6/12 dan sebagainya, untuk
           mendapatkan kekuatan dan kekakuan yang sempurna, atau dari bahan lain
           yang disetujui oleh Pengawas .                                
        b. Steiger / penyangga bekisting harus terdiri dari pipa-pipa besi standar pabrik
           (schafolding) atau kayu dan tidak diperkenankan memakai bambu.

   1.2.4. Water stop                                                     
        Water stop harus dipasang di setiap penghentian pengecoran untuk bagian- bagian
         yang harus kedap air, yaitu antara lain pelat atap, lantai toilet dan tempat-tempat
        basah lainnya sesuai dengan Gambar Kerja. Water stop yang digunakan adalah NODROP
        dan AQUAPROOF, tipe disesuaikan dengan posisi joint dengan minimum lebar 20 cm.
   1.2.5. Admixture                                                      

        a. Admixture / hardener dipergunakan apabila keadaan memaksa untuk mempercepat
           pengerasan beton Produk dari LEMKRA                           
        b. Retarder digunakan untuk memperlambat sampai dengan waktu penuangan beton
           memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) jam. Bahan retarder yang dipergunakan
           adalah CONPLAST RP264M2 dengan takaran 0,20 – 0,60 liter per 100 kg. semen.

           Pencampuran dilakukan di Beton Molen (Mixer).                 
        c. Superplasticizer digunakan untuk membuat beton lebih plastis dan mencapai
           kekuatan awal yang lebih tinggi (high early strength). Bahan plasticizer adalah
           CONPLAST SP 430D dengan takaran 0,60 – 2,00 liter per 100 kg. semen.
           Pencampuran dilakukan di dalam mixer sebelum beton dituang ke dalam cetakan.

   1.3. PERSYARATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN BETON                          
   1.3.1. Kelas dan Mutu Pekerjaan Beton                                 
        a. Kelas dan mutu dari beton harus sesuai dengan Standar Beton Indonesia NI-2 PBI-
           1971. Bilamana tidak ditentukan lain, kuat tekan dari beton adalah selalu
           kekuatan tekan hancur dari contoh kubus yang bersisi 15 cm. (0,003375 m3) diuji

           pada umur 7 hari, 14 hari dan 28 hari.                        
        b. Kriteria untuk menentukan mutu beton adalah persyaratan bahwa hasil pengujian
           benda-benda uji harus memberikan hasil σ’bk ( kekuatan tekan beton karakteristik )
           yang lebih besar dari yang ditentukan di dalam table, 4.2.1. PBI-1971.

   1.3.2. Komposisi campuran Beton                                       
        a. Beton harus dibentuk dari campuran bahan-bahan semen portland, pasir, kerikil dan
           air seperti yang ditentukan sebelumnya. Bahan beton dicampur dalam perbandingan
           yang tertentu / serasi dan diolah sebaik-baiknya sampai pada kekentalan yang
           baik / tepat.                                                 
                                                          Hal. 29        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

        b. Ukuran maksimal dari agregat kasar dalam beton untuk bagian-bagian dari pekerjaan
           tidak boleh melampaui ukuran yang ditetapkan dalam persyaratan bahan
           beton, ukuran mana ditetapkan sepraktis mungkin sehingga tercapai pengecoran yang
           tepat dan memuaskan.                                          
        c. Perbandingan antara bahan-bahan pembentuk beton yang dipakai untuk berbagai

           mutu, harus ditetapkan dari waktu ke waktu selama berjalannya pekerjaan, demikian
           juga pemeriksaan terhadap agregat dan beton yang dihasilkan.  
        d. Kekentalan (konsistensi) adukan beton untuk bagian-bagian konstruksi beton
           harus disesuaikan dengan jenis konstruksi yang bersangkutan, cara pengangkutan
           adukan beton dan cara pemadatannya. Kekentalan adukan beton antara lain

           ditentukan oleh faktor air semen.                             

   1.3.3. Pekerjaan Mengaduk                                             
        a. pelaksana harus menyediakan peralatan dan perlengkapan yang mempunyai
           ketelitian cukup untuk menetapkan dan mengawasi jumlah dari masing-masing
           bahan beton. Perlengkapan-perlengkapan tersebut dan cara pengerjaannya selalu

           harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas                   
        b. Bahan-bahan pembentuk beton harus dicampur dan diaduk dalam mesin pengaduk
           beton ( “batch mixer/beton mollen“ ).Pengawas berwenang untuk menambah
           waktu pengadukan jika pemasukan bahan dan cara pengadukan gagal untuk
           mendapatkan hasil adukan dengan susunan kekentalan dan warna yang merata /

           seragam dalam komposisi atau konsistensi. Air harus dituang lebih dahulu selama
           pekerjaan penyempurnaan.                                      
        c. Tidak diperkenankan melakukan pengadukan beton yang berlebihan (lamanya)
           yang membutuhkan penambahan air untuk mendapatkan konsistensi beton yang
           dikehendaki.Mesin pengaduk yang memproduksi hasil yang tidak memuaskan harus

           diperbaiki dan atau diganti.Mesin pengaduk yang disentralisir harus diatur sedemikian
           rupa, sehingga pekerjaan mengaduk dapat diawasi . Mesin pengaduk tidak boleh
           dipakai melebihi dari kapasitas yang telah ditentukan. Setiap mesin pengaduk
           harus diperlengkapi dengan alat mekanis untuk mengatur waktu dan menghitung
           jumlah adukan.                                                
   1.3.4. S u h u                                                        

        Suhu beton sewaktu dituang tidak boleh lebih dari 32oC dan tidak kurang dari
        4,5oC. Bila suhu dari beton yang dituang berada antara 27oC - 32oC, beton harus diaduk
        di tempat pekerjaan untuk kemudian langsung dicor.Bila beton dicor pada waktu iklim
        sedemikian rupa sehingga suhu dari betonmelebihi 32oC sebagai yang ditetapkan oleh
        Pengawas , maka Pelaksana lapangan harus mengambil langlah-langkah yang efektif,

        umpamanya mendinginkan agregat, mencampur dengan es dan mengecor pada
         waktu malam hari bila perlu, untuk mempertahankan suhu beton waktu dicor pada suhu
        dibawah 32o C.                                                   

   1.3.5. Pekerjaan Rencana Cetakan                                      
                                                          Hal. 30        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

        Cetakan (bekisting) harus sesuai dengan bentuk dan ukuran yang ditentukan dalam
        gambar rencana. Bahan yang dipakai untuk cetakan harus mendapatkan
        persetujuan dari Pengawas sebelum pembuatan cetakan dimulai, tetapi persetujuan yang
        demikian tidak akan mengurangi tanggung jawab Pelaksana terhadap keserasian bentuk
        maupun terhadap perlunya perbaikan kerusakan-kerusakan yang mungkin dapat timbul

        pada waktu pemakaian.                                            

        Sewaktu-waktu Pengawas dapat mengafkir sesuatu bagian dari bentuk yang tidak dapat
        diterima dalam segi apapun dan Pelaksana lapangan harus dengan segera
         menanggulangi bentuk yang diafkir tesebut dan menggantinya atas bebannya sendiri.

   1.3.6. Pekerjaan Konstruksi Cetakan                                   

        a. semua cetakan harus betul-betul teliti, kuat dan aman pada kedudukannya
           sehingga dapat dicegah pengembangan atau lain gerakan selama dan sesudah
           pengecoran beton.                                             

        b. Semua cetakan beton harus kokoh.                              
           Sebelum beton dicor, permukaan dari cetakan-cetakan (bekisting) harus dilaburi /
           diminyaki dengan minyak bekisting yang biasa diperdagangkan untuk maksud itu
           yang dapat mencegah secara efektif melekatnya beton pada cetakan, dan akan
           memudahkan melepas bekisting / cetakan beton. Minyak bekisting tersebut dapat

           dipakai hanya setelah disetujui oleh Pengawas. Penggunaan minyak bekisting ini harus
           hati-hati untuk mencegah kontak dengan besi beton dan mengakibatkan kurangnya
           daya lekat.                                                   
        c. Alat-alat dan usaha-usaha yang sesuai dan cocok untuk membuka cetakan-
           cetakan tanpa merusak permukaan dari beton yang telah selesai, harus tersedia.

        d. Penyangga cetakan ( steiger ) harus bertumpu pada pondasi yang baik dan kuat
           sehingga tidak akan ada kemungkinan penurunan cetakan selama pelaksanaan.
    1.3.7 Pekerjaan Pengangkutan Beton                                   
         Cara-cara dan alat-alat yang digunakan untuk pengangkutan beton harus sedemikian
         rupa sehingga beton dengan komposisi dan kekentalan yang diinginkan dapat dibawa ke
         tempat pekerjaan, tanpa adanya pemisahan dan kehilangan bahan yang menyebabkan

         perubahan.                                                      
    1.3.8 Pekerjaan Pengecoran                                           
         A. Beton tidak boleh dicor sebelum semua pekerjaan cetakan, ukuran dan letak baja
           tulangan beton sesuai dengan gambar pelaksanaan, pemasangan sparing-sparing
            instalasi, penyokong, pengikatan dan lain- lainnya telah selesai dikerjakan.

           Sebelum pengecoran dimulai, permukaan-permukaan yang berhubungan dengan
           pengecoran harus sudah disetujui oleh Pengawas .              
         B. Segera sebelum pengecoran beton, semua permukaan pada tempat pengecoran
           beton (cetakan / bekisting ) harus bersih dari air yang tergenang, reruntuhan atau
           bahan lepas. Permukaan bekisting dengan bahan-bahan yang menyerap pada
                                                          Hal. 31        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

           tempat-tempat yang akan dicor, harus dibasahi dengan merata sehingga kelembaban
           / air dari beton yang baru dicor - tidak akan diserap.        
         C. Permukaan-permukaan beton yang telah dicor lebih dahulu dimana akan dicor beton
           baru, harus bersih dan lembab / basah ketika dicor dengan beton baru. Pembersihan
           harus berupa pembuangan semua kotoran, pembuangan beton-beton yang

           mengelupas atau rusak, atau bahan-bahan asing yang menutupinya. Semua
           genangan air harus dibuang dari permukaan beton lama tersebut sebelum beton
           baru dicor.Pada sambungan pengecoran ini harus dipakai bahan perekat beton yang
           disetujui oleh Pengawas .                                     
         D. Perlu diperhatikan letak / jarak / sudut untuk setiap penghentian pengecoran

           yang masih akan berlanjut, terhadap sistem struktur / penulangan yang ada.
         E. Beton boleh dicor hanya ketika Pengawas yang ditunjuk serta Pelaksana lapangan
           ada ditempat / lokasi pekerjaan, dan persiapannya betul-betul telah memadai.
         F. Dalam semua hal, beton yang akan dicor harus diusahakan agar pengangkutan
            ke tempat posisi terakhir sependek mungkin, sehingga pada waktu pengecoran
            tidak mengakibatkan pemisahan antara kerikil dan spesinya. Pemisahan yang

           berlebihan dari agregat kasar dalam beton yang disebabkan jatuh bebas dari tempat
           yang cukup tinggi, atau sudut yang terlalu besar, atau bertumpuk dengan baja-baja
           tulangan, tidak diijinkan. Kalau diperkirakan pemisahan yang demikian itu
            mungkin akan terjadi, Pelaksana harus mempersiapkan tremie atau alat lain yang
           cocok untuk mengontrol jatuhnya beton.                        

         G. Pengecoran beton tidak boleh dijatuhkan lebih tinggi dari 2 meter, semua
           penuangan beton harus selalu lapis - perlapis horizontal dan tebalnya tidak lebih
           dari 50 cm. Pengawas mempunyai hak untuk mengurangi tebal tersebut apabila
           pengecoran dengan tebal lapisan 50 cm. tidak dapat memenuhi spesifikasi ini.
         H. Pengecoran beton tidak diperkenankan selama terjadi hujan deras atau turun hujan

           yang lama, sedemikian rupa sehingga spesi / mortar terpisah dari agregat kasar.
           Selama hujan, air semen atau spesi tidak boleh dihamparkan pada construction
            joint, dan air semen atau spesi yang hanyut terhampar harus dibuang sebelum
           pekerjaan dilanjutkan.                                        
         I. Ember-ember / gerobak dorong beton yang dipakai harus sanggup menuang
           dengan tepat dalam slump yang rendah dan memenuhi syarat- syarat campuran.

           Mekanisme penuangan harus dibuat dengan kapasitas minimal 50 liter.
           Juga harus tersedia peralatan lainnya untuk mendukung lancarnya pengecoran
            dimana diperlukan terutama bagi lokasi-lokasi yang sulit / terbatas.j. Setiap lapisan
            beton harus dipadatkan sampai sepadat mungkin, sehingga bebas dari
           kantong-kantong kerikil, dan menutup rapat-rapat semua permukaan dari cetakan

           dan material yang diletakan.Dalam pemadatan setiap lapisan dari beton, kepala
            alat penggetar (vibrator) harus dapat menembus dan menggetarkan kembali beton
           pada bagian atas dari lapisan yang terletak di bawah. Lamanya penggetaran tidak
           boleh menyebabkan terpisahnya bahan beton dengan airnya.Semua beton harus
           dipadatkan dengan alat penggetar yang beroperasi dengan kecepatan paling

            sedikit 3.000 putaran per menit ketika dibenamkan ke dalam beton.
                                                          Hal. 32        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

    1.3.9. Waktu dan Cara-Cara Pembukaan Cetakan                         
         a. Waktu dan cara pembukaan dan pemindahan cetakan harus mengikuti petunjuk
            Pengawas . Pekerjaan ini harus dikerjakan dengan hati-hati untuk menghindarkan
           kerusakan pada beton. Beton yang masih muda / lunak tidak diijinkan untuk

           dibebani. Segera sesudah cetakan-cetakan dibuka, permukaan beton harus
           diperiksa dengan teliti dan permukaan-permukaan yang tidak beraturan harus
           segera diperbaiki sampai disetujui Pengawas                   
         b. Umumnya diperlukan waktu minimum sebelum cetakan beton boleh dibuka,
           yaitu minimum 3 hari untuk cetakan - cetakan samping pada pondasi dan sloof. 7

           hari untuk dinding-dinding pemikul dan kolom. 21 hari untuk balok-balok, plat
           lantai, plat atap dan tangga.                                 
    1.3.10. Perawatan ( Curing )                                         
         a. Semua beton harus dirawat (cured) dengan air seperti ditentukan di bawah ini
            atau disemprot dengan Curing Agent CONCURE P yang berupa bahan cair / liquid
           material dimana setelah mengering berbentuk membrane clear dan berfungsi

            sebagai pelindung (curing compound) untuk menahan / mencegah penguapan
            air dari dalam beton, dengantakaran pemakaian untuk 1 liter adalah 5 – 6 m2.
           Pengawas berhak menentukan cara perawatan bagaimana yang harus digunakan
           pada bagian-bagian pekerjaan.                                 
         b. Permukaan beton yang terbuka harus dilindungi terhadap sinar matahari yang

           langsung minimal selama 3 hari sesudah pengecoran. Perlindungan semacam itu
           dilakukan dengan menutupi permukaan beton dengan deklit atau karung bekas yang
           dibasahi dan harus dilaksanakan segera setelah pengecoran dilaksanakan.
         c. Perawatan beton setelah 3 hari, adalah dengan melakukan penggenangan dengan air
           pada permukaan beton paling sedikit selama 14 hari terus menerus. Perawatan

            semacam ini bisa dilakukan dengan penyiraman secara mekanis atau dengan
            pipa yang berlubang-lubang atau dengan cara lain yang disetujui Pengawas
           sehingga selama masa tersebut permukaan beton selalu dalam keadaan basah.
            Air yang digunakan dalam perawatan ( curing ) harus memenuhi persyaratan
           spesifikasi air untuk campuran beton.                         

    1.3.11. Pekerjaan Perlindungan (Protection).                         
         Pelaksana lapangan harus melindungi semua beton terhadap kerusakan-kerusakan
         sebelum penerimaan terakhir oleh Pengawas .                     

    1.3.12. Pekerjaan Perbaikan Permukaan Beton                          

         a. Jika sesudah pembukaan cetakan, ada permukaan beton yang tidak sesuai
           dengan yang direncanakan, atau tidak tercetak menurut gambar atau diluar garis
           permukaan, atau ternyata ada permukaan yang cacat/rusak, semua hal itu
           dianggap sebagai tidak sesuai dengan spesifikasi ini dan harus dibuang dan
            diganti oleh Pelaksana atas bebannya sendiri. Kecuali bila Pengawas

           memberikan ijinnya untuk memperbaiki/menambal tempat yang rusak, dalam
                                                          Hal. 33        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

            hal mana perbaikan harus dikerjakan seperti yang telah tercantum dalam pasal-
           pasal berikut.                                                
         b. Kerusakan yang memerlukan pembongkaran dan perbaikan ialah yang terdiri dari
           sarang kerikil, kerusakan-kerusakan karena cetakan-cetakan, lubang-lubang karena
           keropos, ketidak-rataan dan bengkak harus dibuang dengan pemahatan atau

           dengan batu gerinda. Sarang kerikil dan beton lainnya harus dipahat, lubang-
           lubang pahatan harus diberi pinggiran yang tajam dan dicor sedemikian
            sehingga pengisian akan terikat ( terkunci ) di tempatnya. Semua lubang harus
            terus menerus dibasahi selama 24 jam sebelum dicor, dan seterusnya
           disempurnakan.                                                

         c. Jika menurut pendapat Pengawas hal-hal tidak sempurna pada bagian bangunan
           yang akan terlihat jika dengan penambalan saja akan menghasilkan sebidang
            dinding yang tidak memuaskan kelihatannya, Pelaksana diwajibkan untuk
            menutupi seluruh dinding ( dengan spesi plesteran 1pc : 3ps ) dengan
            ketebalan yang tidak melebihi 1 cm, demikian juga pada dinding yang berbatasan
           (yang bersambungan) sesuai dengan instruksi dari Pengawas . Perlu diperhatikan

           untuk permukaan yang datar, batas toleransi kelurusan ( pencekungan atau
           Pencembungan ) bidang tidak boleh melebihi dari L / 1000 untuk semua
           komponen.                                                     
                                                          Hal. 34        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

                             BAB IV                                      
           SYARAT - SYARAT TEKNIS PEKERJAAN ARSITEKTUR                   

Pasal 1                                                                  
1. PEKERJAAN ADUKAN DAN CAMPURAN                                         
  1.1. LINGKUP PEKERJAAN.                                                
     Pekerjaan yang dimaksud meliputi :                                  
     a. Pekerjaan adukan pasangan batu kali                              
     b. Pekerjaan adukan pasangan bata ringan (hebel)                    
     c. Pekerjaan adukan lain seperti tercantum dalam gambar kerja.      

  1.2. PERSYARATAN BAHAN.                                                
     1.2.1. Semen.Mortal                                                 
        Sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Buku Rencana Kerja dan
        Syarat-syarat Teknis Struktur.                                   
     1.2.2. Pasir.                                                       
        Pasir yang digunakan adalah jenis pasir pasang dengan butir-butir yang tajam, bersih dari
        tanah dan lumpur dan tidak mengandung bahan-bahan organis.       
     1.2.3. Air.                                                         
         Air yang dipakai harus bebas dari lumpur, minyak, asam, basa, garam, bahan organik dan
         kotoran lainnya dalam jumlah yang dapat merusak.                

  1.3. PERSYARATAN PELAKSANAAN.                                          
     1.2.1. Campuran adukan yang dimaksud adalah campuran dalam volume. Cara
          pembuatannya menggunakan mixer selama 3 (tiga) menit           
     1.2.2. Jenis adukan.                                                
          a. Adukan biasa adalah campuran 1pc: 4ps dan 1pc: 5ps.         
             Adukan ini untuk pasangan batu bata dan batu tempel serta untuk menutup

             semua permukaan dinding pasangan bagian dalam bangunan, yang
             dinyatakan tidak kedap air seperti tercantum dalam Gambar Kerja.
          b. Adukan kedap air adalah campuran 1pc : 3ps.                 
             Aduk plesteran ini untuk :                                  
             a. Menutup semua permukaan dinding pasangan pada bagian luar / tepi luar
               bangunan.                                                 
             b. Semua bagian dan keseluruhan permukaan dinding pasangan yang disyaratkan
                harus kedap air seperti tercantum dalam Gambar Kerja hingga ketinggian
               150 cm. dari permukaan lantai.                            
             c. Semua pasangan bata di bawah permukaan tanah hingga ketinggian
               sampai 20 cm. dari permukaan lantai, kecuali ditentukan lain dalam Gambar
               Kerja.                                                    

     1.2.3. Semua jenis adukan tersebut di atas harus disiapkan sedemikian rupa sehingga selalu
          dalam keadaan masih segar dan belum mengering pada waktu pelaksanaan
          pemasangan.                                                    
                                                          Hal. 35        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

     1.2.4. Pelaksana harus mengusahakan agar tenggang waktu antara waktu
          pencampuran adukan dengan pemasangan tidak melebihi 30 menit, terutama untuk
          adukan kedap air.                                              

             a. Pengecoran Beton.                                        
                  •  Sebelum pelaksanaan pengecoran, Pel;aksana diwajibkan
                     melaksanakan pekerjaan persiapan dengan membersihkan dan
                     menyiram cetakan-cetakan sampai jenuh, pemeriksaan ukuran-ukuran
                     dan ketinggian, pemeriksaan penulangan dan penempatan penahan
                     jarak.                                              
                  •  Pengecoran beton hanya dapat dilaksanakan atas      
                     persetujuan                                         
                     Konsultan Pengawas.                                 
                  •  Pengecoran harus dilakukan dengan menggunakan alat penggetar
                     beton untuk menjamin beton cukup padat, dan harus dihindarkan
                     terjadinya cacat pada beton seperti keropos dan sarang-sarang koral /
                     spleet yang dapat memperlemah konstruksi.           
                  •  Apabila pengecoran beton akan dihentikan dan diteruskan pada hari
                     berikutnya, maka tempat perhentian tersebut harus disetujui
                     Pengawas.                                           
             b. Pekerjaan pembongkaran acuan / bekisting.                

             c. Pekerjaan pembongkaran acuan / bekisting hanya boleh dilakukan dengan ijin
                tertulis dari Pengawas. Setelah bekisting dibuka, tidak diijinkan mengadakan
                perubahan apapun pada permukaan beton tanpa persetujuan Pengawas .
Pasal 2                                                                  

1. PEKERJAAN PEMBERSIHAN, PEMBONGKARAN DAN PENGAMANAN SETELAH PEMBANGUNAN

  Pembersihan tapak konstruksi dan pada semua pekerjaan yang termasuk dalam lingkup
  pekerjaan seperti tercantum di Gambar Kerja dan terurai dalam Buku ini dari semua barang atau
  bahan bangunan lainnya yang dinyatakan tidak digunakan lagi setelah pekerjaan yang menjadi
  tanggung jawabPelaksana bersangkutan.                                  
2. Semua bekas bongkaran bangunan existing dan sebagainya harus dikeluarkan dari tapak
  konstruksi.Selama pembangunan berlangsung, Pelaksana harus menjaga keamanan bahan /

  material,barang maupun bangunan yang dilaksanakannya sampai tahap Serah Terima Kedua.

   2.1.1. Shop drawing.                                                  
        Sebelum melaksanakan pekerjaan, Pelaksana harus membuat gambar kerja
        / shop drawing rangkap 4 (empat). Gambar kerja tersebut haruslah gambar yang telah

        dikoordinasikan dengan semua disiplin pekerjaan pada proyek ini dan disesuaikan dengan
        koordinasi lapangan yang ada.Pekerjaan baru dapat dimulai bila gambar kerja telah
        diperiksa dan disetujui oleh Pengawas.                           
   2.1.2. Pelaksana harus memberikan contoh semua bahan yang akan digunakannya kepada
        Pengawas atau pihak yang ditunjuk untuk dimintakan persetujuannya secara tertulis untuk

        dapat                                             dipasang.      
        Seluruh contoh harus sudah diserahkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah
        Penyedia jasa memperoleh SPK.                                    
                                                          Hal. 36        
SPESIFIKASI TEKNIS                                                       

   2.1.3. Pelaksana harus membuat jadwal / schedule waktu pelaksanaan, schedule tenaga
        kerja, schedule pengadaan peralatan dan network planning yang terinci untuk setiap
        pekerjaannya dan diserahkan kepada Pengawas atau pihak lain yang ditunjuk untuk
        mendapatkan                                   persetujuannya.    
        Skedul dan network planning harus diserahkan dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender

        sesudah menerima SPK                                             
   2.1.4. Penyedia jasa harus mengadakan :                               
        a. Laporan kegiatan pekerjaan harian.                            
        b. Laporan prestasi pekerjaan dan pengadaan material mingguan    
        c. Laporan prestasi pekerjaan bulanan beserta foto-foto dokumentasi.

   2.1.5. Untuk setiap tahap pekerjaan sistim Mekanikal dan Elektrikal yang telah selesai
        dikerjakan, Pelaksana harus mendapatkan pernyataan tertulis dari pihak Pengawas
        atau pihak yang ditunjuk yang menerangkan bahwa setiap pekerjaan sistim
        Mekanikal dan Elektrikal telah selesai dikerjakan sesuai dengan persyaratan yang
        ada.Tahap-tahap pekerjaan sistim ini ditentukan kemudian, berdasarkan pada jadwal
        perincian waktu yang diserahkan oleh Pelaksana.                  

   2.1.6. Di dalam setiap pelaksanaan pengujian dan trial-run pekerjaan sistim Mekanikal dan
        Elektrikal ini harus dihadiri pihak Pengawas, atau pihak-pihak lain yang ditunjuk. Untuk ini
        harus dibuatkan berita acaranya bersama pemegang merk peralatan yang diuji dan
        dari Pelaksana yang bersangkutan.Peralatan untuk pengujian harus berkualitas baik dan
        sudah                                              tertera.      

        Semua biaya pada waktu pengetesan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia jasa.
   2.1.7. Pelaksana wajib melaporkan kepada Pengawas atau ahli yang ditugaskan apabila
        sekiranya terjadi kesulitan atau gangguan-gangguan yang mungkin terjadi pada saat
        melaksanakan pekerjaan.